SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
AGIL KRISNA R
ASRI LUTHFI
LUNGGUH MAYANG
NURSINTHA HANDAYANI
PUTY MAWARNI
CONTOH KASUS YANG MENDUKUNG DAN MENGHANCURKAN
NILAI -NILAI PANCASILA
1. Untuk Pra Kemerdekaan
Pancasila itu berbentuk pemikiran – pemikiran atau rumusan lima dasar
negara.
2. Untuk Era Kemerdekaan
Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD
1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh
PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia
yang merdeka.
3. Untuk Era Orde Lama
Pancasila itu ada dua pandangan yang pertama mereka yang memenuhi
anjran presiden untuk kembali ke UUD 45 dengan acuan rumusan piagam jakarta.
Pandangan yang kedua yaitu kembali ke UUD 45 dengan acuan pembukaan UUD
45 yang disahkan PPKI, dan berakhir dengan lengsernya Ir. Soekarno.
4. Pancasila orde baru
- Pemahaman terhadap pancasila mulai diperbaiki kembali
- Soeharto mengatakan pancasila harus diamalkan
- 22 maret 1978 ditetapkan TAP MPR nomor II/MPR/1978 tentang 4p dan
didalamnya meliputi 36 kemudian menjadi 45 butir
- Intinya orba tidak ingin merubah pancasila
CONTOH KASUS
Lima tempat ibadah berdampingan
HIMAKAPS Berbagi
Ajaran sesat Eyang Subur
Kasus Penyelewengan Dana oleh Otsus
KUTA.KOMPAS.com--Jika di sejumlah daerah terjadi konflik antar umat
beragama lantaran dipicu pendirian tempat ibadat, di Nusa Dua Bali justru
sebaliknya. Lima tempat Ibadat mulai dari Masjid, Pura, Gereja Katholik dan
protestan, hingga Vihara berdiri berdampingan tanpa ada sedikitpun
pertikaian, bahkan hal tersebut semakin meningkatkan kerukunan antar
umat beragama.
. Bahkan, jika ada kegiatan keagamaan dalam waktu yang
bersamaan, umat disini saling berinteraksi satu sama lain untuk mempererat
kerukunan.
Meski berdampingan dengan tempat Ibadat umat lain, selama ini
tidak pernah ada konflik yang disebabkan ketidakharmonisan antar sesama
Alasan dibangunnya komplek Puja Mandala ini karena minimnya tempat
Ibadat khususnya umat Muslim di kawasan Nusa Dua. Selain untuk
kebutuhan warga muslim sekitar di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya,
masjid ini juga banyak dikunjungi wisatawan yang hendak menunaikan
Ibadah sholat lima waktu di sela-sela liburannya di Bali.
“Umat Islam pada saat hari Jumat dan kebetulan umat katholik juga
mengadakan acara, jadi kita sering interaksi,” imbuhnya.
HIMAKAPS BERBAGI
Himakaps berbagi kegiatan yang dilaksanakan oleh
himpunan mahasiswa keuangan perbankan dan keuangan
syariah yang dilaksanakan di daerah Cikalong, Kab. Bandung
Barat. Dilaksanakannya kegiatan ini selain sebagai program
kerja dari himpunan tersebut juga sebagai salah satu bentuk
kepedulian kita sebagai mahasiswa kepada masyarakat yang
kehidupannya masih sangat jauh dari kesejahteraan.
Kegiatan yang dilakukan yaitu berbagi sembako,
perbaikan infrastruktur desa, penyediaan layanan kesehatan,
tabligh akbar juga pembagian baju dan buku serta hiburan.
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian
mahasiswa kepada masyarakat. ( 19- 20-2013 ).
LaporanWartawanTribunnews.com, Danang S. Prabowo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil investigasi yang dilakukan Majelis
Ulama Indonesia (MUI) membeberkan beberapa temuan yang akhirnya
menyimpulkan kalau Eyang Subur terbukti telah menyimpang dari ajaran
agama Islam.
Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Ma'ruf Amin, menjelaskan kalau
pihaknya telah memeriksa saksi-saksi dan sejumlah orang mengenai
dugaan Eyang Subur menyebarkan aliran sesat.
"Hal tersebut dibuktikan dari kesaksian sejumlah pihak-pihak yang terpercaya,"
beber Ma'ruf saat jumpa pers di kantor MUI Pusat, Senin (22/4/2013).
Menurutnya apa yang dilakukan Eyang Subur adalah menyimpang berdasarkan
fatwa MUI nomor 2/Munas/VII/MUI/2005 tentang Perdukunan dan Peramalan.
Hal kedua yang terbukti menyimpang, kata Ma'ruf, adalah mengenai beristri
lebih dari empat. Ia mengatakan sudah memeriksa Eyang Subur sendiri dan
kesaksian dari sejumlah orang.
"Itu dibuktikan dari pengakuan yang bersangkutan dan kesaksian sejumlah
orang yang terpercaya. MUI akan berikan bimbingan keagamaan sepenuhnya
untuk kepentingan pertobatan saudara Subur," tandasnya.
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Kerjasama LSM Papua mengatakan
banyak penyelewengan dana dan korupsi dari dana Otonomi Khusus Papua.
"Hari ini korupsi di Papua itu populer. Lebih banyak dana diselewengkan dari
Otsus," ujar Sekretaris Eksekutif, Septer Manufadu kepada wartawan usai
konferensi pers Kondisi Korupsi dan Penegakan HAM di Papua yang digelar di
BakoelCoffee Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2012).
Menurut Septer, BPK menemukan sebanyak 102 kasus
penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan penyelewengan dana sebesar
Rp 120 miliar pada tahun 2009 sampai 2010. Septer menambahkan, hingga kini,
belum ada tindak lanjut dari temuan itu.
"Pemerintah pusat melalui penegak hukum sepertinya melakukan pembiaran
korupsi terjadi di Papua," kata Septer.
Septer menjelaskan akibat pembiaran korupsi yang terjadi, berimbas
pada rendahnya pendidikan dan kemiskinan yang meluas di papua.
KESIMPULAN
Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh
ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain.
Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959
Setiap sila (dasar/ azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan
menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan.
Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan
sia-sia.
Sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar
negara (philosophische grondslaag) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung
dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar
negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai
penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.

More Related Content

What's hot

117330490 proposal-pengadaan-alat-hadroh
117330490 proposal-pengadaan-alat-hadroh117330490 proposal-pengadaan-alat-hadroh
117330490 proposal-pengadaan-alat-hadrohAcun Nasrul
 
Warta Pustaka Mei 2014
Warta Pustaka Mei 2014Warta Pustaka Mei 2014
Warta Pustaka Mei 2014wartapustaka
 
Proposal penyediaan alat rebana remaja masjid
Proposal penyediaan  alat rebana remaja masjidProposal penyediaan  alat rebana remaja masjid
Proposal penyediaan alat rebana remaja masjidImam Mirë
 
Susunan panitia pembangunan mesjid al amin desa lakarinta
Susunan panitia pembangunan mesjid al amin desa lakarintaSusunan panitia pembangunan mesjid al amin desa lakarinta
Susunan panitia pembangunan mesjid al amin desa lakarintaOperator Warnet Vast Raha
 
Laporan kegiatan peringatan tahun baru islam 1434 h
Laporan kegiatan peringatan tahun baru islam 1434 hLaporan kegiatan peringatan tahun baru islam 1434 h
Laporan kegiatan peringatan tahun baru islam 1434 hNeli Narulita
 
Proposal pembangunan mushollah al ashar
Proposal pembangunan mushollah al ashar Proposal pembangunan mushollah al ashar
Proposal pembangunan mushollah al ashar Aris Enandi
 
Proposal renovasi-masjid-nurul-huda
Proposal renovasi-masjid-nurul-hudaProposal renovasi-masjid-nurul-huda
Proposal renovasi-masjid-nurul-hudaJariyah Nurjanah
 
112142810 proposalhadroh-remas-al-muttaqien
112142810 proposalhadroh-remas-al-muttaqien112142810 proposalhadroh-remas-al-muttaqien
112142810 proposalhadroh-remas-al-muttaqienArul Nugroho
 
Permenag kur-2013-pai-b-arab
Permenag kur-2013-pai-b-arabPermenag kur-2013-pai-b-arab
Permenag kur-2013-pai-b-arabMTs Wonopringgo
 
Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran
Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks PelajaranPermendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran
Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaranalvinnoor
 

What's hot (15)

117330490 proposal-pengadaan-alat-hadroh
117330490 proposal-pengadaan-alat-hadroh117330490 proposal-pengadaan-alat-hadroh
117330490 proposal-pengadaan-alat-hadroh
 
Lpj pq
Lpj pqLpj pq
Lpj pq
 
Proposal pendirian masjid jami'
Proposal pendirian masjid jami'Proposal pendirian masjid jami'
Proposal pendirian masjid jami'
 
Warta Pustaka Mei 2014
Warta Pustaka Mei 2014Warta Pustaka Mei 2014
Warta Pustaka Mei 2014
 
Proposal penyediaan alat rebana remaja masjid
Proposal penyediaan  alat rebana remaja masjidProposal penyediaan  alat rebana remaja masjid
Proposal penyediaan alat rebana remaja masjid
 
Susunan panitia pembangunan mesjid al amin desa lakarinta
Susunan panitia pembangunan mesjid al amin desa lakarintaSusunan panitia pembangunan mesjid al amin desa lakarinta
Susunan panitia pembangunan mesjid al amin desa lakarinta
 
Img
ImgImg
Img
 
Laporan kegiatan peringatan tahun baru islam 1434 h
Laporan kegiatan peringatan tahun baru islam 1434 hLaporan kegiatan peringatan tahun baru islam 1434 h
Laporan kegiatan peringatan tahun baru islam 1434 h
 
Bp ramadhan
Bp ramadhanBp ramadhan
Bp ramadhan
 
Proposal pembangunan mushollah al ashar
Proposal pembangunan mushollah al ashar Proposal pembangunan mushollah al ashar
Proposal pembangunan mushollah al ashar
 
Visi misi alexsae
Visi misi alexsaeVisi misi alexsae
Visi misi alexsae
 
Proposal renovasi-masjid-nurul-huda
Proposal renovasi-masjid-nurul-hudaProposal renovasi-masjid-nurul-huda
Proposal renovasi-masjid-nurul-huda
 
112142810 proposalhadroh-remas-al-muttaqien
112142810 proposalhadroh-remas-al-muttaqien112142810 proposalhadroh-remas-al-muttaqien
112142810 proposalhadroh-remas-al-muttaqien
 
Permenag kur-2013-pai-b-arab
Permenag kur-2013-pai-b-arabPermenag kur-2013-pai-b-arab
Permenag kur-2013-pai-b-arab
 
Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran
Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks PelajaranPermendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran
Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran
 

Similar to Kasus Negatif Positif Pancasila

Sejarah kepanduan menjadi pramuka di indonesia
Sejarah kepanduan menjadi pramuka di indonesiaSejarah kepanduan menjadi pramuka di indonesia
Sejarah kepanduan menjadi pramuka di indonesiaHadhara Gayolandscout
 
politik islam masa orde baru
politik islam masa orde barupolitik islam masa orde baru
politik islam masa orde baruRajifad21
 
Pgri sejak lahirnya orde baru
Pgri sejak lahirnya orde baruPgri sejak lahirnya orde baru
Pgri sejak lahirnya orde baruWaQhyoe Arryee
 
Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara
Makalah Pancasila Sebagai Dasar NegaraMakalah Pancasila Sebagai Dasar Negara
Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negaraprima1999
 
LPJ PCINU Jepang
LPJ PCINU JepangLPJ PCINU Jepang
LPJ PCINU Jepangstunecity
 
LPJ Diklat Qiro'ah 2016
LPJ Diklat Qiro'ah 2016LPJ Diklat Qiro'ah 2016
LPJ Diklat Qiro'ah 2016Ha Bib
 
PROFIL RANTING NU.docx
PROFIL RANTING NU.docxPROFIL RANTING NU.docx
PROFIL RANTING NU.docxgholib tamam
 
Sejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan PramukaSejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan PramukaLanang
 
KE_IPNU_IPPNU_AN.pptx
KE_IPNU_IPPNU_AN.pptxKE_IPNU_IPPNU_AN.pptx
KE_IPNU_IPPNU_AN.pptxIisSugiati2
 
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08hasbicahyadi
 
Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptx
Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptxFix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptx
Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptxKementerianAgamaKota2
 
Sejarah gerakan-pramuka
Sejarah gerakan-pramukaSejarah gerakan-pramuka
Sejarah gerakan-pramukaAri Adipratomo
 
2 2-1-sejarah-gerakan-pramuka
2 2-1-sejarah-gerakan-pramuka2 2-1-sejarah-gerakan-pramuka
2 2-1-sejarah-gerakan-pramukaMiyazama Kazuto
 
1.sejarah gerakan pramuka
1.sejarah gerakan pramuka1.sejarah gerakan pramuka
1.sejarah gerakan pramukaRoso Waluyo
 

Similar to Kasus Negatif Positif Pancasila (20)

5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb
 
5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb5079 13854-1-pb
5079 13854-1-pb
 
Sejarah kepanduan menjadi pramuka di indonesia
Sejarah kepanduan menjadi pramuka di indonesiaSejarah kepanduan menjadi pramuka di indonesia
Sejarah kepanduan menjadi pramuka di indonesia
 
politik islam masa orde baru
politik islam masa orde barupolitik islam masa orde baru
politik islam masa orde baru
 
Buku dinamika opt
Buku dinamika optBuku dinamika opt
Buku dinamika opt
 
SEJARAH GERAKAN PRAMUKA.ppt
SEJARAH GERAKAN PRAMUKA.pptSEJARAH GERAKAN PRAMUKA.ppt
SEJARAH GERAKAN PRAMUKA.ppt
 
Ke – nu an
Ke – nu   anKe – nu   an
Ke – nu an
 
Pgri sejak lahirnya orde baru
Pgri sejak lahirnya orde baruPgri sejak lahirnya orde baru
Pgri sejak lahirnya orde baru
 
Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara
Makalah Pancasila Sebagai Dasar NegaraMakalah Pancasila Sebagai Dasar Negara
Makalah Pancasila Sebagai Dasar Negara
 
LPJ PCINU Jepang
LPJ PCINU JepangLPJ PCINU Jepang
LPJ PCINU Jepang
 
LPJ Diklat Qiro'ah 2016
LPJ Diklat Qiro'ah 2016LPJ Diklat Qiro'ah 2016
LPJ Diklat Qiro'ah 2016
 
PROFIL RANTING NU.docx
PROFIL RANTING NU.docxPROFIL RANTING NU.docx
PROFIL RANTING NU.docx
 
Sejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan PramukaSejarah Gerakan Pramuka
Sejarah Gerakan Pramuka
 
KE_IPNU_IPPNU_AN.pptx
KE_IPNU_IPPNU_AN.pptxKE_IPNU_IPPNU_AN.pptx
KE_IPNU_IPPNU_AN.pptx
 
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
Makalah Pancasila dan Gerakan Mahasiswa/Pemuda '08
 
Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptx
Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptxFix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptx
Fix Program Prioritas Kemenag Kota Tual Tahun 2020 Dari Kakan.pptx
 
Sejarah gerakan-pramuka
Sejarah gerakan-pramukaSejarah gerakan-pramuka
Sejarah gerakan-pramuka
 
PPT KELOMPOK 4 PANCASILA.pptx
PPT KELOMPOK 4 PANCASILA.pptxPPT KELOMPOK 4 PANCASILA.pptx
PPT KELOMPOK 4 PANCASILA.pptx
 
2 2-1-sejarah-gerakan-pramuka
2 2-1-sejarah-gerakan-pramuka2 2-1-sejarah-gerakan-pramuka
2 2-1-sejarah-gerakan-pramuka
 
1.sejarah gerakan pramuka
1.sejarah gerakan pramuka1.sejarah gerakan pramuka
1.sejarah gerakan pramuka
 

Recently uploaded

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxBudyHermawan3
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxBudyHermawan3
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxBudyHermawan3
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditYOSUAGETMIRAJAGUKGUK1
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxBudyHermawan3
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdfHarisKunaifi2
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxBudyHermawan3
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxBudyHermawan3
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxBudyHermawan3
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxBudyHermawan3
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxBudyHermawan3
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxBudyHermawan3
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxssuser8905b3
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxBudyHermawan3
 

Recently uploaded (14)

Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptxTata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
Tata Kelola Pengadaan barang dan Jasa di Desa pptx
 
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama DesapptxPB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
PB.2.3 KERJA SAMA DESA. Perspektif Kerja sama Desapptx
 
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptxPB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
PB.2 KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PEMDES.pptx
 
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka KreditPermen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
Permen PANRB Nomor 3 Tahun 2023 - Tentang Penetapan Angka Kredit
 
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptxPengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
Pengantar dan Teknik Public Speaking.pptx
 
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdfPemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten  .pdf
Pemekaran Kabupaten Banyuwangi menujumKota dan kabupaten .pdf
 
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptxAparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
Aparatur Sipil Negara sebagai Perekat Bangsa.pptx
 
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptxPB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
PB.1 BINA SUASANA DAN ORIENTASI BELAJAR.pptx
 
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptxInovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
Inovasi Pelayanan Publik Pemerintah .pptx
 
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptxPerencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
Perencanaan Pembangunan Desa berbasis akuntabel.pptx
 
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptxKonsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
Konsep Management RisikoRev Pak Budi.pptx
 
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptxMembangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
Membangun Budaya Ber-Integritas ASN.pptx
 
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptxPPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
PPT Seminar Kinerja Keuangan Provinsi Sulawesi tengah.pptx
 
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptxLAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
LAPORAN KEPALA DESA. sebagai kewajiban pptx
 

Kasus Negatif Positif Pancasila

  • 1. AGIL KRISNA R ASRI LUTHFI LUNGGUH MAYANG NURSINTHA HANDAYANI PUTY MAWARNI CONTOH KASUS YANG MENDUKUNG DAN MENGHANCURKAN NILAI -NILAI PANCASILA
  • 2. 1. Untuk Pra Kemerdekaan Pancasila itu berbentuk pemikiran – pemikiran atau rumusan lima dasar negara. 2. Untuk Era Kemerdekaan Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. 3. Untuk Era Orde Lama Pancasila itu ada dua pandangan yang pertama mereka yang memenuhi anjran presiden untuk kembali ke UUD 45 dengan acuan rumusan piagam jakarta. Pandangan yang kedua yaitu kembali ke UUD 45 dengan acuan pembukaan UUD 45 yang disahkan PPKI, dan berakhir dengan lengsernya Ir. Soekarno.
  • 3. 4. Pancasila orde baru - Pemahaman terhadap pancasila mulai diperbaiki kembali - Soeharto mengatakan pancasila harus diamalkan - 22 maret 1978 ditetapkan TAP MPR nomor II/MPR/1978 tentang 4p dan didalamnya meliputi 36 kemudian menjadi 45 butir - Intinya orba tidak ingin merubah pancasila
  • 4. CONTOH KASUS Lima tempat ibadah berdampingan HIMAKAPS Berbagi Ajaran sesat Eyang Subur Kasus Penyelewengan Dana oleh Otsus
  • 5.
  • 6. KUTA.KOMPAS.com--Jika di sejumlah daerah terjadi konflik antar umat beragama lantaran dipicu pendirian tempat ibadat, di Nusa Dua Bali justru sebaliknya. Lima tempat Ibadat mulai dari Masjid, Pura, Gereja Katholik dan protestan, hingga Vihara berdiri berdampingan tanpa ada sedikitpun pertikaian, bahkan hal tersebut semakin meningkatkan kerukunan antar umat beragama. . Bahkan, jika ada kegiatan keagamaan dalam waktu yang bersamaan, umat disini saling berinteraksi satu sama lain untuk mempererat kerukunan. Meski berdampingan dengan tempat Ibadat umat lain, selama ini tidak pernah ada konflik yang disebabkan ketidakharmonisan antar sesama Alasan dibangunnya komplek Puja Mandala ini karena minimnya tempat Ibadat khususnya umat Muslim di kawasan Nusa Dua. Selain untuk kebutuhan warga muslim sekitar di kawasan Nusa Dua dan sekitarnya, masjid ini juga banyak dikunjungi wisatawan yang hendak menunaikan Ibadah sholat lima waktu di sela-sela liburannya di Bali. “Umat Islam pada saat hari Jumat dan kebetulan umat katholik juga mengadakan acara, jadi kita sering interaksi,” imbuhnya.
  • 7. HIMAKAPS BERBAGI Himakaps berbagi kegiatan yang dilaksanakan oleh himpunan mahasiswa keuangan perbankan dan keuangan syariah yang dilaksanakan di daerah Cikalong, Kab. Bandung Barat. Dilaksanakannya kegiatan ini selain sebagai program kerja dari himpunan tersebut juga sebagai salah satu bentuk kepedulian kita sebagai mahasiswa kepada masyarakat yang kehidupannya masih sangat jauh dari kesejahteraan. Kegiatan yang dilakukan yaitu berbagi sembako, perbaikan infrastruktur desa, penyediaan layanan kesehatan, tabligh akbar juga pembagian baju dan buku serta hiburan. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. ( 19- 20-2013 ).
  • 8.
  • 9. LaporanWartawanTribunnews.com, Danang S. Prabowo TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil investigasi yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) membeberkan beberapa temuan yang akhirnya menyimpulkan kalau Eyang Subur terbukti telah menyimpang dari ajaran agama Islam. Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Ma'ruf Amin, menjelaskan kalau pihaknya telah memeriksa saksi-saksi dan sejumlah orang mengenai dugaan Eyang Subur menyebarkan aliran sesat. "Hal tersebut dibuktikan dari kesaksian sejumlah pihak-pihak yang terpercaya," beber Ma'ruf saat jumpa pers di kantor MUI Pusat, Senin (22/4/2013). Menurutnya apa yang dilakukan Eyang Subur adalah menyimpang berdasarkan fatwa MUI nomor 2/Munas/VII/MUI/2005 tentang Perdukunan dan Peramalan. Hal kedua yang terbukti menyimpang, kata Ma'ruf, adalah mengenai beristri lebih dari empat. Ia mengatakan sudah memeriksa Eyang Subur sendiri dan kesaksian dari sejumlah orang. "Itu dibuktikan dari pengakuan yang bersangkutan dan kesaksian sejumlah orang yang terpercaya. MUI akan berikan bimbingan keagamaan sepenuhnya untuk kepentingan pertobatan saudara Subur," tandasnya.
  • 10. TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Forum Kerjasama LSM Papua mengatakan banyak penyelewengan dana dan korupsi dari dana Otonomi Khusus Papua. "Hari ini korupsi di Papua itu populer. Lebih banyak dana diselewengkan dari Otsus," ujar Sekretaris Eksekutif, Septer Manufadu kepada wartawan usai konferensi pers Kondisi Korupsi dan Penegakan HAM di Papua yang digelar di BakoelCoffee Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (16/2/2012). Menurut Septer, BPK menemukan sebanyak 102 kasus penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan penyelewengan dana sebesar Rp 120 miliar pada tahun 2009 sampai 2010. Septer menambahkan, hingga kini, belum ada tindak lanjut dari temuan itu. "Pemerintah pusat melalui penegak hukum sepertinya melakukan pembiaran korupsi terjadi di Papua," kata Septer. Septer menjelaskan akibat pembiaran korupsi yang terjadi, berimbas pada rendahnya pendidikan dan kemiskinan yang meluas di papua.
  • 11.
  • 12. KESIMPULAN Pancasila harus dipandang sebagai satu kesatuan yang bulat dan utuh ialah karena setiap sila dalam Pancasila tidak dapat diantitesiskan satu sama lain. Secara tepat dalam Seminar Pancasila tahun 1959 Setiap sila (dasar/ azas) memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisah-pisahkan. Melanggar satu sila dan mencari pembenarannya pada sila lainnya adalah tindakan sia-sia. Sifat dasar Pancasila yang pertama dan utama, yakni sebagai dasar negara (philosophische grondslaag) Republik Indonesia. Pancasila yang terkandung dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut ditetapkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang dapat dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka.