materi perbaikan lingkungan kumuh

1. USAHA PERBAIKAN PEMUKIMAN
KUMUH

2. PEMUKIMAN KUMUH
DI PETUKANGAN UTARA-JAKARTA SELATAN

3. 1. Pengertian Pemukiman
Pemukiman sering disebut perumahan dan atau
sebaliknya. Pemukiman berasal dari kata
housing dalam bahasa Inggris yang artinya
adalah perumahan dan kata human
settlement yang artinya pemukiman.

4. Perumahan memberikan
kesan tentang rumah atau
kumpulan rumah beserta
prasarana dan sarana
ligkungannya. Perumahan
menitiberatkan pada fisik
atau benda mati, yaitu
houses dan land
settlement.
Pemukiman memberikan
kesan tentang pemukim
atau kumpulan pemukim
beserta sikap dan
perilakunya di dalam
lingkungan, sehingga
pemukiman
menitikberatkan pada
sesuatu yang bukan
bersifat fisik atau benda
mati yaitu manusia
(human).

5. 2. Pengertian Kumuh
Kumuh adalah kesan atau gambaran secara
umum tentang sikap dan tingkah laku yang
rendah dilihat dari standar hidup dan
penghasilan kelas menengah. Dengan kata
lain, kumuh dapat diartikan sebagai tanda
atau cap yang diberikan golongan atas yang
sudah mapan kepada golongan bawah yang
belum mapan

6. Herbert J.
Gans dengan kalimat:
”Obsolescence per se is not harmful and
designation of an area as a slum for the
reason alone is merely a reflection of middle
clas standards and middle alass incomes”

7. Pemahaman kumuh dapat ditinjau dari :
a. Sebab Kumuh
b. Akibat Kumuh

8. Sebab Kumuh
Kumuh adalah kemunduran atau kerusakan
lingkungan hidup dilihat dari:
1. segi fisik, yaitu gangguan yang ditimbulkan
oleh unsur-unsur alam seperti air dan udara,
2. segi masyarakat / sosial, yaitu gangguan yang
ditimbulkan oleh manusia sendiri seperti
kepadatan lalulintas, sampah.

9. Akibat Kumuh
Kumuh adalah akibat perkembangan dari gejala-gejala
antara lain:
1. kondisi perumahan yang buruk,
2. penduduk yang terlalu padat,
3. fasilitas lingkungan yang kurang memadai,
4. tingkah laku menyimpang,
5. budaya kumuh,
6. apati dan isolasi.

10. 3. Kawasan Kumuh
Kawasan kumuh adalah kawasan dimana rumah
dan kondisi hunian masyarakat di kawasan
tersebut sangat buruk.

11. Ciri-ciri kawasan kumuh
Rumah maupun sarana dan prasarana yang ada
tidak sesuai dengan standar yang berlaku, baik
standar kebutuhan, kepadatan bangunan,
persyaratan rumah sehat, kebutuhan sarana
air bersih, sanitasi maupun persyaratan
kelengkapan prasarana jalan, ruang terbuka,
serta kelengkapan fasilitas sosial lainnya.

12. Ciri-ciri kawasan kumuh
Menurut Prof. DR. Parsudi Suparlan
1. Fasilitas umum yang kondisinya kurang atau
tidak memadai.
2. Kondisi hunian rumah dan pemukiman serta
penggunaan ruangruanganya mencerminkan
penghuninya yang kurang mampu atau miskin.

13. 3. Adanya tingkat frekuensi
dankepadatan volume
yang tinggi dalam
penggunaan ruang-ruang
yang ada di pemukiman
kumuh sehingga
mencerminkan adanya
kesemrawutan tata ruang
dan ketidakberdayaan
ekonomi penghuninya.

14. 4. Pemukiman kumuh merupakan suatu satuan-satuan komuniti yang hidup
secara tersendiri dengan batas-batas kebudayaan dan sosial yang jelas,
yaitu terwujud sebagai :
a. Sebuah komuniti tunggal, berada di tanah milik negara, dan karena
itu dapat digolongkan sebagai hunian liar.
b. Satuan komuniti tunggal yang merupakan bagian dari sebuah RT atau
sebuah RW.
c. Sebuah satuan komuniti tunggal yang terwujud sebagai sebuah RTatau RW
atau bahkan terwujud sebagai sebuah Kelurahan, dan bukan hunian liar.

15. 5. Penghuni pemukiman kumuh secara sosial
dan ekonomi tidak homogen, warganya
mempunyai mata pencaharian dan tingkat
kepadatan yang beranekaragam, begitu juga
asal muasalnya. Dalam masyarakat
pemukiman kumuh juga dikenal adanya
pelapisan sosial berdasarkan atas kemampuan
ekonomi mereka yang berbeda-beda tersebut.

16. 6. Sebagian besar penghuni pemukiman kumuh
adalah mereka yang bekerja di sektor informal
atau mempunyai mata pencaharian tambahan
di sektor informil.

17. Faktor Penyebab Timbulnya
Permukiman Kumuh
Menurut Yudohusodo (1991) dalam bukunya
Rumah Untuk Seluruh Rakyat adalah sebagai
berikut :
- Arus urbanisasi penduduk yang sangat pesat
terutama di kota-kota besar berdampak
terhadap timbulnya ledakan jumlah
penduduk.

18. - Sektor informal merupakan bidang pekerjaan
tanpa penghasilan yang tetap. Bidang
pekerjaan ini muncul karena pengaruh
desakan ekonomi yang tidak didukung oleh
keahlian yang memadai.

19. - Kondisi sosial budaya masyarakat juga menjadi
pemicu terbentuknya kawasan permukiman
kumuh, yang dimaksud disini menyangkut
pola hidup atau kebiasaan masyarakat yang
masih terbawa iramanya kehidupan kota.

20. Upaya Penanganan Permukiman
Kumuh
Penanganan permukiman kumuh dilakukan
sebagai upaya perbaikan lingkungan permukiman
yang mengalami penurunan kualitas lingkungan,
 kondisi kehidupan dan penghidupan
masyarakatnya sangat memprihatinkan,
 kepadataan bangunan sangat tinggi, struktur
bangunan sangat rendah, dan kekurangan
terhadap akses prasarana dan sarana
permukiman seperti drainase, sampah, dan
sebagainya.

21. struktur bangunan sangat rendah
kekurangan terhadap akses prasarana
sarana permukiman seperti drainase, sampah,
dan sebagainya.

31. Upaya Peningkatan Kualitas
Permukiman Kumuh
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah
melaksanakan rencana strategis peningkatan
kualitas lingkungan permukiman kumuh
mempertimbangkan efektifitas dan efisiensi,
 sebagai bagian dari proses pembangunan
berkelanjutan (sustainable development)
mengedepankan strategi pemberdayaan dan
kemampuan (empowerment and enabling
stategy)

32. Tujuan
Tujuannya adalah
1. Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan
permukiman yang mampu mendorong
tercapaianya peningkatan derajat kesehatan,
pendidikan dan daya beli masyarakat.
2. Peningkatan kualitas lingkungan kawasan
permukiman yang sehat sehingga dapat
memberikan kontribusi yang signifikan bagi
kesehatan lingkungan kota.

33. Pendekatan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Permukiman Kumuh
1. Pendekatan partisipatori,
2. Pembangunan berkelanjutan
3. Pendekatan secara fisik dari sisi tata ruang,

34. Pendekatan partisipatori
Mengeksplorasi masukan dari komunitas,
khususnya kelompok sasaran,
Mefokuskan pada permintaan lokal,
Perubahan prilaku dan yang mampu
mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk
melaksanakan operasional dan
pemeliharaannya.

35. Pembangunan berkelanjutan
Dilaksanakan dengan menaruh perhatian utama
pada pencapaian tujuan pembangunan
lingkungan yang terintegrasi dalam satu
kesatuan sistem dengan pencapaian tujuan
pembangunan sosial dan ekonomi

36. Pendekatan secara fisik dari sisi tata
ruang
Pendekatan ini pada peningkatan kualitas
lingkungan permukiman kumuh merupakan
bagian dari rencana umum tata ruang kota
dan merupakan suatu hal yang penting untuk
meningkatkan fungsi dan manfaat ruang kota
secara integral.

37. Bentuk-bentuk penanganan dengan pendekatan
aspek keruangan dibedakan menjadi :
a. Redefiasi
b. Restrukturisasi

38. Redefiasi
Bentuk penanganan permukiman dengan
melakukan intervensi program permukiman
tanpa merubah struktur ruang yang telah ada
dan berjalan.

39. Kegiatan Redefiasi
1) Revitalisasi:
Peningkatan kualitas lingkungan, memperbaiki dan
mendorong ekonomi kawasan dengan memanfatkan
prasarana dan sarana
2) Rehabilitasi:
Meliputi renovasi dengan melakukan perubahan sebagian
komponen pembentukan permukiman, komponen
diperbaharui sesuai standart yang baru berlaku.
Rekontruksi dengan mengembalikan komponen
permukiman pada kondisi asalnya, baik persyaratan
maupun penggunaannya.

40. Restrukturisasi
Penanganan permukiman yang melakukan suatu
proses penstruktur kembali pola ruang atau
struktur ruang yang telah ada

41. Kegiatan Restrukturisasi
• 1) Renewal:
Melakukan pembongkaran secara sebagian atau
menyeluruh komponen permukiman, melakukan
perubahan secara stuktural dengan membangun
kembali di atas lahan yang sama.
2) Redevelopment:
Dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan
pembongkaraan prasarana dan sarana dari sebagian
ataupun seluruh kawasan.
3) Restorasi:
Dengan mengembalikan pada kondisi asalnya sesuai
dengan persyaratan permukiman yang benar.

42. Surat Edaran Menpera No. 04/SE/M/I/93 tahun
1993: penanganan perumahan dan permukiman
kumuh yang tidak layak huni yang keadaannya
tidak memenuhi persyaratan teknis, sosial,
kesehatan, keselamatan dan kenyamanan serta
tidak memenuhi persyaratan ekologis dan legal
administratif, dilaksanakan melalui pola
perbaikan/ pemugaran, peremajaan maupun
relokasi sesuai dengan tingkat/ kondisi
permasalahan yang ada.