Strategi penanggulangan lingkungan kumuh dan rumah tidak layak huni meliputi (1) melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan yang melibatkan berbagai pihak, (2) memwujudkan perumahan layak huni dan terjangkau, (3) pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

1. STRATEGI PENANGGULANGAN
LINGKUNGAN KUMUH dan RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI
Oleh : Bagus Ardian. ST. MT
Surakarta, 24 Juli 2012

2. Dasar Hukum
a. UU RI Nomor. 1 Tahun 2011 Tentang “Perumahan
dan Kawasan Permukiman”
b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor. 8 Tahun
2009 Tentang “Bangunan”
Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian
dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan,
yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas
umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak huni.

3. Pengertian Rumah Layak Huni
Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi
sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat
penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
Layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan :
a. Kesehatan
b. Keselamatan Bangunan
c. Kenyamanan

4. Syarat Kesehatan
a. Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan dan
tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan
b. Memiliki jaringan air bersih
c. Memiliki ventilasi alami maupun buatan
d. Memiliki pencahayaan alami maupun buatan
e. Memiliki jaringan persampahan
f. Memiliki jaringan air limbah dan pengelolaanya
g. Memiliki jaringan air hujan
h. Memiliki perlindungan terhadap kebisingan
i. Memiliki perilaku hidup sehat

5. Syarat Keselamatan Bangunan
a. Struktur bangunan yang mempertimbangkan
kekuatan, kekakuan, keawetan dan kestabilan
b. Struktur bangunan sesuai dengan umur yang telah
direncanakan dan tahan terhadap gempa bumi atau
sesuai standart teknis yang ditetapkan
c. Bahan bangunan menggunakan sesuai dengan
standart teknis yang telah ditentukan
d. Aman terhadap ancaman bahaya kebakaran dan
bahaya petir

6. Syarat Kenyamanan
a. Kemudahan aksesbilitas yang meliputi dari dan ke
bangunan rumah maupun di dalam bangunan rumah
b. Kelengkapan sarana dan prasarana dalam
pemanfaatan bangunan
c. Sesuai dengan fungsi dan peruntukan bagi
penghuninya
d. Luasan bangunan sesuai dengan jumlah
penghuninya, minimal 4 m² / orang
e. Perasaan aman dan nyaman untuk tinggal

7. Struktur Bangunan Baik

8. Rumah Layak Huni

9. Masalah Perumahan & Permukiman
a. Belum terlembaganya sistem penyelenggaraan
perumahan dan permukiman
b. Belum tegaknya peraturan mengenai bangunan
c. Rendahnya tingkat pemenuhan kebutuhan
perumahan yang layak dan terjangkau
d. Perilaku yang rendah dalam menjaga lingkungan
e. Ketidak tersediaan lahan dan kepadatan tinggi
f. Menurunya kualitas dari lingkungan permukiman
g. Ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang
tinggi
h. Pembangunan perumahan yang tidak sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah

10. Masalah Perumahan & Permukiman

11. Strategi Menanggulangi Wilayah
Kumuh
a. Melembagakan sistem penyelenggaraan perumahan
dan permukiman, baik dari Pemerintah Pusat dan
Daerah, NGO, LSM, Swasta dan CSR dengan
pelibatan masyarakat sebagai pelaku utama.
-. perencanaan permukiman
-. pembangunan permukiman
-. pemanfaatan permukiman
-. pengendalian permukiman
b. Memuwjudkan perumahan dan permukiman yang
layak huni dan terjangkau bagi seluruh lapisan
c. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan
permukiman dan mendorong kemandirian

12. Perencanaan Permukiman
a. Menciptakan rumah layak huni beserta indikatornya
b. Mendukung upaya pemenuhan kebutuhan rumah
c. Meningkatkan tata bangunan dan lingkungan
d. Perencanaan kembali baik rehabilitasi, rekonstruksi
dan peremajaan permukiman

13. Kriteria Rumah Tidak Layak Huni
INDIKATOR KETERANGAN
Luas Lantai Kurang dari 4 m² / orang
Sumber Air Non PDAM / PDAM Komunal
MCK Tidak Memiliki
Atap Seng / Rumbia
Dinding Papan / Kayu / Bambu
Lantai Tanah / Plesteran
Pondasi Tanpa Pondasi / Batu-bata
Pencahayaan Ventilasi memiliki luas kurang dari 1 m² / rumah
Ruangan Tidak ada penyekat ruangan
Kondisi bangunan > 50% rusak

14. Pembangunan Permukiman
a. Pembangunan rumah dan sarana prasarana
lingkungan dalam rangka peningkatan kualitas
permukiman
b. Pembangunan rumah berdasarkan tipologi, ekologi,
budaya, dinamika ekonomi pada tiap daerah, serta
mempertimbangkan faktor keselamatan dan
keamanan

15. Pemanfaatan & Pengendalian
Permukiman
Pemanfaatan
a. Pemanfaatan rumah;
b. Pemanfaatan prasarana dan sarana perumahan; dan
c. Pelestarian rumah, perumahan, serta prasarana dan
sarana perumahan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pengendalian
a. Perijinan, Standar teknis dan kelaikan fungsi
b. Pemberdayaan Masyarakat
c. Penertiban Kawasan Permukiman
d. Penataan Kawasan Permukiman