Peraturan Presiden ini mengatur tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial bagi pekerja dan pemberi kerja di Indonesia. Program jaminan sosial terdiri atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Penahapan kepesertaan dilakukan berdasarkan skala usaha dan jenis pekerja, dengan target pendaftaran program tertentu pada tahun 2015 dan 2029.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun yang bertujuan memberikan manfaat pensiun kepada peserta dan/atau ahli warisnya. Peserta terdiri dari pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran. Penerima manfaat pensiun terdiri atas peserta,
Jaminan Hari Tua ln156 2015(5716)pp046-2015 - jhtEpul Saepullah
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang meliputi ketentuan umum, kepesertaan dan tata cara pendaftaran. Terdapat dua jenis peserta yakni peserta penerima upah dan bukan penerima upah. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan peserta bukan penerima upah dapat mendaftar sendiri atau melalui kelomp
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNNur Fadillah
Undang-undang ini membahas tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sistem ini diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES di bawah pengawasan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Program-program jaminan sosial yang di
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun. Ringkasannya adalah pertama, PT Askes bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014. Kedua, peserta JKN meliputi penerima bantuan iuran (PBI), pekerja
Peraturan Presiden ini mengatur tentang penahapan kepesertaan program jaminan sosial bagi pekerja dan pemberi kerja di Indonesia. Program jaminan sosial terdiri atas jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensiun, dan kematian. Penahapan kepesertaan dilakukan berdasarkan skala usaha dan jenis pekerja, dengan target pendaftaran program tertentu pada tahun 2015 dan 2029.
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun yang bertujuan memberikan manfaat pensiun kepada peserta dan/atau ahli warisnya. Peserta terdiri dari pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan selain penyelenggara negara. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan dan membayar iuran. Penerima manfaat pensiun terdiri atas peserta,
Jaminan Hari Tua ln156 2015(5716)pp046-2015 - jhtEpul Saepullah
Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang penyelenggaraan program Jaminan Hari Tua (JHT) yang meliputi ketentuan umum, kepesertaan dan tata cara pendaftaran. Terdapat dua jenis peserta yakni peserta penerima upah dan bukan penerima upah. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dan dirinya sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan peserta bukan penerima upah dapat mendaftar sendiri atau melalui kelomp
Undang_undang no 40 tahun 2004 tentang SJSNNur Fadillah
Undang-undang ini membahas tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Sistem ini diselenggarakan oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial seperti JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI, dan ASKES di bawah pengawasan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Program-program jaminan sosial yang di
Dokumen tersebut membahas tentang sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Madiun. Ringkasannya adalah pertama, PT Askes bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mulai 1 Januari 2014. Kedua, peserta JKN meliputi penerima bantuan iuran (PBI), pekerja
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terkait peningkatan batas gaji/upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran, penyesuaian besaran iuran, dan manfaat akomodasi rawat inap.
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan. Iuran dibayarkan oleh pemerintah untuk PBI, pemerintah daerah untuk penduduk yang didaftarkan, pemberi kerja dan pekerja untuk pekerja penerima upah, dan peserta atau pihak lain untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Denda diken
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pajak penghasilan pasal 21 dan 26 menurut peraturan pemerintah dan direktur jenderal pajak. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan pemotong, penerima penghasilan yang dipotong pajak pasal 21 dan 26, serta dasar hukum dan perhitungan pajak penghasilan terkait berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah.
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...Antonius Psb
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang mengatur tentang kepesertaan, iuran, pelayanan kesehatan, kendali mutu dan biaya, serta pelaporan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai jenis peserta program jaminan kesehatan seperti PBI, pekerja, dan non pekerja beserta anggota keluarganya serta tata cara pendaftaran peserta.
Peraturan Pemerintah ini mengatur penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana Covid-19, yaitu kelonggaran batas waktu pembayaran iuran menjadi tanggal 30 bulan berikutnya, keringanan iuran JKK dan JKM menjadi 1% dari tarif normal, serta penundaan pembayaran sebagian iuran JP. Tujuannya memberikan pelindungan bagi peserta dan kelangsungan usaha selama pandemi.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Program ini bertujuan melindungi kemampuan ekonomi pelaku usaha dan dilaksanakan dengan prinsip keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Dana program bersumber dari APBN dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan strategi program ditetapkan melalui
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial M Ungang
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran jaminan sosial yang mengatur tentang kriteria, pendataan, pendaftaran, dan pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan."
Undang-undang ini membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, dan untuk kepentingan peserta. BPJS bertugas mengelola dana jaminan sosial, membayar manfaat, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program jaminan sosial.
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi mereka yang bekerja di luar hubungan kerja. Program ini bertujuan memberikan perlindungan berupa santunan dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang berisiko mengalami kecelakaan, sakit, hamil, menua, atau meninggal dunia dalam menjalankan pekerjaannya secara independen. Pedoman ini menjabarkan ruang lingkup, sistem, dan unsur
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...BPJS Kesehatan RI
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
[Ringkasan]
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk menambah definisi kecurangan, mengubah kategori peserta program jaminan kesehatan, dan mengatur tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program.
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkkEpul Saepullah
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dokumen ini mengatur tentang ketentuan umum, kepesertaan dan tata cara pendaftaran program jaminan tersebut bagi pekerja dan pemberi kerja.
1. Undang-undang ini membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional.
2. BPJS bertugas melakukan pendaftaran peserta, memungut iuran, mengelola dana jaminan sosial, membayar manfaat, dan memberikan informasi kepada masyarakat.
3. Undang-undang ini mengatur status, fungsi, tug
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan k...PT. Trinity Auto
Peraturan presiden republik indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan
Peraturan Presiden ini mengubah ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan terkait peningkatan batas gaji/upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran, penyesuaian besaran iuran, dan manfaat akomodasi rawat inap.
Peraturan bpjs kesehatan no 2 tahun 2016 tentang tata cara pembayaran iuran d...Ulfah Hanum
Peraturan ini mengatur tentang tata cara pembayaran iuran jaminan kesehatan dan pembayaran denda akibat keterlambatan pembayaran iuran jaminan kesehatan. Iuran dibayarkan oleh pemerintah untuk PBI, pemerintah daerah untuk penduduk yang didaftarkan, pemberi kerja dan pekerja untuk pekerja penerima upah, dan peserta atau pihak lain untuk pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja. Denda diken
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi pajak penghasilan pasal 21 dan 26 menurut peraturan pemerintah dan direktur jenderal pajak. Ringkasannya adalah bahwa dokumen tersebut menjelaskan pemotong, penerima penghasilan yang dipotong pajak pasal 21 dan 26, serta dasar hukum dan perhitungan pajak penghasilan terkait berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah.
Peraturan bpjs kesehatan nomor 1 tahun 2014 tentang penyelenggaraan jaminan k...Antonius Psb
Dokumen tersebut merupakan peraturan tentang penyelenggaraan jaminan kesehatan yang mengatur tentang kepesertaan, iuran, pelayanan kesehatan, kendali mutu dan biaya, serta pelaporan. Dokumen tersebut menjelaskan berbagai jenis peserta program jaminan kesehatan seperti PBI, pekerja, dan non pekerja beserta anggota keluarganya serta tata cara pendaftaran peserta.
Peraturan Pemerintah ini mengatur penyesuaian iuran program jaminan sosial ketenagakerjaan selama bencana Covid-19, yaitu kelonggaran batas waktu pembayaran iuran menjadi tanggal 30 bulan berikutnya, keringanan iuran JKK dan JKM menjadi 1% dari tarif normal, serta penundaan pembayaran sebagian iuran JP. Tujuannya memberikan pelindungan bagi peserta dan kelangsungan usaha selama pandemi.
Peraturan Pemerintah ini mengatur pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk mendukung kebijakan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19. Program ini bertujuan melindungi kemampuan ekonomi pelaku usaha dan dilaksanakan dengan prinsip keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Dana program bersumber dari APBN dan sumber lain sesuai peraturan perundang-undangan. Kebijakan dan strategi program ditetapkan melalui
RPP penerima bantuan iuran jaminan sosial M Ungang
Dokumen tersebut merupakan rancangan peraturan pemerintah tentang penerima bantuan iuran jaminan sosial yang mengatur tentang kriteria, pendataan, pendaftaran, dan pembayaran iuran bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan."
Undang-undang ini membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, dan untuk kepentingan peserta. BPJS bertugas mengelola dana jaminan sosial, membayar manfaat, dan memberikan informasi kepada masyarakat tentang program jaminan sosial.
Peraturan Menteri ini mengatur pedoman penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi mereka yang bekerja di luar hubungan kerja. Program ini bertujuan memberikan perlindungan berupa santunan dan pelayanan kesehatan bagi tenaga kerja yang berisiko mengalami kecelakaan, sakit, hamil, menua, atau meninggal dunia dalam menjalankan pekerjaannya secara independen. Pedoman ini menjabarkan ruang lingkup, sistem, dan unsur
Materi ini saya buat untuk memberikan pemahaman pada relawan Jamkeswatch yang baru bergabung untuk lebih memahami tentang Jamkeswatch dan BPJS Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020Arif Efendi
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (sudah direvis...BPJS Kesehatan RI
Peraturan Presiden ini mengatur tentang Jaminan Kesehatan yang meliputi peserta dan kepesertaan Jaminan Kesehatan. Peserta terdiri atas PBI Jaminan Kesehatan dan bukan PBI Jaminan Kesehatan. Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan dilakukan secara bertahap untuk mencakup seluruh penduduk Indonesia paling lambat 2019. Peraturan ini juga mengatur tentang perubahan status kepesertaan dan hak peserta yang mengalami
[Ringkasan]
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, termasuk menambah definisi kecurangan, mengubah kategori peserta program jaminan kesehatan, dan mengatur tanggung jawab pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta program.
Jaminan kecelakaan kerja ln154 2015(5714)pp044-2015 - jkkEpul Saepullah
Dokumen tersebut merupakan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dokumen ini mengatur tentang ketentuan umum, kepesertaan dan tata cara pendaftaran program jaminan tersebut bagi pekerja dan pemberi kerja.
1. Undang-undang ini membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional.
2. BPJS bertugas melakukan pendaftaran peserta, memungut iuran, mengelola dana jaminan sosial, membayar manfaat, dan memberikan informasi kepada masyarakat.
3. Undang-undang ini mengatur status, fungsi, tug
Undang-undang No. 40 Tahun 2004 mengatur tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional di Indonesia. Undang-undang ini membentuk badan-badan penyelenggara jaminan sosial seperti JAMSOSTEK, TASPEN, ASABRI dan ASKES serta Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk menyelaraskan program-programnya. Undang-undang ini juga mengatur jenis program jaminan sosial seperti kesehatan, kecelakaan kerja, hari tua, pensi
Dokumen tersebut membahas tentang BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan di Indonesia. BPJS didirikan berdasarkan undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang tujuan, peserta, iuran, dan manfaat dari program-program BPJS.
Undang-undang ini mengatur tentang Dana Pensiun di Indonesia. Ada dua jenis Dana Pensiun yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan. Undang-undang ini mengatur tentang pembentukan, pengurusan, iuran, dan pengawasan Dana Pensiun.
3 mekanisme dan tata laksana kepesertaan bpjsVery Afrizal
Dokumen tersebut membahas tentang manajemen kepesertaan program jaminan sosial di PT Askes (Persero). Terdapat empat poin utama yaitu dasar hukum kepesertaan, pasal-pasal terkait kepesertaan, pengalihan program kepesertaan dari instansi lain ke PT Askes, dan upaya pemutakhiran data peserta melalui kerja sama dengan instansi terkait.
Peraturan Presiden No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perpres No. 12 T...BPJS Kesehatan RI
Peraturan Presiden ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, antara lain menetapkan BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden, mengatur kategori peserta jaminan kesehatan dan kewajiban pendaftaran, serta menetapkan besaran iuran jaminan kesehatan bagi berbagai kategori peserta.
Peraturan Menteri Sosial ini mengatur tentang pembentukan Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat dan Daerah untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian izin pengangkatan anak antar warga negara Indonesia dan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing."
Peraturan ini mengatur tentang akreditasi lembaga kesejahteraan sosial. Badan Akreditasi dibentuk untuk menilai dan menetapkan tingkat kelayakan lembaga tersebut berdasarkan program, SDM, manajemen, sarana prasarana, dan hasil pelayanan. Lembaga dapat diakreditasi A, B, atau C untuk periode 2-5 tahun dan dapat diperpanjang setelah penilaian ulang.
Keputusan Menteri Sosial ini menetapkan kriteria dan mekanisme pendataan fakir miskin serta orang tidak mampu di Indonesia. Terdapat dua kategori, yaitu yang sudah terdata (berdasarkan data tahun 2011) dan belum terdata, meliputi gelandangan, pengemis, korban bencana, dan lainnya. Kriteria fakir miskin antara lain tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan dan sandang, serta tinggal di rumah berkualitas
Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia menetapkan Tim Percepatan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat di 50 Kabupaten Tertinggal untuk melaksanakan percepatan pengendalian pelaksanaan kebijakan peningkatan kesejahteraan sosial di 50 kabupaten tertinggal, dengan tugas melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi program.
Keputusan Menteri Sosial menetapkan pedoman pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera untuk menangani permasalahan sosial secara holistik dan meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar, dengan kerangka kerja pendekatan terpadu, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan."
The document repeatedly states that content was downloaded from the Indonesia Social Welfare Review website without providing any meaningful information about the content itself. It is unclear if any actual document content is being summarized.
Instruksi Presiden ini memerintahkan kepada para menteri, kepala lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan nasional tahun 2010 di bidang reformasi birokrasi, pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, dan lainnya. Instruksi ini juga menetapkan koordinasi antar kementerian dalam pelaksanaan program-program tersebut serta pemantau
Surat edaran ini membahas langkah-langkah pelaksanaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2014, termasuk verifikasi data penerima untuk mencegah ketidaktepatan sasaran, serta pembentukan unit pengaduan masyarakat.
Undang-undang tentang Perlindungan Anak mengatur tentang hak dan perlindungan anak, serta tanggung jawab pemerintah dan masyarakat untuk menjamin kesejahteraan anak. Undang-undang ini menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal. Undang-undang ini juga melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Perda jabar no. 10 tahun 2012 idn journalIdnJournal
Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Jawa Barat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan. Peraturan ini mengatur tentang definisi istilah, tujuan, prinsip, sasaran, dan bentuk kegiatan peny
1. PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 109 TAHUN 2013
TENTANG
PENAHAPAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 15 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial, perlu menetapkan
Peraturan Presiden tentang Penahapan Kepesertaan
Program Jaminan Sosial;
Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang
Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4456);
3. Undang-Undang ...
2. - 2 -
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5256);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENAHAPAN
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
1. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk
perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya
yang layak.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan
adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja,
jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan
kematian.
3. Peserta ...
3. - 3 -
3. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing
yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di
Indonesia, yang telah membayar iuran.
4. Penahapan Kepesertaan adalah tahapan yang
dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan
dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan
program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS
Ketenagakerjaan.
5. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha,
badan hukum, atau badan-badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara
negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lainnya.
6. Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang
menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif,
dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya
berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
7. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik
sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan
perusahaan bukan miliknya;
c. orang ...
4. - 4 -
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan
hukum yang berada di Indonesia mewakili
perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah
Indonesia.
8. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau
tidak, milik orang perseorangan, milik
persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik
swasta maupun milik negara yang mempekerjakan
pekerja/buruh dengan membayar upah atau
imbalan dalam bentuk lain; dan
b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang
mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang
lain dengan membayar upah atau imbalan dalam
bentuk lain.
9. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan
menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
10. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang
perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan
yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah.
11. Usaha …
5. - 5 -
11. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi
bagian baik langsung maupun tidak langsung dari
usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi
kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif
yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang
perseorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan
yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik
langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil
atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang
dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan
bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari
usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik
negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing
yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia
sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 2 ...
6. - 6 -
Pasal 2
(1) Setiap pemberi kerja dan pekerja berhak atas
jaminan sosial.
(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kerja;
c. jaminan hari tua;
d. jaminan pensiun; dan
e. jaminan kematian.
(3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh BPJS
Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Presiden
tersendiri.
(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
BAB II
PENAHAPAN KEPESERTAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3
Peserta program jaminan sosial sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri atas:
a. peserta penerima upah; dan
b. peserta bukan penerima upah.
Bagian …
7. - 7 -
Bagian Kedua
Peserta Penerima Upah
Pasal 4
Peserta penerima upah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf a terdiri atas:
a. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja
penyelenggara negara; dan
b. pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain
penyelenggara negara.
Pasal 5
(1) Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja
penyelenggara negara meliputi:
a. calon pegawai negeri sipil;
b. pegawai negeri sipil;
c. anggota TNI;
d. anggota POLRI;
e. pejabat negara;
f. pegawai pemerintah non pegawai negeri;
g. prajurit siswa TNI; dan
h. peserta didik POLRI.
(2) Pemberi …
8. - 8 -
(2) Pemberi kerja penyelenggara negara wajib
mendaftarkan pekerjanya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dalam program jaminan kecelakaan
kerja, program jaminan hari tua, program jaminan
pensiun, dan program jaminan kematian secara
bertahap kepada BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja
yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan untuk program jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian paling lambat tanggal 1 Juli
2015.
(4) Penahapan dimulainya pendaftaran bagi pekerja
yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara
negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dan huruf f dilakukan untuk program jaminan hari
tua dan program jaminan pensiun paling lambat
tahun 2029.
Pasal 6
(1) Penahapan kepesertaan untuk pekerja yang bekerja
pada pemberi kerja selain penyelenggara negara
dikelompokkan berdasarkan skala usaha yang terdiri
atas:
a. usaha besar;
b. usaha menengah;
c. usaha kecil; dan
d. usaha mikro.
(2) Pemberi …
9. - 9 -
(2) Pemberi kerja selain penyelenggara negara sesuai
dengan skala usahanya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mulai tanggal 1 Juli 2015 wajib
mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS
Ketenagakerjaan untuk mengikuti program jaminan
kecelakaan kerja, program jaminan hari tua,
program jaminan pensiun, dan program jaminan
kematian secara bertahap.
(3) Penahapan pendaftaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) untuk:
a. usaha besar dan usaha menengah wajib
mengikuti program jaminan kecelakaan kerja,
program jaminan hari tua, program jaminan
pensiun, dan program jaminan kematian.
b. usaha kecil wajib mengikuti program jaminan
kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan
program jaminan kematian.
c. usaha mikro wajib mengikuti program jaminan
kecelakaan kerja dan program jaminan kematian.
(4) Dalam hal skala usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bergerak di bidang usaha jasa konstruksi
yang mempekerjakan tenaga harian lepas, borongan,
dan/atau musiman wajib mendaftarkan pekerjanya
dalam program jaminan kecelakaan kerja dan
jaminan kematian.
(5) Tata …
10. - 10 -
(5) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pekerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan
Peraturan Menteri.
Bagian Ketiga
Peserta Bukan Penerima Upah
Pasal 7
Peserta bukan penerima upah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b meliputi:
a. pemberi kerja;
b. pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
dan
c. pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan
menerima gaji atau upah.
Pasal 8
(1) Pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf a selain wajib mengikuti program jaminan
kecelakaan kerja, program jaminan hari tua, dan
program jaminan kematian paling lambat tanggal 1
Juli 2015 dapat mengikuti program jaminan
pensiun.
(2) Pekerja …
11. - 11 -
(2) Pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf
b dan huruf c selain wajib mengikuti program
jaminan kecelakaan kerja dan program jaminan
kematian paling lambat tanggal 1 Juli 2015 dapat
mengikuti program jaminan hari tua dan program
jaminan pensiun.
BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9
Bagi perusahaan yang telah mengikutsertakan
pekerjanya dalam program jaminan sosial tenaga kerja
berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilarang
mengurangi program jaminan sosial tenaga kerja yang
telah diikuti.
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar …
12. - 12 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Presiden ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 253
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat,
ttd.
Siswanto Roesyidi