Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada pengemudi yang telah memenuhi persyaratan administrasi, kesehatan, dan kemampuan mengemudi. Terdapat dua jenis SIM yaitu perseorangan dan umum, dengan golongan dan persyaratan yang berbeda-beda sesuai jenis dan berat kendaraan. Pelanggaran terhadap peraturan SIM dapat dikenai sanksi pidana berupa denda atau penjara
Peraturan kapolri no 9 thn 2012 ttg regident pengemudiDR.ERIADI SH M.Si
Peraturan ini mengatur tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia. SIM digolongkan menjadi SIM perseorangan dan SIM umum, yang masing-masing memiliki kategori berdasarkan jenis dan berat kendaraan. Peraturan ini juga menetapkan fungsi SIM sebagai legitimasi, identitas, kontrol kompetensi, dan forensik kepolisian serta mengatur spesifikasi teknis SIM.
1. Sistem informasi ini dibuat untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pembuatan serta perpanjangan surat ijin mengemudi dengan mencatat data pelanggan secara digital tanpa menggunakan kertas (digitalisasi).
2. Sistem ini memungkinkan karyawan untuk login menggunakan username dan password masing-masing untuk menginput data pelanggan secara efisien tanpa harus menulis satu per satu, serta laporan dapat dicetak dengan cepat dan pra
Lalu lintas angkutan_jalan_raya_(uu_3_thn_1965)_3Ilham Mustafa
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengatur ketentuan umum mengenai lalu lintas jalan, pengemudi, penomoran kendaraan bermotor, pengujian kendaraan, kendaraan tidak bermotor, jalan, peranan pemerintah dalam pengangkutan jalan raya, dan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor. Undang-undang ini mencabut peraturan sebelumnya dan memberikan wewenang kepada pemerintah p
Peraturan kapolri no 9 thn 2012 ttg regident pengemudiDR.ERIADI SH M.Si
Peraturan ini mengatur tentang Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia. SIM digolongkan menjadi SIM perseorangan dan SIM umum, yang masing-masing memiliki kategori berdasarkan jenis dan berat kendaraan. Peraturan ini juga menetapkan fungsi SIM sebagai legitimasi, identitas, kontrol kompetensi, dan forensik kepolisian serta mengatur spesifikasi teknis SIM.
1. Sistem informasi ini dibuat untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pembuatan serta perpanjangan surat ijin mengemudi dengan mencatat data pelanggan secara digital tanpa menggunakan kertas (digitalisasi).
2. Sistem ini memungkinkan karyawan untuk login menggunakan username dan password masing-masing untuk menginput data pelanggan secara efisien tanpa harus menulis satu per satu, serta laporan dapat dicetak dengan cepat dan pra
Lalu lintas angkutan_jalan_raya_(uu_3_thn_1965)_3Ilham Mustafa
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengatur ketentuan umum mengenai lalu lintas jalan, pengemudi, penomoran kendaraan bermotor, pengujian kendaraan, kendaraan tidak bermotor, jalan, peranan pemerintah dalam pengangkutan jalan raya, dan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor. Undang-undang ini mencabut peraturan sebelumnya dan memberikan wewenang kepada pemerintah p
Dokumen tersebut membahas tentang 18 bab yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, keamanan dan keselamatan, dampak lingkungan, kecelakaan, peraturan khusus, sistem informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, peran masyarakat, penyidikan pelanggaran, ketentuan pidana, peralihan dan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. UU ini mengatur tentang ketentuan umum untuk pengguna jalan, syarat pengemudi dan kendaraan, penomoran kendaraan, pengujian kendaraan, peranan pemerintah dalam pengaturan angkutan jalan raya. UU ini juga mengatur tentang pengusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang harus berizin.
Peraturan ini mengatur kewajiban penggunaan Rupiah untuk setiap transaksi di wilayah Indonesia, dengan pengecualian untuk transaksi tertentu seperti perdagangan internasional, pembiayaan internasional, dan transaksi pemerintah. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.
17 3 pbi_2015 tanya jawab pbi kewajiban penggunaan rupiahindah permata sari
Frequently Asked Questions
Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ini adalah hasil riset kecil-kecilan atas kerjaan dulu. Bagaimana aspek hukum Ijin Taksi di DKI Jakarta, dimulai dari UU Angkutan Jalan sd Keputusan Gubernur DKI Jakarta tahun 1991. Untuk daerah lain di luar Jakarta, mungkin saja berbeda ketentuan hukumnya
Surat perjanjian ini membahas jual beli mobil antara Wardoyo Puspita sebagai penjual dan Wahyu Yatim Miranda sebagai pembeli. Mobil yang diperjualbelikan adalah Toyota Kijang Innova tahun 2011 dengan harga Rp. 200 juta yang akan dibayar secara kredit dalam tiga kali cicilan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, cara pembayaran, penyerahan mobil, sanksi untuk wanprestasi, dan penyelesaian seng
Xii tkj a-rida_rima-kesadaran_berlalu_lintasridalis
1. Badan Kesehatan Dunia mencatat 1 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia, dimana 40% berusia dibawah 25 tahun. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung dan TBC.
Dokumen tersebut merupakan revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Revisi ini bertujuan untuk mengakomodasi pengaturan taksi online dan meningkatkan standar pelayanan. Beberapa poin penting yang diatur meliputi kategorisasi taksi online sebagai angkutan sewa khusus, ketentuan perizinan, tarif, dan sanksi pelanggaran
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia yang terdiri dari beberapa jenis pajak dan retribusi serta subjek dan objek pajaknya. Pajak Daerah terdiri dari pajak propinsi dan kabupaten/kota yang mencakup berbagai sektor seperti kendaraan bermotor, bahan bakar, air permukaan, rokok, hotel, dan restoran. Sedangkan Retribusi Daerah dibedakan menjadi retribusi jasa um
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mutasi kendaraan antar daerah dan balik nama kendaraan. Prosedur mutasi antar daerah meliputi penyerahan berkas, cek fisik, pembayaran biaya, dan pengurusan berkas baru di daerah tujuan. Biaya yang dikeluarkan terdiri atas biaya pajak seperti PKB, BBN KB, dan biaya administrasi, serta biaya di luar pajak seperti
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2008-2009. Unsur premi murni berkisar antara 0,25-0,47% untuk non bus dan truk, serta 0,4-0,25% untuk bus dan truk. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum PDRD, tujuan UU PDRD tahun 2009, prinsip-prinsipnya, jenis-jenis pajak daerah, kriteria pajak daerah, serta penjelasan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Per 07-bl-2009 tentang referensi unsur premi murni serta unsur biaya administ...Ridwan Ichsan
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2010. Unsur premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan nilai pertanggungan, sedangkan perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto bila perusahaan tidak memiliki data sendiri.
Buku panduan ini memberikan informasi tentang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) BRI, mulai dari manfaat, ciri-ciri, pengajuan, aktivasi, penggunaan, hingga biaya-biaya yang terkait."
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas pengguna jalan serta berisi penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan penyebab pelanggaran lalu lintas."
Dokumen tersebut membahas tentang 18 bab yang mencakup ketentuan umum, asas dan tujuan, ruang lingkup, pembinaan, penyelenggaraan, jaringan dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, lalu lintas, keamanan dan keselamatan, dampak lingkungan, kecelakaan, peraturan khusus, sistem informasi dan komunikasi, sumber daya manusia, peran masyarakat, penyidikan pelanggaran, ketentuan pidana, peralihan dan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 mengatur tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya. UU ini mengatur tentang ketentuan umum untuk pengguna jalan, syarat pengemudi dan kendaraan, penomoran kendaraan, pengujian kendaraan, peranan pemerintah dalam pengaturan angkutan jalan raya. UU ini juga mengatur tentang pengusahaan angkutan orang dengan kendaraan bermotor yang harus berizin.
Peraturan ini mengatur kewajiban penggunaan Rupiah untuk setiap transaksi di wilayah Indonesia, dengan pengecualian untuk transaksi tertentu seperti perdagangan internasional, pembiayaan internasional, dan transaksi pemerintah. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.
17 3 pbi_2015 tanya jawab pbi kewajiban penggunaan rupiahindah permata sari
Frequently Asked Questions
Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/Pbi/2015 Tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah Di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
Ini adalah hasil riset kecil-kecilan atas kerjaan dulu. Bagaimana aspek hukum Ijin Taksi di DKI Jakarta, dimulai dari UU Angkutan Jalan sd Keputusan Gubernur DKI Jakarta tahun 1991. Untuk daerah lain di luar Jakarta, mungkin saja berbeda ketentuan hukumnya
Surat perjanjian ini membahas jual beli mobil antara Wardoyo Puspita sebagai penjual dan Wahyu Yatim Miranda sebagai pembeli. Mobil yang diperjualbelikan adalah Toyota Kijang Innova tahun 2011 dengan harga Rp. 200 juta yang akan dibayar secara kredit dalam tiga kali cicilan. Perjanjian ini mengatur hak dan kewajiban para pihak, cara pembayaran, penyerahan mobil, sanksi untuk wanprestasi, dan penyelesaian seng
Xii tkj a-rida_rima-kesadaran_berlalu_lintasridalis
1. Badan Kesehatan Dunia mencatat 1 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas di seluruh dunia, dimana 40% berusia dibawah 25 tahun. Kecelakaan lalu lintas di Indonesia menjadi pembunuh terbesar ketiga setelah penyakit jantung dan TBC.
Dokumen tersebut merupakan revisi atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Revisi ini bertujuan untuk mengakomodasi pengaturan taksi online dan meningkatkan standar pelayanan. Beberapa poin penting yang diatur meliputi kategorisasi taksi online sebagai angkutan sewa khusus, ketentuan perizinan, tarif, dan sanksi pelanggaran
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia yang terdiri dari beberapa jenis pajak dan retribusi serta subjek dan objek pajaknya. Pajak Daerah terdiri dari pajak propinsi dan kabupaten/kota yang mencakup berbagai sektor seperti kendaraan bermotor, bahan bakar, air permukaan, rokok, hotel, dan restoran. Sedangkan Retribusi Daerah dibedakan menjadi retribusi jasa um
Dokumen tersebut menjelaskan prosedur dan biaya yang harus dikeluarkan untuk mutasi kendaraan antar daerah dan balik nama kendaraan. Prosedur mutasi antar daerah meliputi penyerahan berkas, cek fisik, pembayaran biaya, dan pengurusan berkas baru di daerah tujuan. Biaya yang dikeluarkan terdiri atas biaya pajak seperti PKB, BBN KB, dan biaya administrasi, serta biaya di luar pajak seperti
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2008-2009. Unsur premi murni berkisar antara 0,25-0,47% untuk non bus dan truk, serta 0,4-0,25% untuk bus dan truk. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto. Perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas.
Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Indonesia. Ia menjelaskan dasar hukum PDRD, tujuan UU PDRD tahun 2009, prinsip-prinsipnya, jenis-jenis pajak daerah, kriteria pajak daerah, serta penjelasan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Per 07-bl-2009 tentang referensi unsur premi murni serta unsur biaya administ...Ridwan Ichsan
Peraturan ini menetapkan referensi unsur premi murni dan biaya administrasi untuk asuransi kendaraan bermotor tahun 2010. Unsur premi murni ditetapkan berdasarkan kategori kendaraan dan nilai pertanggungan, sedangkan perusahaan asuransi dapat menggunakan data sendiri dengan mempertimbangkan faktor kredibilitas. Biaya administrasi maksimal 15% dari premi bruto bila perusahaan tidak memiliki data sendiri.
Buku panduan ini memberikan informasi tentang Kartu Kredit Pemerintah (KKP) BRI, mulai dari manfaat, ciri-ciri, pengajuan, aktivasi, penggunaan, hingga biaya-biaya yang terkait."
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas pengguna jalan serta berisi penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan penyebab pelanggaran lalu lintas."
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...iniPurwokerto
1. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas mengatur tentang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor untuk menjamin keselamatan lalu lintas dan mengendalikan pencemaran lingkungan.
2. Pengujian kendaraan bermotor meliputi uji berkala wajib, uji emisi gas buang, dan penilaian kondisi teknis kendaraan. Pengujian dilakukan oleh dinas terkait menggunakan tenaga penguji dan peralatan uji yang sesuai ketentuan.
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA...
Surat izin mengemudi
1. Surat Izin Mengemudi
Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
Belum Diperiksa
Langsung ke: navigasi, cari
Artikel ini perlu dirapikan atau ditulis ulang karena artikel ini bersifat umum
sedangkan isinya ditulis dalam konteks yang terlalu spesifik/sempit.
Tampilan bagian depan surat izin mengemudi di Jerman.
Tampilan bagian belakang surat izin mengemudi di Jerman.
Di Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang
diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat
jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan terampil mengemudikan kendaraan
bermotor. Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib memiliki
Surat Izin Mengemudi sesuai dengan jenis Kendaraan Bermotor yang dikemudikan (Pasal 77
ayat (1) UU No.22 Tahun 2009).
Peraturan perundang-undangan terbaru adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang
menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992. UU No. 14 Tahun 1992 telah dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang
menjelaskan UU No. 14 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009.
2. Daftar isi
1 Jenis
2 Jenis
3 Golongan SIM perseorangan
4 Golongan SIM Umum
5 Persyaratan Permohonan SIM perseorangan
6 Persyaratan Permohonan SIM Umum
7 Kemudahan
8 Ketentuan Pidana
9 Prosedur dan Biaya pembuatan SIM baru (DKI Jakarta)
10 Prosedur perpindahan tempat
11 Lihat pula
Jenis
Surat Izin Mengemudi di Indonesia terdapat dua (2) jenis (Pasal 77 ayat (2) UU No. 22 Tahun
2009):
Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan
Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum
Jenis
Surat Izin Mengemudi di Indonesia terdapat dua (2) jenis (Pasal 77 ayat (2) UU No. 22 Tahun
2009):
Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor perseorangan
Surat Izin Mengemudi Kendaraan Bermotor Umum
Golongan SIM perseorangan
Golongan SIM berdasarkan Pasal 80 UU No. 22 Tahun 2009
SIM A, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan
jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
SIM B1, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan
jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg
SIM B2, untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau
Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan
dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari
1.000 kg.
SIM C, untuk mengemudikan Sepeda Motor.
SIM D, untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.
Golongan SIM Umum
3. Golongan SIM Umum berdasarkan Pasal 82 UU No. 22 Tahun 2009:
SIM A Umum, untuk mengemudikan kendaraan bermotor umum dan barang dengan
jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg.
SIM B1 Umum, untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang umum dengan
jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg.
SIM B2 Umum, untuk mengemudikan Kendaraan penarik atau Kendaraan Bermotor
dengan menarik kereta tempelan atau gandengan dengan berat yang diperbolehkan
untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg.
Persyaratan Permohonan SIM perseorangan
Persyaratan pemohon SIM perseorangan berdasarkan Pasal 81 ayat (2), (3), (4), dan (5) UU
No. 22 Tahun 2009
1. Usia
o 17 tahun untuk SIM C dan D
o 17 tahun untuk SIM A
o 20 tahun untuk SIM B1
o 21 tahun untuk SIM B2
2. Administratif
o memiliki Kartu Tanda Penduduk
o mengisi formulir permohonan
o rumusan sidik jari
3. Kesehatan
o sehat jasmani dengan surat keterangan dari dokter
o sehat rohani dengan surat lulus tes psikologis
4. Lulus ujian
o ujian teori
o ujian praktek dan/atau
o ujian ketrampilan melalui simulator
Syarat tambahan berdasarkan Pasal 81 ayat (6) UU No. 22 Tahun 2009 bagi setiap
Pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan:
Surat Izin Mengemudi B1 harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
bulan; dan
Surat Izin Mengemudi B2 harus memiliki SIM B1 sekurang-kurangnya 12 (dua belas)
bulan
Persyaratan Permohonan SIM Umum
Persyaratan permohonan SIM Umum berdasarkan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 22
Tahun 2009:
1. Persyaratan Usia
o SIM A Umum 20 tahun
o SIM B1 Umum 22 tahun
o SIM B2 Umum 23 tahun
4. 2. Persyaratan Khusus
o Lulus Ujian Teori
o Lulus Ujian Praktik
Syarat tambahan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009:
Permohonan SIM A Umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan
Permohonan SIM B1 Umum harus memiliki SIM B1 atau SIM A Umum sekurang-
kurangnya 12 bulan
Permohonan SIM B2 Umum harus memiliki SIM B2 atau SIMB1 Umum sekurang-
kurangnya 12 bulan
Kemudahan
SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM kendaraan bermotor yang
jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikutPasal 84 UU No. 22 Tahun 2009:
SIM A Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang
seharusnya menggunakan SIM A.
SIM B1 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya
menggunakan SIM A.
SIM B1 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang
seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, dan SIM B1.
SIM B2 dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya
menggunakan SIM A dan SIM B1.
SIM B2 Umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang
seharusnya menggunakan SIM A, SIM A Umum, SIM B1, SIM B1 Umum, SIM B2.
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dapat
menunjukkan Surat Izin Mengemudi yang sah Kendaraan Bermotor yang dikemudikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan dan/atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh
ribu rupiah) (Pasal 288 ayat (2) UU No.22 Tahun 2009).
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat
Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta
rupiah) (Pasal 281 UU No.22 Tahun 2009).
Prosedur dan Biaya pembuatan SIM baru (DKI Jakarta)
1. Tes kesehatan: Rp 25.000
2. Pembelian formulir: Rp 75.000
3. Pembelian asuransi: Rp 30.000
4. Tes tertulis: gratis
5. Tes praktik: Rp 5.000 sampai Rp 10.000
5. 6. Foto dan tanda tangan: gratis
Ikutilah semua prosedur dengan baik. Demi masa depan Indonesia Raya. SIM menjadi bukti
kemahiran Anda mengemudi, keselamatan semua pengguna jalan ada pada pemilik SIM.
Prosedur perpindahan tempat
Bila ingin berpindah tempat penerbitan SIM, maka SIM harus dicabut di tempat asal SIM
diterbitkan, kemudian mendaftarkan SIM baru di bagian Tata Usaha Samsat tempat yang
baru sambil membawa KTP tempat yang baru.
Lihat pula
Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992
Tilang
STNK
Pengemudi