Tokoh gerakan OPM Nicolas Jouwe kembali ke tanah kelahirannya di Papua setelah 40 tahun di Belanda. Nicolas siap bekerja sama dengan pemerintah dan menyampaikan sembilan saran kepada Presiden terkait masalah di Papua, termasuk membentuk badan pengawas otonomi khusus. Nicolas menyesali insiden penembakan di PT Freeport dan mengusulkan pemerintah mendampingi dan menyelidiki permasalahan di Papua.

1. RULLY CHAIRUL
AZWAR, Ketua Fraksi
Golkar MPR RI
2
Buku BERINGIN MEMBA-
NGUN mengandung muatan logis
yang dipaparkan secara realistisdari
sudut pandang sejarah sebuah
organisasi politik yang berawal dari
organisasi fungsional. Prinsi
fungsional itu yang membuatnya
mampu bertahan sebagai partai
besar.
WARTAPUSTAKA
PUSTAKAEdisi : BULAN MEI 2014 Publikasi Tentang Perpustakaan Khusus Legislatif di Indonesia
1
DR.ABDURACHMAN
Program Studi Sejarah
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas -Indonesia
Dalam surat yang dibacakan oleh anak Nicolas,
Frans Albert Joku, di depan Menko Kesra dan para
wartawan, Nicolas ingin menyampaikan sembilan
saran dan pendapat dalam pernyataan sebagai
masukan yang berkaitan dengan isu permasalahan
di tanah Papua.
3
NICOLAS JOWEE
Continued on page 2

2. 2
RISALAH SIDANG BPUPKI Dan PPKI
Bagaimanapun wujud kehidupan kita bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara, rangkaian wacana para Pendiri
Negara dan Badan Penyelidik Usaha Pesiapan
Kemerdekaan indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) antara tanggal 29 Mei
sampai dengan 22 Agustus 1945 mempunyai arti yang
sangat penting.
Pendapat-pendapat yang diajukan dalam kedua
badan tersebut pada suatu sisi merupakan kristalisasi dari
berbagai aliran yang tumbuh dalam pergerakan
kemerdekaan nasional sejak awal abad ke 20, pada sisi lain
merupakan masukan bagi perumusan kesepakatan pertama
bangsa Indonesia mengenai masa depan yang hendak
dibangun. Seluruh itu bermanfaat bagi tafsiran historis
terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Dari kedua badan itulah tempat perumusan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui
Majelis Permusyawaratan Rakyat, sebagai lembaga
tertinggi negara, sejak tahun 1983 bangsa Indonesia telah
bersepakat bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dalam
hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Kesepakan tadi mengharuskan kita untuk benar-
benar memahami nilai-nilai yang dikandung Dasar Negara
itu, baik latar belakang filsafat, politiknya secara umum
maupun wujud konstitusionalnya dalam Undang-Undang
dasar 1945.
Buku ini telah mencapai empat edisi. Edisi
keempat Risalah Sidang kedua badan tersebut
merupakan perluasan dan penyempurnaan dari edisi-
edisi terdahulu. Selain ditambahkannya risalah pidato
Ki Bagus Hadikusumo tanggal 31 Mei 1945 yang
diserahkan kepada Sekretariat Negara oleh putera
almarhum, juga disempurnakan bagian pengantar tim
penyuntig serta catatan-catatan kaki untuk keperluan
pembaca yang membutuhkannya

3. 3
Kabar Pustaka
Pustakawan Senior dari Perpustakaan
Nasional Republik Indonesia, (PNRI),
HT Samsul Bahri mengemukakan
bahwa Perpustakaan MPR RI akan
diikutsertakan di dalam kegiatan
Pameran Perpustakaan pada bulan Juni
2014 mendatang di Jakarta.
Pameran itu akan menampilkan
koleksi-koleksi unggulan masing-
masing Perpustakaan di lingkungan
Kementerian, lembaga dan Instansi.
Kegiatan tersebut bertujuan:
1. Mempromosikan kegiatan di
seluruh unit kerja di
Perpustakaan Nasional RI
2. Mempromosikan koleksi dan
layanan Perpustakaan Nasional
RI dan perpustakaan lainnya
3. Menjalin kerja sama dengan
perpustakaan instansi lain
dengan memberikan
kesempatan untuk ikut serta
berpameran.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Bapak Yana Indrawan
Perpustakaan Universitas Muhammadiah Jakarta dikirimkan
sejumlah naskah pustaka akademik dalam bentuk skripsi.
Diantara kiriman tersebut yang menarik adalah tulisan Andi
Widiyanto dengan judul Peranan Mahkamah Konstitusi dalam
proses Impeachment menurut UUD Negara Republik Indonesia
tahun 1945
Wakil Sekretaris Jenderal DPR RI, M Djuned, menuliskan surat kepada
Sekretaris Jenderal MPR RI mengantarkan koleksi rancangan undang-
undang yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2013 lalu. Surat-surat
tersebut tertanggal : 8 Maret 2014
Adapun judul koleksi tersebut adalah Proses Pembahasan Rancangan
tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Proses Pembahasan
Rancangan tentang Kesehatan, dan Proses Pembahasan Rancangan
tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Koleksi-koleksi tersebut kini juga disimpan sebagai koleksi Perpustakaan
MPR RI. Para pengunjung Perpustakaan MPR RI yang membutuhkan
referensi aktual tentang hal tersebut bisa menggunakannya .
SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI KIRIM
SEJUMLAH BUKU
RANCANGAN UNDANG UNDANG
PUSTAKA AKADEMIK DARI UNIVERSITAS
MUHAMADIAH JAKARTA

4. Sembilan isi pernyatan dalam surat permohonan kepada
presiden itu di antaranya membentuk badan pengawas otonomi khusus
dan meminta presiden untuk bertemu tokoh papua. "Kita siap bekerja
dengan pemerintah menjadi mitra," katanya.
Nicolaas juga menjawab pertanyaan wartawan terkait sering
terjadinya penembakan kepada karyawan PT Freeport di Papua. Nicolas
mengaku menyesal atas terjadinya peristiwa tersebut.
"Berita serupa itu tentu tidak menyenangkan. Saya tidak bisa
kasih jawaban lain selain menyesal," ujar pria yang kiniberusia 94 tahun
ini.
Nicolas mengatakan, solusi untuk masalah itu adalah berusaha
sedapat mungkin mendampingi dan selidiki seluk-beluk
permasalahannya.
"Karena jika tidak ada sebab tidak akan terjadi penembakan itu.
Itu perbuatan berlebihan yang tidak berprikemanusiaan," jelas Nicolas
yang menggunakan tongkat dalam berjalan ini. (dikutip dari berbagai
sumber)
Tokoh gerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Nicolas Jouwe yang telah menetap lebih dari 40 tahun di
Belanda kembali ke tanah kelahirannya di Papua. Nicolas siap berkerjasama dengan pemerintah untuk membangun
kembali tanah Papua.
Keberadaan Nicolas di Belanda selama 40 tahun karena ada perbedaan pandangan dengan pemerintah tentang
Papua. Namun saat ini, telah menyadari bahwa yang diperjuangkan selama ini berbeda terutama pembangunan di
papua. Perhatian pemerintah dan kondisi politik sudah berbeda terhadap Papua. Setelah melihat sendiri perkembangan
tahap demi tahap, Nicolaas kembali ke Papua.
Dalam suatu kesempatan ketika bertemu Menko Kesra, Nicolas menyampaikan rencananya untuk mengirim
surat kepada Presiden SBY terkait permohonan Nicolaas untuk Papua di masa yang akan datang.
"Saya berencana menyampaikan pikiran pribadi kepada Presiden SBY dalam surat permohonan kepada
presiden," kata Nicolas.
Dalam surat yang dibacakan oleh anak Nicolas, Frans Albert Joku, di depan Menko Kesra dan para wartawan,
Nicolas ingin menyampaikan sembilan saran dan pendapat dalam pernyataan sebagai masukan yang berkaitan dengan
isu permasalahan di tanah Papua.
Sembilan isi pernyatan dalam surat permohonan kepada presiden itu di antaranya membentuk badan
pengawas otonomi khusus dan meminta presiden untuk bertemu tokoh papua. "Kita siap bekerja dengan pemerintah
menjadi mitra," imbuhnya.
Nicolaas juga menjawab pertanyaan wartawan terkait sering terjadinya penembakan kepada karyawan PT
Freeport di Papua. Nicolas mengaku menyesal atas terjadinya peristiwa tersebut.
"Berita serupa itu tentu tidak menyenangkan. Saya tidak bisa kasih jawaban lain selain menyesal," ujar pria
berusia 85 tahun ini.
Nicolas mengatakan, solusi untuk masalah itu adalah berusaha sedapat mungkin mendampingi dan selidiki
seluk-beluk permasalahannya.
"Karena jika tidak ada sebab tidak akan terjadi penembakan itu. Itu perbuatan berlebihan yang tidak
berprikemanusiaan," jelas Nicolas yang menggunakan tongkat dalam berjalan ini.