More Related Content
Similar to TUGAS KELOMPOK SESI 13.pdf
Similar to TUGAS KELOMPOK SESI 13.pdf (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
TUGAS KELOMPOK SESI 13.pdf
- 1. ANALISA 3 CONTOH KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA TUGAS KELOMPOK SESI-13 Albhie Riskiyana Sukma 01039210005 Muhammad Farabi 01039210008 Kurniawan Dwi Putra 01039210010 Fandy Nugroho 01039210015 Pancasila KKN 1666
- 2. ❖ 3 CONTOH KASUS PELANGGARAN HAM DI INDONESIA TAHUN 2022 ❖ LATAR BELAKANG MASALAH TERJADINYA PELANGGARAN HAM ❖ PERAN PEMERINTAH RI DALAM MENANGANI MASALAH PELANGGARAN HAM TERSEBUT ❖ SOLUSI YANG IDEALNYA HARUS DILAKUKAN SEBAGAI LANGKAH PREVENTIF OLEH MASYARAKAT DAN PEMERINTAH RI Contents of This Topic
- 3. Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia 01 02 03 Kerangkeng Manusia di rumah Bupati Non Aktif Langkat Tragedi Kanjuruhan Penembakan Brigadir J oleh Ferdy Sambo
- 4. Sejak tahun 2010 Bupati Langkat non aktif telah berinisiaif membuat kegiatan kerangken manusia itu awalnya ditujukan untuk pembinaan atau rehabilitasi masyarakat pecandu narkoba dan pelaku kenakalan remaja. Namun, seiring berjalannya waktu berubah menjadi kegiatan perbudakan dengan penambahan bentuk kekerasan fisik dan bahkan psikis sampai ada beberapa korban yang ingin melakukan percobaan bunuh diri. Terdapat setidaknya 26 bentuk kekerasan terhadap para korban penghuni kerangkeng. Para korban kekerasan itu tidak mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukan dan hanya diberikan extra puding saja. Para korban dipaksa untuk bekerja melebihi batas waktu normal. Jika menolak untuk melakukan pekerjaan, maka para korban akan menerima sanksi kekerasan. 01 Pelanggaran HAM Kasus Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Non Aktif Langkat Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2022/03/03/07343481/sederet-temuan-komnas-ham-soal-kerangkeng-manusia-bupati-langkat-6-tewas
- 5. Peran Pemerintah RI dalam Menangani Kasus Pelanggaran HAM • Peran pemerintah RI melalui Komnas HAM melakukan investigasi dan analisa lebih lanjut terhadap kasus pelanggaran HAM yaitu kerangkeng manusia di rumah Bupati Non Aktif Langkat tersebut. • Komnas HAM mendesak pihak Kepolisian untuk dapat memberikan sanksi pidana berat kepada pihak atau pelaku pelanggaran HAM tersebut termasuk kepada pihak TNI- Polri & Bupati Langkat yang terlibat sebagai pelaku.
- 6. Solusi Ideal sebagai Tindakan Preventif oleh Masyarakat & Pemerintah terhadap Kasus Pelanggaran HAM ❖ Pemerintah bersama-sama dengan DPR RI membahas, membuat, serta mengesahkan kebijakan atau peraturan perundang-undangan termasuk dalam hal pemberian sanksi yang lebih berat kepada para pelaku pelanggaran HAM. ❖ Memperkuat serta mendukung upaya para penegak hukum seperti pihak Kepoli sian, Komnas HAM, dan Komnas Perlindungan Perempuan dan Anak dalam fungsi pengawasan dan pemberantasan untuk memastikan pencegahan dan penanganan kasus pelanggaran HAM. ❖ Mengajak seluruh masyarakat melakukan kampanye untuk turut serta dalam penghapusan tindakan pelanggaran HAM.
- 7. KasusPelanggaran HAM dalam Tragedi Kanjuruhan Latar Belakang Masalah : Pada 1 Okt 2022 terjadi kerusuhan yang menewaskan 135 korban jiwa, pasca pertandingan speak bola antara Arema Malang melawan Persebaya Surabayadi stadion Kanjuruhan, Kab. Malang, Jawa Timur, korban tewas disebabkan lemparan gas air mata oleh petugas kepolisan ke arah bangku stadion penonton yang diperparah oleh akses keluar stadion yang ditutup sehingga korban tidak sempat menyelamatkan diri Kerusuhan sebenarnya terjadi akibat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh oknum kepolisian kepada salah satu penonton yang hendak masuk kedalam lapangan untuk meminta berfoto kepada pemain Arema, sontak kejadian kekerasan tersebut menyebabkan tersulutnya emosi dari pihan supporter Arema, dan lalu menginvasi lapangan. Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Tragedi_Stadion_Kanjuruhan_2022
- 8. Pemerintah mengambil sejumlah langkah untuk menangani Tragedi Kanjuruhan 1. Terpukul atas Tragedi Kanjuruhan - Dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Mahfud mengatakan, pemerintah merasa terpukul atas kejadian itu, Selain itu, Mahfud mengakui dengan kejadian itu membuat Indonesia berada pada posisi ketiga di dunia negara dengan korban meninggal terbesar saat pertandingan sepakbola. "Untuk itu pemerintah, Presiden, kemarin sudah menyatakan belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada seluruh korban dan memerintahkan kita untuk menguraikan instruksi yang kemarin disampaikan pak presiden," ucap Mahfud, 2. Membuat Tim Pencari Fakta - Pemerintah memutuskan membentuk tim gabungan independen pencari fakta (TGIPF) untik menungkap kasus atau peristiwa Kanjuruhan, 3. Gratiskan biaya pengobatan korban - Presiden Jokowi sudah memerintahkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin supaya memberikan pelayanan penuh dan menggratiskan seluruh biaya pengobatan terhadap korban Tragedi Kanjuruhan. Bahkan pemerintah juga menjamin akan memberikan pelayanan penyembuhan trauma bagi para korban, 4. Beri santunan ahli waris korban meninggal - Pemerintah juga akan segera memberikan santunan bagi ahli waris korban meninggal dalam Tragedi Kanjuruhan pemerintah berharap santunan itu bisa dilihat sebagai bentuk empati dari negara. Peran pemerintah RI dalam menangani masalah pelanggaran HAM di Kanjuruhan Sumber : https://nasional.kompas.com/read/2022/10/04/05000011/4-sikap-dan-langkah-pemerintah-dalam-tragedi-kanjuruhan
- 9. Untuk Pemerintah : ● Agar kejadian tersebut tidak terulang Kembali dikemudian hari, perlu dilakukannya evaluasi terkait prosedur keamanan terhadap apparat hukum terkait baik berupa standar prosedur keamanan dan alat-alat keamanan seperti penggunaan gas air mata dan sejenisnya, ● Memberikan sangki tegas terhadap oknum-oknum yang terbukti melakukan tindakan pelanggaran HAM. Untuk Masyarakat : ● Masyarakat dihimbau agar tidak mudah terhasut oleh berita-berita yang bersifat hoax dan profokatif yang dapat menyebabkan kerusuhan dan tindakan anarkisme dalam kejadi ini, atau akan datang, ● Masyarakat dihimbau untuk selalu mematuhi tata tertib setiap penyelengaraan pertandingan dengan tidak melakukan aksi-aksi yang dapat membahayakan pemain dan penontoh lain, Solusi Ideal Yang Harus Dilakukan Sebagai Langkah Preventif Oleh Masyarakat Dan Pemerintah RI dalam kasus pelanggaran HAM di Kanjuruhan
- 10. Jakarta Selatan, Jumat, 8 July 2022 telah terjadi sebuah insiden yang menggungcang tanah air Indonesia karena telah terjadi kasus penembakan oleh Ferdi Sambo yang menewaskan Brigadir J, insiden ini diduga menggandung unsur pelanggaran HAM sebagaimana disampaikan oleh Komnas HAM di konferensi pers pada Kamis, 1 Sep 2022 03 Pelanggaran HAM kasus Penembakan Brigadir J oleh Ferdy Sambo Beberapa waktu lalu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI mengatakan ada dua dugaan kemungkinan Ferdy Sambo tega membunuh Brigadir J. Pertama pelecehan seksual, dan kedua perselingkuhan, Terjadi peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J yang merupakan tindakan extrajudicial killing yang memiliki latar belakang adanya dugaan kekerasan seksual," kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat Sumber : https://news.detik.com/berita/d-6267140/lengkap-isi-laporan-komnas-ham-terkait-pembunuhan-brigadir-j-di-rumah-sambo
- 11. Peran pemerintah RI dalam menangani masalah pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir J 1. Pemerintah mengambil sikap tegas dan pengawalan terhadap kasus dugaan pelanggaran HAM dalam kasus pembunuhan Brigadir J, 2. Pemerintah, Aparatur Hukum Berserta Komnas HAM melakukan penyidikan yang independent dan factual guna mengungkap kebenaran kasus dibalik pelanggaran HAM pembunuhan Brigadir J oleh Ferdi Sambo, sehingga terhindar dari oknum yang dapat menghalangi dan menghambat penyidikan, 3. Kapolri sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia, akan mengawal dan menyelesaikan kasus tersebut secara transparan ke depan public, serta komitmen Kapolri reformasi polri, Komitmen keterbukaan tidak hanya terkait dengan kelembagaan Polri, tetapi terkait dengan kinerja penyidikan yang dilakukan anggota Polri terhadap anggota Polri lainnya, 4. Kapolri dengan tegas mencopot 10 jabatan strategis pada Divisi Propam Polri, termasuk mencopot Irjen Pol. Ferdy Sambo (Kadiv Propam) dan digantikan Irjen Pol. Syahardiantono. Sebanyak 25 anggota Polri lainnya yang dianggap menghambat penyidikan diperiksa dan terancam proses pidana. Sebanyak 25 anggota Polri itu terdiri atas tiga jenderal polisi bintang satu, lima orang berpangkat Kombes (Komisaris Besar), tiga orang berpangkat AKBP (Ajun Komisaris Besar Polisi), dua orang berpangkat Kompol (Komisaris Polisi), tujuh orang Pama (Perwira Pertama), lima orang dari Bintara, dan Tamtama, Sumber : https://www.antaranews.com/berita/3040757/penanganan-kasus-brigadir-j-dan-optimisme-reformasi-polri
- 12. Solusi Ideal Yang Harus Dilakukan Sebagai Langkah Preventif Oleh Masyarakat Dan Pemerintah RI dalam kasus pelanggaran HAM pada kasus pembunuhan Brigadir J oleh Ferdy Sambo ❖ Perlu adanya transparansi dan kesetaraan dalam menegakkan keadilan untuk menyelesaikan kasus ini sehingga tidak menimbulkan stigma sosial dimasyarakat yang membuat masyarakat jadi apatis terhadap intitusi Polri, ❖ Kepolisian perlu mengevaluasi dan meningkatkan moral terhadap seluruh anggotanya tanpa terkecuali sehingga insiden tersebut tidak terulang kembali dikemudian hari, ❖ Masyarakat perlu bertindak tegas jika terjadi pelanggaran HAM disekitarnya, tanpa harus takut terhadap ancaman dari pihak manapun, agar kasus-kasus pelanggaran HAM tidak terjadi dan dapat segera dicegah, ❖ Menanamkan moral dan ideologi Pancasila dalam setiap aspek berkehidupan sehingga tidak mudah terjadi perpecahan dan tragedi dikalangan masyarakat atau aparatur hukum dan pemerintahan.
- 13. TERIMAKASIH