Dokumen ini membahas tentang sistem pemerintahan di berbagai negara dan khususnya di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai definisi sistem dan pemerintahan dari berbagai pakar, serta perbandingan sistem pemerintahan presidensial dan parlementer. Selain itu, dijelaskan juga tentang struktur dan lembaga pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing lembaga.

1. Nama Kelompok :
 Afitria Gorwangsih
 Agung Maulana
 Evi Astuti
 Kartika Lestari
 Lia Nuraeni

2. BAB 2
SISTEM PEMERINTAHAN
A. Sistem Pemerintahan di Berbagai Negara
1. Sistem Pemerintahan
Sistem pemerintahan terdiri atas dua
istilah, yaitu sistem dan pemerintahan. Baik
istilah sistem, maupun pemerintahan
memiliki berbagai definisi.

3. Definisi sistem dan pemerintahan dari
berbagai pakar
a. Menurut Sumantri
Sistem adalah sekelompok bagian-bagian yang
bekerja bersama-sama untuk melakukan suatu
maksud. Apabila ada suatu bagian yang rusak
atau tidak dapat menjalankan tugasnya, maka
maksud yang hendak dicapai tidak akan terpenuhi
atau setidaknya sistem yang telah terwujud akan
mendapat gangguan.

4. Selanjutnya....
b. Menurut Musaef
Menurut Musaef, definisi sistem
adalah sebagai berikut.
1. Suatu sarana yang menguasai keadaan
dan pekerjaan dalam menjalankan tugasnya
dengan teratur.
2. Suatu tatanan dari hal-hal yang paling
berkaitan dan berhubungan sehingga
membentuk satu kesatuan.

5. c. Menurut W.J.S Poerwadarminta
Pemerintah adalah sebagai kekuasaan yang
memerintah suatu negara, atau lembaga tinggi yang
memerintah suatu negara.
d. Menurut Solly Lubis
Pengertian pemerintah adalah mencakup
pengertian tentang struktur kekuasaan dalam suatu
negara, sedangkan pemerintahan lebih menggambarkan
peralatan atau organ pemerintah itu sendiri.

6. e. Menurut Utrecht
Utrecht mempunyai tiga pengertian pemerintah, yaitu :
1. Sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan yang
berkuasa memerintah dalam arti luas. Jadi, meliputi badan legislatif,
eksekutif, dan yudikatif. Pemerintah dalam pengertian ini disebut sebagai
overhead government atau penguasa.
2. pemerintah sebagai badan kenegaraan tertinggi yang
berkuasa memerintah di wilayah suatu negara, misalnya presiden dan
raja.
3. pemerintah sebagai organ eksekutif, dalam arti kepala negara
bersama-sama dengan menteri-menterinya.

7. Berikutnya....
f. Menurut S. Pamudji
Pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah
perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh organ-organ atau
badan-badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam rangka
mencapai tujuan pemerintah negara. Adapun pemerintahan
dalam arti sempit adalah perbuatan memerintah yang
dilakukan oleh organ eksekutif dan jajarannya dalam rangka
mencapai tujuan pemerintahan negara.
g. Menurut Hamid S. Attamimi
Hamid S. Attamimi mengutarakan bahwa dalam sistem
pemerintahan terdapat bagian-bagian dari pemerintahan yang
mempunyai tugas dan fungsi sendiri-sendiri, tetapi secara
keseluruhan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan yang
padu dan bekerja sama secara rasional.

8. h. Menurut B Hestu Cipto Handoyo
1. Pemerintahan dalam arti luas, yaitu segala aktivitas
penyelenggaraan negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan
untuk menjalankan kekuasaan. Pemerintah seperti ini mencakup
kegiatan atau aktivitas penyelenggara negar yang dilakukan oleh
eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.
2. pemerintah dalam arti sempit dapat diartikan sebagai
aktivitas atau kegiatan yang diselenggarakan oleh fungsi eksekutif,
dalam hal ini dilaksanakan presiden ataupun perdana menteri sampai
dengan level birokrasi yang paling rendah.

9. Pemerintah meliputi tiga pengertian yang berbeda-beda. Namun,
ketiganya saling berhubungan satu sama lain dan saling
bersinergi sehingga terwujud keinginan atau cita-cita bersama.
Ketiga pengertian pemerintah tersebut, yaitu :
a. Penguasa, yaitu gabungan semua badan kenegaraan yang
bertugas menyelenggarakan kesejahteraan umum, membuat
peraturan, menyelenggarakan dan mempertahankan peraturan
yang dibuat oleh badan lain, serta bertugas mengadili. Jadi,
pemerintah dalam hal ini, meliputi badan legislatif, eksekutif, dan
yudikatif.
b. Kepala Negara, yaitu badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa
memerintah di wilayah suatu negara, misalnya presiden atau raja.
c. Eksekutif, yaitu gabungan antara kepala negara bersam-sama
dengan menteri-menterinya, atau biasa disebut kabinet.

10. Pemerintahan yang dinilai sebagai pemerintahan yang
baik, dilihat dari segi hukum dan keadilan memiliki asas-
asas sebagai berikut :
a. Kepastian Hukum
b. Keseimbangan
c. Keseimbangan dalam mengambil keputusan
d. Kecermatan
e. Motivasi pada setiap keputusan pemerintah
f. Tidak menyalahgunakan kewenangan
g. Permainan yang wajar
h. Keadilan atau kewajaran
i. Menanggapi harapan yang wajar
j. Peniadaan akibat keputusan yang batal
k. Perlindungan atas pandangan hidup atau cara
hidup pribadi

11. Macam-macam Sistem Pemerintahan
a. Sistem pemerintahan presidensial
ciri-ciri pemerintahan presidensial, yaitu :
1. Didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan (separation
of power).
2. Dikepalai oleh seorang presiden selaku pemegang
kekuasaan eksekutif (kepala pemerintah sekaligus sebagai kepala
negara).
3. Eksekutif dipilih rakyat, baik melalui pilihan secara langsung
maupun tidak langsung (melaui badan perwakilan).
4. Presiden mempunyai hak prerogratif untuk mengangkat dan
memberhentikan para pembantunya (menteri).
5. Presiden beserta kabinetnya tidak bertanggung jawab
kepada parlemen (DPR).

12. b. Sistem pemerintahan parlementer
ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, antara lain:
1. Didasarkan pada prinsip kekuasaan yang menyebar
(diffusion of power).
2. Eksekutif (perdana menteri, kanselir) dipilih oleh kepala
negara (raja/ratu).
3. Kekuasaan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat) lebih kuat
daripada kekuasaan eksekutif (perdana menteri/kanselir), sehingga
kabinet-kabinet (menteri-menteri) harus mempertanggung jawabkan
semua tindakannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
4. Program-program kebijaksanaan kabinet harus disesuaikan
dengan tujuan politik sebagian besar anggota parlemen.
5. Kedudukan kepala negara (raja,ratu,pangeran, atau kaisar)
hanya sebagai lambang atau simbol yang tidak dapat.

13. Pelaksanaan Sistem Pemerintahan di Indonesia
Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang
berbentuk republik. Di dalam UUD 1945 mengatur mengenai
sistem pemerintahan indonesia yang berisi bahwa :
Indonesia adalah negara berdasarkan hukum (rechtstaat).
Sistem konstitusional, yang berarti pemerintahan berdasarkan
atas sistem konstitusi (hukum dasar) bukan bersifat
kekuasaan yang tidak terbatas (machtstaat).
Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang
tertinggi.
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR.
Menteri negara adalah pembantu presiden.
Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat dibubarkan oleh
presiden.

14. Struktur pemerintahan di Indonesia di
bagi menjadi tiga cabang
kekuasaan, yaitu :
1. Legislatif
2. Eksekutif, dan
3. Yudikatif

15. Lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan
Indonesia sekarang ini adalah sebagai berikut :
1. Majelis Permusyawaratan Rakyat
2. Dewan Perwakilan Rakyat
3. Presiden
4. Badan Pemeriksa Keuangan
5. Mahkamah Konstitusi
6. Mahkamah Agung
7. Komisi Yudisial, dan
8. Dewan Perwakilan Daerah

16. 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Majelis permusyawaratan rakyat terdiri
atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui
pemilu. Anggota MPR berjumlah 678 orang
yang meliputi 550 anggota DPR dan 128
anggota DPD.

17. 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
DPR merupakan lembaga tinggi
negara yang anggotanya dipilih melalui
pemilu. DPR mempunyai fungsi
legislasi, anggaran, dan pengawasan.

18. 3. Presiden
presiden di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat melalui
pemilu. Apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum
berupa:
Pengkhianatan terhadap negara
Korupsi
Penyuapan
Tindakan pidana berat
Perbuatan tercela
Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden
dan/atau wakil presiden.

19. 4. Badan Pemeriksa Keuangan
BPK adalah suatu badan yang berfungsi
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
tentang keuangan negara. BPK berkedudukan
di ibukota negara (Jakarta) dan mempunyai
perwakilan disetiap Provinsi. Anggota BPK
dipilih oleh DPR dengan memperhatikan
pertimbangan DPD.
(BPK)

20. 5. Mahkamah Konstitusi
MK merupakan lembaga negara yang baru dalam tata
pemerintahan dan sistem ketata negaraan indonesia.
Kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah mengadili pada
tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final
untuk masalah-masalah sebagai berikut.
A. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945
B. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD1945
C. Memutus pembubaran partai politik
D. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
E. Memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden dan /atau wakil presiden
Konstitusi (MK)

21. Syarat-syarat menjadi konstitusi adalah sebagai berikut :
a. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela
Adil
b. Negarawan yang menguasai konstitusi dan
ketatanegaraan
c. Tidak merangkap sebagai pejabat negara, anggota
partai politik, pengusaha, advokat, dan pegawai negeri.
Masa jabatan hakim konstitusi selama 5 tahun dan
dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan
berikutnya.

22. Hakim Konstitusi diberhentikan dengan hormat
apabila:
a. Meninggal dunia
b.Mengundurkan diri atas permintaan sendiri, yang
diajukan kepada ketua mahkamah konstitusi.
c. Telah berusia 67 tahun
d. Telah berakhir masa jabatannya
e. Sakit jasmani atau rohani secara terus menerus
yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter

23. Hakim Konstitusi diberhentikan dengan tidak hormat apabila:
a. Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak
pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
b. Melakukan perbuatan tercela
c. Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan
kewajibannya selama 5 kali berturut-turut tanpa alasan yang sah
d. Melanggar sumpah atau janji jabatan
e. Dengan sengaja menghambat mahkamah konstitusi dalam
memberikan putusan
f. Melanggar larangan karena merangkap sebagai jabatan negara,
anggota partai politik, pengusaha, advokat, atau pegawai negeri.
g. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi

24. 1. Sejarah Sistem Pemerintahan di Indonesia
a. Sistem pemerintahan Indonesia pada peiode
Undang-Undang
Dasar 1945 setelah Proklamasi.
B. Sistem pemerintahan Indonesia pada periode
Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat).
C, sistem pemerintahan Indonesia pada periode
tahun1950 sampai kembalinya kepada UUD
1945

25. 2. Pengaruh Sistem Pemerintahan Suatu Negara
terhadap Negara Lain
a. Sistem pemerintahan di Amerika Serikat :
-kekuasaan eksekutuf
-kekuasaan legislatif
-kekuasaan yudikatif
b. Sistem pemerintahan Inggris

26. 3. Menentukan Pilihan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan yang Berlaku di Indonesia
Perundang-undangan yang mengalami perubahan atau penggantian
bahkan dihilangkan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia adalah
sebagai berikut :
a. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum.
b. Undang-undang No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum
c. Undang-undang dibidang politik(UU Susduk MPR/DPR/DPRD, UU
Pemilihan Umum, UU Partai Politik dan Golongan Karya). Undang-
undang ini kemudian diganti dengan undang-undang No.4 Tahun 1999
tentang Susduk MPR/DPR/DPRD, UU No, 2 Tahun 1999 tentang partai
politik, dan UU No. 3 tahun1999 tentang pemilihan umum.
d. Undang-undang No. 5 tahun 1947 tentang Pemerintahan di Daerah,
diganti dengan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 yang
sering disebut sebagai UU tentang Otonomi Daerah.

27. 4. Pemerintahan yang Stabil
Pemerintahan yang stabil menurut penerapan nilai-nilai
demokrasi seperti yang dikemukakakan oleh Henry B, Mayo
adalah sebagai berikut :
a. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga.
b. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam
suatu masyarakat yang sedang berubah.
c. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur.
d. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
e. Mengakui serta mengganggap wajar adanya
keanekaragaman.
f. Menjamin tegaknya keadilan.

28. Terima Kasih.....