1. Dokumen tersebut membahas kerangka kebijakan nasional mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Jawa berdasarkan jasa ekosistem pangan dan air;
2. Daya dukung penyediaan pangan di Pulau Jawa belum terlampaui, sedangkan daya dukung penyediaan air telah terlampaui;
3. Dokumen tersebut memberikan rekomendasi arah kebijakan nasional untuk pengukuran dan pemantauan daya
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan lingkungan pemukiman. Tiga aspek utama yang dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan pemukiman, persyaratan lingkungan pemukiman yang sehat, dan upaya-upaya untuk menjamin kesehatan di lingkungan pemukiman.
Dokumen tersebut membahas peran Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam penanganan pemukiman kumuh perkotaan melalui pencegahan, peningkatan kualitas, dan penataan lokasi pemukiman kumuh sesuai peraturan perundang-undangan."
Makalah permukiman antang dan bukit baruga makassarTedi Eka
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi perumahan dan permukiman di dua lokasi yaitu perumahan elite Bukit Baruga dan permukiman di sekitar TPA Antang, dengan menjelaskan tentang penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di kedua lokasi tersebut."
Digital 129140 t 24950 respon risiko--literaturafif fifku
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang kinerja mutu lingkungan perumahan dan permukiman.
2) Beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja mutu antara lain dengan program penanganan permukiman kumuh, penanganan permukiman kumuh ilegal, dan revalisasi lingkungan permukiman strategis.
3) Dokumen tersebut juga membahas konsep penataan lingkungan perumahan dan permukiman.
1. Dokumen tersebut membahas kerangka kebijakan nasional mengenai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Pulau Jawa berdasarkan jasa ekosistem pangan dan air;
2. Daya dukung penyediaan pangan di Pulau Jawa belum terlampaui, sedangkan daya dukung penyediaan air telah terlampaui;
3. Dokumen tersebut memberikan rekomendasi arah kebijakan nasional untuk pengukuran dan pemantauan daya
Dokumen tersebut membahas tentang kesehatan lingkungan pemukiman. Tiga aspek utama yang dibahas adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas lingkungan pemukiman, persyaratan lingkungan pemukiman yang sehat, dan upaya-upaya untuk menjamin kesehatan di lingkungan pemukiman.
Dokumen tersebut membahas peran Pemerintah Kabupaten Sinjai dalam penanganan pemukiman kumuh perkotaan melalui pencegahan, peningkatan kualitas, dan penataan lokasi pemukiman kumuh sesuai peraturan perundang-undangan."
Makalah permukiman antang dan bukit baruga makassarTedi Eka
Dokumen tersebut membahas tentang kondisi perumahan dan permukiman di dua lokasi yaitu perumahan elite Bukit Baruga dan permukiman di sekitar TPA Antang, dengan menjelaskan tentang penyediaan air bersih, sarana pembuangan sampah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat di kedua lokasi tersebut."
Digital 129140 t 24950 respon risiko--literaturafif fifku
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang kinerja mutu lingkungan perumahan dan permukiman.
2) Beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja mutu antara lain dengan program penanganan permukiman kumuh, penanganan permukiman kumuh ilegal, dan revalisasi lingkungan permukiman strategis.
3) Dokumen tersebut juga membahas konsep penataan lingkungan perumahan dan permukiman.
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotabaru. Terdapat data jumlah rumah tidak layak huni, realisasi anggaran, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini juga memaparkan kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni serta usulan kegiatan perumahan di masa depan.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninideedee
Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemeliharaan, pencegahan perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, dan ketentuan peralihan. Tujuannya adalah memenuhi hak masyarakat atas perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang IPS 1 dan pembelajarannya. Terdiri dari beberapa poin utama yaitu pola kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan mata pencaharian dan penggunaan lahan, pola pemukiman, serta kegiatan pokok ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persyaratan dasar perencanaan permukiman dan jenis-jenis rumah serta lingkungan yang ada. Dokumen tersebut juga membahas mengenai sarana dan prasarana lingkungan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kehidupan penduduk di lingkungan permukiman tersebut.
ANALISIS TINGKAT KEKUMUHAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR.pdfssuser318a6e
Dokumen tersebut merangkum hasil analisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur, Sulawesi Utara. Penelitian menganalisis 7 kriteria kondisi fisik yaitu kondisi bangunan, jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Berdasarkan hasil analisis, lokasi penelitian dikategorikan mengalami kekumuhan ringan berdasarkan nilai skor antara 14-32 yang diper
Dokumen tersebut membahas tentang kawasan kumuh dan upaya-upaya peningkatan pemukiman kumuh. Kawasan kumuh ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana yang buruk, serta ketidaksesuaian bangunan dengan standar. Upaya peningkatan yang dilakukan antara lain program Kampung Improvement Program (KIP) di Indonesia dan program Baan Mankong di Thailand yang melibatkan masyarakat.
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan BerkelanjutanIpin Okehzz
A. PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi dalam ruang (spasial) yang memengaruhi kehidupan manusia.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia dan hubungannya dengan penataan ruang. Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah menyelenggarakannya secara tertib dan terorganisasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu memperhatikan penataan ruang dan pengelolaan tanah untuk mencapai tujuan p
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya tanah, air, hayati, dan lainnya. Ditekankan pentingnya mengelola sumber daya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek regenerasi, pemanfaatan optimal, dan meminimalkan dampak negatif pengelolaan terhadap lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target Pemerintah 100-0-100. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, kriteria, konsep penanganan, dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan permukiman kumuh serta penyusunan baseline data 100-0-100 dan profil kawasan kumuh.
Ilham,indah,lina 3 1 a eco-healt residential.konservasibiodiversitas bioub 2012Indah Fey
Strategi penanganan kawasan area pabrik untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat meliputi survei kondisi, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, dan pembersihan saluran air guna mencegah banjir.
Kajian ini membahas pengembangan kawasan permukiman baru di Kabupaten Lombok Tengah. Tujuannya adalah menyusun pedoman untuk pemerintah daerah dalam pengembangan perumahan dan permukiman. Kajian ini akan mengidentifikasi potensi lahan baru, menganalisis daya dukung lahan, dan merekomendasikan arahan pengembangan kawasan permukiman. Hasilnya berupa laporan yang berisi analisis dan rekomendasi.
More Related Content
Similar to Kriteria Perumahan & Pemukiman KUMUH.pptx
DOKUMEN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI KABUPATEN KOTABARU.pptxChrisPutra1
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang perumahan dan permukiman di Kabupaten Kotabaru. Terdapat data jumlah rumah tidak layak huni, realisasi anggaran, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Dokumen ini juga memaparkan kriteria rumah layak huni dan tidak layak huni serta usulan kegiatan perumahan di masa depan.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukimaninideedee
Undang-undang ini mengatur tentang perumahan dan kawasan permukiman yang meliputi pembinaan, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, pemeliharaan, pencegahan perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan, hak dan kewajiban, larangan, sanksi, dan ketentuan peralihan. Tujuannya adalah memenuhi hak masyarakat atas perumahan yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, dan berkelanjutan.
Dokumen tersebut membahas tentang IPS 1 dan pembelajarannya. Terdiri dari beberapa poin utama yaitu pola kegiatan ekonomi penduduk berdasarkan mata pencaharian dan penggunaan lahan, pola pemukiman, serta kegiatan pokok ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai persyaratan dasar perencanaan permukiman dan jenis-jenis rumah serta lingkungan yang ada. Dokumen tersebut juga membahas mengenai sarana dan prasarana lingkungan yang dibutuhkan untuk memfasilitasi kehidupan penduduk di lingkungan permukiman tersebut.
ANALISIS TINGKAT KEKUMUHAN KAWASAN PERMUKIMAN DI KECAMATAN KOTAMOBAGU TIMUR.pdfssuser318a6e
Dokumen tersebut merangkum hasil analisis tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur, Sulawesi Utara. Penelitian menganalisis 7 kriteria kondisi fisik yaitu kondisi bangunan, jalan, drainase, air minum, air limbah, persampahan dan proteksi kebakaran. Berdasarkan hasil analisis, lokasi penelitian dikategorikan mengalami kekumuhan ringan berdasarkan nilai skor antara 14-32 yang diper
Dokumen tersebut membahas tentang kawasan kumuh dan upaya-upaya peningkatan pemukiman kumuh. Kawasan kumuh ditandai dengan kepadatan penduduk yang tinggi, sarana dan prasarana yang buruk, serta ketidaksesuaian bangunan dengan standar. Upaya peningkatan yang dilakukan antara lain program Kampung Improvement Program (KIP) di Indonesia dan program Baan Mankong di Thailand yang melibatkan masyarakat.
Hubungan Pelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan BerkelanjutanIpin Okehzz
A. PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan hidup merupakan semua benda dan kondisi dalam ruang (spasial) yang memengaruhi kehidupan manusia.
Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia dan hubungannya dengan penataan ruang. Tujuan pembangunan perumahan dan permukiman adalah menyelenggarakannya secara tertib dan terorganisasi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembangunan perumahan dan permukiman perlu memperhatikan penataan ruang dan pengelolaan tanah untuk mencapai tujuan p
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan sumber daya alam, termasuk sumber daya tanah, air, hayati, dan lainnya. Ditekankan pentingnya mengelola sumber daya secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek regenerasi, pemanfaatan optimal, dan meminimalkan dampak negatif pengelolaan terhadap lingkungan.
Dokumen tersebut membahas tentang Program Peningkatan Kualitas Permukiman (P2KP) dalam mencapai target Pemerintah 100-0-100. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, kriteria, konsep penanganan, dan kebijakan Pemerintah terkait penanganan permukiman kumuh serta penyusunan baseline data 100-0-100 dan profil kawasan kumuh.
Ilham,indah,lina 3 1 a eco-healt residential.konservasibiodiversitas bioub 2012Indah Fey
Strategi penanganan kawasan area pabrik untuk menciptakan lingkungan permukiman yang sehat meliputi survei kondisi, penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan, dan pembersihan saluran air guna mencegah banjir.
Kajian ini membahas pengembangan kawasan permukiman baru di Kabupaten Lombok Tengah. Tujuannya adalah menyusun pedoman untuk pemerintah daerah dalam pengembangan perumahan dan permukiman. Kajian ini akan mengidentifikasi potensi lahan baru, menganalisis daya dukung lahan, dan merekomendasikan arahan pengembangan kawasan permukiman. Hasilnya berupa laporan yang berisi analisis dan rekomendasi.
Similar to Kriteria Perumahan & Pemukiman KUMUH.pptx (20)
1. Kriteria Perumahan dan Pemukiman
“KUMUH”
PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN
Dosen : Ir. Mirza, M.T.
KELOMPOK 10
- Raudhatul Munira
(2004104010013)
- Almanisa Ananda
(2004104010036)
- Nurya Muftiana Khairani
(2004104010068)
2. Pengertian Rumah
Menurut UU No. 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan
Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai
tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan
keluarga. Menurut John F.C Turner, 1972, dalam bukunya Freedom
To Build mengatakan, “Rumah adalah bagian yang utuh dari
permukiman, dan bukan hasil fisik sekali jadi semata, melainkan
merupakan suatu proses yang terus berkembang dan terkait
dengan mobilitas sosial ekonomi penghuninya dalam suatu kurun
waktu.
3. Pengertian Permukiman
Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 1992 Pasal 3, Permukiman
adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung,
baik yang berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang
berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan. Satuan lingkungan permukiman adalah kawasan
perumahan dalam berbagai bentuk dan ukuran dengan penataan
tanah dan ruang, prasarana dan sarana lingkungan yang
terstruktur.
Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak
huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat
kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta
sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
4. o SASARAN :
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada
permukman sesuai dengan kriteria permukiman kumuh yang ditetapkan.
(Drainase; air bersih/minum; persampahan; pengolahan air limbah; pengaman kebakaran;
ruang terbuka publik).
2. Menurunnya luasan permukiman kumuh karena akses infrastruktur dan pelayanan
perkotaan yag lebih baik;
3. Penerima manfaat puas dengan kualitas infrastruktur dan pelayanan perkotaan di
permukiman kumuh.
o 7 Kriteria yang masuk ke dalam aturan PUPR
1. PERMUKIMAN
ISU : - Sulitnya pemerataan pembangunan akibat perkembangan kawasan terpusat
- Terbatasnya lahan sehingga nilai bahan meninggi
- Alih fungsi lahan
2. JALAN
ISU : - Pusat perkotaan sudah ada jaringan jalan yang memadai
- Perlu pengembangan jalan antar gampong
3. DRAINASE
ISU : - Jaringan drainase tidak merata
- Terjadi penyumbatan pada drainase yang sudah ada
- Terjadi rob/banjir dibeberapa wilayah permukiman
5. o 7 Kriteria yang masuk ke dalam aturan PUPR
4. SANITASI
ISU : - Kemampuan penyaluran air limbah mengalami kendala akibat kondisi topografi
- Proses pembangunan IPAL dan jaringan air limbah.
5. Air Minum
ISU : - Kebutuhan air minum yang meningkat
_ Pelayanan air minum (PDAM)
6. PERSAMPAHAN
ISU : - Objek pelayanan pegangkutan persampahan
- Kapasitas persampahan
7. PROTEKSI KEBAKARAN
ISU : - Sarana proteksi kebakaran belum sepenuhnya terpenuhi untuk skala gampong
dan dusun.
6. PEMECAHAN MASALAH
Mekanisme penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di
lakukan melalui Pencegahan dan Peningkatan Kualitas. Pencegahan dan
peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh wajib dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau
setiap orang. Pencegahan dilakukan melalui pengawasan dan
pengendalian serta pemberdayaan masyarakat. Peningkatan Kualitas
dilakukan melalui penetapan lokasi, penanganan (pola pemugaran,
peremajaan, atau pemukiman kembali).
• Pencegahan
1. Pengawasan dan Pengendalian Kesesuaian terhadap perizinan,
standar teknis dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
2. 2. Pemberdayaan Masyarakat Pelaksanaan melalui pendampingan
dan pelayanan informasi