Dokumen tersebut membahas tentang pungli/gratifikasi dan korupsi. Ia menjelaskan definisi pungli, gratifikasi, dan korupsi menurut pandangan berbagai ahli. Dokumen ini juga menjelaskan berbagai teori tentang korupsi dan kriminalisasi tindak pidana korupsi dalam undang-undang Indonesia dengan berbagai sanksi pidananya.
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman gratifikasi, termasuk pengertian, regulasi, unsur pasal, subjek hukum, dan jenis-jenis gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pelaporan gratifikasi, sikap yang harus diambil, media pelaporan, dan perbedaan pelaporan secara individu dan melalui unit pelaporan gratifikasi. Terakhir, dibahas mengenai pengendalian gratifikasi yang m
Dokumen tersebut membahas tentang pemahaman gratifikasi, termasuk pengertian, regulasi, unsur pasal, subjek hukum, dan jenis-jenis gratifikasi yang wajib dan tidak wajib dilaporkan. Dokumen ini juga menjelaskan tentang pelaporan gratifikasi, sikap yang harus diambil, media pelaporan, dan perbedaan pelaporan secara individu dan melalui unit pelaporan gratifikasi. Terakhir, dibahas mengenai pengendalian gratifikasi yang m
Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk korupsi seperti penggelapan, suap, pemerasan, dan nepotisme. Dokumen ini juga menjelaskan tujuh bentuk korupsi utama beserta contoh-contohnya.
Dokumen tersebut membahas mengenai nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan untuk mencegah dan memberantas korupsi, meliputi penanaman nilai sejak dalam keluarga, perbaikan sistem, pendidikan, dan penegakan hukum.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai pembelajaran anti korupsi bagi peserta. Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep korupsi, bentuk-bentuk korupsi, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta ketentuan pelaporan gratifikasi.
MEBANGUN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI BAGI ASN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SDM YANG BERINTEGRITAS
Dokumen tersebut membahas upaya pembangunan budaya anti gratifikasi bagi aparatur sipil negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas. Beberapa hal penting yang disebutkan antara lain menetapkan risiko gratifikasi pada proses bisnis layanan, memahami nilai budaya dan agama, serta memb
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi, termasuk penyebab, jenis, dan hukum yang berlaku untuk tindak pidana korupsi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor sistemik maupun manusiawi, dengan berbagai bentuk seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan lainnya yang diancam hukuman berat sesuai undang-und
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara gratifikasi dan hadiah serta aturan yang berlaku mengenai pemberian gratifikasi khususnya kepada pegawai pemerintah. Budaya memberi hadiah masih kuat di Indonesia namun perlu dipilah mana yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang oleh hukum. Penerima hadiah juga harus melaporkan jika nilai hadiah melebihi ambang batas yang ditentukan untuk menghindari dugaan suap.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan aspek hukum gratifikasi menurut undang-undang di Indonesia. Gratifikasi dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas. UU menetapkan sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tanpa melaporkannya.
Dokumen tersebut membahas implementasi pasal gratifikasi dalam UU Tipikor di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain rekomendasi dari review UNCAC untuk menghapus pasal 12B dan 12C UU Tipikor, perbandingan dengan aturan suap di negara lain, serta perlunya membedakan jelas antara suap, gratifikasi ilegal, dan pemberian biasa. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi rumusan pasal baru untuk mengatur ketiga hal ter
Dokumen tersebut membahas tentang percepatan pemberantasan korupsi melalui pendidikan bagi CPNS yang baru diangkat. Terdapat indikator keberhasilan yang diharapkan setelah pendidikan, yaitu peserta mampu menguraikan pengertian korupsi, mengidentifikasi tindakan korupsi, menjelaskan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi, dan memberikan latihan analisis kasus korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang pungutan liar dari perspektif hukum. Ia menjelaskan definisi pungutan liar, tujuh sektor yang rawan terhadap pungutan liar, faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar, aturan pidana terkait dalam KUHP dan UU Tipikor, serta peran masyarakat dalam pencegahan pungutan liar.
Dokumen tersebut membahas berbagai bentuk korupsi seperti penggelapan, suap, pemerasan, dan nepotisme. Dokumen ini juga menjelaskan tujuh bentuk korupsi utama beserta contoh-contohnya.
Dokumen tersebut membahas mengenai nilai-nilai anti korupsi yang perlu ditanamkan untuk mencegah dan memberantas korupsi, meliputi penanaman nilai sejak dalam keluarga, perbaikan sistem, pendidikan, dan penegakan hukum.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai pembelajaran anti korupsi bagi peserta. Pembelajaran ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai konsep korupsi, bentuk-bentuk korupsi, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta ketentuan pelaporan gratifikasi.
MEBANGUN BUDAYA ANTI GRATIFIKASI BAGI ASN DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SDM YANG BERINTEGRITAS
Dokumen tersebut membahas upaya pembangunan budaya anti gratifikasi bagi aparatur sipil negara untuk menciptakan sumber daya manusia yang memiliki integritas. Beberapa hal penting yang disebutkan antara lain menetapkan risiko gratifikasi pada proses bisnis layanan, memahami nilai budaya dan agama, serta memb
Dokumen tersebut membahas tentang korupsi, termasuk penyebab, jenis, dan hukum yang berlaku untuk tindak pidana korupsi. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa korupsi dapat terjadi karena berbagai faktor sistemik maupun manusiawi, dengan berbagai bentuk seperti suap, penggelapan, penyalahgunaan wewenang, dan lainnya yang diancam hukuman berat sesuai undang-und
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara gratifikasi dan hadiah serta aturan yang berlaku mengenai pemberian gratifikasi khususnya kepada pegawai pemerintah. Budaya memberi hadiah masih kuat di Indonesia namun perlu dipilah mana yang bisa dikategorikan sebagai gratifikasi yang dilarang oleh hukum. Penerima hadiah juga harus melaporkan jika nilai hadiah melebihi ambang batas yang ditentukan untuk menghindari dugaan suap.
Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan aspek hukum gratifikasi menurut undang-undang di Indonesia. Gratifikasi dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas. UU menetapkan sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tanpa melaporkannya.
Dokumen tersebut membahas implementasi pasal gratifikasi dalam UU Tipikor di Indonesia. Beberapa poin utama yang diangkat antara lain rekomendasi dari review UNCAC untuk menghapus pasal 12B dan 12C UU Tipikor, perbandingan dengan aturan suap di negara lain, serta perlunya membedakan jelas antara suap, gratifikasi ilegal, dan pemberian biasa. Dokumen ini juga memberikan rekomendasi rumusan pasal baru untuk mengatur ketiga hal ter
Dokumen tersebut membahas tentang percepatan pemberantasan korupsi melalui pendidikan bagi CPNS yang baru diangkat. Terdapat indikator keberhasilan yang diharapkan setelah pendidikan, yaitu peserta mampu menguraikan pengertian korupsi, mengidentifikasi tindakan korupsi, menjelaskan peran masyarakat dalam pencegahan korupsi, dan memberikan latihan analisis kasus korupsi.
Dokumen tersebut membahas tentang pungutan liar dari perspektif hukum. Ia menjelaskan definisi pungutan liar, tujuh sektor yang rawan terhadap pungutan liar, faktor-faktor penyebab terjadinya pungutan liar, aturan pidana terkait dalam KUHP dan UU Tipikor, serta peran masyarakat dalam pencegahan pungutan liar.
2. PUNGLI …
PUNGLI = PUNGUTAN LIAR
GRATIFIKASI = PEMBERIAN DALAM ARTI
LUAS meliputi pemberian uang, barang,
rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma,
dan fasilitas lainnya.
PUNGLI/GRATIFIKASI = KORUPSI ?
3. PENGERTIAN KORUPSI
SECARA HARFIAH KORUPSI : KEBUSUKAN,
KEBURUKAN, KEBEJATAN, KETIDAKJUJURAN,
DAPAT DISUAP, TIDAK BERMORAL,
PENYIMPANGAN DARI KESUCIAN
SERINGKALI DISAMAKAN DENGAN PENYUAPAN
4. PENGERTIAN ...
Black’s Law Dictionary
menunjuk pada bribery atau extortion :
“an act done with an inten to give some
advantage inconsistence with official duty and
the right of others. The act of an offical or
fiduciary person who unlawfully and
wrongfully uses his station or character to
procure some benefit for himself or for
another person, contrary to duty and the
rights of others”
5. PENGERTIAN ...
SYED HUSSEIN ALATAS
MASALAH KORUPSI : TRANS-SISTEMIK
ARTINYA KORUPSI TERDAPAT DALAM
SEMUA SISTEM SOSIAL : FEODAL,
KAPITALIS, KOMUNIS, SOSIALIS, DLL.
DEFINISI KORUPSI JUGA DAPAT KITA
TEMUKAN BAIK DARI PERSPEKTIF
MORAL, EKONOMI, POLITIK, SOSIAL,
BUDAYA, DAN TENTUNYA HUKUM
6. PENGERTIAN...
Perspektif moral, korupsi : segala sesuatu
yang merusak moral atau yang
mencerminkan kerusakan moral. Tindakan
korupsi adalah tindakan yang menjauh dari
yang baik, dari yang ideal.
Perspektif ekonomi, korupsi : pembayaran
atau pengeluaran yang mengangkangi aturan
hukum yang berlaku.
7. PENGERTIAN ...
Perspektif politik, korupsi :
penyalahgunaan kekuasaan publik
(politik) untuk memperoleh keuntungan
pribadi.
Huntington, korupsi : perilaku menyimpang
dari public officer atau para pegawai dari
norma2 yang diterima dan dianut oleh
masyarakat dengan tujuan untuk
memperoleh keuntungan2 pribadi (Perspektif
sosial)
8. PENGERTIAN ...
Secara sederhana korupsi didefinisikan
sebagai menyalahgunakan kekuasaan/
kepercayaan untuk kepentingan pribadi
Dalam berbagai pandangan para pakar
mengasosiasikan korupsi dengan
penyalahgunaan jabatan publik
9. TEORI TENTANG KORUPSI
G. Jack Bologna : teori GONE :
G = Greek
O = Opportunity
N = Need
E = Exposure
10. TEORI ...
Robert Klitgaard dkk. : C = M + D – A
C = Corruption
M = Monopoly power
D = Discression by officials
A = Accountability
11. LATAR BELAKANG PENGATURAN TPK
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DAN
PEREKONOMIAN NEGARA
MENGHAMBAT PEMBANGUNAN NASIONAL
PELANGGARAN THD HAK-HAK SOSIAL DAN
EKONOMI MASYARAKAT SECARA LUAS
ANCAMAN THD PRINSIP2 DEMOKRASI
12. TIPOLOGI TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi murni
Tindak pidana penyuapan
Tindak pidana penggelapan
Tindak pidana pemerasan dalam jabatan
Tindak pidana gratifikasi
Tindak pidana berkaitan dg pemborongan,
leveransir, dan rekanan
Percobaan, pembantuan, dan permufakatan jahat;
Tindak pidana menghambat atau menghalangi
proses peradilan (obstruction of justice).
13. KRIMINALISASI KORUPSI
Pasal 2
Secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara
Pidana penjara seumur hidup minimal 4 th;
maks. 20 th dan denda minimal 200 jt;
maks. 1 M
Pidana mati : TPK dilakukan dalam keadaan
tertentu
14. KRIMINALISASI …
Pasal 3
Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada
padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara
Pidana penjara seumur hidup/min. 1 th; maks. 20 th
dan/atau denda min. 50 jt; maks. 1 M
15. KRIMINALISASI ...
Pasal 4
Pengembalian kerugian keuangan
negara atau perekonomian negara tidak
menghapuskan dipidananya pelaku
tindak pidana
16. KRIMINALISASI …
Pasal 5
Memberi/menjanjikan sesuatu kpd
PN/Penyelenggara Negara dg maksud supaya
PN/Penyelenggara Negara tsb berbuat/tidak
berbuat sesuatu dlm jabatannya, yg bertentangan
dg kewajibannya.
Memberi sesuatu kpd PN/Penyelenggara Negara
krn/berhubungan dg sesuatu yg bertentangan dg
kewajiban, dilakukan/tidak dilakukan dlm
jabatannya
PN/Penyelenggara Negara yg menerima
pemberian/janji (bandingkan dg Ps 12 a & b)
Pidana penjara min. 1 th; maks. 5 th dan/atau
denda min. 50 jt; maks. 250 jt
17. KRIMINALISASI …
Pasal 7
pemborong, ahli bangunan yg pd waktu membuat
bangunan/ penjual bahan bangunan yg pd waktu
menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan
curang yg dapat membahayakan keamanan
orang/barang,/keselamatan negara dalam keadaan
perang
setiap orang yg bertugas mengawasi
pembangunan/penyerahan bahan bangunan, sengaja
membiarkan perbuatan curang terjadi
pidana penjara min. 2 th; maks. 7 th dan/atau denda
min. 100 jt; maks. 350 jt
18. KRIMINALISASI …
Pasal 11
PN/penyelenggara negara yg menerima
hadiah/janji padahal diketahui/patut diduga,
bahwa hadiah/janji tsb diberikan krn
kekuasaan/kewenangan yg berhubungan dg
jabatannya, atau yg menurut pikiran orang yg
memberikan hadiah/janji tsb ada hubungan
dg jabatannya
Pidana penjara min. 1 th; maks. 5 th dan/atau
denda min. 50 jt; maks. 250 jt
19. KRIMINALISASI …
Pasal 12
PN/Penyelenggara Negara yg menerima hadiah/janji,
padahal diketahui/patut diduga bahwa hadiah/janji tsb
diberikan ut menggerakkan agar melakukan/tidak
melakukan sesuatu dlm jabatannya, yg bertentangan dg
kewajibannya
PN/Penyelenggara Negara yg menerima hadiah,
padahal diketahui/patut diduga bahwa hadiah tsb
diberikan sebagai akibat/disebabkan krn telah
melakukan/tidak melakukan sesuatu dlm jabatannya yg
bertentangan dg kewajibannya
20. Pasal 12 …
PN/Penyelenggara Negara yg dg maksud menguntungkan diri
sendiri/orang lain secara melawan hukum, atau dengan
menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang
memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran
dengan potongan, atau ut mengerjakan sesuatu bagi dirinya
sendiri
PN/Penyelenggara Negara yg pada waktu menjalankan tugas,
meminta, menerima, atau memotong pembayaran kpd
PN/Penyelenggara Negara yg lain/kepada kas umum, seolah-
olah PN/Penyelenggara Negara yg lain/kas umum tersebut
mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tsb
bukan merupakan utang;
21. Pasal 12 …
PN/Penyelenggara Negara yg pada waktu menjalankan tugas,
meminta/menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-
olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa
hal tsb bukan merupakan utang
Pidana penjara seumur hidup atau min. 4 th; maks. 20 th dan
denda min. 200 jt; maks. 1 M
22. KRIMINALISASI …
Pasal 12B
Gratifikasi kpd PN/Penyelenggara Negara
dianggap suap bila berhubungan dg
jabatannya dan berlawanan dg
kewajiban/tugasnya
Pembuktian : nilainya lebih dr 10 jt pd
penerima gratifikasi dan nilainya kurang dr 10
jt pd penuntut umum
Pidana penjara seumur hidup atau min. 4 th;
maks. 20 th dan denda min. 200 jt; maks. 1 M
Bukan gratifikasi jika penerima
melaporkannya kpd KPK dalam waktu 30 hari
kerja sejak diterima (Ps 12C)
23. KRIMINALISASI ...
Pasal 12 C
Pasal 12 B ayat (1) tidak berlaku, jika
melaporkan ke KPK
Penyampaian laporan dilakukan paling
lambat 30 hari kerja
KPK dalam waktu paling lambat 30 hari
kerja wajib menetapkan gratifikasi dapat
menjadi milik penerima atau milik negara
24. KRIMINALISASI …
Pasal 13
Memberi hadiah/janji kpd PN dg mengingat
kekuasaan/wewenang yg melekat pd
jabatan/kedudukannya, atau dianggap
melekat pd jabatan/kedudukan tsb
Pidana penjara maks. 3 th dan/atau denda
maks. 150 jt
25. PIDANA TAMBAHAN
PERAMPASAN BARANG BERGERAK YG
BERWUJUD/TDK BERWUJUD YG
DIGUNAKAN UT/DIPEROLEH DR TPK
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI
PENUTUPAN USAHA/SEBAGIAN
PERUSAHAAN PALING LAMA 1 TH
PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU/
PENGHAPUSAN KEUNTUNGAN
TERTENTU