Undang-undang ini membentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 13 kecamatan sedangkan Kota Tomohon terdiri dari 3 kecamatan. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan, pemerintahan daerah, dan ketentuan peralihan dari Kabupaten Minahasa ke Kabupaten Minahasa
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan beberapa propinsi dan kabupaten di Papua dengan mengatur pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah secara tidak langsung melalui penetapan berdasarkan perolehan suara partai politik pada pemilu 1999 dan pengangkatan dari anggota TNI/POLRI, serta mengatur status anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kab
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman. Undang-undang ini juga menetapkan batas wilayah dan ibu kota dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan lima kabupaten dan kota di Kalimantan. Perubahan ini mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lima daerah tersebut sementara waktu sampai pemilihan umum berikutnya, karena belum siapnya perangkat daerah dan fasilitas pendukung lainnya.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang yang mengubah undang-undang sebelumnya tentang pembentukan provinsi dan kabupaten di Maluku. Perubahan ini dilakukan karena belum siapnya perangkat daerah dan situasi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan umum lokal. Perubahan mencakup pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah sementara melalui penetapan berdasarkan hasil pemil
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Parigi Moutong yang terpisah dari Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kabupaten baru ini terdiri dari 6 kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Donggala. Ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berada di Parigi. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Donggala ke Kabupaten Parigi Moutong.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Minahasa. Kabupaten Minahasa Selatan terdiri dari 13 kecamatan sedangkan Kota Tomohon terdiri dari 3 kecamatan. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, ibu kota, kewenangan, pemerintahan daerah, dan ketentuan peralihan dari Kabupaten Minahasa ke Kabupaten Minahasa
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang pembentukan beberapa propinsi dan kabupaten di Papua dengan mengatur pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah secara tidak langsung melalui penetapan berdasarkan perolehan suara partai politik pada pemilu 1999 dan pengangkatan dari anggota TNI/POLRI, serta mengatur status anggota dewan perwakilan rakyat daerah propinsi dan kab
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Barat yaitu Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Pasaman. Undang-undang ini juga menetapkan batas wilayah dan ibu kota dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Toba Samosir dan Kabupaten Deli Serdang. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan lima kabupaten dan kota di Kalimantan. Perubahan ini mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lima daerah tersebut sementara waktu sampai pemilihan umum berikutnya, karena belum siapnya perangkat daerah dan fasilitas pendukung lainnya.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang yang mengubah undang-undang sebelumnya tentang pembentukan provinsi dan kabupaten di Maluku. Perubahan ini dilakukan karena belum siapnya perangkat daerah dan situasi keamanan yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pemilihan umum lokal. Perubahan mencakup pengisian keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah sementara melalui penetapan berdasarkan hasil pemil
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Parigi Moutong yang terpisah dari Kabupaten Donggala di Sulawesi Tengah. Kabupaten baru ini terdiri dari 6 kecamatan yang sebelumnya masuk Kabupaten Donggala. Ibu kota Kabupaten Parigi Moutong berada di Parigi. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan aset dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Donggala ke Kabupaten Parigi Moutong.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Nias Selatan dari wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat dari wilayah Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dari wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Undang-undang ini juga mengatur batas wilayah, ibu kota, dan kewenangan pemerintahan daerah dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dengan memisahkan sebagian wilayah dan penduduk dari Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama seperti pemerintah kota lain di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan pendirian lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Pariaman
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pengaturan pemerintahan sementara di dua kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kota Prabumulih dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih akan memiliki otonomi dan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu sesuai undang-undang. Jalannya pemerintahan di Kota Prabumulih akan diatur melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
Dokumen tersebut berisi standar operasional prosedur (SOP) untuk beberapa kegiatan di Seksi Ekonomi, Fisik, dan Prasarana Kantor Camat Ampenan, seperti penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan surat perjalanan dinas (SPPD), permohonan lembur, pelaksanaan kegiatan monitoring dan pembinaan, serta pelaksanaan beberapa kegiatan seperti lomba lingkungan sehat dan pembinaan kelompok UKM. S
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sumatera Utara, yaitu Kabupaten Nias Selatan dari wilayah Kabupaten Nias, Kabupaten Pakpak Bharat dari wilayah Kabupaten Dairi, dan Kabupaten Humbang Hasundutan dari wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Undang-undang ini juga mengatur batas wilayah, ibu kota, dan kewenangan pemerintahan daerah dari ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat dengan memisahkan sebagian wilayah dan penduduk dari Kabupaten Padang Pariaman. Kota Pariaman akan memiliki batas wilayah dan otoritas yang sama seperti pemerintah kota lain di Indonesia sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan peralihan administrasi dan pendirian lembaga-lembaga pemerintahan di Kota Pariaman
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Kalimantan Selatan, yaitu Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pengaturan pemerintahan sementara di dua kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kota Prabumulih dari sebagian wilayah Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kota Prabumulih akan memiliki otonomi dan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu sesuai undang-undang. Jalannya pemerintahan di Kota Prabumulih akan diatur melalui pembentukan lembaga-lembaga seperti dewan perwakilan rakyat daerah dan perangkat pemerintahan daerah.
Dokumen tersebut berisi enam Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur pelaksanaan kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban di Kantor Camat Ampenan, meliputi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), permohonan lembur kegiatan, pelaksanaan kegiatan monitoring, dan permohonan data gangguan ketertiban umum.
Dokumen tersebut berisi standar operasional prosedur (SOP) untuk beberapa kegiatan di Seksi Ekonomi, Fisik, dan Prasarana Kantor Camat Ampenan, seperti penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), permohonan surat perjalanan dinas (SPPD), permohonan lembur, pelaksanaan kegiatan monitoring dan pembinaan, serta pelaksanaan beberapa kegiatan seperti lomba lingkungan sehat dan pembinaan kelompok UKM. S
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Konawe Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan yang berasal dari wilayah Kabupaten Kendari di Sulawesi Tenggara. Ibu kota Kabupaten Konawe Selatan berada di Andoolo. Undang-undang ini juga mengatur tentang pemerintahan sementara di Kabupaten Konawe Selatan hingga terpilihnya kepala daerah yang baru.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk pertama kali secara tidak langsung melalui hasil pemilihan umum tahun 1999 di Kabupaten Padang Pariaman dan pengangkatan dari anggota TNI/POLRI, serta mengatur pengisian kekurangan
Dokumen tersebut merupakan penjelasan pasal demi pasal atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang di Indonesia. Ringkasannya adalah bahwa undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rahasia dagang di Indonesia sesuai dengan persetujuan TRIPs, serta mengatur mengenai pengalihan hak dan lisensi rahasia dagang.
Undang-undang ini membentuk Kota Tanjung Pinang dari sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau, Provinsi Riau. Kota Tanjung Pinang terdiri dari 4 kecamatan yaitu Tanjung Pinang Barat, Tanjung Pinang Kota, Tanjung Pinang Timur, dan Bukit Bestari. Undang-undang ini juga mengatur tentang batas wilayah, kewenangan, dan pemerintahan Kota Tanjung Pinang.
Undang-undang ini mengatur tentang Keuangan Negara. Secara garis besar, undang-undang ini mengatur tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah, penyusunan dan penetapan APBN dan APBD, serta kekuasaan yang dimiliki oleh berbagai pihak terkait pengelolaan keuangan negara dan daerah.
Undang-undang ini mengubah Undang-undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak dengan mengatur pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Landak untuk pertama kali melalui penetapan berdasarkan perolehan suara partai politik di Kabupaten Pontianak dan pengangkatan dari TNI/POLRI, serta mengatur pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pontianak
Undang-undang ini mengubah Pasal 4 huruf d Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan kabupaten di Riau dengan memasukkan Desa Tandun, Desa Aliantan, dan Desa Kabun ke dalam wilayah Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu. Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian status hukum dan administrasi kepemerintahan bagi ketiga desa tersebut.
Undang-undang ini membentuk dua kabupaten baru di Provinsi Gorontalo, yaitu Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato, dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Boalemo. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan ketentuan peralihan pemerintahan di kedua kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, kewenangan, dan pemerintahan di Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten Kaur, dengan tujuan meningkatkan pelayanan pemerintahan dan pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, pemerintahan, dan ketentuan peralihan ketiga kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk 3 kabupaten baru di Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara dengan memisahkan wilayah dari Kabupaten Buton dan Kabupaten Kolaka. Undang-undang ini mengatur batas wilayah, ibu kota, dan pemerintahan di ketiga kabupaten baru tersebut.
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten JombangPenataan Ruang
Dokumen tersebut merupakan peraturan daerah Kabupaten Jombang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang yang mengatur penataan ruang wilayah untuk pembangunan yang berdaya guna, berhasil guna, dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Undang-undang ini membentuk empat kabupaten baru di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur. Dokumen ini mengatur batas wilayah dan ibu kota dari keempat kabupaten baru tersebut.
Undang-undang ini membentuk 14 kabupaten baru di provinsi Papua, yaitu Kabupaten Sarmi, Keerom, Sorong Selatan, Raja Ampat, Pegunungan Bintang, Yahukimo, Tolikara, Waropen, Kaimana, Boven Digoel, Mappi, Asmat, Teluk Bintuni, dan Teluk Wondama. Undang-undang ini mengatur batas wilayah dan ibu kota dari masing-masing kabupaten baru tersebut.
advokasi merupakan suatu usaha yang sistematik dan terorganisir untuk mempengaruhi dan mendesakkan terjadinya perubahan kebijakan publik secara bertahap-maju, melalui semua saluran dan piranti demokrasi perwakilan, proses-proses politik dan legislasi dalam sistem yang berlaku.
Kebijakan program perhutanan sosial 2015 2019People Power
HD dapat diberikan di hutan produksi dan atau hutan lindung yang tidak dibebani hak/izin pemanfaatan hutan lain ( seperti IUPHHK-HA, IUPHHK-HT), berada dalam wilayah desa yang bersangkutan atau dalam satu kesatuan lansekap (bentang alam) untuk pertimbangan kelestarian ekosistem;
Dokumen tersebut membahas tentang WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) sebagai organisasi lingkungan hidup terbesar di Indonesia yang hadir di 27 provinsi dengan misi menyelamatkan dan membela lingkungan hidup. Dokumen ini juga menjelaskan tentang SAHABAT WALHI sebagai relawan yang mendukung kegiatan WALHI untuk penyelamatan lingkungan hidup.
Kronologis kejadian dugaan kriminalisasi petani di polres kamparPeople Power
Dokumen ini menggambarkan kronologi sengketa agraria antara petani dengan perusahaan perkebunan di Kabupaten Kampar, Riau. Sengketa ini telah berlangsung sejak 2005 dan menimbulkan berbagai insiden seperti pengerusakan lahan, intimidasi terhadap petani, serta bentrokan antara petani dengan oknum-oknum yang didatangkan pihak tertentu. Aksi unjuk rasa petani ke instansi terkait juga berakhir dengan penanganan kasar ole
Dokumen tersebut merangkum sejarah penghunian Pulau Padang dan penolakan masyarakat terhadap izin HTI PT RAPP di pulau tersebut. Secara singkat, Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial dan masyarakatnya bergantung pada hutan dan lahan perkebunan. Namun, izin HTI PT RAPP pada 2009 mendapatkan lahan tambahan di Pulau Padang yang ditolak oleh masyarakat karena akan merusak sumber mata p
1. Pulau Padang telah dihuni sejak zaman kolonial Belanda hingga kini dan terdapat bukti keberadaan tokoh bernama Tuk Derasul pada tahun 1850-an.
2. Masyarakat Pulau Padang terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Jawa, Sakai, Cina, dan Minang yang hidup rukun meski berbeda agama.
3. Sumber mata pencaharian masyarakat selama ini berasal dari hasil perkebunan k
Masyarakat di beberapa pulau dan kabupaten di Riau seperti Pulau Padang, Tebing Tinggi, Rangsang, dan Semenanjung Kampar telah lama menolak rencana pembangunan hutan tanaman industri (HTI) karena akan merusak sumber mata pencaharian dan lingkungan mereka. Penolakan masyarakat berlangsung secara damai maupun dengan unjuk rasa serta pembakaran alat berat perusahaan. Pemerintah diharapkan dap
Langkah langkah pemetaan pengingat pribadiPeople Power
Langkah-langkah pemetaan partisipatif meliputi pengumpulan data lapangan menggunakan GPS, penentuan skala peta berdasarkan ukuran kertas dan jumlah grid koordinat, serta menentukan posisi titik koordinat di peta sesuai dengan skala yang ditetapkan. Proses selanjutnya adalah memotong citra dan menyesuaikan zona GPS lapangan dengan peta dasar menggunakan perangkat lunak GIS.
Daftar penerima dana hibah dan bansos 2013People Power
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang alokasi dana hibah untuk berbagai lembaga pendidikan dan lembaga lainnya di Provinsi Riau sebesar Rp273,950,000,000. Dana hibah tersebut dialokasikan untuk universitas, sekolah, lembaga penelitian, lembaga keagamaan, dan organisasi mahasiswa.
Pendapat Hukum (Legal Opinion) Tim Pendukung Penyelamat Semenanjung Kampar (T...People Power
Ringkasan dokumen hukum ini memberikan analisis hukum terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 327/Menhut-II/2009 tentang pemberian izin pengelolaan hutan di Semenanjung Kampar kepada PT RAPP. Analisis menunjukkan bahwa izin tersebut melanggar peraturan perundang-undangan karena kawasan tersebut merupakan kawasan lindung gambut dan hutan alam yang dilindungi.
Dokumen ini membahas pengelolaan lahan gambut di Pulau Padang, Riau. Pulau Padang memiliki lahan gambut dalam yang telah ditinggali masyarakat sejak abad ke-19 dan digunakan untuk budidaya sagu, karet rakyat, dan kelapa rakyat. Namun, banyak areal karet dan kelapa sudah melewati masa produktifitasnya. Dokumen ini menganalisis potensi pengelolaan lahan gambut di pulau ini secara berkelanjutan
Masyarakat PULAU PADANG Akan Lakukan ‘’AKSI BAKAR DIRI’’ Di Istana Negara.People Power
Dokumen tersebut merupakan surat dari Komite Pimpinan Pusat Serikat Tani Riau yang menyatakan keprihatinan terhadap rencana 10 relawan masyarakat Pulau Padang untuk melakukan aksi bakar diri di Istana Negara sebagai bentuk penolakan terhadap izin PT. RAPP di Pulau Padang. Surat ini meminta dukungan dari Presiden BEM UIN SUSKA untuk mengkritik sikap pemerintah yang tidak mendengarkan aspirasi m
Surat kementri tentang penolakan tim MEDIASIPeople Power
Organisasi masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim verifikasi independen untuk meninjau kembali izin SK.327/Menhut-II/2009 terkait konsesi HTI di Pulau Padang karena ada berbagai persoalan sejak proses perizinan, potensi kerusakan lingkungan, dan dampak terhadap masyarakat lokal.
1. RGS Mitra 1 of 4
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999
TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN SAROLANGUN,
KABUPATEN TEBO, KABUPATEN MUARO JAMBI, DAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa dengan memperhatikan belum siapnya perangkat daerah,
terbatasnya fasilitas pendukung, tidak tersedianya pembiayaan yang
memadai, dan belum dibentuknya pengadilan negeri setempat, maka
pemilihan umum lokal untuk pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah di Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana diatur
dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tidak dapat
dilaksanakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu diubah Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Undang-
undang;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, dan Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-
Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun
1956 Nomor 25);
4. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat
Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai
Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 1646);
5. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
2. RGS Mitra 2 of 4
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3810);
7. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3811);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung
Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3903);
Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 54 TAHUN 1999 TENTANG PEMBENTUKAN
KABUPATEN SAROLANGUN, KABUPATEN TEBO, KABUPATEN
MUARO JAMBI, DAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.
Pasal I
Ketentuan Pasal 16 Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) diubah sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 16
(1) Dengan terbentuknya Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten
Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, pengisian keanggotaan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk pertama
kali dilakukan dengan cara:
a. penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik
peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di Kabupaten
Sarolangun Bangko, Kabupaten Bungo Tebo, Kabupaten Batang Hari, serta
3. RGS Mitra 3 of 4
Kabupaten Tanjung Jabung; dan
b. pengangkatan dari anggota TNI/POLRI.
(2) Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
(3) Dengan terisinya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak berubah sampai terbentuknya Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah hasil pemilihan umum berikutnya.
(4) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merangin,
Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan Kabupaten Tanjung Jabung
Barat, yang keanggotaannya mewakili kecamatan-kecamatan yang masuk
dalam wilayah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro
Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dengan sendirinya menjadi
anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sarolangun, Kabupaten
Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
(5) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kabupaten Batang Hari, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
Pasal II
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia.
Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni
2000
PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,
ttd.
ABDURRAHMAN
WAHID
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2000
4. RGS Mitra 4 of 4
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DJOHAN EFFENDI
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2000 NOMOR 81
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan
Perundang - undangan II
ttd
Edy Sudibyo