ETIKA dan PIDANA.pptx
•Download as PPTX, PDF•
0 likes•6 views
etika dan pidana dalam slide ini merupakan suatu bahan yang belum makximal dalam pembuatannya, namun smoga menjadi bahan tambahan dan bermanfaat
Report
Share
Report
Share
Recommended
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang implementasi anti korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang mencakup struktur organisasi, tugas dan wewenang Kejaksaan khususnya dalam hal tindak pidana korupsi, pengelompokan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999, serta strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan preventif, represif, dan restoratif.
Skripsi hukum campuran 7
1. TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (STUDI PUTUSAN NO.1821/PID.B/2008/ PN/_______)
2. TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI PUTUSAN NO. 1902/PID B/2004/PN _______)
3. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEORANG AYAH KEPADA ANAK KANDUNG DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.166/PID.B/2009/PN-KIS)
4. TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA
5. TINJAUAN ATAS PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK JURNALISTIK DAN UU PERS
6. TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO MANDIRI (STUDI PADA BANK MANDIRI KANTOR WILAYAH I _______)
7. TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN DISTINCTION PRINCIPLE DALAM PERANG MODERN
8. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS
9. TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH BERDASARKAN PBI NO. 7/7/PBI/2005 JO NO. 10/10/PBI/2008 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
10. TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM JUAL BELI SOFTWARE SECARA ELEKTRONIK
11. TINJAUAN HUKUM PRINSIP RESPONSIBILITAS DALAM PASAR MODAL
12. TINJAUAN HUKUM PROSES ACARA MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BERDASARKAN PBI NO 10/1/PBI/2008
13. TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
14. TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDY KEJATI _______)
15. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PARATE EKSEKUSI ATAS BENDA BERGERAK PADA PERJANJIAN GADAI (STUDI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG _______)
16. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI ANTARA PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)TBK WILAYAH III SUMBAGUT DENGAN KONSUMEN
17. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMILIKAN RUMAH ANTARA CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD DAN KARYAWANNYA
18. TINJAUAN JURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PASAR MODAL
19. TINJAUAN JURIDIS DAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIIF) CABANG _______
20. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES _______)
21. TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
22. TINJAUAN PROSES PEMBUKTIAN KEBENARAN DASAR PENGUASAAN TANAH DALAM PENDAFTARAN KONVERSI HAK ATAS TANAH EX-HUKUM ADAT (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA _______)
23. TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 1036/PID.B/2009
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta Kerja
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
Recommended
IMPLEMENTASI ANTI KORUPSI.pptx
Dokumen tersebut memberikan ringkasan singkat tentang implementasi anti korupsi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang mencakup struktur organisasi, tugas dan wewenang Kejaksaan khususnya dalam hal tindak pidana korupsi, pengelompokan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999, serta strategi pencegahan korupsi melalui pendekatan preventif, represif, dan restoratif.
Skripsi hukum campuran 7
1. TINDAK PIDANA DI BIDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN MENURUT UU NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DARI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN (STUDI PUTUSAN NO.1821/PID.B/2008/ PN/_______)
2. TINDAK PIDANA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN (STUDI PUTUSAN NO. 1902/PID B/2004/PN _______)
3. TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN SEORANG AYAH KEPADA ANAK KANDUNG DITINJAU DARI PSIKOLOGI KRIMINIL (STUDI KASUS PUTUSAN NO.166/PID.B/2009/PN-KIS)
4. TINDAK PIDANA PEROMPAKAN DI WILAYAH PERAIRAN SELAT MALAKA
5. TINJAUAN ATAS PEMBERITAAN YANG BERINDIKASI ADANYA DELIK PENCEMARAN NAMA BAIK OLEH MEDIA MASSA DALAM PERSPEKTIF KODE ETIK JURNALISTIK DAN UU PERS
6. TINJAUAN HUKUM ATAS PERJANJIAN KREDIT SERBAGUNA MIKRO MANDIRI (STUDI PADA BANK MANDIRI KANTOR WILAYAH I _______)
7. TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TENTANG PENERAPAN DISTINCTION PRINCIPLE DALAM PERANG MODERN
8. TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN PENGADILAN HAM AD HOC TERHADAP PRINSIP ASAS LEGALITAS
9. TINJAUAN HUKUM PENYELESAIAN PENGADUAN NASABAH BERDASARKAN PBI NO. 7/7/PBI/2005 JO NO. 10/10/PBI/2008 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
10. TINJAUAN HUKUM PERJANJIAN TERHADAP TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK ATAS WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM JUAL BELI SOFTWARE SECARA ELEKTRONIK
11. TINJAUAN HUKUM PRINSIP RESPONSIBILITAS DALAM PASAR MODAL
12. TINJAUAN HUKUM PROSES ACARA MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN KREDIT BERMASALAH BERDASARKAN PBI NO 10/1/PBI/2008
13. TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK DAN KEWAJIBAN ANAK DAN ORANG TUA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 DAN HUKUM ISLAM
14. TINJAUAN HUKUM TERHADAP MEKANISME PELAKSANAAN PENGAWASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA (STUDY KEJATI _______)
15. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PARATE EKSEKUSI ATAS BENDA BERGERAK PADA PERJANJIAN GADAI (STUDI PADA PERUM PEGADAIAN CABANG _______)
16. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN JUAL BELI GAS BUMI ANTARA PT. PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO)TBK WILAYAH III SUMBAGUT DENGAN KONSUMEN
17. TINJAUAN HUKUM TERHADAP PERJANJIAN PEMILIKAN RUMAH ANTARA CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC LTD DAN KARYAWANNYA
18. TINJAUAN JURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PASAR MODAL
19. TINJAUAN JURIDIS DAN KRIMINOLOGI KEJAHATAN PENGGELAPAN SEPEDA MOTOR DI PT. FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIIF) CABANG _______
20. TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP FUNGSI PATROLI POLISI DALAM PENANGGULANGAN SUATU TINDAK KEJAHATAN (STUDI PADA POLTABES _______)
21. TINJAUAN MENGENAI PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH (KPR) DALAM KAITANNYA DENGAN PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
22. TINJAUAN PROSES PEMBUKTIAN KEBENARAN DASAR PENGUASAAN TANAH DALAM PENDAFTARAN KONVERSI HAK ATAS TANAH EX-HUKUM ADAT (STUDI DI KANTOR PERTANAHAN KOTA _______)
23. TINJAUAN PSIKOLOGI KRIMINAL PENYIMPANGAN PERILAKU SEKSUAL TERHADAP TINDAK PIDANA MUTILASI (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DEPOK NOMOR 1036/PID.B/2009
Materi MenLHK Prescon Omnibus Law UU Cipta Kerja
Rangkuman dokumen tersebut adalah:
1) UU Cipta Kerja akan menyederhanakan perizinan lingkungan dan kehutanan dengan tetap memperhatikan perlindungan lingkungan.
2) Dokumen lingkungan seperti AMDAL akan tetap diperlukan namun prosesnya akan disederhanakan.
3) UU ini bertujuan untuk mendukung penciptaan lapangan kerja serta memberdayakan masyarakat lokal.
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
1. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS.
2. Sistem OSS mencakup seluruh proses perizinan mulai dari pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial, hingga pengawasan.
3. PP ini mengatur pokok-pokok seperti jenis perizinan, pemohon, penerbit, mekanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS.
CUSTOMER LAW PROTECTION
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai alasan pentingnya perlindungan konsumen, sejarah legislasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, definisi konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan bagi pelaku usaha.
Perlindungan konsumen
pengertian perlindungan konsumen
hak dan kewajiban konsumen
hak dan kewajiban pelaku usaha
BAWASLU -GAKKUMDU
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penanganan pelanggaran TP Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
2. Terdapat alur penanganan pelanggaran pemilu mulai dari laporan, pendaftaran, pembahasan di sentra Gakkumdu, hingga proses hukum selanjutnya
3. Dokumen tersebut juga membahas pentingnya pengembangan kap
hukum pidana tentang delneming.pptx
This document defines and discusses the concept of "deelneming" or participation under Dutch criminal law. It begins by defining deelneming as the involvement of more than one person in a criminal act, whether before or during the act. It notes that those involved can still be held criminally responsible even if their own actions do not meet all the elements of the offense, as long as the offense would not have occurred without their participation.
The document then discusses different terms and concepts related to deelneming, including various roles like the direct perpetrator, an accomplice, an instigator, or an accessory. It analyzes several provisions of Dutch criminal law that establish liability for different types of participation. Finally
AJARAN PENYERTAAN ATAU DELNEMING.pptx
This document defines and discusses the concept of "deelneming" or participation under Dutch criminal law. It begins by defining deelneming as the involvement of more than one person in a criminal act, whether before or during the act. It notes that those involved can still be held criminally responsible even if their own actions do not meet all the elements of the offense, as long as their participation was necessary for the crime to occur. The document then discusses different terms and concepts related to deelneming under Dutch law, including various types or categories of participation such as the direct perpetrator, an accomplice, an instigator, or an aider and abettor. It analyzes the requirements and standards for
PERBANDINGAN KUHP.pptx
Dokumen tersebut membandingkan struktur KUHP dengan UU KUHP baru. KUHP terdiri dari 49 bab dan 569 pasal yang dibagi menjadi Aturan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran. Sedangkan UU KUHP baru terdiri dari 42 bab dan 628 pasal yang dibagi menjadi Aturan Umum dan Tindak Pidana. UU KUHP baru tidak membedakan Kejahatan dengan Pelanggaran dan mengatur beberapa ketentuan secara berbeda
VICTIMOLOGI.pptx
Victimology is the study of victims, the causes of victimization, and the consequences of victimization. It is an interdisciplinary field that examines victims as individuals and populations in the context of criminal acts and other life events. Victimology aims to understand who victims are, why they are victimized, and the effects of victimization. It also seeks to prevent victimization and advocate for victims' rights.
More Related Content
Similar to ETIKA dan PIDANA.pptx
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan dalam menangani tindak pidana pemilu
Bahan Sosialisasi PP 24.18-Pertalindo.pdf
1. PP Nomor 24 Tahun 2018 mengatur pelaksanaan perizinan berusaha secara terintegrasi melalui sistem OSS.
2. Sistem OSS mencakup seluruh proses perizinan mulai dari pendaftaran, penerbitan izin usaha dan izin komersial, hingga pengawasan.
3. PP ini mengatur pokok-pokok seperti jenis perizinan, pemohon, penerbit, mekanisme pelaksanaan perizinan melalui sistem OSS.
CUSTOMER LAW PROTECTION
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Secara garis besar dibahas mengenai alasan pentingnya perlindungan konsumen, sejarah legislasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, definisi konsumen dan pelaku usaha, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, serta larangan bagi pelaku usaha.
Perlindungan konsumen
pengertian perlindungan konsumen
hak dan kewajiban konsumen
hak dan kewajiban pelaku usaha
Similar to ETIKA dan PIDANA.pptx (8)
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
Peran Kejaksaan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.pdf
More from ngopihukum
BAWASLU -GAKKUMDU
Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penanganan pelanggaran TP Pemilu oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
2. Terdapat alur penanganan pelanggaran pemilu mulai dari laporan, pendaftaran, pembahasan di sentra Gakkumdu, hingga proses hukum selanjutnya
3. Dokumen tersebut juga membahas pentingnya pengembangan kap
hukum pidana tentang delneming.pptx
This document defines and discusses the concept of "deelneming" or participation under Dutch criminal law. It begins by defining deelneming as the involvement of more than one person in a criminal act, whether before or during the act. It notes that those involved can still be held criminally responsible even if their own actions do not meet all the elements of the offense, as long as the offense would not have occurred without their participation.
The document then discusses different terms and concepts related to deelneming, including various roles like the direct perpetrator, an accomplice, an instigator, or an accessory. It analyzes several provisions of Dutch criminal law that establish liability for different types of participation. Finally
AJARAN PENYERTAAN ATAU DELNEMING.pptx
This document defines and discusses the concept of "deelneming" or participation under Dutch criminal law. It begins by defining deelneming as the involvement of more than one person in a criminal act, whether before or during the act. It notes that those involved can still be held criminally responsible even if their own actions do not meet all the elements of the offense, as long as their participation was necessary for the crime to occur. The document then discusses different terms and concepts related to deelneming under Dutch law, including various types or categories of participation such as the direct perpetrator, an accomplice, an instigator, or an aider and abettor. It analyzes the requirements and standards for
PERBANDINGAN KUHP.pptx
Dokumen tersebut membandingkan struktur KUHP dengan UU KUHP baru. KUHP terdiri dari 49 bab dan 569 pasal yang dibagi menjadi Aturan Umum, Kejahatan, dan Pelanggaran. Sedangkan UU KUHP baru terdiri dari 42 bab dan 628 pasal yang dibagi menjadi Aturan Umum dan Tindak Pidana. UU KUHP baru tidak membedakan Kejahatan dengan Pelanggaran dan mengatur beberapa ketentuan secara berbeda
VICTIMOLOGI.pptx
Victimology is the study of victims, the causes of victimization, and the consequences of victimization. It is an interdisciplinary field that examines victims as individuals and populations in the context of criminal acts and other life events. Victimology aims to understand who victims are, why they are victimized, and the effects of victimization. It also seeks to prevent victimization and advocate for victims' rights.
More from ngopihukum (7)
ETIKA dan PIDANA.pptx
- 1. ETIKA & PIDANA Uyun Saepul Uyun MateriWorkshopPenangananKodeEtikdanPidana 22 A gustus 2022
- 3. DISIPLIN KODE ETIK HUKUM PIDANA SANKSI NORMA Hukum Acara / Ketentuan Pelaksanaannya SUATU POLA ATURAN, TATA CARA, TANDA, PEDOMAN ETIS DI DALAM MELAKUKAN SUATU KEGIATAN ATAUPUN SUATU PEKERJAAN SUATU PERBUATAN YANG DILARANG OLEH UU DAN DIANCAM PIDANA BAGI YG MELANGGARNYA Hukum Acara / Ketentuan Pelaksanaannya Administrative law TERTIB, TAAT KEPADA PERATURAN ANCAMAN, HUKUMAN, BERSIFAT PENDERITAAN Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Peraturan Pemerintah No 94 tahun 2001 tentang Disiplin Pegawai Negeri Peraturan Badan Kepegawaian No 6 tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan PP No 94 tahun 2001 tentang Disiplin Pegawai Negeri