1. ETIKA, HUKUM DAN PERILAKU YANG
ADIL DALAM MANAJEMEN SDM

2. Pada bab 14 ini,
1.membahas tentang etika perlakuan yang adil
saat bekerja,
2.faktor-faktor yang membentuk perilaku etis
saat bekerja,
3.peran SDM dalam meningkatkan etika di
tempat kerja,
4.displin karyawan
5.privasi
6.pengelolaan pemberhentian

3. Apa yang dimaksud dengan Etika ?
Pengertian Etika (Etimologi), berasal
dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang
berarti watak kesusilaan atau adat
kebiasaan (custom)

4. Etika adalah prinsip-prinsip melaksanakan
pengaturan terhadap individu atau suatu
kelompok; khususnya standar-standar yang anda
gunakan untuk memutuskan bagaiman cara anda
melaksanakan sesuatu.

5. Para ahli umumnya mendefinisikan
hukum organisasional dalam tiga
komponen
1.Hukum Distributive
2. Hukum Procedural
3.Hukum Interaksional atau
Interpersonal

6. 1. Hukum distributif : mengacu pada
keadilan dan dari hasil suatu keputusan.

7. Hukum prosedural : mengacu pada keadilan
suatu proses yang digunakan oleh
perusahaan untuk mengalokasikan kenaikan
tunjangan

8. Hukum Interaksional atau Interpersonal :
mengacu pada perilaku saat manajer
melakukan hubungan antarpersonal mereka
mereka dengan para karyawan, dan
khususnya pada tingkatan mana mereka
memperlakukan karyawan dengan rasa
hormat sebagai lawan dari tindak kekerasan
dan ketidakhormatan.

9. Faktor apa saja yang membentuk perilaku
etis saat bekerja ?
1. Faktor- Faktor Perorangan.
2. Faktor-Faktor Keorganisasian.
3. Pengaruh Atasan
4. Aturan Hukum dan Kebijakan Etika
5. Budaya Organisasi

10. Beberapa cara tentang bagaimana para penyelia secara
sadar (atau tidak sadar) mengarahkan bawahan untuk
melakukan hal yang tidak benar:
•Mengatakan pada para staf untuk melakukan apa pun
yang diperlukan untuk mencapai hasil.
•Membebani berlebihan orang-orang dengan kinerja
puncak untuk memastikan pekerjaan tersebut selesai.
•Mencari jalan lain saat terjadi hal-hal ilegal.
•Mengambil hasil kerja orang lain atau menghindari
kesalahan

11. peran manager untuk menciptakan
karakteristik nilai-nilai perusahan
1.Mengklarifikasi harapan.
2.Gunakan Sinyal dan Simbol
3.Menyediakan Dukungan Fisik
4. Menggunakan Sejarah
5.Mengatur Ritual dan Upacara

12. Langkah –langkah pengusaha untuk meneggakkan
perilaku etis untuk para karyawan
•Penyusunan Staf dan Seleksi yang tepat
•Pelatihan Karyawan
•Penilaian Standar Kinerja
•Sistem penghargaan dan Pendisplinan
•Agresi dan Pelanggaran di Tempat Kerja

13. pedoman pendisiplinan yang adil
•Memastikan ada bukti yang mendukung bahwa karyawan itu
telah melakukan kesalahan.
•Pastikan bahwa sepanjang proses tersebut hak-hak karyawan
dilindungi.
•Memperingatkan karyawan tentang konsekuensi
pendisiplinan.
•Aturan yang dituntut telah dilanggar harus punya kaitan yang
jelas dengan operasi yang aman dan efisien di lingkungan
kerja yang bersangkutan.
•Menyelidiki masalah dengan adil dan dapat diterima sebelum
melaksanakan displin.
•Penyelidikan tersebut harus menghasilkan bukti yang
substansial dari kesalahan.

14. •Aturan, perintah, atau hukuman harus diaplikasikan dengan
adil tanpa pembedaan.
•Hukuman harus berkaitan dengan kesalahan dan sejarah
pekerjaan karyawan yang lalu.
•Menjaga hak karyawan untuk mendapatkan saran.
•Jangan merampas harga diri bawahan.
•Ingatlah bawa beban untuk memberikan bukti-bukti ada
pada kita.
•Dapatkan fakta-fakta, jangan mendasarkan bukti-bukti pada
gosip atau pada kesan kita secara umum.
•Jangan bertindak saat marah

15. Disiplin Tanpa Hukuman
1.Mengeluarkan peringatan dengan kata-kata
2.Bila pelangggaran meningkat dalam enam
minggu, keluarkan peringatan tertulis
3.Berikan cuti
4.Jika tidak terjadi lagi pelanggaran dalam setahun ke
depan, cuti satu hari yang dibayar tersebut dihapus dari
file pribadinya

16. Privasi Karyawan
a.Pelanggaran terhadap area pribadi (pengintipan di
ruang ganti dan kamar mandi),
b. Publikasi masalah pribadi.
c. membuka catatan kesehatan.
d. pemanfaatan nama karyawan atau kemiripan dengan
karyawan tersebut untuk tujuan komersial.

17. Ada empat dasar pemberhentian yakni:
•Kinerja yang tidak memuaskan
•Perilaku yang tidak dapat diterima.
•Tidak memenuhi kualifikasi pekerjaan.
•Perubahan persyaratan (atau eliminasi)
pekerjaan

18. Ketidakpatuhan
Ketidakpatuhan adalah bentuk dari perilaku yang
tidak dapat diterima, kadang kala menjadi
penyebab pemberhentian.

19. •Tidak menghargai secara langsung kewenangan atasan.
•Sangat tidak patuh, atau menolak untuk mematuhi perintah
atasan.
•Penolakan keras yang terus-menerus terhadap kebijakan,
peraturan dan perundang-undangan dan prosedur perusahaan
yang telah dinyatakan dengan jelas.
•Kritik di depan umum terhadap atasan.

20. •Tidak mematuhi secara terbuka instruksi yang masuk
akal.
•Menunjukkan rasa tidak menghargai atau tidak
menghargai; misalnya membawa komentar yang
kasar, terutama menunjukkan hal ini saat bekerja.
•Tidak menghargai rantai perintah.
•Berpartisipasi dalam atau memimpin usaha untuk
merusak dan menghilangkan kekuasaan atasan.

21. Wawancara Pemberhentian
•Rencanakan wawancara dengan hati-hati semisal
•Langsung pada intinya
•Jelaskan situasi
•Dengarkan
•Reviu semua elemen paket pembayaran
pemberhentian.
•Identifikasikan langkah selanjutnya.

22. Konseling Penempatan Kembali
•Konseling penempatan kembali adalah
proses sistematis di mana orang yang
diberhentikan untuk dilatih dan diberikan
bantuan dalam teknik penilaian diri dan
mengamankan posisi yang baru.

23. HUBUNGAN PEKERJA DAN
PERSETUJUAN KOLEKTIF

24. 1.Pergerakan Pekerja
2.Sejarah Singkat dari Pergerakan Serikat
Pekerja Amerika Serikat
3.SERIKAT PEKERJA DAN UNDANG-UNDANG

25. Periode Dorongan Kuat: UU Norris-LaGuardia
(1932)
dan National Labor Relations atau Wagner Act
(1935)

26. Praktik Pekerja Serikat Pekerja yang
Tidak Adil

27. Praktik Pekerja Pengusaha yang Tidak
Adil Wagner Act menganggap lima
praktik pekerja tidak adil sebagai
"kesalahan UU" (tetapi bukan
kejahatan) yang digunakan oleh
pengusaha:

28. 1.Tidak adil bagi pengusaha bila "intervensi terhadap, membatasi, atau
memaksa karyawan" dalam melaksanakan sanksi legal mereka dari
organisasi sendiri
2. Perwakilan perusahaan yang mendominasi atau melakukan intervensi
baik terhadap formasi atau administrasi serikat pekerja dianggap
praktik yang tidak adil.
3. Pengusaha dilarang melakukan diskriminasi dalam cara apa pun
terhadap karyawan atas aktivitas serikat pekerja legal mereka.
4. Pengusaha dilarang memberhentikan atau melakukan diskriminasi
terhadap karyawan hanya karena karyawan mengajukan tuntutan praktik
tidak adil terhadap perusahaan.
5. Akhirnya, merupakan praktik pekerja yang tidak adil bagi pengusaha
bila menolak untuk membuat persetujuan secara kolektif dengan
perwakilan karyawan mereka yang telah dipilih.

29. Gerakan dan pemilihan serikat pekerja
untuk mewakili karyawan. Proses ini
memiliki lima langkah dasar
Langkah 1. Kontak Awal
Langkah 2. Menperoleh, Kartu Otorisasi
Langkah 3. Melaksanakan Pemeriksaan
Langkah 4. Kampanye
Langkah 5. Pemilihan

30. Bagaimana agar Kalah dalam Pemilihan
NLRB
Alasan 1. Tidak Menyadari Perubahan
Alasan 2. Menunjuk Sebuah Komite
Alasan 3. Berkonsentrasi pada Uang dan Tunjangan
Alasan 4. Titik Lemah Industri
Alasan 5. Mendelegasikan Terlalu Banyak Tanggung
Jawab kepada Divisi

31. Terdapat beberapa langkah yang dapat
Anda ambil untuk secara sah melarang
aktivitas pengorganisasian serikat pekerja
1.Para pengusaha selalu dapat melarang orang yang
bukan karyawan untuk mengumpulkan karyawan selama
waktu kerja mereka—yaitu, saat karyawan sedang
bertugas dan bukan pada saat istirahat
2.Pengusaha biasanya dapat menghentikan karyawan
agar tidak berkumpul dengan karyawan lainnya untuk
suatu tujuan

32. 3. Sebagian besar pengusaha (tidak termasuk toko
eceran, pusat perhelanjaan, dan pengusaha tertentu
lainnya) dapat melarang orang yang bukan karyawan
untuk berada pada bagian dalam gedung dan daerah
kerja sebagai hal pribadi pemilik
4. Pengusaha dapat menolak akses karyawan yang
sedang atau bebas tugas untuk masuk ke luar atau
dalam perusahaan

33. Desertifikasi Pemilihan
hak untuk bergabung dengan serikat pekerja
kepada para karyawan juga memberikan
mereka cara yang sah untuk menghentikan
serikat pekerja untuk mewakili karyawan
mereka.

34. PROSES PERSETUJUAN KOLEKTIF

35. Apa yang Dimaksud dengan Persetujuan
Kolektif?
persetujuan secara kolektif adalah proses kewajiban kerja
sama antara pengusaha dan perwakilan karyawan untuk
bertemu pada waktu yang tepat dan dengan maksud baik
dengan memerhatikan upah, jam kerja, dan syarat serta
kondisi pekerjaan, atau negosiasi kesepakatan, atau adanya
pertanyaan yang muncul saat itu, dan pelaksanaan kontrak
tertulis yang menggabungkan kesepakatan yang diraih jika
diminta oleh salah satu pihak, tetapi kewajiban demikian
tidak mengharuskan salah satu pihak untuk setuju dengan
sebuah usulan atau meminta pembuatan sebuah konsesi.

36. Tim yang Bernegosiasi
Hal-hal Persetujuan
Tahap-tahap Persetujuan
Jalan buntu, Mediasi, dan Pemogokan
Keterlibatan Pihak Ketiga
Kesepakatan Kontrak

37. Bagian utama dari kontrak biasa mencakup subyek
seperti:
(1) hak-hak manajemen,
(2) keamanan serikat pekerja dan pengurangan iuran
pembayaran gaji otomatis,
(3) prosedur keluhan
(4) arbitrase keluhan,
(5) prosedur disiplin,
(6) tarif kompensasi,
(7) jam kerja dan lembur,

38. 8) tunjangan: liburan, hari libur, asuransi, pensiun,
(9) ketetapan kesehatan dan keamanan,
(10) ketetapan senioritas keamanan karyawan, dan
(11) tanggal berakhirnya kontrak.

39. KELUHAN
Sumber Keluhan
Prosedur Keluhan
Panduan untuk Menangani Keluhan

40. GERAKAN SERIKAT
PEKERJA SAAT INI DAN
Dl MASA DEPAN

41. Karyawan Publik dan Serikat Pekerja
Mengorganisasikan Para Profesional dan Pekerja
Kerah Putih

42. SAHABAT YANG BAIK ADALAH SAHABAT YANG
BERKATA BENAR, DAN BUKANNYA HANYA
MEMBENARKAN KATA-KATA.