Gugatan menyatakan bahwa bank tidak memberikan salinan perjanjian kredit kepada debitur. Hal ini dianggap sepele namun dapat menjadi perhatian hakim. Ada kemungkinan notaris yang hadir berbeda dengan yang tercantum dalam perjanjian. Bank memasuki asset jaminan tanpa izin dan merusak properti, yang dapat menjadi ranah pidana. Asset yang dijaminkan mencakup yang diperoleh sebelum atau sesudah perkawinan, atau yang melib

1. Gugatan dalam isi pokok perkaranya mempermasa-lahkan bahwa pihak Bank tidak memberikan kepada Debitur berupa salinan Perjanjian Kredit yang telah
ditandataganinya.
Ini hal sepele dan bukan permasalahan yang diuta-makan dalam pokok perkara gugatan, namun hal terse-but akan mengganjal bagi penanganan dalam
penyelesaian kredit bermasalah.
Sekecil apapun masuk dalam isi pokok perkara menjadi perhitungan dalam proses persidangan yang mungkin saja menjadi perhatian dalam putusan hakim
disamping pertimbangan pokok perkara utamanya.
2. Pada saat akad Perjanjian Kredit diketahui tidak hadirn-ya Notaris namun diganti Notaris pengganti. Hanya saja dalam Perjanjian Kredit masih tercantum
nama Notaris yang tidak hadir itu.
3. Bagian penanganan penyelesaian kredit bermasalah Bank memasuki asset jaminan (memasuki pekarangan) Debitur tanpa izin.
Terlebih lagi sampai merusak sesuatu yang ada dalam lingkungan asset dan mencoret-coret dan / atau hal-hal lainnya, Jika demikian akan masuk ranah pidana
pasal 167 KUHPidana.
4. Asset sengketa Debitur yang telah dijaminkan baik perolehan sebelum atau sesudah ikatan perkawinan atau gugatan dan atau intervensi dari pihak lain
apakah itu voeging, tussenkomst atau vrijwaring, begitu pula berkaitan asset dari Debitur berbadan hukum yang berhubungan dengan kepungurusan
perseroan.
5. Asset jaminan yang penggunaannya/peruntukannya apakah perumahan, pergudangan atau hal lain yang di kaitkan dengan (IMB) Izin Mendirikan Bangunan
kalau sekarang di sebut PGB (Persetujuan Bangunan Ge-dung) terkait kemungkinan tidak disurvey (tinjau lapan-gan) oleh bagian terkait.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ( “ PMK 213 “ ) dan efektif berlaku 23 Maret 2021 untuk
menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2017. pera-turan ini sebagai stimulus keberhasilan lelang kedepan dan sekaligus diharapkan
mengatasi permasalahan atau kendala terkait lelang yang selama ini ada.