Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang masalah pelanggaran lalu lintas di Indonesia yang disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum berlalu lintas pengguna jalan serta berisi penjelasan mengenai bentuk-bentuk pelanggaran dan penyebab pelanggaran lalu lintas."

1. LATAR BELAKANG MASALAH
 Perkembangan Jumlah Kendaraan yang
semakin pesat. Perkembangan tersebut juga
meningkatkan jumlah pengguna kendaraan
khususnya pengguna roda dua.
 Meningkatnya pengguna roda dua juga sangat
berpengaruh terhadap masalah lalu lintas
secara umum, seperti : Kemacetan dan
Kecelakaan.
 Masalah lalu lintas yang semakin kompleks
seiring kurangnya kesadaran hukum
pengendara sepada motor dalam berlalu lintas.
1

2.  Kecelakaan yang melibatkan sepeda motor di jalan
raya tidak hanya terjadi karena hal-hal teknis,
misalnya tentang seluk beluk motor, tetapi juga
karena rendahnya disiplin pengendara dalam berlalu
lintas. Berkelompok di depan garis pembatas putih
pada lampu pengatur lalu lintas (traffic light), dan
beberapa diantaranya melewati lampu merah bila
kesempatan itu ada. Hal-hal tersebut menjadi
pemandangan sehari-hari di Cengkareng. Belum lagi
membelok dimana terdapat rambu-rambu tidak boleh
membelok, melawan arus lalu lintas, melawan arah di
jalan satu arah, melintas di trotoar yang disediakan
bagi pejalan kaki dan melintas di jalur sepeda yang
disediakan di jembatan penyeberangan. Selain itu,
kendati ada kewajiban untuk menggunakan helm,
tetapi dengan mudahnya ditemui pengendara motor
tidak menggunakan helm.
2

3. KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS BERDASARKAN
UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS
DAN ANGKUTAN JALAN
 Berdasarkan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai
pengganti Undang-Undang nomor 14 Tahun 1992
Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diterbitkan
untuk lebih mewujudkan keselamatan, keamanan, dan
ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan. Untuk
mewujudkan tujuan Undang-Undang tersebut salah
satunya mengatur mengenai penegakan hukum melalui
penyidikan dan penindakan pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan oleh Kepolisian dan Dinas Perhubungan.
Tetap saja perhatian pemerintah terhadap masalah
keselamatan dan kepatuhan hukum lalu lintas
masyarakat dinilai masih sangat kurang, karena masalah
keselamatan dan masalah kepatuhan hukum lalu lintas
masyarakat di belum ditangani secara serius.
3

4.  Kesadaran Hukum ialah sebagai kesadaran
atau nilai nilai yang terdapat di dalam diri
manusia tentang hukum berlalu lintas yang
ada atau tentang hukum yang diharapkan.
Lalu lintas dalam Undang-undang No 22
tahun 2009 didefinisikan sebagai gerak
kendaraan dan orang di ruang lalu lintas
jalan. Kesadaran hukum berlalu lintas adalah
Kondisi dimana individu memiliki kesadaran
penuh terhadap hukum berlalu lintas yang
telah ditetapkan dengan harapan pengguna
jalan dapat terkontrol dalam keadaan belalu
lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak
diinginkan.
4

5. TATA CARA BERLALU LINTAS BERDASARKAN UU
NOMOR 22 TAHUN 2009
 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagian
Keempat Tata Cara Berlalu Lintas :
 Paragraf 1 , Ketertiban dan Keselamatan.
 Pasal 105
 Setiap orang yang menggunakan Jalan
wajib:
a. Berperilaku tertib; dan/atau.
b. Mencegah hal-hal yang dapat
merintangi, membahayakan Keamanan
dan Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, atau yang dapat
menimbulkan kerusakan Jalan.
5

6.  Pasal 106.
1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar
dan penuh konsentrasi.
2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan
pesepeda.
3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan
teknis dan laik jalan.
4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan wajib mematuhi ketentuan:
a. Rambu perintah atau rambu larangan;
b. Marka Jalan;
c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
d. Gerakan Lalu Lintas;
e. Berhenti dan Parkir;
f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan
Kendaraan lain. 6

7. 5) Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan
Bermotor di Jalan setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:
a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau
Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
b. Surat Izin Mengemudi;
c. bukti lulus uji berkala; dan/atau
d. tanda bukti lain yang sah.
6) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan dan
penumpang yang duduk di sampingnya wajib
mengenakan sabuk keselamatan.
7) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan
Bermotor beroda empat atau lebih yang tidak
dilengkapi dengan rumah-rumah di Jalan dan
penumpang yang duduk di sampingnya wajib
mengenakan sabuk keselamatan dan mengenakan
helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.
7

8. 8) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda
Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib
mengenakan helm yang memenuhi standar
nasional Indonesia.
9) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda
Motor tanpa kereta samping dilarang
membawa Penumpang lebih dari 1 (satu)
orang.
8

9. PELANGGARAN LALU LINTAS
 Pelanggaran lalu lintas tertentu atau yang sering
disebut dengan tilang merupakan kasus dalam ruang
lingkup hukum pidana yang diatur dalam UU Nomor
14 Tahun 1992 (www. transparansi. or. id, 2016).
Hukum pidana mengatur perbuatan-perbuatan yang
dilarang oleh undang-undang dan berakibat
diterapkannya hukuman bagi barang siapa yang
melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan
yang disebutkan dalam undang-undang pidana .
Tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti
orang agar tidak melakukan perbuatan yang tidak
baik dan mendidik seseorang yang pernah
melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik
dan dapat diterima (Irawan, 2009.).
9

10.  Hukum pidana juga dikenal dua jenis
perbuatan yaitu kejahatan dan pelanggaran,
kejahatan ialah perbuatan yang tidak hanya
bertentangan dengan undang-undang tetapi
juga bertentangan dengan nilai moral, nilai
agama dan rasa keadilan masyarakat,
contohnya mencuri, membunuh, berzina,
memperkosa dan sebagainya. Sedangkan
pelanggaran ialah perbuatan yang hanya
dilarang oleh undang-undang, seperti tidak
memakai helm, tidak menggunakan sabuk
pengaman dalam berkendara, dan
sebagainya. 10

11.  Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera
diambil tindakan oleh aparat hukum tanpa ada
pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan,
kecuali tindak pidana yang termasuk delik aduan
seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga
dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan hukuman
terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana
mati/ dipenjara/ kurungan atau denda bisa juga
dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak
tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang
yang sering biasanya adalah pelanggaran terhadap
Pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan
SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan
berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran
Pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas
kendaraan (Sebayang, 2009).
11

12. BENTUK-BENTUK PELANGGARAN LALU LINTAS
 Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan
ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan
kerusakan pada jalan.
 Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat
ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) yang sah
atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat
memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
 Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh
orang lain yang tidak memiliki SIM.
 Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan
tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan
kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
 Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat
tanda nomor kendaraan yang syah, sesuai dengan surat tanda nomor
kendaraan yang bersangkutan.
 Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu
lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang yang ada di permukaan jalan
 Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan
yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara
memuat dan membongkar barang.
 Pelanggaran terhadap ijin trayek, jenis kendaraan yang diperbolehkan
beroperasi di jalan yang ditentukan.
12

13. PENYEBAB PELANGGARAN LALU LINTAS AKIBAT
RENDAHNYA KESADARAN HUKUM BERLALU LINTAS
a) Minimnya pengetahuan mengenai,
peraturan, marka dan rambu lalu lintas.
Tidak semua pengemudi kendaraan paham
dan mengetahui peraturan-peraturan lalu
lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu
lintas. Penyebabnya adalah kurangnya
kesadaran untuk mencari tahu arti dari
marka dan rambu-rambu lalu lintas
ditambah pada saat ujian memperoleh SIM,
mereka lebih senang mendapatkan SIM
dengan instan daripada mengikuti seluruh
prosedur.
13

14. b) Dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar
lalu lintas atau bahkan orang tuanya sendiri.
Kondisi ini sangatlah ironi bila seorang anak kelak
mencontoh orang tuanya, bila orang tuanya sering
melanggar peraturan, kemungkinan besar anak itu
juga melanggar.
c) Hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau
melewati pos polisi
Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang
indonesia. Kita ambil contoh, seorang pengemudi
tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi
yang sedang mengatur arus lalu lintas di simpang
jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat
simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia
bisa langsung tancap gas.
14

15. d) Memutar balikkan ungkapan
Sering kita dengar , "peraturan dibuat untuk
dilanggar." Ini sangat menyesatkan. Akan tetapi
entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di
hati orang indonesia, sehingga sangat ingin
menerapkannya. Semoga ungkapan ini tidak dipakai
pada saat orang menjalankan ibadah sesuai
agamanya.
e) Tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain.
Pemerintah telah mewajibkan beberapa standar
keselamatan pengemudi saat mengemudikan
kendaraannya seperti wajib memasang safety belt
untuk pengemudi roda 4 dan wajib memakai
helm,kaca spion tetap terpasang, dan menyalakan
lampu pada siang hari bagi roda 2. Masih banyak
contoh standar keselamatan lainnya, akan tetapi
kenapa pengemudi malas menerapkannya? 15

16. f) Melanggar dengan berbagai alasan
"sebentar saja kok parkir disini (di bawah rambu
larangan parkir), ntar jalan lagi." "ah,sekali-sekali
boleh dong ngelanggar, ini butuh cepat". Masih
banyak lagi berbagai alasan yang dijadikan
pembelaan. Orang indonesia memang jago untuk
hal-hal seperti ini.
g) Bisa "damai" ketika tilang
Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-
pengemudi melanggar peraturan atau tidak
lengkapnya kelengkapan surat-surat saat dirazia,
hal yang pertama diajukan oleh pengemudi tersebut
adalah jalan "damai". Kalu tidak bisa "damai" di
jalan, pasti nanti bisa coba "damai" lagi sebelum
pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat
yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.
16

17. DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS
 Denda Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan
UU Nomor 22 Tahun 2009.
A. Setiap Orang
Mengakibatkan gangguan pada : fungsi
rambu lalu lintas, Marka Jalan, Alat
pemberi isyarat lalu lintas fasilitas pejalan
kaki, dan alat pengaman pengguna jalan.
Pasal 275 ayat (1) jo pasal 28 ayat (2)
Denda : Rp 250.000
17

18. B. Setiap Pengguna Jalan
Tidak mematui perintah yang diberikan
petugas Polri sebagaimana dimaksud dalam
pasal 104 ayat ( 3 ), yaitu dalam keadaan
tertentu untuk ketertiban dan kelancaran lalu
lintas wajib untuk : Berhenti, jalan terus,
mempercepat, memperlambat, dan / atau
mengalihkan arus kendaraan.
Pasal 282 jo Pasal 104 ayat (3)
Denda : Rp 250.000
18

19. C. Setiap Pengemudi (Semua Jenis Kendaran
Bermotor)
1) Tidak Membawa Surat Ijin Mengemudi
(SIM)
Tidak dapat menunjukkan Surat Ijin
Mengemudi yang Sah Pasal 288 ayat (2)
jo Pasal 106 ayat (5) hrf b.
Denda : Rp 250.000
2) Tidak Memiliki SIM
Mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan,tidak memiliki Surat Izin Mengemudi
Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)
Denda : Rp 1.000.000
19

20. 3) STNK Tidak Sah
Kendaraan Bermotor tidak dilengkapi
dengan STNK atau STCK yang ditetapkan
oleh Polri.
Psl 288 ayat (1) jo Psl 106 ayat (5) huruf a.
Denda : Rp 500.000
4) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)
Tidak Sah
Kendaraan Bermotor tidak dipasangi Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor yang
ditetapkan oleh Polri.
Pasal 280 jo pasal 68 ayat (1)
Denda : Rp 500.000 20

21. 5) Memasang perlengkapan Yang Dapat
Membahayakan Keselamatan
Kendaraan bermotor dijalan dipasangi
perlengkapan yang dapat menganggu
keselamatan berlalu lintas antara lain ;
Bumper tanduk dan lampu menyilaukan.
Pasal 279 jo Pasal 58
Denda : Rp 500.000
6) Sabuk Keselamatan
Tidak mengenakan Sabuk Keselamatan
Psl 289 jo Psl 106 Ayat (6)
Denda : Rp 250.000
21

22. 7) Lampu Utama Malam Hari
Tanpa menyalakan lampu utama pada
malam hari dan kondisi tertentu.
Pasal 293 ayat (1)jo pasal 107 ayat (1)
Denda : rp 250.000
8) Cara penggandengan dan Penempelan
dengan Kendaraan Lain
Melanggar aturan tata cara
penggandengan dan penempelan dengan
kendaraan lain Pasal 287 ayat (6) jo pasal
106 (4) hrf h
Denda : Rp 250.000 22

23. 9) Gerakan Lalu Lintas Tanpa
Melanggar aturan gerakan lalu litas atau
tata cara berhenti dan parkir Pasal 287
ayat (3) jo Pasal 106 ayat (4) e
Denda : Rp 250.000
10) Kecepatan Maksimum dan Minimum
Melanggar aturan Batas Kecepatan
paling Tinggi atau Paling Rendah Psl 287
ayat(5) jo Psl 106 ayat (4) hrf (g) atau psl
115 hrf (a)
Denda : Rp 500.000
23

24. 11) Berbelok atau Berbalik Arah
Tidak memberikan isyarat dengan lampu
penunjuk arah atau isyarat tangan saat
akan membelok atau berbalik arah. Pasal
294 jo pasal 112 (1).
Denda : Rp 250.000
12) Berpindah Lajur atau Bergerak Ke
Samping
Tidak memberikan isyarat saat akan
berpindah lajur atau bergerak kesamping.
Pasal 295 jo pasal 112 ayat (2)
Denda : Rp 250.000 24

25. 13) Melanggar Rambu atau Marka
Marka Melanggar aturan Perintah atau
larangan yang dinyatakan dengan Rambu
lalu lintas atau Marka
Psl 287 ayat(1) jo psl 106(4) hrf (a) dan Psl
106 ayat(4) hrf (b)
Denda : Rp 500.000
14) Melanggar Aturan Perintah atau Larangan
Melanggar aturan Perintah atau larangan
yang dinyatakan dgn alat pemberi isyarat
Lalu Lintas. Psl 287 ayat (2) jo psl 106(4) hrf
(c)
Denda : Rp 500.000 25

26. 15) Mengemudi Tidak Wajar
• Melakukan kegiatan lain saat
mengemudi
• Dipengaruhi oleh suatu keadaan yang
mengakibatkan gangguan konsentrasi
dalam mengemudi di jalan
Pasal 283 jo pasal 106 (1).
Denda : Rp 750.000
16) Diperlintasan Kereta Api
Mengemudikan Kendaran bermotor pada
perlintasan antara Kereta Api dan Jalan,
tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi,
Palang Pintu Kereta Api sudah mulai ditutup,
dan / atau ada isyarat lain.
Pasal 296 jo pasal 114 hrf (a)
Denda : Rp 750.000 26

27. 17) Berhenti Dalam Keadaan Darurat
Tidak Memasang segitiga pengaman,
lampu isyarat peringatan Bahaya atau
isyarat lain pada saat berhenti atau parkir
dalam keadaan darurat dijalan.
Pasal 298 jo psl 121 ayat (1)
Denda : Rp 500.000
27

28. 18) Hak Utama Kendaraan Tertentu
Tidak memberi Prioritas jalan bagi kend bermotor
memiliki hak utama yang menggunakan alat peringatan
dengan bunyi dan sinar dan / atau yang dikawal oleh
petugas Polri.
• Kendaraan Pemadam Kebakaran yang sedang
melaksanakan tugas;
• Ambulan yang mengangkut orang sakit;
• Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada
kecelakaan Lalu lintas;
• Kendaraan Pimpinan Lembaga Negara Republik
Indonesia;
• Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing
serta Lembaga internasional yg menjadi tamu
Negara;
• Iring – iringan Pengantar Jenazah; dan
• Konvoi dan / atau kendaraan untnk kepentingan
tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian
RI.
Pasal 287 ayat (4) jo Pasal 59 dan pasal 106 (4) huruf
28

29. 19) Hak Pejalan Kaki atau Pesepeda
Tidak mengutamakan pejalan kaki atau
pesepeda
Pasal 284 jo 106 ayat (2).
Denda : Rp 500.000
29

30. PENUTUP
 Pengetahuan dan Pemahaman akan
pentingnya berlalu lintas yang baik dan
benar, harus sesegera mungkin ditanamkan
kepada seluruh masyarakat luas demi
terciptanya kondisi lalu lintas yang tertib dan
aman. Meningkatnya kesadaran hukum akan
berlalu lintas memberikan dampak positif
pada masing-masing individu khususnya
dalam hal menjaga keselamatan jiwa.
30

31. TERIMA KASIH
31