Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai:
1. Pengenalan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan pelatihan ISO 9001:2015.
2. Struktur organisasi dan personil yang terlibat di LSBU.
3. Pedoman manajemen dan dokumen pendukung yang harus dimiliki LSBU sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada unit usaha koperasi di Jakarta. Sistem saat ini masih manual dan perlu diperbaiki. Diusulkan perancangan sistem berbasis komputer dengan database, input, output dan analisis keuangan yang menunjukkan kelayakannya.
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan internasional di Indonesia, termasuk pengertian pajak internasional, subjek dan objek pajak internasional di Indonesia, mekanisme penghindaran pajak berganda, serta perbedaan antara bentuk usaha tetap dengan penanaman modal asing."
Dokumen tersebut membahas berbagai pendekatan akuntansi untuk menangani perubahan harga, termasuk akuntansi biaya historis, akuntansi daya beli terkini, akuntansi biaya terkini, dan akuntansi harga keluar. Dokumen juga membahas kerangka konseptual pelaporan keuangan dan unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai:
1. Pengenalan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan pelatihan ISO 9001:2015.
2. Struktur organisasi dan personil yang terlibat di LSBU.
3. Pedoman manajemen dan dokumen pendukung yang harus dimiliki LSBU sesuai peraturan.
Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan pasal 23, termasuk dasar hukum, pemotong, objek pajak, tarif, dan pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Secara khusus membahas mengenai pemotong pajak, objek pajak seperti dividen, bunga, royalti, dan jasa tertentu, serta tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 23.
Analisis dan perancangan sistem informasi akuntansi penerimaan kas pada unit usaha koperasi di Jakarta. Sistem saat ini masih manual dan perlu diperbaiki. Diusulkan perancangan sistem berbasis komputer dengan database, input, output dan analisis keuangan yang menunjukkan kelayakannya.
Dokumen tersebut membahas tentang perpajakan internasional di Indonesia, termasuk pengertian pajak internasional, subjek dan objek pajak internasional di Indonesia, mekanisme penghindaran pajak berganda, serta perbedaan antara bentuk usaha tetap dengan penanaman modal asing."
Dokumen tersebut membahas berbagai pendekatan akuntansi untuk menangani perubahan harga, termasuk akuntansi biaya historis, akuntansi daya beli terkini, akuntansi biaya terkini, dan akuntansi harga keluar. Dokumen juga membahas kerangka konseptual pelaporan keuangan dan unsur-unsur laporan keuangan seperti aset, kewajiban, dan ekuitas.
1. Akuntansi komparatif membandingkan prinsip akuntansi antar negara dan mengharmonisasikan standar akuntansi. Dokumen ini membahas sistem akuntansi di lima negara Eropa beserta penggunaan IFRS.
2. Setiap negara memiliki regulasi akuntansi nasional namun harus mengikuti persyaratan IFRS bagi perusahaan terdaftar. Perancis memiliki regulasi akuntansi tersendiri yang kuat.
3. Terdapat perbedaan pelaksanaan IFRS
Mahasiswa mempelajari sistem buku besar dan pelaporan serta dampak teknologi informasi terhadapnya. Curriculum vitae Rohmad Adi Siaman menunjukkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya sebagai auditor. Bab dalam buku teks membahas penyusunan laporan keuangan setelah entry penyesuaian buku besar.
Dokumen tersebut membahas tentang persekutuan firma, termasuk definisi, sifat, jenis, akte pendirian, dan akuntansi persekutuan firma. Secara ringkas, persekutuan firma adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan, dengan tanggung jawab tak terbatas dan kepemilikan bersama."
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: silabus mata kuliah akuntansi biaya membahas 10 topik utama termasuk pengertian biaya, metode harga pokok pesanan, metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik, dan sistem biaya standar.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi internasional dan standar audit. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan organisasi-organisasi besar internasional yang mendukung konvergensi akuntansi seperti IASB, Uni Eropa, dan IOSCO serta peristiwa penting dalam sejarah penyusunan standar akuntansi internasional."
Dokumen tersebut membahas sistem penerimaan kas dan terdiri dari 3 bagian utama: (1) pengertian kas dan sistem penerimaan kas, (2) sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai dan piutang, (3) penerimaan kas lainnya seperti dari pinjaman bank atau penjualan aset.
Dokumen tersebut merupakan laporan tahunan 2014 PT Panorama Transportasi yang mencakup sejarah perusahaan, strategi Top Gear untuk memaksimalkan jaringan bisnis, serta pengembangan lini bisnis transportasi darat seperti taksi, bus pariwisata, dan angkutan antarkota.
Resume Teori Akuntansi Postulat, Prinsip dan KonsepHanief Adrianto
1. Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan teoritisasi akuntansi keuangan di Amerika Serikat melalui upaya APB dan FASB untuk mengembangkan postulat, prinsip, dan konsep akuntansi sebagai dasar dalam pengembangan standar akuntansi.
2. Meskipun ARS 1 dan ARS 3 gagal diterima secara luas, studi ini menunjukkan upaya awal untuk memberikan dasar teoritis yang terpadu melalui pengembangan postulat, delapan
PT. Ghania meminta bantuan untuk menyusun rekonsiliasi fiskal tahun 2009 berdasarkan data laporan keuangan yang terdiri dari penjualan, pembelian, persediaan, beban operasional, pendapatan lain-lain, dan informasi aset tetap.
This document summarizes key points from a lecture on accounting for income tax in accordance with PSAK 46. It discusses temporary and permanent differences between pre-tax income and taxable income, and how these lead to deferred tax assets or liabilities. Examples are provided to illustrate deferred tax calculations for temporary differences that arise over multiple years. The document also covers topics like current and deferred tax expense/revenue, loss carryforwards, and implications of changes in tax rates.
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas sistem penerimaan negara secara elektronik menggunakan Modul MPN G2. MPN G2 dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, fleksibilitas, dan kecepatan penguasaan kas negara serta menyediakan layanan pembayaran tanpa tergantung waktu dan tempat. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran, pembuatan kode billing, dan pembayaran menggunakan sistem billing elektronik untuk
1. Akuntansi komparatif membandingkan prinsip akuntansi antar negara dan mengharmonisasikan standar akuntansi. Dokumen ini membahas sistem akuntansi di lima negara Eropa beserta penggunaan IFRS.
2. Setiap negara memiliki regulasi akuntansi nasional namun harus mengikuti persyaratan IFRS bagi perusahaan terdaftar. Perancis memiliki regulasi akuntansi tersendiri yang kuat.
3. Terdapat perbedaan pelaksanaan IFRS
Mahasiswa mempelajari sistem buku besar dan pelaporan serta dampak teknologi informasi terhadapnya. Curriculum vitae Rohmad Adi Siaman menunjukkan latar belakang pendidikan dan pengalamannya sebagai auditor. Bab dalam buku teks membahas penyusunan laporan keuangan setelah entry penyesuaian buku besar.
Dokumen tersebut membahas tentang persekutuan firma, termasuk definisi, sifat, jenis, akte pendirian, dan akuntansi persekutuan firma. Secara ringkas, persekutuan firma adalah kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan, dengan tanggung jawab tak terbatas dan kepemilikan bersama."
Dokumen tersebut membahas mengenai prinsip pengakuan pajak masukan berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak masukan hanya dapat dikreditkan apabila memenuhi syarat-syarat tertentu seperti berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan tercantum dalam faktur pajak yang sah. Terdapat pengecualian untuk pajak masukan yang diperoleh sebelum pengusaha dikukuhkan se
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi piutang pemerintah daerah, termasuk definisi piutang, pengakuan, pengukuran, klasifikasi, penilaian kualitas piutang, dan sistem akuntansi piutang SKPD dan PPKD.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: silabus mata kuliah akuntansi biaya membahas 10 topik utama termasuk pengertian biaya, metode harga pokok pesanan, metode harga pokok proses, biaya overhead pabrik, dan sistem biaya standar.
Dokumen tersebut membahas tentang akuntansi internasional dan standar audit. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan organisasi-organisasi besar internasional yang mendukung konvergensi akuntansi seperti IASB, Uni Eropa, dan IOSCO serta peristiwa penting dalam sejarah penyusunan standar akuntansi internasional."
Dokumen tersebut membahas sistem penerimaan kas dan terdiri dari 3 bagian utama: (1) pengertian kas dan sistem penerimaan kas, (2) sistem akuntansi penerimaan kas dari penjualan tunai dan piutang, (3) penerimaan kas lainnya seperti dari pinjaman bank atau penjualan aset.
Dokumen tersebut merupakan laporan tahunan 2014 PT Panorama Transportasi yang mencakup sejarah perusahaan, strategi Top Gear untuk memaksimalkan jaringan bisnis, serta pengembangan lini bisnis transportasi darat seperti taksi, bus pariwisata, dan angkutan antarkota.
Resume Teori Akuntansi Postulat, Prinsip dan KonsepHanief Adrianto
1. Dokumen tersebut membahas tentang perkembangan teoritisasi akuntansi keuangan di Amerika Serikat melalui upaya APB dan FASB untuk mengembangkan postulat, prinsip, dan konsep akuntansi sebagai dasar dalam pengembangan standar akuntansi.
2. Meskipun ARS 1 dan ARS 3 gagal diterima secara luas, studi ini menunjukkan upaya awal untuk memberikan dasar teoritis yang terpadu melalui pengembangan postulat, delapan
PT. Ghania meminta bantuan untuk menyusun rekonsiliasi fiskal tahun 2009 berdasarkan data laporan keuangan yang terdiri dari penjualan, pembelian, persediaan, beban operasional, pendapatan lain-lain, dan informasi aset tetap.
This document summarizes key points from a lecture on accounting for income tax in accordance with PSAK 46. It discusses temporary and permanent differences between pre-tax income and taxable income, and how these lead to deferred tax assets or liabilities. Examples are provided to illustrate deferred tax calculations for temporary differences that arise over multiple years. The document also covers topics like current and deferred tax expense/revenue, loss carryforwards, and implications of changes in tax rates.
Memahami Sistem Penerimaan Negara Melalui MPN G-2Ahmad Abdul Haq
Dokumen tersebut membahas sistem penerimaan negara secara elektronik menggunakan Modul MPN G2. MPN G2 dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas, fleksibilitas, dan kecepatan penguasaan kas negara serta menyediakan layanan pembayaran tanpa tergantung waktu dan tempat. Dokumen ini juga menjelaskan proses pendaftaran, pembuatan kode billing, dan pembayaran menggunakan sistem billing elektronik untuk
PER-03/PJ/2022 mengatur penyesuaian aturan faktur pajak agar sesuai dengan era digital, meliputi penambahan kriteria pencantuman NIK/nomor paspor, pembatasan waktu upload e-Faktur, dan pengaturan ulang bentuk faktur penjualan dan penandatanganan e-Faktur."
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK (BAHAN AJAR 2).pptxauliaannisa44
PER-03/PJ/2022 menyederhanakan regulasi faktur pajak menjadi satu peraturan komprehensif dan menyesuaikannya dengan perkembangan digital. Peraturan ini mengatur tentang kewajiban pembuatan faktur pajak, bentuk dan isi faktur pajak, serta ketentuan lain terkait administrasi faktur pajak.
Dokumen ini memberikan penjelasan tentang tampilan cetakan alamat pada aplikasi e-Faktur. Meskipun tampilan alamat pada e-Faktur berbeda dengan data Nomor Pokok Wajib Pajak, namun selama alamat yang tercantum sesuai dengan alamat sesungguhnya maka faktur tidak bisa dikategorikan sebagai faktur tidak lengkap. Dokumen ini juga menginstruksikan penyebarluasan informasi ini kepada seluruh unit terkait.
Makalah ini membahas tentang pengawasan pembayaran pajak dan peraturan terkait di Indonesia. Pemerintah melakukan pengawasan pembayaran pajak Wajib Pajak untuk memastikan kepatuhan dan meningkatkan penerimaan negara. Pengawasan mencakup pemantauan pembayaran rutin, bimbingan, himbauan, dan tindak lanjut berupa surat tagihan pajak atau pemeriksaan. Dasar hukum pengawasan tersebut diatur
MPN Billing System | 3 Cara Pembuatan ID Billing Surat Setoran Pajak ElektronikDeny Zaenal Faizin
Cara pembayaran pajak melalui pembuatan kode billing melalui internet atau intranet. Ini merupakan generasi kedua dari pembayaran pajak yang wajib mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2016
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT TahunanRoko Subagya
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:01/PJ/2016 ::: Tata Cara Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online Roko Subagya
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
PER:41/PJ/2015 TENTANG PENGAMANAN TRANSAKSI ELEKTRONIK LAYANAN PAJAK online
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang mekanisme pembayaran pungutan negara di Indonesia yang kini dilakukan secara elektronik menggunakan kode billing. Pembayaran dapat dilakukan di bank mana pun menggunakan berbagai metode seperti ATM, internet banking, dan mobile banking. Sistem ini memudahkan wajib bayar dan menjamin validasi data pembayaran.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi e-Faktur sebagai faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, serta perbedaan antara faktur pajak kertas dan e-Faktur.
Dokumen tersebut merupakan panduan penggunaan sistem pembayaran pajak secara elektronik (billing system) yang memungkinkan wajib pajak untuk membayar pajak secara mudah, cepat, dan akurat melalui internet banking, ATM, atau loket bank. Panduan ini menjelaskan cara mendaftar, membuat kode billing, dan melakukan pembayaran menggunakan fitur-fitur billing system.
Yulia ramadiana, hapzi ali, sistem informasi manajemen, ut 2017Yulia Ramadiana
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan nomor identitas wajib pajak yang digunakan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. NPWP terdiri dari 15 digit angka yang mencakup kode jenis pajak, nomor pajak, kantor pelayanan pajak, dan cabang pajak. Wajib pajak berhak atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak, hak selama pemeriksaan pajak, dan h
Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengatur tentang bentuk, isi, dan tata cara pengisian serta penyampaian SPT Masa PPN bagi PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada PKP serta mendorong pengisian SPT secara elektronik.
Dokumen tersebut membahas mengenai upaya administrasi keberatan pajak yang dapat dilakukan Wajib Pajak apabila tidak setuju dengan ketetapan pajak yang diterbitkan oleh otoritas perpajakan. Secara garis besar dijelaskan tata cara pengajuan keberatan melalui surat keberatan beserta persyaratannya, sanksi yang diberikan apabila keberatan ditolak sebagian atau seluruhnya, serta kewajiban otoritas perpaj
BUKU ADMINISTRASI GURU KELAS SD 2024 /2025Redis Manik
Buku administrasi guru kelas SD adalah serangkaian dokumen dan catatan yang digunakan oleh guru untuk mengelola kegiatan pembelajaran dan administrasi kelas secara efektif. Buku-buku ini membantu guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran serta memastikan kelancaran operasional kelas. Berikut adalah beberapa jenis buku administrasi yang umumnya digunakan oleh guru kelas SD:
Buku Induk Siswa: Berisi data pribadi siswa, seperti nama, tanggal lahir, alamat, nomor induk siswa, dan informasi penting lainnya.
Buku Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP): Dokumen perencanaan yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh guru setiap hari atau setiap minggu.
Buku Program Tahunan (Prota): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu tahun ajaran.
Buku Program Semester (Promes): Dokumen yang berisi rencana kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan selama satu semester.
Buku Agenda Harian: Catatan harian tentang kegiatan pembelajaran yang dilakukan setiap hari, termasuk materi yang diajarkan dan kegiatan siswa.
Buku Absensi Siswa: Catatan kehadiran siswa setiap hari, termasuk alasan ketidakhadiran jika ada.
Buku Nilai: Catatan penilaian hasil belajar siswa, termasuk nilai ulangan harian, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester.
Buku Catatan Prestasi dan Pelanggaran Siswa: Berisi catatan tentang prestasi yang diraih siswa serta pelanggaran yang dilakukan dan tindakan yang diambil.
Buku Inventaris Kelas: Catatan inventaris barang-barang yang ada di kelas, seperti peralatan belajar, alat peraga, dan buku-buku.
Buku Kas Kelas: Catatan tentang keuangan kelas, termasuk pemasukan dan pengeluaran dana kelas.
Buku Laporan Harian dan Bulanan: Laporan tentang kegiatan dan perkembangan siswa serta kondisi kelas yang dibuat setiap hari atau setiap bulan.
Buku Piket Guru: Catatan tentang tugas piket harian guru untuk mengawasi kegiatan di sekolah dan kelas.
Buku administrasi ini membantu guru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan lebih terorganisir dan efisien, serta memudahkan dalam pelaporan dan evaluasi kegiatan pembelajaran.
0851 5645 4808 Info Lowongan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Persyaratan PKL...perusahaan704
Info Perusahaan PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Pendaftaran PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Tempat PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Lokasi PKL Jurusan TKJ Temanggung, Info Jadwal PKL Jurusan TKJ Temanggung
2. Dasar Hukum 2
www.pajak.go.id
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
242/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pembayaran dan
Penyetoran Pajak
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 27/PJ/2021
Tentang Jenis Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan Secara Elektronik, Persyaratan Dokumen Elektronik
Yang Harus Dilampirkan, Tanda Tangan Elektronik Yang
Digunakan, Tata Cara Penyampaian Dokumen Elektronik Dan
Saluran Yang Digunakan, Serta Tata Cara Tindak Lanjut
Atas Pelaksanaan Hak Dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Secara Elektronik
1
2
3
3. Ruang Lingkup
www.pajak.go.id
Pengembangan aplikasi e-PBK akan dilakukan
secara bertahap, Pada tahap awal pengembangan,
ruang lingkup e-PBK meliputi:
Pemindahbukuan karena adanya kesalahan dalam pengisian
formulir SSP ataupun saat pembayaran meliputi KAP, KJS,
masa dan tahun pajak
Pemindahbukuan dalam rangka pemecahan setoran pajak
dalam SSP pada NPWP yang sama
3
4. Gambaran Umum
www.pajak.go.id
4
e-PBK merupakan aplikasi penyampaian
permohonan layanan pemindahbukuan secara
elektronik yang tersedia pada situs web pajak.go.id
sebagai alternatif channel penyampaian surat
permohonan Pemindahbukuan.
6. www.pajak.go.id
6
Pilih menu Profil, Aktivasi Fitur,
kemudian pilih layanan e-PBK
3 Pilih Menu Layanan kemudian pilih
e-PBK
4
Menampilkan fitur e-PBK
pada akun DJPOnline
9. Terdapat 4 menu utama
dalam layanan e-PBK:
Dashboard
menampilkan daftar permohonan
yang telah disetujui maupun ditolak
dan profil singkat..
Permohonan
menampilkan formulir pengajuan
permohonan pemindahbukuan
Monitoring
memantau tindak lanjut
permohonan yang telah berhasil
diajukan
Konfirmasi
menampilkan detail permohonan
pemindahbukuan
9
www.pajak.go.id
Menu Aplikasi e-PBK
10. 10
www.pajak.go.id
Menu Aplikasi e-PBK
Menu Dashboard
menampilkan daftar permohonan yang
telah disetujui maupun ditolak dan profil
singkat.
a. Lihat BPS
b. Cetak Permohonan
c. Ringkasan Hasil
d. Cetak Produk Hukum
12. Tata Cara Penyampaian
melalui e-PBK
12
a. Pilih Menu Permohonan
b. Input NTPN dan Klik Cari
c. Masukkan Kode
Keamanan dan Klik
Lanjut
www.pajak.go.id
13. Tata Cara Penyampaian
melalui e-PBK
13
www.pajak.go.id
a. Pilih Menu Permohonan
b. Input NTPN dan Klik Cari
c. Masukkan Kode
Keamanan dan Klik
Lanjut
14. Tata Cara Penyampaian
melalui e-PBK
14
a. Pilih Menu Permohonan
b. Input NTPN dan Klik Cari
c. Masukkan Kode
Keamanan dan Klik
Lanjut
d. Input nomor HP dan
email
www.pajak.go.id
15. Tata Cara Penyampaian
melalui e-PBK
15
www.pajak.go.id
e. Input Data pada Formulir Pemindahbukuan
yang terdiri atas:
1. Nominal Pembayaran adalah sisa NTPN yang dapat
dilakukan pemindahbukuan PBK
2. Kode Akun Pajak (KAP)
3. Kode Jenis Setoran (KJS)
4. Nomor Objek Pajak (NOP) hanya bersifat optional dapat
digunakan untuk beberapa jenis pajak saja seperti PPh
Final 4 Ayat 2 dsb.
5. Masa Pajak dapat dipilih antan bulan Januari-Desember
6. Tahun Pajak dapat dipilih mulai dari tahun 2004 sampai
dengan maksimal tahun Pajak yang sama.
7. Alasan Pemindahbukuan dapat diinputkan maksimal
4000 karakter
8. Persetujuan “Dengan ini saya menyatakan tunduk dan
patuh dengan segala ketentuan yang mengatur tentang
permohonan pemindahbukuan” Wajib dicentang.
9. Klik Simpan
16. Tata Cara Penyampaian
melalui e-PBK
16
www.pajak.go.id
f. Setelah Klik Simpan, maka akan muncul
ringkasan permohonan pemindahbukuan
yang sebelumnya telah diisi. Pastikan bahwa
data yang telah diisi benar.
17. Tata Cara Penyampaian
melalui e-PBK
17
www.pajak.go.id
g. Setelah dipastikan data yang diisi benar,
Wajib Pajak diminta untuk:
1. Input passphrase
2. Mengunggah Sertifikat Elektronik
3. Checklist “Saya yakin bahwa data
permohonan pemindahbukuan adalah
benar dan telah sesuai.”
4. Klik Kirim Permintaan
5. Berhasil Buat Permohonan
Pemindahbukuan
20. Monitoring Permohonan
Pemindahbukuan melalui e-PBK
20
www.pajak.go.id
1. Status
Menunjukkan status permohonan WP
apakah sedang diproses, disetujui
atau ditolak.
2. Lihat BPS
Menampilkan Bukti Penerimaan Surat
(BPS) Permohonan Pemindahbukuan.
Terdapat Pilihan unduh dan/atau
cetak BPS.
3. Cetak Permohonan
Menampilkan formulir permohonan
Pemindahbukuan
4. Detail Permohonan
Wajib Pajak dapat mengetahui
proses permohonan pemindahbukuan
yang disampaikan telah sampai tahap
apa.
