1. Badan Kesehatan Dunia mencatat 1 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia, dimana 40% berusia dibawah 25 tahun. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung dan TBC.
Dokumen tersebut membahas tentang etika berlalu lintas dan peraturan-peraturan lalu lintas di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan-ketentuan terkait lalu lintas seperti tentang sim, stnk, rambu-rambu lalu lintas, kewajiban pengemudi, sanksi pelanggaran, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan patroli keamanan sekolah. Secara garis besar dibahas tentang pengertian patroli keamanan sekolah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tata cara berlalu lintas yang benar, serta gerakan-gerakan pengaturan lalu lintas.
1. Etika dan Budaya Tertib Berlalu Lintas.pptxFardianFardian4
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki budaya tertib lalu lintas, terutama di kalangan pelajar. Terungkap bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan pelanggaran pengemudi. Diperlukan upaya pengendalian lalu lintas secara menyeluruh beserta kesadaran dan disiplin masyarakat untuk menumbuhkan budaya tertib lalu lintas.
Dokumen tersebut membahas tentang 18 bab yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, keamanan dan keselamatan, dampak lingkungan, kecelakaan, peraturan khusus, sistem informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, peran masyarakat, penyidikan pelanggaran, ketentuan pidana, peralihan dan
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Rambu lalu lintas dan marka jalan berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memberikan informasi, peringatan, larangan, dan petunjuk kepada pengguna jalan. Jenis rambu dan marka mencakup peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk yang dibedakan berdasarkan bentuk, warna, dan fungsinya. Penempatan rambu dan marka
Dokumen tersebut membahas tentang etika berlalu lintas dan peraturan-peraturan lalu lintas di Indonesia, termasuk undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan-ketentuan terkait lalu lintas seperti tentang sim, stnk, rambu-rambu lalu lintas, kewajiban pengemudi, sanksi pelanggaran, dan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pelatihan patroli keamanan sekolah. Secara garis besar dibahas tentang pengertian patroli keamanan sekolah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tata cara berlalu lintas yang benar, serta gerakan-gerakan pengaturan lalu lintas.
1. Etika dan Budaya Tertib Berlalu Lintas.pptxFardianFardian4
Dokumen tersebut membahas pentingnya memiliki budaya tertib lalu lintas, terutama di kalangan pelajar. Terungkap bahwa sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan pelanggaran pengemudi. Diperlukan upaya pengendalian lalu lintas secara menyeluruh beserta kesadaran dan disiplin masyarakat untuk menumbuhkan budaya tertib lalu lintas.
Dokumen tersebut membahas tentang 18 bab yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, keamanan dan keselamatan, dampak lingkungan, kecelakaan, peraturan khusus, sistem informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, peran masyarakat, penyidikan pelanggaran, ketentuan pidana, peralihan dan
Rangkuman dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Rambu lalu lintas dan marka jalan berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan meningkatkan keselamatan lalu lintas dengan memberikan informasi, peringatan, larangan, dan petunjuk kepada pengguna jalan. Jenis rambu dan marka mencakup peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk yang dibedakan berdasarkan bentuk, warna, dan fungsinya. Penempatan rambu dan marka
The document discusses plans for an "Ops Lilin" police operation in Pagar Alam, South Sumatra from December 14, 2020 to January 4, 2021 to maintain security and traffic order during Christmas and New Year celebrations. It outlines the operation's objectives, participating institutions, patrol locations, and activities which include intelligence, prevention, enforcement and coordination efforts. A total of 173 personnel from various agencies will be involved in the operation.
Soal ujian teori SIM C berisi 47 pertanyaan mengenai berbagai aspek lalu lintas seperti fungsi marka jalan, arti rambu lalu lintas, tata cara mengemudi yang benar, dan peraturan lalu lintas lainnya. Soal-soal tersebut bertujuan untuk mengetes pengetahuan calon pengemudi mengenai aturan dan keselamatan berkendara.
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan AngkasaMariske Myeke Tampi
The document discusses the scope of discussions for air and space law before mid-semester which includes definitions, sources of law, international conventions, and several Indonesian laws and regulations related to air transportation. It provides definitions of air and space law from various sources and discusses sources of international air and space law such as multilateral treaties, bilateral agreements, customary international law, general principles of law, legal doctrines, and jurisprudence. It also outlines some national laws and regulations in Indonesia implementing air transportation.
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaNovita Pratiwi
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kerangka kerja ini mencakup penandatanganan nota kesepahaman, pembentukan satuan tugas terpadu, tugas masing-masing lembaga, alur penanganan pelanggaran, dan peran Kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum maupun intelijen.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Terdiri dari 7 Bab yang mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyidikan, bantuan teknis, sistem aplikasi elektronik, pengawasan penyidikan, dan penyelesaian perkara.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Bab I memberikan latar belakang permasalahan transportasi dan kemacetan lalu lintas di kota. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas simpang dan kinerja persimpangan dengan adanya larangan belok kiri langsung. Bab II membahas teori-teori terkait parameter penelitian. Bab III menjelaskan metode penelitian berdasarkan MKJI 1997 dan pengambilan data primer.
This paper has been presented by Dewi Odjar, Deputy of Chairman of BSN (National Standardization Agency, Indonesia) in 3rd Scientific Meeting and Refresher Course of Indonesian ATLS Community, Jakarta, April 13, 2013
The document discusses plans for an "Ops Lilin" police operation in Pagar Alam, South Sumatra from December 14, 2020 to January 4, 2021 to maintain security and traffic order during Christmas and New Year celebrations. It outlines the operation's objectives, participating institutions, patrol locations, and activities which include intelligence, prevention, enforcement and coordination efforts. A total of 173 personnel from various agencies will be involved in the operation.
Soal ujian teori SIM C berisi 47 pertanyaan mengenai berbagai aspek lalu lintas seperti fungsi marka jalan, arti rambu lalu lintas, tata cara mengemudi yang benar, dan peraturan lalu lintas lainnya. Soal-soal tersebut bertujuan untuk mengetes pengetahuan calon pengemudi mengenai aturan dan keselamatan berkendara.
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxFauziahSPdI1
Dokumen tersebut membahas tentang pengawasan netralitas ASN dalam pemilihan umum serentak 2024, mencakup tujuan untuk mewujudkan ASN yang netral dan profesional serta pemilu yang berkualitas, lingkup upaya pembinaan dan pengawasan netralitas ASN, serta tata cara penanganan dugaan pelanggaran netralitas.
Dokumen tersebut membahas tentang kriminologi, meliputi pengertian kriminologi, teori-teori kausalitas kejahatan, karakteristik dan tipologi kejahatan, serta upaya penanggulangan kejahatan.
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan AngkasaMariske Myeke Tampi
The document discusses the scope of discussions for air and space law before mid-semester which includes definitions, sources of law, international conventions, and several Indonesian laws and regulations related to air transportation. It provides definitions of air and space law from various sources and discusses sources of international air and space law such as multilateral treaties, bilateral agreements, customary international law, general principles of law, legal doctrines, and jurisprudence. It also outlines some national laws and regulations in Indonesia implementing air transportation.
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaNovita Pratiwi
Dokumen tersebut membahas kerangka kerja penanganan pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah antara Badan Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Kerangka kerja ini mencakup penandatanganan nota kesepahaman, pembentukan satuan tugas terpadu, tugas masing-masing lembaga, alur penanganan pelanggaran, dan peran Kejaksaan dalam memberikan dukungan hukum maupun intelijen.
Peraturan ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana oleh Badan Reserse Kriminal Polri. Terdiri dari 7 Bab yang mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyidikan, bantuan teknis, sistem aplikasi elektronik, pengawasan penyidikan, dan penyelesaian perkara.
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia dan gejala sosial, meliputi pelaku kejahatan, tindakan kejahatan itu sendiri, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Kriminologi berkaitan erat dengan disiplin ilmu lain seperti antropologi, psikologi, dan sosiologi."
Bab I memberikan latar belakang permasalahan transportasi dan kemacetan lalu lintas di kota. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis kapasitas simpang dan kinerja persimpangan dengan adanya larangan belok kiri langsung. Bab II membahas teori-teori terkait parameter penelitian. Bab III menjelaskan metode penelitian berdasarkan MKJI 1997 dan pengambilan data primer.
This paper has been presented by Dewi Odjar, Deputy of Chairman of BSN (National Standardization Agency, Indonesia) in 3rd Scientific Meeting and Refresher Course of Indonesian ATLS Community, Jakarta, April 13, 2013
The document discusses various aspects of driving safety. It provides statistics showing that most traffic accidents are caused by driver error. It discusses unsafe driving behaviors like distracted driving, driving under the influence, and road rage. It also covers defensive driving techniques, vehicle safety features, and how to stay safe on the road.
Dokumen tersebut membahas rencana sosialisasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta pendidikan Safety Riding di Kota Semarang oleh Polri untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas masyarakat dan menurunkan angka kecelakaan.
Universitas Indonesia Safety Road (UI Safety Road)Gita Suliawan
Program UI Safety Road ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas di wilayah Universitas Indonesia melalui edukasi yang dilakukan secara online dan offline. Program ini akan menggunakan media sosial, poster, video, masker, dan stiker untuk menyampaikan pesan kepada mahasiswa dan masyarakat umum tentang pentingnya keselamatan berkendara. Kampanye ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kecelakaan di lingkungan kampus.
Menanamkan Kesadaran berlalu lintas sejak dinimel depuratum
Dokumen tersebut membahas upaya menanamkan kesadaran berlalu lintas di Indonesia, termasuk peran keluarga, sekolah, dan media massa. Dokumen juga membahas manajemen lalu lintas, komponen-komponennya, dan upaya peningkatan seperti peningkatan kapasitas jalan dan penerapan peraturan berlalu lintas.
El documento repite la frase "IKUTI PETUNJUK RAMBU LALU LINTAS" varias veces, lo que sugiere que se trata de instrucciones para seguir las señales de tráfico.
Social Issue Ads. ad. ads. advertisement. advertisements. creative advertisement. environmental ads. environmental advertisement. environmental awareness. environmental campaigns. environmental causes. environmental issue campaign. environmental issues. environmentally aware. environmentally sonscious. full-page. full-post. open-list. public interest. public interest ads. public interest advertisements. public service. public service announcements. social advertisement. social awareness. social campaigns. social causes. social issue campaign. social issues. socially aware. socially conscious.
The document discusses the importance of defensive driving training for heavy transport drivers of TEKFEN CONSTRUCTION. It notes that the company had multiple accidents recently leading to property damage, injuries, and lost time. This training aims to help drivers identify hazards, understand defensive driving techniques, and use those techniques to prevent accidents and injuries. The objective is to drive safely and save lives, time, and money despite dangerous conditions or other drivers' actions.
Dokumen ini memberikan penjelasan tentang strategi perdagangan "persimpangan" yang memanfaatkan indikator Bollinger Band dan SMA untuk memberikan sinyal pembukaan posisi. Strategi ini direkomendasikan untuk perdagangan pasangan mata uang, saham, dan komoditas tertentu pada rentang waktu tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan.
Dokumen tersebut membahas permasalahan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia yang antara lain disebabkan oleh pertumbuhan kendaraan yang tinggi, jaringan jalan yang tidak memadai, sistem transportasi umum yang kurang memadai, serta tata ruang yang tidak terkendali. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, dibutuhkan pengelolaan lalu lintas yang lebih baik dan peningkatan infrastruktur transportasi.
Dokumen tersebut memberikan ringkasan mengenai panduan keselamatan di jalan raya untuk pelbagai pengguna jalan raya termasuk murid, pemandu kereta, penunggang motosikal, basikal dan pejalan kaki. Ia menyenaraikan langkah-langkah keselamatan dan peraturan yang perlu dipatuhi untuk menjamin keselamatan sendiri dan pengguna jalan raya lain.
This document provides many tips for safe driving. It advises drivers to take driving safety seriously, be careful when making turns, avoid tailgating and drunk driving, wear a seatbelt, and maintain their vehicle. It also warns against distracted behaviors like using a phone while driving or running red lights, and recommends signaling before changing lanes, letting pedestrians cross first, and pulling over for emergency vehicles.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas pengguna jalan serta berisi penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan penyebab pelanggaran lalu lintas."
Dokumen ini membahas tentang hukum nasional dan internasional. Hukum nasional adalah peraturan hukum yang berlaku di suatu negara, sementara hukum internasional mengatur aktivitas antarnegara. Dokumen ini juga menjelaskan beberapa pasal hukum pidana di Indonesia seperti korupsi dan pelanggaran lalu lintas, serta hukum internasional terkait terorisme dan perdagangan organ di China.
Dokumen tersebut membahas pentingnya keselamatan berlalu lintas dan budaya keselamatan sebagai kebutuhan. Dokumen menjelaskan berbagai aspek terkait lalu lintas seperti pengaturan, pelanggaran, dan sanksi hukum bagi pelanggaran lalu lintas. Dokumen juga memberikan panduan praktis untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas seperti penggunaan helm dan lampu kendaraan yang tepat.
Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada pengemudi yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, dan kemampuan mengemudi. Terdapat dua jenis SIM yaitu perseorangan dan umum, dengan golongan dan persyaratan yang berbeda-beda sesuai jenis dan berat kendaraan. Pelanggaran terhadap peraturan SIM dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau penjara
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. UU ini mengatur tentang ketentuan umum untuk pengguna jalan, syarat pengemudi dan kendaraan, penomoran kendaraan, pengujian kendaraan, peranan pemerintah dalam pengaturan angkutan jalan raya. UU ini juga mengatur tentang pengusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang harus berizin.
Korban lakalantas bisa gugat pemerintahEly Goro Leba
1) Jalan di Kecamatan Raijua, Kabupaten Sabu Raijua rusak sejak tahun 2012 tanpa perbaikan, menyebabkan risiko kecelakaan dan kerugian bagi pengguna jalan.
2) Pengguna jalan kini berhak menggugat pemerintah kabupaten jika terjadi kecelakaan akibat kondisi jalan yang buruk dan lama tidak diperbaiki.
3) Pemerintah kabupaten mempunyai kewajiban memperbaiki jalan rus
Similar to Xii tkj a-rida_rima-kesadaran_berlalu_lintas (15)
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024Kanaidi ken
Dlm wktu dekat, Pelatihan/WORKSHOP ”CSR/TJSL & Community Development (ISO 26000)” akn diselenggarakan di Swiss-BelHotel – BALI (26-28 Juni 2024)...
Dgn materi yg mupuni & Narasumber yg kompeten...akn banyak manfaat dan keuntungan yg didpt mengikuti Pelatihan menarik ini.
Boleh jga info ini👆 utk dishare_kan lgi kpda tmn2 lain/sanak keluarga yg sekiranya membutuhkan training tsb.
Smga Bermanfaat
Thanks Ken Kanaidi
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
2. Latar Belakang
Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat
bahwa 1 juta orang di seluruh dunia meninggal
setiap tahun di jalan raya akibat kecelakaan,
dimana 40 % diantaranya berusia dibawah 25
tahun.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menyebutkan
bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai
menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah
penyakit jantung koroner dan tuberculosis/TBC.
4. Kendaraan adalah suatu
sarana angkut di jalan
yang terdiri atas
Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Tidak
Bermotor.
Pengertian
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
5. Pengemudi adalah orang
yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor di Jalan
yang telah memiliki Surat Izin
Mengemudi.
Pengertian
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
6. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di
Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja
melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa
Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban
manusia dan/atau kerugian harta benda.
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
Pengertian
7. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah suatu keadaan berlalu lintas yang
berlangsung secara teratur sesuai dengan
hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
Pengertian
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
8. 1. Safety Riding
Langkah awal ini penting untuk menyadarkan pengendara kendaraan
bermotor, khususnya sepeda motor akan resiko berkendara sehingga
dapat meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan di jalan raya.
Konsep safety riding meliputi :
▪Pengenalan perangkat keselamatan
▪Pengujian ketrampilan berkendara
▪Pengenalan karakteristik kendaraan
▪pengenalan mengenai etika dasar berkendara di jalan raya
Budaya Berkendara
9. 2. Defensive Driving
lebih mengarah kepada pengendalian pola, cara,
mental serta attitude pengendara. Setidaknya
terdapat empat kunci utama prinsip defensive
driving tersebut yaitu :
▪ Kewaspadaan (Alertness)
▪ Kesadaran (Awarness)
▪ Antisipasi (Anticipation)
▪ Sikap dan Mental (Attitude)
Budaya Berkendara
15. Penanggulangan Masalah
• Pengenalan mengenai tata tertib lalu lintas sejak dini
Honda ajak anak-anak mengenal dunia otomotif dan tata
tertib lalu lintas.
Belajar Berlalu Lintas Melalui Permainan Animasi
• Operasi Simpatik dari Kepolisian
Bagikan bunga, helm, dan selebaran
Sosialisasi berkendara ke sekolah-sekolah
• Razia yang dilakukan oleh kepolisian untuk memeriksa
kelengkapan motor beserta surat-suratnya serta izin
mengemudi pengendara motor
17. Setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 4
(empat) bulan atau denda paling banyak
Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 281.
Ketentuan Pidana
18. Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi
perintah yang diberikan oleh petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia
dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 282.
Ketentuan Pidana
19. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor dengan tidak mengutamakan
keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus
ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 284.
Ketentuan Pidana
20. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang
tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang
meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu
penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur
kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 285.
Ketentuan Pidana
21. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah
atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu
Lintas dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 287 Ayat (1).
Ketentuan Pidana
22. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang melanggar aturan
gerakan lalu lintas tentang tata cara berhenti
dan Parkir dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 287 Ayat (3).
Ketentuan Pidana
23. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas
kecepatan paling tinggi atau paling rendah
dipidana dengan pidana kurungan paling lama
2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 287 Ayat (5).
Ketentuan Pidana
24. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba
Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 288 Ayat (1).
Ketentuan Pidana
25. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor
tidak mengenakan helm Standar Nasional
Indonesia dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 291 Ayat (1).
Ketentuan Pidana
26. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor
yang membiarkan penumpangnya tidak
mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 291 Ayat (2).
Ketentuan Pidana
27. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor yang akan membelok atau berbalik
arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu
penunjuk arah atau isyarat tangan dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 294.
Ketentuan Pidana
28. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan
kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (1).
Ketentuan Pidana
29. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan
korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan
dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (2).
Ketentuan Pidana
30. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.10.000.000
(sepuluh juta rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (3).
Ketentuan Pidana
31. Dalam hal kecelakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal
dunia, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.12.000.000
(dua belas juta rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (4).
Ketentuan Pidana
32. Sekian Presentasi dari Kami
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
“Ingat Ketertiban memberi kenyamanan bagi kita dan
Orang lain !”