Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan ekonomi dan sosial Malaysia sejak merdeka, termasuk Dasar Ekonomi Baru yang diluncurkan untuk mengatasi jurang sosioekonomi antar kaum, Rancangan Malaysia yang menetapkan sasaran pembangunan, dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang bertujuan membentuk identitas nasional.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kota dan desa menurut para ahli, perbedaan antara kota dan desa, serta hubungan antara kota dan desa meliputi proses urbanisasi, faktor-faktor urbanisasi, dan dampaknya terhadap morfologi kota.
Dokumen tersebut membahas tentang pembangunan ekonomi dan sosial Malaysia sejak merdeka, termasuk Dasar Ekonomi Baru yang diluncurkan untuk mengatasi jurang sosioekonomi antar kaum, Rancangan Malaysia yang menetapkan sasaran pembangunan, dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang bertujuan membentuk identitas nasional.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian kota dan desa menurut para ahli, perbedaan antara kota dan desa, serta hubungan antara kota dan desa meliputi proses urbanisasi, faktor-faktor urbanisasi, dan dampaknya terhadap morfologi kota.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian manusia dan lingkungan, hubungan antara manusia dan lingkungan, serta arti penting lingkungan bagi kesejahteraan manusia. Dokumen ini juga membahas berbagai masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat saat ini seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan masalah sumber daya alam.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ringkas, sosiologi dapat diterapkan untuk (1) studi pertanian, industri, pemukiman, dan transportasi untuk mengantisipasi masalah sosial, (2) pengembangan kependudukan melalui kajian karakteristik masyarakat, dan (3) pemecahan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi lingkungan hidup, masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia seperti penebangan liar dan polusi, serta pentingnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. UU tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ekologi, ekosistem, dan berbagai istilah terkait lingkungan hidup seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pentingnya tata kelola lingkungan dalam industri.
problematika lingkungan sosial budaya masyarakataufia w
Dokumen ini membahas tentang problematika lingkungan sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat. Lingkungan sosial terdiri atas pranata seperti kekerabatan, ekonomi, pendidikan, agama, dan kekuasaan, sedangkan masalah-masalah sosial dapat timbul dari faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan budaya seperti kemiskinan, penyakit, bunuh diri, dan perceraian.
konsep pembangunan dan pembangunan berkelanjutanNeng Ariska
Dokumen ini membahas konsep pembangunan berkelanjutan dan keterbatasan ekologis dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi berikutnya dengan menjamin keadilan, menghargai keanekaragaman hayati, dan pendekatan integratif serta pandangan ke depan. Pembangunan harus mempertimbangkan kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan ke
Dokumen tersebut membahas tentang paradoks perkotaan akibat urbanisasi di Indonesia, khususnya di Jakarta, dimana urbanisasi yang pesat menyebabkan munculnya pemukiman kumuh dan kemiskinan di perkotaan meskipun pertumbuhan ekonomi kota juga cepat.
Dokumen tersebut membahas tentang interaksi antara desa dan kota. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang struktur keruangan dan perkembangan desa serta kota, pola interaksi antara desa dan kota, dampak interaksi tersebut, serta upaya pemerataan pembangunan di desa dan kota.
Dokumen ini membahas konsep eco-architecture sebagai pendekatan desain dalam mengatasi degradasi lingkungan, khususnya di kawasan permukiman padat di Kota Bandung. Eco-architecture dijalankan secara sadar oleh perencana dan masyarakat untuk meningkatkan lingkungan secara berkelanjutan. Dokumen ini juga membahas masalah lingkungan dan permukiman yang dihadapi Kota Bandung akibat pertumbuhan kota yang tidak terkendali.
Tiga kalimat:
Dokumen ini membahas tentang potensi desa dan perkembangan desa ke arah desa-kota. Desa diklasifikasikan menjadi tiga tipe berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi: desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menahan laju urbanisasi ke kota.
Dokumen tersebut membahas tentang urban sprawl dan konsep new urbanism. Urban sprawl adalah proses penyebaran kegiatan perkotaan ke wilayah pinggiran yang tidak terstruktur dan tidak terencana, seperti yang terjadi di kawasan metropolitan Jakarta. Konsep new urbanism diciptakan untuk mengatasi masalah urban sprawl dengan merencanakan pembangunan permukiman.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dikotomi antara desa dan kota dalam perekonomian di Indonesia.
2) Terdapat perbedaan antara desa dan kota dalam hal morfologi, jumlah penduduk, lingkungan hidup, mata pencaharian, dan corak kehidupan sosial.
3) Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi dikotomi antara desa dan k
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian manusia dan lingkungan, hubungan antara manusia dan lingkungan, serta arti penting lingkungan bagi kesejahteraan manusia. Dokumen ini juga membahas berbagai masalah lingkungan yang dihadapi masyarakat saat ini seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan masalah sumber daya alam.
Dokumen tersebut membahas tentang penerapan sosiologi dalam kehidupan bermasyarakat. Secara ringkas, sosiologi dapat diterapkan untuk (1) studi pertanian, industri, pemukiman, dan transportasi untuk mengantisipasi masalah sosial, (2) pengembangan kependudukan melalui kajian karakteristik masyarakat, dan (3) pemecahan masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Secara ringkas, dokumen menjelaskan definisi lingkungan hidup, masalah-masalah lingkungan hidup di Indonesia seperti penebangan liar dan polusi, serta pentingnya kesadaran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009. UU tersebut memberikan kewenangan kepada Pemerintah Pusat untuk menetapkan kebijakan nasional dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ekologi, ekosistem, dan berbagai istilah terkait lingkungan hidup seperti pencemaran, kerusakan lingkungan, konservasi sumber daya alam, dan pentingnya tata kelola lingkungan dalam industri.
problematika lingkungan sosial budaya masyarakataufia w
Dokumen ini membahas tentang problematika lingkungan sosial dan budaya yang dihadapi masyarakat. Lingkungan sosial terdiri atas pranata seperti kekerabatan, ekonomi, pendidikan, agama, dan kekuasaan, sedangkan masalah-masalah sosial dapat timbul dari faktor ekonomi, biologis, psikologis, dan budaya seperti kemiskinan, penyakit, bunuh diri, dan perceraian.
konsep pembangunan dan pembangunan berkelanjutanNeng Ariska
Dokumen ini membahas konsep pembangunan berkelanjutan dan keterbatasan ekologis dalam pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan generasi berikutnya dengan menjamin keadilan, menghargai keanekaragaman hayati, dan pendekatan integratif serta pandangan ke depan. Pembangunan harus mempertimbangkan kondisi sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan ke
Dokumen tersebut membahas tentang paradoks perkotaan akibat urbanisasi di Indonesia, khususnya di Jakarta, dimana urbanisasi yang pesat menyebabkan munculnya pemukiman kumuh dan kemiskinan di perkotaan meskipun pertumbuhan ekonomi kota juga cepat.
Dokumen tersebut membahas tentang interaksi antara desa dan kota. Secara singkat, dokumen menjelaskan tentang struktur keruangan dan perkembangan desa serta kota, pola interaksi antara desa dan kota, dampak interaksi tersebut, serta upaya pemerataan pembangunan di desa dan kota.
Dokumen ini membahas konsep eco-architecture sebagai pendekatan desain dalam mengatasi degradasi lingkungan, khususnya di kawasan permukiman padat di Kota Bandung. Eco-architecture dijalankan secara sadar oleh perencana dan masyarakat untuk meningkatkan lingkungan secara berkelanjutan. Dokumen ini juga membahas masalah lingkungan dan permukiman yang dihadapi Kota Bandung akibat pertumbuhan kota yang tidak terkendali.
Tiga kalimat:
Dokumen ini membahas tentang potensi desa dan perkembangan desa ke arah desa-kota. Desa diklasifikasikan menjadi tiga tipe berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi: desa swadaya, desa swakarya, dan desa swasembada. Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan menahan laju urbanisasi ke kota.
Dokumen tersebut membahas tentang urban sprawl dan konsep new urbanism. Urban sprawl adalah proses penyebaran kegiatan perkotaan ke wilayah pinggiran yang tidak terstruktur dan tidak terencana, seperti yang terjadi di kawasan metropolitan Jakarta. Konsep new urbanism diciptakan untuk mengatasi masalah urban sprawl dengan merencanakan pembangunan permukiman.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1) Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah dan dikotomi antara desa dan kota dalam perekonomian di Indonesia.
2) Terdapat perbedaan antara desa dan kota dalam hal morfologi, jumlah penduduk, lingkungan hidup, mata pencaharian, dan corak kehidupan sosial.
3) Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi dikotomi antara desa dan k
Interaksi antara desa dan kota terjadi karena perbedaan sumber daya antara kedua wilayah. Desa memasok bahan mentah dan tenaga kerja ke kota, sementara kota memproses bahan mentah dan menyerap tenaga kerja dari desa. Dampak positif bagi desa adalah peningkatan pengetahuan dan produktivitas, sedangkan dampak negatifnya adalah penurunan tenaga kerja pertanian dan perubahan tata guna lahan. Bagi kota, dampak positif
Interaksi antara desa dan kota terjadi karena adanya perbedaan sumber daya antara kedua wilayah tersebut. Desa memiliki sumber daya alam dan tenaga kerja, sedangkan kota membutuhkan bahan baku dan tenaga kerja. Interaksi ini memberikan dampak positif seperti peningkatan pengetahuan masyarakat desa dan produktivitas, namun juga berdampak negatif seperti meningkatnya kriminalitas dan pengurangan tenaga kerja di desa.
Permukiman dapat dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu:
1) Permukiman baru yang direncanakan pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta, dengan fasilitas yang memadai.
2) Permukiman etnis seperti Chinatown di Makassar yang terbentuk dari interaksi sosial, budaya, dan teknologi kelompok etnis.
3) Permukiman kumuh yang dicirikan dengan ketidakteraturan bangunan dan kualitas hidup yang bur
Dokumen tersebut membahas tentang konsep wilayah dan tata ruang yang mencakup definisi wilayah, jenis-jenis wilayah, pewilayahan, tata ruang, dan pusat pertumbuhan."
Tiga aspek kesejahteraan sosial iaitu ekonomi, alam sekitar dan sosial perlu difokuskan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dokumen ini menunjukkan contoh aktiviti derma, alam sekitar bersih dan aktiviti sosial masyarakat di Bandar Alor Setar untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka, Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka
Aksi Nyata Buku Non Teks Bermutu Dan Manfaatnya .pdfDenysErlanders
Buku non teks yang bermutu dapat memperkaya pengalaman
belajar siswa. Buku-buku ini menawarkan konten yang inspiratif,
inovatif, dan mendorong pengembangan karakter siswa.
Pemanfaatan buku non teks bermutu membutuhkan peran aktif
guru untuk memilih dan
mengintegrasikannya ke dalam pembelajaran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
METODE AANALISA PERENCANAAN
1. BAB I
PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang
Persoalan permukiman merupakan masalah yang serius karena dikhawatirkan akan
menyebabkan terjadinya kantong-kantong kemiskinan yang fatal dan kemudian
menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial di luar kontrol atau kemampuan
pemerintah kota untuk menangani dan mengawasinya.Permukiman adalah bagian dari
lingkungan hidup diluar kawasan lindung,baik yang berupa kawasan perkotaan maupun
pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan
tempat kegiatan mendukung prikehidupan dan penghidupan. Perumahan dan
permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan
aktifitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan daerah. Permukiman adalah
perumahan dengan segala isi dan kegiatan yang ada di dalamnya. Berarti permukiman
memiliki arti lebih luas dari pada perumahan yang hanya merupakan wadah fisiknya
saja, sedangkan permukiman merupakan perpaduan antara wadah (alam, lindungan, dan
jaringan) dan isinya (manusia yang hidup bermasyarakat dan berbudaya di dalamnya,
(Kuswartojo, 1997 : 21).
Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi.
Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan
permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola
kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah
produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam
mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.
Permukiman kumuh adalah Kota pada awalnya berupa permukiman dengan skala kecil,
kemudian mengalami perkembangan sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk,
perubahan sosial ekonomi, dan budaya serta interaksinya dengan kota-kota lain dan
daerah sekitarnya, (Sobirin, 2001:41).
Permukiman kumuh mengacu pada aspek lingkungan hunian atau komunitas.
Permukiman kumuh dapat diartikan sebagai suatu lingkungan permukiman yang telah
mengalami penurunan kualitas atau memburuk baik secara fisik, sosial ekonomi
maupun sosial budaya, yang tidak mungkin dicapainya kehidupan yang layak bagi
penghuninya, bahkan dapat pula dikatakan bahwa para penghuninya benar-benar dalam
lingkungan yang sangat membahanyakan kehidupannya. Pada umumnya permukiman
kumuh memiliki ciri-ciri tingkat kepadatan penduduk yang sangat rendah, tidak
memadainya kondisi sarana dan prasarana dasar, seperti halnya air bersih, jalan,
drainase, sanitasi, listrik, fasilitas pendidikan, ruang terbuka/rekreasi, fasilitas pelayanan
kesehatan dan perbelanjaan,Masrun (2009). Sedangkan menurut UU No.1 Pasal 1
Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman Permukiman kumuh adalah
permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan
bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak
memenuhi syarat. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan
kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi
yaitu sekitar 1,45% dan menempati posisi ke enam setelah Laos (2,3% per tahun)
2. Filipina (2,0% per tahun) Malaysia (1,80% per tahun), Brunei Darussalam (1,9% per
tahun), Kamboja (1,8% per tahun). Dengan pertumbuhan yang bisa dikatakan tinggi
apabila tidak diiringi dengan kebijakan pemerintah maka akan menimbulkan beberapa
dampak negatif salah satunya adalah meningkatnya permukiman kumuh. Badan Pusat
Statistik (BPS) mengeluarkan data bahwa luas kumuh di seluruh Indonesia adalah
38.431 hektar yang terdapat di 10.065 lokasi.
1.2.Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka rumusan masalahnya sebagai
berukut:
1. Bagaimana karakteristik pemukiman kumuh yang ada di Kota Surabaya ?
2. Bagaimana pengelompokan permukiman kumuh di Kota Surabaya ?
1.3.Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan rumusan permasalahan yang diangkat dalam studi, maka tujuan dan
sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
1.3.1. Tujuan
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan Strategi penanganan kawasan
kumuh.
1.3.2. Sasaran
Untuk menjawab tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka ditentukan beberapa
sasaran yang ingin dicapai,yakni sebagai berikut:
1. Mengidentifikasi karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kota Surabaya
2. Mengelompokan permukiman kumuh di Kota Surabaya
1.4.Ruang Lingkup
Ruang lingkup pembahasan merupakan suatu batasan yang diberikan untuk
mempermudah dalam mencapai tujuan penelitian.adapun ruang lingkup lingkup lokasi:
Adapun lokasi dari kawasan kumuh di Kota Surabaya:
Sebelah Utara berbatasan dengan laut Jawa dan pulau Kalimantan, tepatnya
Provinsi Kalimantan Selatan
Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia
Sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
Sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali / Provinsi Bali