hak dankewajiban tenaga Kesehatan

2. LATAR BELAKANG
• TENAGA KESEHATAN DALAM MELAKUKAN TUGASNYA BERKEWAJIBAN UNTUK MEMATUHI
STANDAR PROFESIONAL DAN MENGHORMATI HAK PASIEN.
• HUBUNGAN ANTARA TENAGA KESEHATAN, PASIEN, DAN RUMAH SAKIT YANG
DITENTUKAN PADA KODE ETIK DI SAMPING MENIMBULKAN HUBUNGAN MEDIS, JUGA
BERAKIBAT PADA HUBUNGAN HUKUM

3. LATAR BELAKANG
•HUBUNGAN HAK DASAR ANTARA PASIEN DAN TENAGA
KESEHATAN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DILANDASI
OLEH PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS, MAKAATAS
KESEPAKATAN BERSAMA UNTUK MENGIKATKAN DIRI DALAM
SUATU PERJANJIAN YANG MENDASARKAN ATAS SUATU
PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN HAL-HAL TERTENTU
AKAN BERAKIBAT MUNCULNYA HAK DAN KEWAJIBAN.

4. RUMUSAN MASALAH
• APA HAK DAN KEWAJIBAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UU NO 36 TAHUN 2014?
• APA CONTOH KASUSNYA?

5. TUJUAN
This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-SA-NC
•MENGETAHUI HAK TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN UU NO 36
TAHUN 2014
•MENGETAHUI KEWAJIBAN NAKES BERDASARKAN UU TH 36 TH 2014
•MENGETAHUI CONTOH KASUSNYA?

6. HAK TENAGA KESEHATAN DALAM UU NO 36 TAHUN 2014
a.MEMPEROLEH PELINDUNGAN HUKUM SEPANJANG MELAKSANAKAN
TUGAS SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI, STANDAR PELAYANAN
PROFESI, DAN STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL;
b.MEMPEROLEH INFORMASI YANG LENGKAP DAN BENAR DARI
PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN ATAU KELUARGANYA;
c.MENERIMA IMBALAN JASA;
d.MEMPEROLEH PELINDUNGAN ATAS KESELAMATAN DAN KESEHATAN
KERJA, PERLAKUAN YANG SESUAI DENGAN HARKAT DAN MARTABAT
MANUSIA, MORAL, KESUSILAAN, SERTA NILAI-NILAI AGAMA;

7. E. MENDAPATKAN KESEMPATAN UNTUK MENGEMBANGKAN PROFESINYA;
F. MENOLAK KEINGINAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN ATAU PIHAK LAIN
YANG BERTENTANGAN DENGAN STANDAR PROFESI, KODE ETIK, STANDAR
PELAYANAN, STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL, ATAU KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN; DAN
G. MEMPEROLEH HAK LAIN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG- UNDANGAN.
HAK TENAGA KESEHATAN DALAM UU NO 36 TAHUN 2014

8. KEWAJIBAN NAKES DALAM UU NO 36 TAHUN 2014
a. MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI DENGAN STANDAR PROFESI, STANDAR PELAYANAN
PROFESI, STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL, DAN ETIKA PROFESI SERTA KEBUTUHAN KESEHATAN
PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN.
b. MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN ATAU KELUARGANYA ATAS
TINDAKAN YANG AKAN DIBERIKAN.
c. MENJAGA KERAHASIAAN KESEHATAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN.
d. MEMBUAT DAN MENYIMPAN CATATAN DAN/ATAU DOKUMEN TENTANG PEMERIKSAAN, ASUHAN, DAN
TINDAKAN YANG DILAKUKAN.
e. MERUJUK PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN KE TENAGA KESEHATAN LAIN YANG MEMPUNYAI
KOMPETENSI DAN KEWENANGAN YANG SESUAI.

9. STUDI KASUS

10. KRONOLOGI
•KRONOLOGI KASUS YANG TERJADI
PERKIRAAN JUNI 2022, SEORANG CALON
NAKES MEMBEBERKAN PENGALAMAN
MEMASANG KATETER PADA LAWAN
JENIS YANG SEHARUSNYA MENJADI
RAHASIA PASIEN.

11. UU YANG TERKAIT
•UNDANG – UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2009 TENTANG RUMAH
SAKIT DALAM PASAL 29 AYAT 1 (M) MENJELASKAN BAHWASANYA
RUMAH SAKIT WAJIB UNTUK MENGHORMATI DAN MELINDUNGI
HAK – HAK PASIEN. DILANJUTKAN DENGAN PASAL 32 (I) MENGENAI
HAK PASIEN YAITU MENDAPATKAN PRIVASI DAN KERAHASIAAN
PENYAKIT YANG DIDERITANYA TERMASUK DATA – DATA MEDISNYA.

12. UU YANG TERKAIT
•RAHASIA KEDOKTERAN TERSEBUT HANYA DAPAT DIBUKA UNTUK
KEPENTINGAN KESEHATAN PASIEN, UNTUK PEMENUHAN
PERMINTAAN APARAT PENEGAK HUKUM DALAM RANGKA
PENEGAKAN HUKUM, ATAS PERSETUJUAN PASIEN SENDIRI ATAU
BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG –
UNDANGAN. HAL TERSEBUT DIJELASKAN DI DALAM PASAL 38 AYAT
UU NO. 44 TAHUN 2009.

13. UU YANG TERKAIT
•UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN JUGA
MENGATUR MENGENAI HAK PASIEN UNTUK MENDAPATKAN
PRIVASI. DALAM PASAL 58 AYAT (1) TERTULIS BAHWA TENAGA
KESEHATAN DALAM MENJALANKAN PRAKTIK WAJIB MENJAGA
KERAHASIAAN KESEHATAN PENERIMA PELAYANAN KESEHATAN.

14. SANKSI
• UNTUK SANKSI YANG AKAN DIKENAKAN BAGI TENAGA KESEHATAN APABILA
MELANGGAR PRIVASI PASIEN, DI DALAM UNDANG – UNDANG NO. 36 TAHUN 2014
TENTANG KESEHATAN, DALAM PASAL 82 MENYEBUTKAN BAHWA TENAGA
KESEHATAN TERSEBUT AKAN DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA:
• A. TEGURAN LISAN
• B. PERINGATAN TERTULIS
• C. DENDA ADMINISTRATIF
• D. PENCABUTAN IZIN

15. SANKSI
KEMUDIAN DI DALAM PERATURAN PRESIDEN NOMOR 90 TAHUN 2017 TENTANG KONSIL
TENAGA KESEHATAN INDONESIA, PASAL 34 AYAT 1, DALAM HAL TENAGA KESEHATAN
TERBUKTI MELAKUKAN PELANGGARAN DAPAT DIKENAI SANKSI DISIPLIN PROFESI
BERUPA,
A. PEMBERIAN PERINGATAN TERTULIS;
B. REKOMENDASI PENCABUTAN SURAT TANDA REGISTRASI ATAU SURAT IZIN PRAKTIK;
DAN/ATAU
C. KEWAJIBAN MENGIKUTI PENDIDIKAN ATAU PELATIHAN DI INSTITUSI PENDIDIKAN
KESEHATAN.