SlideShare a Scribd company logo
KESADARAN
BERLALU LINTAS
Pendidikan Kewarganegaraan
Oleh:
Rida Alis Sandra
Rima Amalia
Latar Belakang
Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat
bahwa 1 juta orang di seluruh dunia meninggal
setiap tahun di jalan raya akibat kecelakaan,
dimana 40 % diantaranya berusia dibawah 25
tahun.
Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menyebutkan
bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai
menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah
penyakit jantung koroner dan tuberculosis/TBC.
Lalu Lintas
adalah gerak
kendaraan dan
orang di ruang
lalu lintas jalan.
Pengertian
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
Kendaraan adalah suatu
sarana angkut di jalan
yang terdiri atas
Kendaraan Bermotor dan
Kendaraan Tidak
Bermotor.
Pengertian
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
Pengemudi adalah orang
yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor di Jalan
yang telah memiliki Surat Izin
Mengemudi.
Pengertian
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di
Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja
melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa
Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban
manusia dan/atau kerugian harta benda.
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
Pengertian
Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
adalah suatu keadaan berlalu lintas yang
berlangsung secara teratur sesuai dengan
hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
Pengertian
MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
1. Safety Riding
Langkah awal ini penting untuk menyadarkan pengendara kendaraan
bermotor, khususnya sepeda motor akan resiko berkendara sehingga
dapat meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan di jalan raya.
Konsep safety riding meliputi :
▪Pengenalan perangkat keselamatan
▪Pengujian ketrampilan berkendara
▪Pengenalan karakteristik kendaraan
▪pengenalan mengenai etika dasar berkendara di jalan raya
Budaya Berkendara
2. Defensive Driving
lebih mengarah kepada pengendalian pola, cara,
mental serta attitude pengendara. Setidaknya
terdapat empat kunci utama prinsip defensive
driving tersebut yaitu :
▪ Kewaspadaan (Alertness)
▪ Kesadaran (Awarness)
▪ Antisipasi (Anticipation)
▪ Sikap dan Mental (Attitude)
Budaya Berkendara 
POSISI BERKENDARA YANG SALAH
Posisi berkendara yang benar
Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas
dikarnakan :
▪ Banting setir.
▪ Menyetir sambil mengantuk.
▪ Menyetir di bawah pengaruh alcohol.
▪ Panik.
▪ Ngebut.
▪ Menyetir sembrono.
▪ Menerobos lampu merah.
▪ Tidak konsentrasi.
Inti Permasalahan
Penanggulangan Masalah
• Pengenalan mengenai tata tertib lalu lintas sejak dini
Honda ajak anak-anak mengenal dunia otomotif dan tata
tertib lalu lintas.
Belajar Berlalu Lintas Melalui Permainan Animasi
• Operasi Simpatik dari Kepolisian
Bagikan bunga, helm, dan selebaran
Sosialisasi berkendara ke sekolah-sekolah
• Razia yang dilakukan oleh kepolisian untuk memeriksa
kelengkapan motor beserta surat-suratnya serta izin
mengemudi pengendara motor
HASIL PENELITIAN ALASAN
MASYARAKAT MELAKUKAN
PELANGGARAN LALU LINTAS
Setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak
memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 4
(empat) bulan atau denda paling banyak
Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 281.
Ketentuan Pidana
Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi
perintah yang diberikan oleh petugas
Kepolisian Negara Republik Indonesia
dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 282.
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor dengan tidak mengutamakan
keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan
atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus
ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 284.
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang
tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang
meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu
penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur
kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 285.
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah
atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu
Lintas dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 287 Ayat (1).
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang melanggar aturan
gerakan lalu lintas tentang tata cara berhenti
dan Parkir dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 287 Ayat (3).
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas
kecepatan paling tinggi atau paling rendah
dipidana dengan pidana kurungan paling lama
2 (dua) bulan atau denda paling banyak
Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 287 Ayat (5).
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor
di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba
Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian
Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling
banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 288 Ayat (1).
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor
tidak mengenakan helm Standar Nasional
Indonesia dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu
rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 291 Ayat (1).
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor
yang membiarkan penumpangnya tidak
mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda
paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima
puluh ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 291 Ayat (2).
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor yang akan membelok atau berbalik
arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu
penunjuk arah atau isyarat tangan dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu)
bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua
ratus lima puluh ribu rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 294.
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan
kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana
dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)
bulan dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000 (satu juta rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (1).
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan
korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan
dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling
banyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (2).
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan
Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp.10.000.000
(sepuluh juta rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (3).
Ketentuan Pidana
Dalam hal kecelakaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) yang
mengakibatkan orang lain meninggal
dunia, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 6 (enam) tahun dan/atau
denda paling banyak Rp.12.000.000
(dua belas juta rupiah).
UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (4).
Ketentuan Pidana
Sekian Presentasi dari Kami
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
“Ingat Ketertiban memberi kenyamanan bagi kita dan
Orang lain !”

More Related Content

What's hot

Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
wulandari1996
 
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasianTindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
Khamdan Muhammad
 
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptxPAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
JepryantoSianturi
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
alsalcunsoed
 
Soal Ujian Teori SIM C
Soal Ujian Teori SIM CSoal Ujian Teori SIM C
Soal Ujian Teori SIM C
Dian Arifin
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
FauziahSPdI1
 
Manajemen Transportasi Materi 4
Manajemen Transportasi Materi 4Manajemen Transportasi Materi 4
Manajemen Transportasi Materi 4Arjuna Ahmadi
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
PPT SEMINAR PROPOSAL KEREN
PPT SEMINAR PROPOSAL KERENPPT SEMINAR PROPOSAL KEREN
PPT SEMINAR PROPOSAL KEREN
hamid madani
 
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan AngkasaAir & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Mariske Myeke Tampi
 
Rsni t 14-2004- geometrik jalan perkotaan (2)
Rsni t 14-2004- geometrik jalan perkotaan (2)Rsni t 14-2004- geometrik jalan perkotaan (2)
Rsni t 14-2004- geometrik jalan perkotaan (2)
Harsanty Seran
 
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaPenegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Novita Pratiwi
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAIntan Irawati
 
PERKABA 1 tahun 2022.pdf
PERKABA 1 tahun 2022.pdfPERKABA 1 tahun 2022.pdf
PERKABA 1 tahun 2022.pdf
firmanyudha1
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
zahraayu24
 
Parking management
Parking managementParking management
Parking managementbangkit bayu
 
Manajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintasManajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintasikhsan93
 
Seminar proposal agus
Seminar proposal agusSeminar proposal agus
Seminar proposal agus
agus_mulyadi
 
Upaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAMUpaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAM
Ririsya
 

What's hot (20)

Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
Mekanisme Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM)
 
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasianTindakan penyidikan pidana keimigrasian
Tindakan penyidikan pidana keimigrasian
 
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptxPAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
PAPARAN RAKOR KESIAPAN OPS LILIN 2020 POLRES PAGAR ALAM.pptx
 
Perbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak PidanaPerbarengan Tindak Pidana
Perbarengan Tindak Pidana
 
Soal Ujian Teori SIM C
Soal Ujian Teori SIM CSoal Ujian Teori SIM C
Soal Ujian Teori SIM C
 
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptxPOWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
POWER POINT PENGAWASAN NETRALITAS ASN PADA PEMILU SERENTAK 14 PEBRUARI.pptx
 
Manajemen Transportasi Materi 4
Manajemen Transportasi Materi 4Manajemen Transportasi Materi 4
Manajemen Transportasi Materi 4
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
PPT SEMINAR PROPOSAL KEREN
PPT SEMINAR PROPOSAL KERENPPT SEMINAR PROPOSAL KEREN
PPT SEMINAR PROPOSAL KEREN
 
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan AngkasaAir & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
Air & Space Law - Pengertian, Istilah dan Sumber Hukum Udara dan Angkasa
 
Rsni t 14-2004- geometrik jalan perkotaan (2)
Rsni t 14-2004- geometrik jalan perkotaan (2)Rsni t 14-2004- geometrik jalan perkotaan (2)
Rsni t 14-2004- geometrik jalan perkotaan (2)
 
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukadaPenegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
Penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilukada
 
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIAJENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
JENIS DAN PROSEDUR PEMBUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA
 
bimtek pkd sos peng.pptx
bimtek pkd sos peng.pptxbimtek pkd sos peng.pptx
bimtek pkd sos peng.pptx
 
PERKABA 1 tahun 2022.pdf
PERKABA 1 tahun 2022.pdfPERKABA 1 tahun 2022.pdf
PERKABA 1 tahun 2022.pdf
 
Kriminologi
KriminologiKriminologi
Kriminologi
 
Parking management
Parking managementParking management
Parking management
 
Manajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintasManajemen lalu lintas
Manajemen lalu lintas
 
Seminar proposal agus
Seminar proposal agusSeminar proposal agus
Seminar proposal agus
 
Upaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAMUpaya Penegakan HAM
Upaya Penegakan HAM
 

Viewers also liked

Standar Keselamatan Berkendara
Standar Keselamatan BerkendaraStandar Keselamatan Berkendara
Standar Keselamatan Berkendara
National Standardization Agency of Indonesia
 
Solusi menurunkan kemacetan lalu lintas di kota bandar lampung
Solusi menurunkan kemacetan lalu lintas di kota bandar lampungSolusi menurunkan kemacetan lalu lintas di kota bandar lampung
Solusi menurunkan kemacetan lalu lintas di kota bandar lampung
Oki Endrata Wijaya
 
Driving Safety
Driving SafetyDriving Safety
Safety Riding
Safety RidingSafety Riding
Safety Riding
Budi Cules Utomo
 
Universitas Indonesia Safety Road (UI Safety Road)
Universitas Indonesia Safety Road (UI Safety Road)Universitas Indonesia Safety Road (UI Safety Road)
Universitas Indonesia Safety Road (UI Safety Road)
Gita Suliawan
 
Menanamkan Kesadaran berlalu lintas sejak dini
Menanamkan Kesadaran berlalu lintas sejak diniMenanamkan Kesadaran berlalu lintas sejak dini
Menanamkan Kesadaran berlalu lintas sejak dini
mel depuratum
 
Animation yos
Animation yos Animation yos
Animation yos
yos75
 
30+ Best Social Issue Ads
30+ Best Social Issue Ads30+ Best Social Issue Ads
30+ Best Social Issue Ads
badar masbadar
 
Kelompok penjas lalulintas (3)
Kelompok penjas lalulintas  (3)Kelompok penjas lalulintas  (3)
Kelompok penjas lalulintas (3)Yulia Fauzi
 
DEFENSIVE DRIVING FOR TRUCKS
DEFENSIVE DRIVING FOR TRUCKSDEFENSIVE DRIVING FOR TRUCKS
DEFENSIVE DRIVING FOR TRUCKS
Sreenath Pokkadavath
 
Defensive driving
Defensive drivingDefensive driving
Defensive drivingSie Hoo
 
Nota keselamatan jalan raya
Nota keselamatan jalan rayaNota keselamatan jalan raya
Nota keselamatan jalan rayaNorhaiza Mohamad
 
Persimpangan (Bollinger + SMA)
Persimpangan (Bollinger + SMA)Persimpangan (Bollinger + SMA)
Persimpangan (Bollinger + SMA)
Olymp Trade
 
Pengantar manajemen rekayasa lalu lintas
Pengantar manajemen rekayasa lalu lintasPengantar manajemen rekayasa lalu lintas
Pengantar manajemen rekayasa lalu lintasbangkit bayu
 
Masalah lalu lintas
Masalah lalu lintasMasalah lalu lintas
Masalah lalu lintas
Opa Opa
 
2 nota panduan keselamatan jalanraya
2 nota panduan keselamatan jalanraya2 nota panduan keselamatan jalanraya
2 nota panduan keselamatan jalanraya
roslizahmanan022769
 
Driving safety
Driving safetyDriving safety
Driving safety
Chris Haller
 

Viewers also liked (20)

Standar Keselamatan Berkendara
Standar Keselamatan BerkendaraStandar Keselamatan Berkendara
Standar Keselamatan Berkendara
 
Solusi menurunkan kemacetan lalu lintas di kota bandar lampung
Solusi menurunkan kemacetan lalu lintas di kota bandar lampungSolusi menurunkan kemacetan lalu lintas di kota bandar lampung
Solusi menurunkan kemacetan lalu lintas di kota bandar lampung
 
Tips Berkendara Aman
Tips Berkendara AmanTips Berkendara Aman
Tips Berkendara Aman
 
Driving Safety
Driving SafetyDriving Safety
Driving Safety
 
Safety Riding
Safety RidingSafety Riding
Safety Riding
 
Etika lalulintas
Etika lalulintasEtika lalulintas
Etika lalulintas
 
Universitas Indonesia Safety Road (UI Safety Road)
Universitas Indonesia Safety Road (UI Safety Road)Universitas Indonesia Safety Road (UI Safety Road)
Universitas Indonesia Safety Road (UI Safety Road)
 
Menanamkan Kesadaran berlalu lintas sejak dini
Menanamkan Kesadaran berlalu lintas sejak diniMenanamkan Kesadaran berlalu lintas sejak dini
Menanamkan Kesadaran berlalu lintas sejak dini
 
Animation yos
Animation yos Animation yos
Animation yos
 
30+ Best Social Issue Ads
30+ Best Social Issue Ads30+ Best Social Issue Ads
30+ Best Social Issue Ads
 
Contoh
ContohContoh
Contoh
 
Kelompok penjas lalulintas (3)
Kelompok penjas lalulintas  (3)Kelompok penjas lalulintas  (3)
Kelompok penjas lalulintas (3)
 
DEFENSIVE DRIVING FOR TRUCKS
DEFENSIVE DRIVING FOR TRUCKSDEFENSIVE DRIVING FOR TRUCKS
DEFENSIVE DRIVING FOR TRUCKS
 
Defensive driving
Defensive drivingDefensive driving
Defensive driving
 
Nota keselamatan jalan raya
Nota keselamatan jalan rayaNota keselamatan jalan raya
Nota keselamatan jalan raya
 
Persimpangan (Bollinger + SMA)
Persimpangan (Bollinger + SMA)Persimpangan (Bollinger + SMA)
Persimpangan (Bollinger + SMA)
 
Pengantar manajemen rekayasa lalu lintas
Pengantar manajemen rekayasa lalu lintasPengantar manajemen rekayasa lalu lintas
Pengantar manajemen rekayasa lalu lintas
 
Masalah lalu lintas
Masalah lalu lintasMasalah lalu lintas
Masalah lalu lintas
 
2 nota panduan keselamatan jalanraya
2 nota panduan keselamatan jalanraya2 nota panduan keselamatan jalanraya
2 nota panduan keselamatan jalanraya
 
Driving safety
Driving safetyDriving safety
Driving safety
 

Similar to Xii tkj a-rida_rima-kesadaran_berlalu_lintas

Tugas BK
Tugas BKTugas BK
Tugas BK
Vickykoedoez
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
ahmad jazulil
 
2009 uu22
2009 uu222009 uu22
2009 uu22
Bayu Musa
 
Meningkatkan_Kesadaran_Hukum_Berlalu_Lin.pptx
Meningkatkan_Kesadaran_Hukum_Berlalu_Lin.pptxMeningkatkan_Kesadaran_Hukum_Berlalu_Lin.pptx
Meningkatkan_Kesadaran_Hukum_Berlalu_Lin.pptx
RIBYTIZZARADIASHAFIK
 
Hukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasionalHukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasional
Taa Thaa
 
101. keselamatan jalan
101. keselamatan jalan101. keselamatan jalan
101. keselamatan jalanYasruddin Mt
 
LALULINTASetikadijalanpenyuluhan dan .pptx
LALULINTASetikadijalanpenyuluhan dan .pptxLALULINTASetikadijalanpenyuluhan dan .pptx
LALULINTASetikadijalanpenyuluhan dan .pptx
LiusKartono1
 
CERAMAH KEMALANGAN JALANRAYA DAN KESELAMATAN JALANRAYA.ppt
CERAMAH KEMALANGAN JALANRAYA DAN KESELAMATAN JALANRAYA.pptCERAMAH KEMALANGAN JALANRAYA DAN KESELAMATAN JALANRAYA.ppt
CERAMAH KEMALANGAN JALANRAYA DAN KESELAMATAN JALANRAYA.ppt
Cik Aja Sepan
 
Safety Riding di PT AJE 2015.pptx
Safety Riding di PT AJE 2015.pptxSafety Riding di PT AJE 2015.pptx
Safety Riding di PT AJE 2015.pptx
rhamset
 
Surat izin mengemudi
Surat izin mengemudiSurat izin mengemudi
Surat izin mengemudi
Aiyla Queen
 
Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas
Pelanggaran Tindak Pidana Lalu LintasPelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas
Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas
Ratri nia
 
P_DIY_5_2016 - MODA TRANSPORTASI BECAK DAN ANDONG.pptx
P_DIY_5_2016 - MODA TRANSPORTASI BECAK DAN ANDONG.pptxP_DIY_5_2016 - MODA TRANSPORTASI BECAK DAN ANDONG.pptx
P_DIY_5_2016 - MODA TRANSPORTASI BECAK DAN ANDONG.pptx
agungcahyosapu5
 
Uu 03 1965
Uu 03 1965Uu 03 1965
Uu 03 1965
People Power
 
Sosialisasi 2019.ppt
Sosialisasi  2019.pptSosialisasi  2019.ppt
Sosialisasi 2019.ppt
AgungwxpWiraputra
 
Korban lakalantas bisa gugat pemerintah
Korban lakalantas bisa gugat pemerintahKorban lakalantas bisa gugat pemerintah
Korban lakalantas bisa gugat pemerintah
Ely Goro Leba
 

Similar to Xii tkj a-rida_rima-kesadaran_berlalu_lintas (15)

Tugas BK
Tugas BKTugas BK
Tugas BK
 
Sosiologi hukum
Sosiologi hukumSosiologi hukum
Sosiologi hukum
 
2009 uu22
2009 uu222009 uu22
2009 uu22
 
Meningkatkan_Kesadaran_Hukum_Berlalu_Lin.pptx
Meningkatkan_Kesadaran_Hukum_Berlalu_Lin.pptxMeningkatkan_Kesadaran_Hukum_Berlalu_Lin.pptx
Meningkatkan_Kesadaran_Hukum_Berlalu_Lin.pptx
 
Hukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasionalHukum nasional dan hukum internasional
Hukum nasional dan hukum internasional
 
101. keselamatan jalan
101. keselamatan jalan101. keselamatan jalan
101. keselamatan jalan
 
LALULINTASetikadijalanpenyuluhan dan .pptx
LALULINTASetikadijalanpenyuluhan dan .pptxLALULINTASetikadijalanpenyuluhan dan .pptx
LALULINTASetikadijalanpenyuluhan dan .pptx
 
CERAMAH KEMALANGAN JALANRAYA DAN KESELAMATAN JALANRAYA.ppt
CERAMAH KEMALANGAN JALANRAYA DAN KESELAMATAN JALANRAYA.pptCERAMAH KEMALANGAN JALANRAYA DAN KESELAMATAN JALANRAYA.ppt
CERAMAH KEMALANGAN JALANRAYA DAN KESELAMATAN JALANRAYA.ppt
 
Safety Riding di PT AJE 2015.pptx
Safety Riding di PT AJE 2015.pptxSafety Riding di PT AJE 2015.pptx
Safety Riding di PT AJE 2015.pptx
 
Surat izin mengemudi
Surat izin mengemudiSurat izin mengemudi
Surat izin mengemudi
 
Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas
Pelanggaran Tindak Pidana Lalu LintasPelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas
Pelanggaran Tindak Pidana Lalu Lintas
 
P_DIY_5_2016 - MODA TRANSPORTASI BECAK DAN ANDONG.pptx
P_DIY_5_2016 - MODA TRANSPORTASI BECAK DAN ANDONG.pptxP_DIY_5_2016 - MODA TRANSPORTASI BECAK DAN ANDONG.pptx
P_DIY_5_2016 - MODA TRANSPORTASI BECAK DAN ANDONG.pptx
 
Uu 03 1965
Uu 03 1965Uu 03 1965
Uu 03 1965
 
Sosialisasi 2019.ppt
Sosialisasi  2019.pptSosialisasi  2019.ppt
Sosialisasi 2019.ppt
 
Korban lakalantas bisa gugat pemerintah
Korban lakalantas bisa gugat pemerintahKorban lakalantas bisa gugat pemerintah
Korban lakalantas bisa gugat pemerintah
 

Recently uploaded

Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
irvansupriadi44
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
budimoko2
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
AsyeraPerangin1
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
JALANJALANKENYANG
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
EvaMirzaSyafitri
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
GusniartiGusniarti5
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
Annisa Syahfitri
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
mukminbdk
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Kanaidi ken
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 

Recently uploaded (20)

Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdekaKKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
KKTP Kurikulum Merdeka sebagai Panduan dalam kurikulum merdeka
 
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDFJUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
JUKNIS SOSIALIASI PPDB JATENG 2024/2025.PDF
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdfKelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
Kelompok 2 Tugas Modul 2.1 Ruang Kolaborasi.pdf
 
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawanpelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
pelayanan prima pada pelanggan dan karyawan
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOKPENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
PENDAMPINGAN INDIVIDU 2 CGP ANGKATAN 10 KOTA DEPOK
 
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPALANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
ANALISIS PENCEMARAN UDARA AKIBAT PABRIK ASPAL
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28  Juni 2024
Workshop "CSR & Community Development (ISO 26000)"_di BALI, 26-28 Juni 2024
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 

Xii tkj a-rida_rima-kesadaran_berlalu_lintas

  • 2. Latar Belakang Badan Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa 1 juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun di jalan raya akibat kecelakaan, dimana 40 % diantaranya berusia dibawah 25 tahun. Badan Kesehatan Dunia (WHO) juga menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas di Indonesia dinilai menjadi pembunuh terbesar ketiga, di bawah penyakit jantung koroner dan tuberculosis/TBC.
  • 3. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Pengertian MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
  • 4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. Pengertian MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
  • 5. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi. Pengertian MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
  • 6. Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009. Pengertian
  • 7. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan. Pengertian MENURUT UU NO. 22 TAHUN 2009.
  • 8. 1. Safety Riding Langkah awal ini penting untuk menyadarkan pengendara kendaraan bermotor, khususnya sepeda motor akan resiko berkendara sehingga dapat meningkatkan kehati-hatian dan kewaspadaan di jalan raya. Konsep safety riding meliputi : ▪Pengenalan perangkat keselamatan ▪Pengujian ketrampilan berkendara ▪Pengenalan karakteristik kendaraan ▪pengenalan mengenai etika dasar berkendara di jalan raya Budaya Berkendara
  • 9. 2. Defensive Driving lebih mengarah kepada pengendalian pola, cara, mental serta attitude pengendara. Setidaknya terdapat empat kunci utama prinsip defensive driving tersebut yaitu : ▪ Kewaspadaan (Alertness) ▪ Kesadaran (Awarness) ▪ Antisipasi (Anticipation) ▪ Sikap dan Mental (Attitude) Budaya Berkendara 
  • 12. Banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas dikarnakan : ▪ Banting setir. ▪ Menyetir sambil mengantuk. ▪ Menyetir di bawah pengaruh alcohol. ▪ Panik. ▪ Ngebut. ▪ Menyetir sembrono. ▪ Menerobos lampu merah. ▪ Tidak konsentrasi.
  • 14.
  • 15. Penanggulangan Masalah • Pengenalan mengenai tata tertib lalu lintas sejak dini Honda ajak anak-anak mengenal dunia otomotif dan tata tertib lalu lintas. Belajar Berlalu Lintas Melalui Permainan Animasi • Operasi Simpatik dari Kepolisian Bagikan bunga, helm, dan selebaran Sosialisasi berkendara ke sekolah-sekolah • Razia yang dilakukan oleh kepolisian untuk memeriksa kelengkapan motor beserta surat-suratnya serta izin mengemudi pengendara motor
  • 16. HASIL PENELITIAN ALASAN MASYARAKAT MELAKUKAN PELANGGARAN LALU LINTAS
  • 17. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000 (satu juta rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 281. Ketentuan Pidana
  • 18. Setiap Pengguna Jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 282. Ketentuan Pidana
  • 19. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 284. Ketentuan Pidana
  • 20. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 285. Ketentuan Pidana
  • 21. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 287 Ayat (1). Ketentuan Pidana
  • 22. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan gerakan lalu lintas tentang tata cara berhenti dan Parkir dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 287 Ayat (3). Ketentuan Pidana
  • 23. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 287 Ayat (5). Ketentuan Pidana
  • 24. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 288 Ayat (1). Ketentuan Pidana
  • 25. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm Standar Nasional Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 291 Ayat (1). Ketentuan Pidana
  • 26. Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 291 Ayat (2). Ketentuan Pidana
  • 27. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 294. Ketentuan Pidana
  • 28. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000 (satu juta rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (1). Ketentuan Pidana
  • 29. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000 (dua juta rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (2). Ketentuan Pidana
  • 30. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (3). Ketentuan Pidana
  • 31. Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah). UU NO. 22 TAHUN 2009 Pasal 310 Ayat (4). Ketentuan Pidana
  • 32. Sekian Presentasi dari Kami Wassalamu’alaikum Wr. Wb. “Ingat Ketertiban memberi kenyamanan bagi kita dan Orang lain !”