Dokumen ini merupakan makalah tentang wakaf dalam konteks manajemen zakat dan wakaf. Penulis menjelaskan definisi, filosofi, dan pandangan ulama mengenai wakaf sebagai instrumen filantropi dalam Islam yang bertujuan untuk kesejahteraan umum. Juga dibahas kepemilikan dan syarat wakaf yang penting untuk dipahami oleh masyarakat agar dapat mendermakan harta mereka dengan benar.

1. MAKALAH
WAKAF
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas
Pada Mata Kuliah Manajemen Zakat dan Wakaf
Dosen Pengampu: Abdul Hamid, M. A
Oleh:
1. Amalia (2013111051)
2. Khasmita Farkhatunnajah (2013112173)
3. Eka Widya Rahmawati (2013112187)
4. Zuhrofial Imaniah (2013112191)
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PEKALONGAN
2014

2. BAB I
PENDAHULUAN
2
A. Latar Belakang Masalah
Islam merupakan agama yang membebaskan umatnya untuk mencari
kekayaan, namun Islam juga memperhatikan kemaslahatan umum. Selain itu
keadilan dan pemerataan harta tidak kalah penting juga dalam Islam. Meskipun
demikian Islam tetap mengakui hak milik pribadi dan meninggikan derajat orang-orang
yang bekerja. Hanya saja dalam setiap harta seseorang itu terdapat hak
orang lain. Oleh karena itu, Islam mengenalkan konsep filantropi yang tidak lain
tujuannya untuk mensejahterakan antar sesama.
Konsep filantropi sebenarnya sudah dikenalkan sejak masa Rasulullah.Salah
satu instrumen filantropi ialah wakaf. Banyak ayat dan hadist yang menegaskan
pentingnya berderma kepada sesama manusia. Meskipun Al- Quran dan hadist
tidak secara tegas mengaturnya, namun secara tersirat perintah untuk melakukan
wakaf ada di dalamnya.
Masalahnya masyarakat kurang begitu memahami tentang wakaf. Tidak
sedikit dari mereka yang memahami bahwa cara mereka mendermakan hartanya
hanya sebatas zakat dan sedekah lainnya.Padahal wakaf pun merupakan sedekah
sunnah yang juga dianjurkan oleh Nabi saw.Oleh karena itu, penulis ingin
memberikan sedikit pemahaman tentang wakaf, khususnya bagi kalangan terdidik
dimana nantinya mereka diharapkan dapat mentransfer pengetahuannya (tentang
wakaf) kepada masyarakat umumnya.
B. Rumusan Masalah
1. Apa yang dimaksud wakaf?
2. Bagaimana pandangan para ulama fiqih terkait wakaf?
3. Apa sebenarnya filosofi wakaf?
4. Apa saja rukun dan syarat wakaf?
5. Apa saja macam-macam wakaf?

3. BAB II
PEMBAHASAN
3
A. Definisi Wakaf
Menurut Adjah Al Alabij kata wakaf berasal dari waqafa (fiil madhi), yaqifu
(fiil mudhari’) dan waqfan (isim masdar) yang berarti berhenti atau berdiri.
Wakaf juga dapat berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Sedangkan
menurut arti bahasa wakaf berarti habs atau menahan. Oleh karena itu, dalam
kitab-kitab Fiqh Mazhab Maliki lebih banyak digunakan kata habs yang artinya
sama dengan wakaf.
Menurut Muhammad Daud Ali perkataan wakaf berasal dari kata kerja
bahasa Arab Waqafa yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan
sesuatu. Pengertian menghentikan ini jika dihubungkan dengan ilmu tajwid
mengandung arti menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk
mengambil nafas sementara. Menurut aturannya seorang pembaca diharuskan
untuk berhenti pada akhir kata di penghujung ayat agar bacaannya sempurna.
Pengertian wakaf dalam makna berdiam di tempat, dikaitkan dengan wuquf di
padang Arafah (ketika beribadah haji)1.
Dalam sumber lain, para ulama berpendapat bahwa wakaf merupakan
bagian dari perintah untuk melakukan al-khayr (secara harfiah berarti kebaikan).
Dasarnya adalah firman Allah swt:
....

2.
“...dan berbuatlah kebajikan agar kamu memperoleh kemenangan.”
Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini al-Dimasqi menafsirkan
bahwa perintah untuk melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan
wakaf 3.



1 Abdurrahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita
(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h.16.
2QS. Al -Hajj (22): 77.
3Jaih Mubarok, Wakaf Produktif, cet. ke-1 (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2008), h. 7.

4. 
.4
“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat
untuk ibu-bapak dankarib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban
atas orang-orang yang bertakwa.”
Dalam ayat tersebut, kata al-khayr diartikan dengan harta benda. Oleh
karena itu perintah melakukan al-khayr berarti perintah untuk melakukan ibadah
bendawi. Dengan demikian, wakaf sebagai ibadah kebendaan berakar pada al-khayr.
Selanjutnya, wakaf menurut istilah syara’ merupakan sejenis pemberian
yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (tahbisul
ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud tahbisul ashli
adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual,
dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan pemanfaatanya
sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan5.
Menurut rumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI) wakaf adalah perbuatan
hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan
sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna
kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.6
Namun para ahli fiqih saling berbeda pendapat dalam mengartikan hakikat
wakaf lebih rinci baik ditinjau dari aspek kontinyuitas waktu (ikrar), dzat yang
diwakafkan (benda wakaf), pola pemberdayaan maupun terkait pemanfaatan harta
wakaf. Berikut ini merupakan pandangan para ulama terkait wacana tersebut.
1. Imam Abu Hanifah
Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan
mendermakan (mensedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa
sekarang dan masa yang akan datang.
Menurutnya, suatu harta yang telah diwakafkan tidak terlepas dari
pemilikan si Waqif bahkan ia boleh menariknya kembali dan ia boleh menjualnya.
Karena wakaf itu hukumnya jaiz, tidak wajib dan sama halnya dengan pinjam-meminjam
(‘ariyah).7 Jika si Waqif wafat, maka harta wakaf itu menjadi harta
warisan bagi ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah sebatas
manfaatnya. Misalnya, wakaf buah kelapa.
4QS. Al -Baqarah (2): 180.
5Tim Bimas dan Penyelenggaraan Haji DEPAG RI , Paradigma Baru Wakaf di Indonesia (Jakarta:
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen
Agama RI, 2007), h. 1.
6KHI Pasal 25 ayat 1.
7Abdul Halim, Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. ke-1 (Ciputat: Ciputat Press, 2005), h. 9.
4

5. 5
2. Imam Malik
Mazhab ini berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang
diwakafkan dari kepemilikan Waqif, namun wakaf tersebut mencegah
Waqifmelakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta
tersebut kepada yang lain, dan Waqif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya
serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Wakaf dilakukan untuk masa
tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta
menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan
pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan dan berlaku untuk suatu masa
tertentu.
3. Imam Syafi’i dan Ahmad bin Hambal
Menurut mereka wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari
kepemilikan Waqif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Waqif tidak
diperbolehkan melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkannya. Jika Waqif
wafat, maka harta wakaf tidak bisa diwarisi ahli waris. Selain itu, Waqif tidak
dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut karena manfaat harta yang
diwakafkan tersebut telah menjadi sedekah bagi mauquf ‘alaih secara mengikat.
Oleh karena itu mazhab Syafi’i mendefinisikan wakaf adalah: “ Tidak melakukan
suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah swt, dengan
menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial)”.
4. Mazhab Imamiyah
Mazhab ini sama dengan mazhab ketiga, hanya saja ia berbeda dari segi
kepemilikan atas benda yang diwakafkan yaitu menjadi milik mauquf ‘alaih,
meskipun mauquf ‘alaih tidak berhak melakukan suatu tindakan atas benda wakaf
tersebut.8
Demikian merupakan definisi dari para ulama fiqih. Keragaman arti wakaf
terjadi karena tidak adanya kata wakaf yang eksplisit dalam Al-Quran dan hadist.
Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ijitihadi dalam bidang wakaf lebih besar dari
pada wilayah tawfiqi.
B. Filosofi Wakaf
Wakaf merupakan bagian dari ibadah kebendaan dalam Islam sehingga
konsep wakaf berhubungan dengan konsep harta dalam Islam.Ibadah bendawi
dianggap baik oleh semua orang, baik penganut agama maupun orang-orang yang
tidak beragama. Meskipun demikian, wakaf untuk kepentingan umum secara
empiris ada dua, yaitu wakaf yang berguna bagi semua orang (baik muslim
maupun non-muslim), seperti wakaf tanah untuk jalan dan wakaf yang hanya
dipergunakan oleh umat Islam seperti wakaf untuk masjid9.
8Tim Bimas dan Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, Op. Cit., h. 2-4.
9Jaih Mubarok, Op. Cit., h.8.

6. Dalam sebuah hadist, wakaf disebut sebagai sedekah jariyah. Dalam
perspektif ini wakaf dianggap sebagai bagian dari sedekah. Wakaf merupakan
sedekah sunnah yang tidak pernah terputus pahalanya walaupun pihak yang
menyedekahkannya telah meninggal dunia.Hadist Nabi saw. :
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عَنْ ه أَ ن رَسُولَ اَ للَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ :
) إِذَا مَاتَ اَلِْْنْسَانُ اِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِ لَّ مِنْ ثلَََثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أوَْ عِلْمٍ
يُنْتفََعُ بِهِ، أوَْ وَلَدٍ صَالَحٍ يَدْعُو لَهُ ( رَوَاهُ مُسْلِم Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi
wa Sallam bersabda: "Apabila ada orang meninggal dunia terputuslah
amalnya kecuali dari tiga hal, yaitu: Sedekah jariyah (yang mengalir), atau
ilmu yang bermanfaat, atau anak shaleh yang mendoakan untuknya." Riwayat
Muslim.10
Awal mula munculnya istilah wakaf memang sulit ditemukan, karena tidak
ada pernyataan secara tegas dalam buku-buku fiqih. Akan tetapi, secara tidak
langsung dapat dikatakan bahwa istilah wakaf belum dikenal sebelum Islam lahir.
Di kalangan fuqaha terdapat dua pendapat siapa yang mempraktikkan
syari’at wakaf. Pertama, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi saw. yang
mempraktikkan wakaf pertama kali, yaitu ketika beliau mewakafkan tanahnya
untuk dibangun masjid. Argumentasi pendapat ulama ini berdasarkan hadist yang
diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad, ia berkata:
وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَةْ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَ : سَألَْنَا عَنْ
أَ ولِ حَبْسٍ فِي الَِّْسْلََمِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُوْنَ صَدَقَة عُمَرَ وَ قَالَ الََّْنْصَارُ
صَدَقَة رَسُوْلِ ا للَِّ صَل ى ا للَُّ عَلَيْهِ وَسَل مِ .
“Dan diriwayatkan dari Umar bin Syabah, dari Umar bin Sa’ad bin Mu’ad
berkata: “ Kami bertanya tentang awal mula wakaf dalam Islam? Menurut
orang-orang Muhajirin adalah wakafnya Umar, sedang menurut orang
Anshor adalah wakafnya Nabi Muhammad saw.”
Kedua, sebagian ulama menyatakan, asal mula disyari’atkannya ibadah
wakaf dalam Islam ialah pada saat Umar bin Khattab menanyakan kepada
Rasulullah tentang sebidang tanah di Khaibar. Rasulullah menyarankan agar ia
mewakafkannya dan menyedekahkan hasilnya kepada orang yang membutuhkan ,
10Bulughul Maram, Bab XVII tentang Wakaf, Hadits ke-741.
6

7. sedangkan bagi Nadzir (orang yang mengurus wakaf itu) diberi upah
sekedarnya.11 Berikut ini hadist Nabi saw.:
حَد ثَنَاقُتَيْبَةٌبْنُسَعِيْدًحَد ثَنَامُحَمّدٌبْنُعَبْدِاللهِالََّنْصَارِيُّحَد ثَنَاابْنُعَوْنِقالََنْبَانِينَافِعٌعَنْابْن عُمَ
رَرَضِيَاللّهُعَنهُمَاأَنْعُمَرَبْن الْخَط ابِأصَابَأرْضًابِخَيْبَرَ ،فَأتََىالن بِي صَل ىاللّهُعَلَيْهِوَسَل مَيَسْت أمِرُ هُفِيْهَافَقَالَيَارَسُوْلََّللّهأِنِّي أصَُبْت أرَْضًابِخَيْبَرَلَمْ أصُِبْمَالَّ قَط أنْفَس عِ ندِيمِنْهُفَمَاتأَمُرُ
بِهِقَالَِْنْ شِ ئ تَحَبَسْتأَصَْلَهَاوَتَصَد قْتَبِهَاقَالَفَتَصَد قَبِهَاعُمَرُأَن هُلََيُبَاعُوَ لََّيُوْهَبُوَلََّيُوْرَثُوَ
تَصَد قَب هَافِيالفُقَرَاءِوَفِيالقُربَىوَفِيالرِّقَابِوَفِيسَبِيْلَِللّهِوَابْنِالس بِيلِوَال يَْفِلََجُنَاحَعَلَىمَ
نْوَلِيَهَاأَنْيَأكُلَمِنْهَابِالْمَعْرُوْف وَيُطْ عِمَغَيْرَمُتَمَوِّلٍقَالَفَحَد ثْتُبِهِابْنِسِيْرِيْن غَيْرَمَتأَث لٍمَالًَّ .
“Umar memperoleh sebidang tanah di khaibar, kemudian menghadap nabi.
Ia mengatakan pada nabi, “saya mempunyai sebidang tanah di khaibar, saya
belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu, maka apakah
yang engkau perintahkan?” Nabi menjawab: “bila kamu suk a, kamu tahan
pokoknya; dan kamu sedekahkan hasilnya”. Kemudian Umar sedekah, tidak
dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Umar menyedekahkan pada fakir,
kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu, dan tidak berdosa bagi
orang yang menguasai tanah itu memakan dari hasilnya dengan cara
sepantasnya, dan memberikan makanan tanpa menyimpan harta untuk dirinya
sendiri.”(Matan lain: Muslim 3085, Turmudzi 1296, Nasa’i 3546, Abi Daud
2493, Ibnu Majah 2387, Ahmad 4379).
7
C. Rukun dan Syarat Wakaf
Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun
wakaf ada empat (4), yaitu:
1. Waqif(Orang yang mewakafkan)
Orang yang mewakafkan (Waqif) disyaratkan memiliki kecakapan hukum
atau kamalulahliyah (legal competent) dalam membelanjakan hartanya.
Kecakapan bertindak disini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:
a. Merdeka dan pemilik penuh dari harta yang diwakafkan,
Wakaf yang dilakukan oleh hamba sahaya (budak) tidak sah, karena hamba
sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimilikinya adalah
kepunyaan tuannya. Namun, abu zahrah mengatakan bahwa para fuqaha
11Tim Bimas dan Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, Op. Cit., h. 8-9.

8. sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya bila ada ijin dari tuannya,
karena ia sebagai wakil darinya. Bahkan Adz-Dzahiri menetapkan bahwa
budak dapat memiliki sesuatu yang diperoleh dengan jalan waris atau
tabarru’. Bila ia dapat memiliki sesuatu berarti ia dapat pula membelanjakan
miliknya itu.
8
b. Berakal sehat,
Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak
berakal, tidak mumayyiz, dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan
lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal
karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena
akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.
c. Dewasa (baligh),
Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (baligh), hukumnya
tidak sah karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap
pula untuk menggugurkan hak miliknya.
d. Tidak berada di bawah pengampuan.
Orang yang berada dibawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk
berbuat kebaikan (tabarru’), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak
sah. Tetapi berdasarkan istihsan, wakaf orang yang berada di bawah
pengampuan terhadap dirinya sendiri salama hidupnya hukumnya sah.12
Menurut pasal 6 UU RI No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, syarat Waqif
perseorangan adalah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan
hukum (tidak di bawah pengampuan), dan pemilik sah harta benda wakaf.13
Sedangkan Waqif organisasi hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi
ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi
sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Waqif badan hukum
hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuanbadan hukum untuk
mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar
badan hukum yang bersangkutan.14
Namun, ada kalanya seseorang mewakafkan hartanya, tetapi wakaf tersebut
tidak langsung terlaksana dan pelaksanaannya dikaitkan dengan kerelaan orang
lain. Ada beberapa hukum wakaf yang berkaitan dengan masalah ini:
a. Orang yang mempunyai hutang, maka hukum wakafnya sebagai berikut:
12Tim Bimas dan Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, Fiqih Wakaf (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan
Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI, 2007), h. 21 -23.
13UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Bab II Pasal 6.
14Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, ed. I, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), h.
358.

9. - Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan
seluruh atau sebagian hartanya, sedangkan hutangnya meliputi seluruh harta
yang dimiliki maka hukum wakafnya sah, tetapi pelaksanaannya tergantung
pada kerelaan kreditur. Apabila kreditur merelakannya, maka wakaf dapat
terlaksana sebab para kreditur telah menggugurkan hak mereka untuk
membatalkan wakaf si debitur, tetapi jika mereka tidak merelakannya, maka
wakaf tidak dapat dilaksanakan. Apabila hutang si Waqif tidak sampai
meliputi seluruh harta yang dimiliki, maka wakafnya sah dan dapat
terlaksana dengan kelebihan harta setelah dikurangi untuk melunasi hutang.
- Jika ia berada di bawah pengampuan karena hutang ketika sedang
menderita sakit parah dan mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya,
maka hukum wakafnya sama hukum wakaf orang yang dibawah
pengampuan karena hutang, yakni wakafnya sah tetapi pelaksanaannya
tergantung pada kerelaan para kreditur. Apabila setelah si Waqif meninggal
dan para kreditur merelakannya, maka wakafnya dapat terlaksana, tetapi jika
kreditur tidak merelakan, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan dan para
kreditur berhak menuntut pembatalan semua wakaf si Waqif jika hutang si
Waqif meliputi seluruh harta yang dimiliki, atau membatalkan sebagian
wakaf sejumlah harta yang digunakan untuk melunasi hutang saja, apabila
hutangnya tidak meliputi seluruh harta yang dimiliki.
- Jika dia tidak di bawah pengampuan karena hutang dan mewakafkan
seluruh atau sebagian hartanya ketika dalam keadaan sehat, maka wakafnya
sah dan dapat dilaksanakan. Sebab tidak ada hak debitur, yang ada
tergantung pada hak mereka pada tanggungannya saja. Dan kemungkinan
bahwa setelah wakaf terjadi si debitur dapat melunasi semua hutangnya
sebab dia masih sehat dan bisa mencari harta lagi.
b. Apabila Waqif mewakafkan hartanya ketika sedang sakit parah (sakit yang
mematikan). Jika ketika mewakafkan harta tersebut dia masih cakap untuk
melakukan perbuatan baik (tabarru’), maka wakafnya sah dan dapat
dilaksanakan selama dia masih hidup, sebab selama itu penyakitnya tidak
bisa dihukumi sebagai penyakit kematian. Tetapi jika kemudian si Waqif
meninggal karena penyakit yang diderita tersebut maka hukum wakafnya
sebagai berikut:
- Jika dia meninggal sebagai debitur, maka hukum wakafnya seperti dalam
poin (a) sebelumnya.
- Jika dia meninggal tidak sebagai debitur, maka hukum wakaf yang terjadi
ketika dia sedang sakit seperti hukumnya wasiat. Yakni jika yang diberi
wakaf bukan ahli warisnya dan harta yang diwakafkan tidak lebih dari 1/3
hartanya, maka wakaf terlaksana hanya sebatas sepertiga hartanya saja,
9

10. sedangkan selebihnya tergantung pada kerelaan ahli waris, sebab kelebihan
dari sepertiga harta tersebut adalah hak milik mereka.
- Jika yang diberi wakaf adalah ahli warisnya, maka pelaksanaan wakaf
tergantung pada kerelaan ahli waris lainnya yang tidak menerima wakaf,
baik wakafnya kurang dari sepertiga atau lebih dari harta yang ditinggalkan.
Jika yang diberi wakaf sebagian ahli waris dan sebagian bukan, maka
pelaksanaan wakaf yang diberikan kepada ahli waris tergantung pada
kerelaan ahli waris lainnya, adapun kepada yang bukan ahli waris selama
harta yang diwakafkan tidak lebih dari sepertiga hartanya maka
perlaksanaan wakafnya tidak tergantung pada kerelaan ahli waris.
Maksudnya ialah jika ahli waris (bukan Nadzir) merelakan , maka wakaf
dapat dilaksanakan dan manfaatnya dapat dibagikan kepada semua
Mauquf’alaih sesuai dengan syarat yang ada. Tetapi jika mereka tidak
merelakan, wakaf tersebut tetap dibagikan kepada para Mauquf’alaih sesuai
dengan syarat yang ada, hanya saja yang menjadi bagian ahli waris
kemudian dibagikan kepada seluruh ahli waris (yang menjadi Nadzir dan
yang bukan) sesuai dengan bagian masing-masing sesuai syara’.15
2. Mauqufbih (barang atau harta yang diwakafkan)
Syarat sahnya harta yang diwakafkan:
a. Harta yang diwakafkan harus mutaqawwam yang menurut madzhab Hanafi
adalah segala sesuatu yang dapat disimpan dan halal digunakan dalam
keadaan normal (bukan keadaan darurat). Madzhab hanafi memandang tidak
sah mewakafkan:
- Sesuatu yang bukan harta, seperti mewakafkan manfaat dari rumah sewaan
untuk ditempati
- Harta yang tidak mutaqawwam, seperti buku-buku anti islam, karena dapat
merusak islam.
b. Harta yang diwakafkan harus diketahui dengan yakin sehingga tidak akan
menimbulkan persengketaan. Sebagai contoh pada pernyataan wakaf yang
berbunyi: ”saya mewakafkan sebagian tanah saya kepada orang-orang di
kampung saya”, wakaf tersebut tidak sah karena kata sebagian dalam
pernyataan ini membuat harta yang diwakafkan tidak jelas dan akan
menimbulkan persengketaan. Para fakih tidak mensyaratkan agar benda
tidak bergerak yang diwakafkan harus dijelaskan batas dan luasnya, jika
batas dan luasnya diketahui dengan jelas.
c. Harta yang diwakafkan milik penuh dan mengikat bagi Waqif ketika
mewakafkannya. Untuk itu tidak sah mewakafkan sesuatu yang bukan milik
Waqif, seperti contoh berikut:
15Tim Bimas dan Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, Op. Cit., h.23-26.
10

11. 1) A mewasiatkan pemberian rumah kepada B. Kemudian B
mewakafkannya kepada C, sementara A masih hidup. Wakaf ini tidak
sah, karena syarat sah kepemilikan pada wasiat adalah setelah yang
berwasiat wafat.
2) A membeli barang tidak bergerak. Kemudian A mewakafkannya
kepada C sebelum meregistrasinya. Wakaf ini tidak sah, karena
kepemilikan pada barang tidak bergerak belum sah secara hukum
kecuali setelah diregistrasi.
d. Terpisah bukan milik bersama (musya’). Milik bersama itu ada kalanya
dapat dibagi, juga ada kalanya tidak dapat dibagi.
1) Mewakafkan sebagian musya’ yang terdapat pada harta yang dapat
dibagi.
Muhammad berpendapat wakaf ini tidak boleh kecuali setelah dibagi
dan diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya
kesempurnaan wakaf mengharuskan penyerahan harta wakaf kepada
yang diberi wakaf, artinya yang diberi wakaf menerimanya. Abu
Yusuf berpendapat wakaf ini boleh meskipun belum dibagi dan
diserahkan kepada yang diberi wakaf, karena menurutnya
kesempurnaan wakaf tidak menuntut penyerahan harta wakaf kepada
yang diberi wakaf.
2) Mewakafkan sebagian musya’ untuk dijadikan masjid atau
pemakaman tidaklah sah, kecuali apabila bagian yang diwakafkan
tersebut dipisahkan dan ditetapkan batas-batasnya karena
kebersamaan kepemilikannya menghambat pemanfaatannya sebagai
sedekah karena Allah.
3) Mewakafkan sebagian musya’ yang terdapat pada harta yang tidak
dapat dibagi.
Abu Yusuf dan Muhammad sepakat bahwa wakaf ini sah, karena
kalau harta tersebut dipisah akan merusaknya, sehingga tidak mungkin
memanfaatkannya menurut yang dimaksud. Untuk menghindari hal
tersebut, mereka berpendapat boleh mewakafkannya tanpa merubah
statusnya sebagai harta milik bersama, sedangkan cara
pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisinya.
e. Syarat-syarat yang ditetapkan Waqif terkait harta wakaf untuk
mengungkapkan keinginan pengelolaan wakafnya adalah sahih. Syarat yang
sahih, yaitu semua syarat yang tidak melanggar prinsip wakaf dan tidak
bertentangan dengan hukum wakaf, tidak menghambat kemashlahatan atau
Mauquf’alaih dan tidak melanggar syariat. Contoh:
11

12. 1) Agar memulai penggunaan hasil wakaf untuk memelihara dan
membangun wakaf itu sendiri.
2) Agar pengurus yang dipilih adalah orang yang mampu memelihara
12
harta wakaf dengan baik.16
Hukum syarat yang sahih dari Waqif adalah sah dan wajib dilaksanakan
serta tidak boleh dilanggar, kecuali dalam keadaan darurat atau terdapat maslahah
yang lebih utama.
Bentuk-bentuk Benda Wakaf
Pendapat ulama mengenai bentuk benda wakaf (wakaf benda bergerak dan
benda tidak bergerak):
a. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta yang sah diwakafkan adalah:
- Benda tidak bergerak karena memiliki sifat kekal dan memungkinkan
dapat dimanfaatkan terus menerus.
- Benda bergerak, jika memenuhi beberapa hal:
Pertama, keadaan harta bergerak itu mengikuti benda tidak bergerak dan
ini ada dua macam:
1) Barang tersebut mempunyai hubungan dengan sifat diam di tempat
dan tetap, misalnya bangunan dan pohon. Menurut ulama Hanafiyah,
bangunan dan pohon termasuk benda bergerak yang bergantung pada
benda tidak bergerak,
2) Benda bergerak yang dipergunakan untuk membantu benda tidak
bergerak, seperti alat untuk membajak, kerbau, yang dipergunakan
bekerja.
Kedua, kebolehan wakaf benda bergerak itu berdasarkan atsar yang
membolehkan wakaf senjata dan binatang-binatang yang dipergunakan untuk
perang. Sebagaimana yang diriwayatkan bahwa Khalid bin Walid pernah
mewakafkan senjatanyauntuk berperang di jalan Allah.
Ketiga, wakaf benda bergerak itu mendatangkan pengetahuan seperti wakaf
kitab-kitab dan mushaf. Menurut ulama Hanafiyah, untuk mengganti benda wakaf
yang dikhawatirkan tidak kekal adalah memungkinkan kekalnya manfaat.
Mewakafkan buku dan mushaf yang diambil adalah pengetahuannya, kasusnya
sama seperti wakaf dinar dan dirham (uang).
b. Menurut madzhab Syafi’i barang yang diwakafkan haruslah barang
yang kekal manfaatnya, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak,
maupun barang milik bersama. Kekal disini tergantung sifat benda itu
sendiri.
16Ibid., h. 31-36.

13. c. Madzhab Maliki berpendapat boleh mewakafkan benda bergerak, karena
madzhab ini tidak mensyaratkan ta’bid (harus selama-lamanya) pada wakaf,
bahkan menurut madzhab ini wakaf itu sah meskipun sementara.17
13
Kadar harta yang diwakafkan
Di Mesir, sebelum Undang-Undang Wakaf Mesir (UUWM) belum diterapkan,
Mesir menggunakan pendapat madzhab Hanafi mengenai kadar harta yang akan
diwakafkan, yaitu harta yang akan diwakafkan tidak dibatasi dalam jumlah
tertentu sebagai upaya menghargai keinginan Waqif, berapapun yang ingin
diwakafkannya. Namun, dengan penerapan pendapat yang demikian dapat
menimbulkan penyelewengan sebagian Waqif, seperti mewakafkan semua harta
warisannya kepada kebijakan dan lain-lain tanpa memperhitungkan derita
keluarga yang ditinggalkan. Dalam UUWM keinginan Waqif untuk mewakafkan
seluruh hartanya kepada orang lain tidak dibenarkan, kecuali jika ketika Waqif
wafat tidak mempunyai ahli waris dari keturunannya ayah ibunya, isteri atau
isteri-isterinya. Apabila ketika Waqif wafat meninggalkan ahli waris dan
mewakafkan harta kepadanya, maka wakafnya sah dan dapat dilaksanakan. Tetapi
apabila ketika Waqif wafat meninggalkan ahli waris dan mewakafkan hartanya
kepada yang bukan ahli warisnya, maka wakafnya tidak dapat dilaksanakan
kecuali dalam batas 1/3 (sepertiga) dari jumlah harta warisannya, sedangkan
sisanya sebanyak 2/3 (dua pertiga) diberikan kepada ahli warisnya. Konsep
pembatasan harta yang ingin diwakafkan oleh seorang Waqif selaras dengan
peraturan perundangan dalam intruksi presiden RI No.1 tahun 1999 tentang
Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab wasiat, pasal 201.18
3. Mauqul’alaih(penerima wakaf)
Yang dimaksud Mauquf’alaih adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf).
Wakaf merupakan amal manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Karena
itu, Mauquf’alaih (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para ahli fikih
sepakat bahwa kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang
mendekatkan diri manusia kepada Tuhannya. Namun, terdapat perbedaan
pendapat mengenai jenis ibadah disini:
a. Madzhab Hanafi
Madzhab ini mensyaratkan agar Mauquf’alaih (yang diberi wakaf)
ditujukan untuk ibadah menurut pandangan islam.Karena itu:
17Ibid.
18Ibid., h. 39-40.

14. 1) Sah wakaf orang islam kepada syi’ar islam dan pihak kebajikan,
seperti rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Sedangkan jika
wakaf kepada selain syi’ar islam dan pihak kebajikan hukumnya tidak
sah, seperti wakaf kepada klub judi.
2) Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat
ibadah dalam pandangan islam seperti pembangunan masjid, bantuan
kepada jamaah masjid dan lainnya. Sedangkan kepada selain pihak
kebajikan umum dan tempat ibadah dalam pandangan agamanya
seperti pembangunan gereja dan biaya pengurusan gereja hukumnya
tidak sah.
14
b. Madzhab Maliki
Madzhab ini mensyaratkan agar Mauquf’alaih (peruntukan wakaf) untuk
ibadat menurut pandangan Waqif. Sah wakaf muslim kepada semua syi’ar islam
dan badan-badan sosial umum dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan
syi’ar islam.
c. Madzhab Syafi’i dan Hambali
Kedua madzhab ini mensyaratkan agar Mauquf’alaih adalah ibadat menurut
pandangan islam saja, tanpa memandang keyakinan Waqif. Karena itu, sah wakaf
muslim dan nonmuslim kepada badan-badan sosial seperti penampungan, tempat
peristirahatan, badan kebajikan dalam islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf
muslim dan non muslimkepada badan-badan sosial yang tidak sejalan dengan
islam seperti gereja.
Pada Pasal 22 dan 23 ditentukan peruntukkan wakaf dalam rangka
mencapai tujuan dan fungsi wakaf 1 harta benda wakaf hanya dapat
diperuntukkan bagi:19
a. Sarana dan kegiatan ibadah
b. Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan
c. Bantun kepada fakir miskin anak terlantar, yatim piatu,
beasiswa
d. Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat
e. Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak
bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Ahli fiqih dari madzhab syafi’i, membagi tempat penyaluran wakaf kepada
dua bagian:
1) Kepada orang tertentu (satu orang atau jamaah tertentu)
19UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 22-23.

15. Syaratnya ialah hendaklah penerima wakaf dapat memiliki harta yang
diwakafkan kepadanya pada saat pemberian wakaf. Syarat tersebut membuka
peluang penyaluran wakaf kepada anggota masyarakat yang cukup luas, baik
individu maupun kelompok. Pembagiannya adalah sebagai berikut:
a) Wakaf kepada diri sendiri
Menurut Abu Yusuf , Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, sebagian ahli
madzhab Syafi’i dan Hambali memperbolehkan Waqif mewakafkan kepada
diri sendiri. Dalilnya ialah bahwa penetapan hak terhadap sesuatu sebagai
wakaf tidak sama dengan penetapannya sebagai hak milik. Sebagai contoh
seseorang berwakaf masjid dan ia sholat di masjid tersebut. Setiap Waqif
dapat memanfaatkan wakafnya, tanpa menjadikannya sebagai syarat.
Sedangkan menurut pendapat Muhammad, madzhab Maliki, mayoritas
Syafi’i, dan mayoritas Hambali tidak membolehkannya. Dalil pendapat ini
ialah bahwa seorang pemilik harta tidak dapat memilikkan apa yang telah
dimilikinya kepada dirinya sendiri, karena ia telah memilikinya. Membuat
sesuatu yang telah terjadi adalah mustahil. Penerapan pendapat ini akan
menutup kemungkianan menjadikan wakaf sebagai tipu daya untuk
melindungi kekayaan dari peralihan hak milik selama pemiliknya hidup.
b) Wakaf kepada muslim atau muslimat tertentu, hukumnya adalah sah.
c) Wakaf kepada non muslim tertentu
Imam Nawawi mengatakan hukumnya sah jika wakaf kepada kafir dzimi,
baik dari muslim maupun dari kafir dzimi juga. Sedangkan wakaf kepada kafir
harbi dan orang murtad dari islam hukumnya tidak sah.
d) Wakaf kepada pihak yang tidak mempuyai kecakapan untuk memiliki
Sebagai contoh:
- Wakaf kepada janin adalah tidak sah, karena janin tidak berhak
15
memiliki.
- Wakaf kepada mayit (orang yang sudah mati) adalah tidak sah, karena
tidak berhak memiliki.
- Wakaf kepada hewan
Para ahli fiqih madzhab syafi’i sepakat tidak sah wakaf kepada hewan yang
tidak dimiliki orang tertentu, seperti burung yang masih hidup bebas di udara,
karena hewan tidak dapat menjadi pemiliknya. Namun, jika hewan tersebut
menjadi milik orang tertentu dan bukan liar, maka wakafnya sah. Walaupun ada
juga yang berpendapat tidak sah. Maka dari perbedaan pendapat tersebut, Waqif
dapat menyebutkan dalam pernyataan wakaf bahwa ia memberikan wakaf kepada
pemiliknya. Dengan cara tersebut, maka makanan hewan dapat diambilkan dari
harta wakaf.
2) Kepada orang yang tidak tertentu

16. Penyaluran wakaf kepada pihak tidak tertentu adalah wakaf yang ditujukan
untuk umum, bukan kepada pribadi-pribadi tertentu, sebagai contoh kepada pihak
yang menderita kefakiran secara umum, masjid-masjid, sekolah-sekolah, dan
sebagainya.20
16
4. Sighat Wakaf
Sighat atau ikrar ialah pernyataan kehendak dari Waqif untuk mewakafkan
tanah miliknya (pasal 1 angka 3). Sighat harus munjazah, harus menunjukkan
terjadi dan terlaksananya wakaf seketika setelah sighat ijab diucapkan, diikrarkan
atau ditulis. Tidak diikuti syarat palsu, syarat yang menodai dasar wakaf atau
meniadakan hukumnya yaitu kelaziman dan keabadian. Ulama Nakliyah
membolehkan wakaf diikuti suatu syarat dan tidak diikuti batasan waktu tertentu.
Ulama Malikiyah berpendapat dibolehkan wakaf selama jangka waktu tertentu.
Berdasarkan Pasal 17-21 UU Wakaf ditentukan bahwa ikrar wakaf
dilaksanakan oleh Waqif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan
oleh dua orang saksi. Ikrar Wakaf dinyatakan secara lisan dan/ atau tulisan serta
dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.21 Jika Waqif tidak dapat
melakukannya secara lisan atau tidak dapat hadir maka dapat diwakilkan
kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh dua orang saksi.22 Untuk dapat
melakukan ikrar wakaf, Waqif atau kuasanya harus menyerahkan surat bukti
kepemilikan atas harta benda wakaf kepada PPAIW.23 Saksi dalam ikrar wakaf
harus memenuhi persyaratan:24
a. Dewasa
b. Beragama Islam
c. Berakal sehat
d. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf, yang memuat:25
a. Nama dan identitas Waqif
b. Nama dan identitas Nadzir
c. Data dan keterangan harta benda wakaf
d. Peruntukkan harta benda wakaf
e. Jangka waktu wakaf.
Di dalam pelaksanaan wakaf, para fuqaha sepakat bahwa orang yang
berwakaf, ketika mewakafkan hartanya, harus membuat pernyataan (lafaz sighat).
20Ibid., h. 46-53.
21UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 17.
22Ibid.,Pasal 18.
23Ibid.,Pasal 19.
24Ibid.,Pasal 20.
25Ibid.,Pasal 21.

17. Para ulama membedakannya menjadi dua, yaitu lafaz sarih dan ghairu sarih atau
kinayah.
Lafaz sarih adalah lafaz yang di dalamnya terkandung kata-kata yang
menunjuk kepada arti wakaf secara tegas, seperti kata-kata “aku wakafkan”, “aku
tahan”, “aku jadikan di jalan Allah”. Sedangkan, lafaz ghairu sarih adalah lafaz
yang mengandung konotasi lebih dari satu, misalnya kata-kata “aku sedekahkan”.
Kata-kata sedekah itu mengandung arti zakat dan sedekah sunnah lainnya.
Madzab Syafi’i berpendapat bahwa, suatu wakaf itu tidak sah kecuali
dengan lafaz sarih dan lafaz kinayah. Akan tetapi, lafaz kinayah seperti kata “saya
sedekahkan” itu harus diikuti tujuan wakaf yang bersifat umum, seperti fuqara.
Jadi pernyataan seseorang “aku sedekahkan untuk fakir miskin” telah
menunjukkan suatu keabsahan wakaf.
Menurut madzab Hanafi, lafaz sighat itu adakalanya sarih dan adakalanya
bukan sarih. Menurutnya, wakaf yang dinyatakan dengan sighat kinayah tidak
sah, kecuali dengan empat syarat:
a. Niat orang yang berwakaf
b. Lafaz kinayah harus dipertegas atau diikuti oleh lafaz sarih, maka orang
harus berkata “aku sedekahkan harta ini sebagai sedekah yang
diwakafkan atau ditahan”.
c. Lafaz kinayah itu telah disifati dengan sifat wakaf, seperti perkataan
“aku sedekahkan harta ini dengan sedekah yang tidak boleh dijual,
dihibahkan atau diwariskan.”
d. Lafaz kinayah itu diqarinahkan dengan hukum wakaf, seperti
pernyataan: “aku sedekahkan tanahku untuk si Fulan.”
Madzab Hanafi menambahkan bahwa suatu wakaf itu sah juga dengan sikap
atau perbuatan yang menunjukkan wakaf menurut kebiasaan. Jadi, seseorang tidak
diharuskan mengucapkan lafaz sighat.
Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ulama sepakat tentang
perlunya sighat wakaf (sarih atau kinayah). Ikrar wakaf menjadi penting sebagai
bukti kita telah terikat secara hukum dan tidak berlaku semena-mena terhadap
harta wakaf.26
Penetapan peruntukkan wakaf ditentukan oleh Waqif. Jika Waqif tidak
menetapkan peruntukkan harta wakaf, maka Nadzir dapat menentukannya sesuai
tujuan dan fungsi wakaf.27
5. Nadzir
26Abdurrahman, Op.Cit., h.53-55.
27Abd. Somad, Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia, cet. ke-1
(Jakarta: Kencana, 2010), h. 376-378.
17

18. Selain syarat dan rukun wakaf yang harus dipenuhi dalam perwakafan,
kehadiran nadzir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam mengelola
harta wakaf sangatlah penting. Para mujtahid tidak menjadikan nadzir sebagai
salah satu rukun dan syarat wakaf namun para ulama sepakat bahwa Waqif harus
menunjuk nadzir wakaf, baik bersifat perseorangan maupun kelembagaan, dengan
tujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak
sia-sia, terlebih jika wakaf produktif. Wakaf produktif memerlukan nadzir yang
mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab
agar dana wakaf tetap produktif. Berikut ini merupakan persyaratan nazhir
wakaf:28
18
a. Syarat moral:
1) Paham tentang hukum wakaf dan ZIS (zakat, infak, dan sedekah), baik
dalam tinjauan syariah maupun perundang-undangan negara RI
2) Jujur, amanah, dan adil sehingga dapat dipercaya dalam proses
pengelolaan dan pentasharrufan kepada sasaran wakaf
3) Tahan godaan, terutama menyangkut perkembangan usaha
4) Punya kecerdasan, baik emosional maupun spiritual
b. Syarat manajemen
1) Mempunyai kapasitas dan kapabilitas yang baik dalam leadership
2) Mempunyai kecerdasan secara intelektual, sosial, dan pemberdayaan
3) Profesional dalam bidang pengelolaan harta
c. Syarat bisnis
1) Mempunyai ketajaman melihat peluang usaha
2) Mempunyai kemampuan mengembangkan bisnis
Menurut pasal 11 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, nadzir mempunyai
tugas:
a. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan,
fungsi dan peruntukannya.
c. Mengawasi dan melindungi harta wakaf
d. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.29
Disamping dibebani tugas yang merupakan kewajiban, nadzir juga diberi
hak untuk memperoleh penghasilan yang layak sebagai imbalan atas jerih
payahnya dalam mengelola harta wakaf. Menurut pasal 12 UU No. 41 tahun 2004,
nazhir berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan
pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak boleh melebihi 10 % (sepuluh
28Tim Bimas dan Penyelenggaraan Haji DEPAG RI, Op. Cit., h. 61-63.
29UU RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, Bab II pasal 11.

19. persen).30 Pada pasal berikutnya, nadzir pun berhak mendapat pembinaan dari
Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
Karena peran yang dimiliki nadzir itulah, maka posisi nadzir menjadi sangat
penting. Dengan demikian nadzir harus ditetapkan pada saat ikrar wakaf termasuk
peruntukkan wakaf. Pengaturan demikian ditujukan untuk menertibkan
perwakafan agar harta wakaf kekal manfaatnya dan secara administratif akan
lebih baik. Selain itu, pengaturan seperti itu juga untuk menghindari atau
setidaknya dapat memperkecil terjadinya sengketa yang berakibat hilangnya
wakaf.31
19
D. Macam-macam Wakaf
Secara umum wakaf terbagi menjadi dua, yaitu wakaf ahli (keluarga atau
khusus) dan wakaf khayri (umum). Berikut ini akan diuraikan mengenai dua
macam wakaf tersebut.
1. Wakaf Ahli (Keluarga)
Merupakan wakaf yang diperuntukkan khusus kepada orang-orang tertentu,
seorang atau lebih, keluarga waqif atau bukan. Wakaf ini sah dan dilaksanakan
oleh kaum muslimin. Yang berhak mengambil manfaat wakaf keluarga adalah
orang-orang yang tersebut dalam pernyataan wakaf. Persoalan ketika anak
keturunan Waqif tidak ada lagi yang mampu menggunakan buku-buku wakaf, atau
anak keturunaannya punah maka harta wakaf itu dikembalikan kepada Allah dan
digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan ketentuan Allah. Meskipun
demikian, di Indonesia PP No.28 tahun 1977 secara tegas menyatakan bahwa
wakaf keluarga tidak termasuk dalam ruang lingkupnya.32 Sehingga perlu
dipikirkan untuk masa-masa yang akan datang.
Selain itu, ditinjau dari segi manfaatnya dalam meningkatkan perekonomian
umat, wakaf keluarga tidak memiliki peranan yang berarti bahkan keberadaannya
tidak disetujui oleh sebagian fuqaha dan ulama lainnya. Muhammad Jawad
Mughniyah misalnya, menganggap wakaf ini sebagai bid’ah dan tidak sesuai
syara’ karena pada dasarnya tujuan wakaf adalah untuk kebajikan umum.
Penggunaan barang atau harta untuk kepentingannya sendiri adalah suatu
kewajaran dan tidak dapat diatasnamakan sebagai wakaf.
Naziroeddin Rachmat mengemukakan bahwa wakaf kekeluargaan bukan
tujuan yang sebenarnya dalam pembentukan harta-harta wakaf walaupun
diperbolehkan dengan ukuran-ukuran yang terjadi dalam hadist yang diriwayatkan
oleh Anas bin Malik, yaitu tanah perkebunan Bairuha yang diserahkan oleh
30Abd. Somad, Op. Cit.
31Farid Wadjdy dan Mursyid, Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir
Terlupakan), cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 170.
32PP RI No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.

20. Thalhah kepada Nabi untuk tempat peristirahatan. Jadi, Nabi hanya menjadikan
tanah perkebunan Bairuha sebagai tempat peristirahatan, bukan untuk menumpuk
kekayaan melainkan untuk keperluan orang banyak. Dengan demikian, sebaiknya
wakaf keluarga dilebur menjadi wakaf untuk kepentingan orang banyak dengan
mengganti kerugian kepada orang yang punya wakaf keluarga tersebut.
2. Wakaf Khayri (Umum)
Wakaf umum adalah wakaf yang sejak awal manfaatnya diperuntukkan bagi
kepentingan umum tidak dikhususkan untuk orang-orang tertentu. Misalnya,
mewakafkan sebidang tanah untuk masjid, sekolah dan rumah sakit. Pengelola
wakaf untuk jenis ini biasanya diserahkan kepada ahli yang menguasai bidang
sesuai dengan penggunaan wakaf tersebut. Dasar hukum wakaf khayri atau wakaf
umum ini, ialah hadist yang menerangkan wakaf Umar bin Khattab. Dalam hadist
ini disebut “pada jalan Allah”, memerdekakan budak, untuk fakir miskin dan
untuk orang terlantar. Semua ini berhubungan dengan kepentingan umum.
Wakaf umum inilah yang perlu digalakkan di Indonesia karena jika dikelola
dengan baik bukan tidak mungkin kemiskinan di negara kita dapat dientaskan.33
BAB III
PENUTUP
20
Kesimpulan:
Wakaf merupakan ibadah kebendaan dalam Islam. Ia merupakan salah satu
instrumen filantropi, yakni bentuk kedermaan seseorang kepada sesamanya.
Perintah wakaf memang tidak secara tegas ada dalam Al-Quran maupun Hadist,
karena itulah wakaf termasuk dalam ranah ijtihad yang penafsirannya akan
berbeda-beda. Namun, pada intinya wakaf merupakan sejenis pemberian yang
telah Rasulullah ajarkan, dilakukan dengan cara memisahkan sebagian dari benda
33Abdurrahman, Op.Cit., h. 59-65.

21. milik kita yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan keperluan umum lainnya
yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Peruntukan wakaf tidak hanya
sebatas pada kepentingan peribadatan dan sosial saja, melainkan juga dapat
diperuntukkan bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat.
Dalam pelaksanaan wakaf terdapat rukun yang harus terpenuhi antara lain:
Waqif (pemberi wakaf), Mauquf ‘alaih (penerima wakaf), Mauquf bih (harta
wakaf), Sighat dan Nadzir (pengelola wakaf).
Berkaitan dengan jenis-jenis wakaf, secara umum wakaf terbagi menjadi
dua, yaitu: wakaf ahli (keluarga) dan wakaf khairi (umum). Dari kedua jenis
wakaf ini, wakaf khairi (umum) lebih diutamakan karena tujuan utama dari wakaf
adalah untuk kepentingan publik (umum).
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman. 1994. Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah
Wakaf di Negara Kita. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
Bulughul Maram. Bab XVII tentang Wakaf. Hadits ke-741.
Halim, Abdul dan Mhd. Rasidin (Eds). 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia.
21
Ciputat: Ciputat Press.
Halim. 2005. Hukum Perwakafan di Indonesia. Cet. ke-1. Ciputat: Ciputat Press.

22. Mardani. 2012. Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Ed. I. Cet. ke-1 .
22
Jakarta: Kencana.
PP RI No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
Republik Indonesia. 2004. UU RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Sekretariat
Negara. Jakarta.
Tim Bimas dan Penyelenggaraan Haji DEPAG RI. 2007. Fiqih Wakaf . Jakarta:
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan
Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
.Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Departemen Agama RI.
Wadjdy, Farid dan Mursyid. 2007. Wakaf & Kesejahteraan Umat (Filantropi
Islam yang Hampir Terlupakan). Cet. ke-1 . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.