Dokumen tersebut membahas implementasi pasal gratifikasi dalam UU Tipikor di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain rekomendasi dari review UNCAC untuk menghapus pasal 12B dan 12C UU Tipikor, perbandingan dengan aturan suap di negara lain, serta perlunya membedakan jelas antara suap, gratifikasi ilegal, dan pemberian biasa. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi rumusan pasal baru untuk mengatur ketiga hal ter
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian gratifikasi dalam hukum Indonesia serta contoh-contoh kasus yang termasuk tindak pidana korupsi berkaitan dengan gratifikasi. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam berbagai bentuk seperti uang, barang, diskon, komisi, dan fasilitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pelanggaran ter
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan aspek hukum gratifikasi menurut undang-undang di Indonesia. Gratifikasi dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas. UU menetapkan sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tanpa melaporkannya.
Uu 2001 nomor 20 perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pem...Mystic333
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan mencakup merumuskan kembali unsur-unsur pidana korupsi tanpa mengacu pasal KUHP dan menambah 3 pasal baru.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian gratifikasi dalam hukum Indonesia serta contoh-contoh kasus yang termasuk tindak pidana korupsi berkaitan dengan gratifikasi. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam berbagai bentuk seperti uang, barang, diskon, komisi, dan fasilitas lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Pelanggaran ter
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan aspek hukum gratifikasi menurut undang-undang di Indonesia. Gratifikasi dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas. UU menetapkan sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tanpa melaporkannya.
Uu 2001 nomor 20 perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pem...Mystic333
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan mencakup merumuskan kembali unsur-unsur pidana korupsi tanpa mengacu pasal KUHP dan menambah 3 pasal baru.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan yang mencakup definisi, sumber, azas, jenis, dan syarat sahnya perjanjian. Secara ringkas, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berkewajiban kepada pihak lain berdasarkan persetujuan atau undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), termasuk definisi, unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan. Secara singkat, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, para pihak, objek prestasi, dan kekayaan.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan tersebut meliputi pengubahan rumusan pasal-pasal terkait sanksi pidana korupsi dengan tidak lagi mengacu pasal KUHP tetapi menyebutkan unsur-unsur pidananya secara eksplisit, serta penambahan ketentuan baru.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain mengubah rumus pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi dengan tidak lagi mengacu pasal KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, serta menambah jenis tindak pidana korupsi. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih men
Perjanjian tanpa balasan biasanya batal, tetapi terdapat empat pengecualian. Pertama, perjanjian antara ahli keluarga yang rapat yang ditulis dan didaftar. Kedua dan ketiga, janji untuk membalas perbuatan sukarela atau yang wajib dilakukan. Keempat, janji bertulis untuk membayar hutang yang telah kedaluwarsa.
Buku ketiga KUH Perdata membahas tentang perikatan pada umumnya. Terdapat beberapa bagian yang membahas tentang ketentuan umum perikatan, perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, penggantian biaya dan kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan, perikatan bersyarat, perikatan dengan waktu tetap, dan perikatan dengan pilihan.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman gratifikasi, termasuk pengertian, regulasi, unsur pasal, subjek hukum, dan jenis-jenis gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pelaporan gratifikasi, sikap yang harus diambil, media pelaporan, dan perbedaan pelaporan secara individu dan melalui unit pelaporan gratifikasi. Terakhir, dibahas mengenai pengendalian gratifikasi yang m
Dokumen tersebut membahas tentang pungli/gratifikasi dan korupsi. Ia menjelaskan definisi pungli, gratifikasi, dan korupsi menurut pandangan berbagai ahli. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai teori tentang korupsi dan kriminalisasi tindak pidana korupsi dalam undang-undang Indonesia dengan berbagai sanksi pidananya.
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasialiyudhi_h
1. Peraturan Badan POM No. 4 Tahun 2015 mengatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam bentuk apapun yang diterima pegawai. 2. Dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, kecuali yang terkait tugas resmi. Gratifikasi wajib dilaporkan ke tim pengendalian gratifikasi (TPG) Badan POM. 3. TPG bertugas menerima, menelaah dan
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana korupsi dan gratifikasi berdasarkan undang-undang di Indonesia. Tindak pidana korupsi diatur dalam 13 pasal UU Tipikor yang mencakup berbagai bentuk seperti merugikan keuangan negara, suap, penggelapan, dan konflik kepentingan. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian luas yang diterima pegawai negara dan harus dilaporkan jika terkait dengan jabatan dan bertentangan
MEBANGUN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI BAGI ASN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SDM YANG BERINTEGRITAS
Dokumen tersebut membahas upaya pembangunan budaya anti gratifikasi bagi aparatur sipil negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas. Beberapa hal penting yang disebutkan antara lain menetapkan risiko gratifikasi pada proses bisnis layanan, memahami nilai budaya dan agama, serta memb
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melalui tugas-tugas koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, pencegahan, dan penuntutan kasus korupsi secara independen tanpa pengaruh kekuasaan manapun.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan yang mencakup definisi, sumber, azas, jenis, dan syarat sahnya perjanjian. Secara ringkas, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berkewajiban kepada pihak lain berdasarkan persetujuan atau undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), termasuk definisi, unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan."
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan. Secara singkat, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, para pihak, objek prestasi, dan kekayaan.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perubahan tersebut meliputi pengubahan rumusan pasal-pasal terkait sanksi pidana korupsi dengan tidak lagi mengacu pasal KUHP tetapi menyebutkan unsur-unsur pidananya secara eksplisit, serta penambahan ketentuan baru.
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dan penjelasan pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain mengubah rumus pasal-pasal terkait tindak pidana korupsi dengan tidak lagi mengacu pasal KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur tindak pidana, serta menambah jenis tindak pidana korupsi. Perubahan ini dimaksudkan untuk lebih men
Perjanjian tanpa balasan biasanya batal, tetapi terdapat empat pengecualian. Pertama, perjanjian antara ahli keluarga yang rapat yang ditulis dan didaftar. Kedua dan ketiga, janji untuk membalas perbuatan sukarela atau yang wajib dilakukan. Keempat, janji bertulis untuk membayar hutang yang telah kedaluwarsa.
Buku ketiga KUH Perdata membahas tentang perikatan pada umumnya. Terdapat beberapa bagian yang membahas tentang ketentuan umum perikatan, perikatan untuk memberikan sesuatu, perikatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, penggantian biaya dan kerugian akibat tidak dipenuhinya perikatan, perikatan bersyarat, perikatan dengan waktu tetap, dan perikatan dengan pilihan.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman gratifikasi, termasuk pengertian, regulasi, unsur pasal, subjek hukum, dan jenis-jenis gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pelaporan gratifikasi, sikap yang harus diambil, media pelaporan, dan perbedaan pelaporan secara individu dan melalui unit pelaporan gratifikasi. Terakhir, dibahas mengenai pengendalian gratifikasi yang m
Dokumen tersebut membahas tentang pungli/gratifikasi dan korupsi. Ia menjelaskan definisi pungli, gratifikasi, dan korupsi menurut pandangan berbagai ahli. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai teori tentang korupsi dan kriminalisasi tindak pidana korupsi dalam undang-undang Indonesia dengan berbagai sanksi pidananya.
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasialiyudhi_h
1. Peraturan Badan POM No. 4 Tahun 2015 mengatur pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian dalam bentuk apapun yang diterima pegawai. 2. Dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, kecuali yang terkait tugas resmi. Gratifikasi wajib dilaporkan ke tim pengendalian gratifikasi (TPG) Badan POM. 3. TPG bertugas menerima, menelaah dan
Dokumen tersebut membahas tentang tindak pidana korupsi dan gratifikasi berdasarkan undang-undang di Indonesia. Tindak pidana korupsi diatur dalam 13 pasal UU Tipikor yang mencakup berbagai bentuk seperti merugikan keuangan negara, suap, penggelapan, dan konflik kepentingan. Gratifikasi didefinisikan sebagai pemberian luas yang diterima pegawai negara dan harus dilaporkan jika terkait dengan jabatan dan bertentangan
MEBANGUN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI BAGI ASN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SDM YANG BERINTEGRITAS
Dokumen tersebut membahas upaya pembangunan budaya anti gratifikasi bagi aparatur sipil negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas. Beberapa hal penting yang disebutkan antara lain menetapkan risiko gratifikasi pada proses bisnis layanan, memahami nilai budaya dan agama, serta memb
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melalui tugas-tugas koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, pencegahan, dan penuntutan kasus korupsi secara independen tanpa pengaruh kekuasaan manapun.
Dokumen tersebut membahas tentang korporasi dalam tindak pidana korupsi. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa (1) korporasi dapat dihukum pidana atas perbuatan pengurusnya, (2) pengurus dan korporasi dapat diajukan sebagai terdakwa bersama-sama agar negara dapat menarik kembali aset hasil korupsi, dan (3) contoh kasus dimana korporasi dihuk
1. Dokumen tersebut membahas tentang forum anti korupsi di kampus yang membahas masalah korupsi di Indonesia, upaya pemberantasan korupsi oleh lembaga pemerintah, serta kejahatan korporasi dan pertanggungjawaban pidananya.
Dokumen ini membahas kasus korupsi dan manipulasi pajak yang dilakukan oleh Grup Raja Garuda Mas. Grup ini diduga melakukan berbagai modus seperti pembuatan biaya palsu, transfer pricing, dan transaksi fiktif untuk menghindari pajak dengan total kerugian negara mencapai Rp1,3 triliun. Dokumen ini juga menyarankan perlindungan bagi whistleblower dan kerja sama internasional untuk membongkar kasus korupsi dan pencucian u
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia. Korupsi di sektor ini mencapai 40,7% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK pada tahun 2013. Dokumen ini juga menganalisis aktor dan indikator korupsi serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan laporan hasil Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2013 yang dilakukan Badan Pusat Statistik bekerja sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk mengukur indikator strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi. Survei ini melibatkan 10.000 rumah tangga di 33 provinsi dan 170 kabupaten/kota antara 1-15 November 2013.
Buku SPAK 2013 merupakan buku hasil survey perilaku anti korupsi tahun 2013 yang dilakukan oleh BPS dan Bappenas yang didukung oleh UNODC melalui pendanaan AIPJ-AUSAID
Survei Perilaku Anti Korupsi tahun 2013 menunjukkan indeks IPAK Indonesia sebesar 3,63, naik 0,08 dari tahun 2012. Angka ini masih termasuk kategori masyarakat anti korupsi meskipun masih ada yang toleran terhadap korupsi. Survei ini mengukur persepsi masyarakat terhadap korupsi dalam berbagai aspek kehidupan.
Pertemuan koordinasi pelaksanaan program anti korupsi UNODC dan mitra pemerintah membahas evaluasi program sebelumnya, rencana kerja berikutnya, dan kerja sama antar lembaga terkait penegakan hukum untuk mencapai tujuan bersama dalam memerangi korupsi. Isu-isu yang dibahas meliputi perpanjangan kerja sama, peningkatan kapasitas, dan penguatan kerja sama antar lembaga.
The report analyzes Indonesia's compliance with the UN Convention Against Corruption (UNCAC) by identifying gaps between Indonesian law and the UNCAC. It finds gaps primarily in prevention, such as civil service reform and codes of conduct, and in law enforcement, with stakeholders calling for justice sector reform. While procurement laws exist, enforcement remains a challenge. The analysis aims to help Indonesia further reforms to comply with UNCAC obligations.
Undang-undang ini mengesahkan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi tahun 2003 yang diratifikasi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, termasuk pengembalian aset hasil korupsi, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
The document discusses populist movements and their candidates' messages. It analyzes three main points: 1) Candidates portray themselves as representatives of common people against the elite. 2) They promise redistribution of resources from the rich to the poor. 3) Populist candidates claim to give voice to people and defend them against the establishment.
2. Latar Belakang Permasalahan
• Hasil review UNCAC yang
dilakukan UK dan
Uzbekistan atas
penerapan UNCAC di
Indonesia
• Unsur pasal gratifikasi
yang dianggap suap
dengan unsur pasal suap
yang hampir serupa
3. Review UK dan Uzbekistan
• The reviewers were concerned about the rationale of
article 12 B that defines the aggravated form of bribery
when the public official acts in breach of his or her
obligations or tasks. This raises the question of the
rationale for the differentiation between the simple
and the aggravated form of bribery, bearing in mind
the substantial difference in sanctions…It is preferable
that articles 12 B and 12 C be removed from the law.
REKOMENDASI: HAPUS PASAL 12 B dan 12 C UU TIPIKOR
4. Komparasi
• Pasal 12 B Undang-Undang
Tipikor
“Setiap gratifikasi kepada
pegawai negeri atau
penyelenggara negara
dianggap pemberian suap,
apabila berhubungan dengan
jabatannya dan bertentangan
dengan kewajiban atau
tugasnya”
• Pasal 12 huruf a Undang-
Undang Tipikor
“pegawai negeri atau
penyelenggara negara yang
menerima hadiah atau janji,
padahal diketahui atau patut
diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan untuk
menggerakkan agar
melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam
jabatannya yang
bertentangan dengan
kewajibannya.”
5. Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU Tipikor
• Kelebihan
1. Adanya kewajiban
melakukan pembalikan
beban pembuktian
2. Penjelasan gratifikasi
yang luas
• Kekurangan
1. Adanya impunitas yang
diberikan kepada
penerima gratifikasi
yang melapor
2. Unsur pasal gratifikasi
yang dianggap suap
nyaris serupa dengan
unsur pasal suap
3. Tidak ada pidana bagi
pemberi
6. Mengapa Ada Pasal Gratifikasi?
• Muncul pada revisi UU Tipikor 2001
• Sistem pembuktian biasa dirasakan tidak efektif dan
memberatkan penyidik;
• Upaya menyamarkan hasil korupsi semakin kompleks dan
canggih;
• Perlu pengaturan tentang “Sistem Pembalikan Beban
Pembuktian” dalam RUU Tipikor;
• Untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang
memiliki kekayaan yang tidak seimbang dengan
penghasilan atau sumber pendapatannya. (Baharudin Lopa,
2001)
• Menghindari munculnya konflik kepentingan di kemudian
hari
7. Gratifikasi: Semangat Penerapan Illicit
Enrichment
• Untuk pegawai negeri atau penyelenggara negara yang memiliki
kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber
pendapatannya. (Baharudin Lopa, 2001)
• Pegawai publik tidak diperkenankan menerima pemberian yang
berhubungan dengan jabatannya dalam bentuk apapun (PP 53/
2010)
• Penerimaan yang berhubungan dengan jabatannya di luar
pendapatan resmi diduga ilegal, sampai dibuktikan sebaliknya
• Perbandingan dengan India: kriminalisasi penerimaan gratifikasi
diatur dengan jelas sebagai “penerimaan di luar penerimaan yang
sah dari negara” (Chapter III section 7 point b India Prevention of
Corruption Act Number 49 of 1988)
8. Pencegahan Gratifikasi
• Pasal 12 C memberi impunitas, dan ada tidak
logis, karena delik sudah selesai, tapi justru tidak
dipidana
• Penerapan Pasal 1 huruf 3 UU Tipikor Tahun 1971
(Pelaporan tidak menghapus pidana)
• Pelaporan dalam Pasal 12 C menghapus pidana,
sebagai “reward” bagi pelapor gratifikasi.
• Pelaporan gratifikasi sebagai upaya pencegahan
munculnya konflik kepentingan di kemudian hari
(tanam budi)
9. Pencegahan Gratifikasi (2)
• Ada peningkatan jumlah
pelaporan gratifikasi per
Agustus 2013 (KPK,
2013)
• Pelaporan gratifikasi
mulai dilembagakan
melalui Peraturan
Hukum di tingkat K/L
10. Apa yang Dikriminalisasi?
• Pasal 12 B UU Tipikor tidak
membenarkan penerimaan
dalam bentuk apapun yang
berhubungan dengan jabatan
pegawai publik dan
bertentangan dengan
kewajiban atau tugasnya
(Lihat Pasal 4 angka 8
Peraturan Pemerintah No. 53/
2010 tentang Disiplin PNS)
• Penerimaan kepada pegawai
publik dimaafkan ketika ia
melapor kepada KPK
11. Kerancuan Pasal 12 B jo. Pasal 12 C UU
Tipikor
• Tidak jelas alasan dihapusnya pidana pasal 12 B
UU Tipikor
a. Alasan pemaaf: Penerima melaporkan
penerimaan gratifikasi. Perbuatannya tetap
merupakan tindak pidana
b. Alasan pembenar: Tidak ada, tapi yang dihapus
dalam Pasal 12 C adalah sifat melawan hukum
perbuatannya
Semangat penerapan pasal gratifikasi adalah
pegawai publik tidak boleh menerima pemberian
yang berhubungan dengan jabatannya
12. Pengaturan Gratifikasi dalam RUU
Tipikor Versi Pemerintah 2012
• Kata gratifikasi tidak ada lagi
• Ada pengaturan tentang kewajiban melaporkan
penerimaan pemberian kepada KPK (Pasal 22 RUU
Tipikor ver. Pemerintah 2012)
• Pengulangan “kesalahan” tentang pelaporan
penerimaan pemberian pada pasal 4 jo. Pasal 6 RUU
Tipikor ver. Pemerintah 2012, yang menghapus pidana
• Tetap belum ada pembatasan tegas tentang perbedaan
pasal penerimaan hadiah dengan pasal suap
• Mengatur tentang penerimaan dan pemberian oleh
agent/ perantara (stoorman)
• Tidak ada kewajiban pembalikan beban pembuktian
13. Gratuity, Illegal Gratuity, and Bribery
• Perkara US v. Sun-Diamond Growers of
California
• Menteri Pertanian Mike Espy menerima
pemberian dengan total US$5.900 dari teman
lamanya yang juga Pelobi Sun-Diamond
Growers, Richard Douglas
• Diduga menerima illegal gratuity (gratifikasi
ilegal), melanggar 18 U. S. C. §201(c)(1)(A)
Gratuity Statute
14. Gratuity, Illegal Gratuity, and Bribery
(2)
• Perdebatan tentang unsur “perbuatan yang
berhubungan dengan jabatannya”
1. Harus ada hubungan (nexus) antara pemberian
Richard Douglas dengan perbuatan Mike Espy sebagai
Menteri Pertanian
2. Tidak harus ada hubungan antara pemberian dengan
perbuatan Mike Espy sebagai Menteri Pertanian.
Perbuatan dapat dilakukan jauh setelah pemberian
dilakukan (konsep tanam budi)
• Hakim memutuskan bahwa perbuatan Mike Espy
bukan gratifikasi ilegal, melainkan penerimaan
pemberian biasa (gratuity)
15. Gratuity, Illegal Gratuity, and Bribery
(3)
• Bribery (Suap Menyuap)
Pemberian yang berhubungan dengan jabatannya dimaksudkan untuk menggerakkan
pegawai publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (Permintaan X –
Pemberian X)
• Illegal Gratuity (Gratifikasi Ilegal)
Pemberian yang berhubungan dengan jabatannya tidak dimaksudkan untuk
menggerakkan pegawai publik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, tapi
dapat terjadi pemberian tersebut adalah tanam budi si pemberi, untuk ditagih di
kemudian hari, atau pegawai publik merasa “berhutang” dan memberikan sesuatu
yang berkaitan dengan kepentingan pemberi
(Tidak ada permintaan – Pemberian X)
• Gratuity (Pemberian Biasa)
Pemberian yang berhubungan dengan dengan jabatan pegawai publik tidak
dimaksudkan untuk menggerakkan ybs, maupun tanam budi.
(Tidak ada permintaan – Tidak ada pemberian)
Harus ada pembuktian atas motif pemberi
16. Kesimpulan
• Pengaturan tentang penerimaan pemberian
(gratifikasi) tetap harus diatur
• Perlu ada perbaikan rumusan pasal agar ada
pembatasan yang jelas antara pasal suap
dengan penerimaan gratifikasi
• Kewajiban pembalikan beban pembuktian
tetap harus diatur
17. Rekomendasi
• Adanya gradasi unsur pasal dan pemidanaan
antara penerima suap, penerima gratifikasi
ilegal, dan penerima gratifikasi biasa
18. Rekomendasi Pasal Suap
Pasal Z
Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 4(empat) tahun dan paling
lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah),
pegawai publik yang menerima hadiah atau janji padahal
diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji
tersebut diberikan untuk menggerakkan agarmelakukan
atau tidak melakukan sesuati dalam jabatannya, yang
bertentangan dengan kewajibannya. (Pasal 12 huruf a UU
Tipikor)
19. Rekomendasi Pasal Gratifikasi Ilegal
Pasal Y
(1) Seorang pegawai publik yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau
sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena
kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang
menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan
jabatannya diancam pidana karena menerima suap, sampai dibuktikan
sebaliknya oleh terdakwa.
(2) Pidana bagi pegawai publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau
pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal Y’
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal Y tidak berlaku, jika penerima
melaporkan penerimaan hadiah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan dilakukan.
(2) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.
20. Rekomendasi Pasal Penerimaan
Gratifikasi Biasa
Pasal X
(1) Setiap hadiah yang diterima oleh Pegawai Publik, baik secara langsung maupun
tidak langsung, wajib dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterima hadiah
tersebut.
(2) Batasan nilai, bentuk, dan sifat hadiah yang dapat diterima oleh Pegawai Publik,
serta tata cara pelaporan berikut penetapan status atas hadiah tersebut
ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.
Pasal X’
(1) Pegawai publik yang tidak melaporkan penerimaan hadiah sebagaimana
dimaksud pada Pasal X ayat (1), dikenakan hukuman disiplin berat.
(2) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
c. pembebasan dari jabatan;
d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS