Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja (KAK) untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Wlahar Wetan pada tahun 2015, yang mencakup rencana pembangunan prasarana desa, pembentukan tim pelaksana, jadwal dan lokasi kegiatan, serta sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Dokumen tersebut merupakan kerangka acuan kerja (KAK) untuk pelaksanaan pembangunan di Desa Wlahar Wetan pada tahun 2015, yang mencakup rencana pembangunan prasarana desa, pembentukan tim pelaksana, jadwal dan lokasi kegiatan, serta sumber pendanaan proyek-proyek pembangunan.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) yang direkrut dari Karang Taruna dan PSM untuk menjadi relawan sosial berbasis masyarakat. TKSK bertugas sebagai penyedia data, relawan pendamping, dan relawan motivator di tingkat kecamatan. Mereka diprioritaskan menjadi pendamping program Kementerian Sosial dan melaksanakan tugas tanpa meninggalkan pekerjaan sehari-hari.
Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 diselenggarakan di Balai Desa Balingasal untuk memvalidasi dan menetapkan 118 keluarga miskin sebagai penerima BLT-DD dari total 212 calon penerima berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Musyawarah ini dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat unt
Dokumen tersebut membahas tentang peran perhutanan sosial dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa, khususnya SDGs ke-3 (kesehatan), 4 (pendidikan), dan 5 (kesetaraan gender). Perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan,
Dokumen tersebut merupakan kajian perencanaan pembangunan tata ruang Kota Samarinda berdasarkan pendekatan ekonomi dengan memetakan potensi pembangunan setiap kecamatan. Kajian ini mengelompokkan potensi ekonomi 10 kecamatan di Kota Samarinda ke dalam tiga cluster (unggulan, berpotensi, dan peluang) berdasarkan sektor ekonomi masing-masing. Dokumen ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meng
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintahan desa (RKP Desa) untuk tahun 2019 di Desa Harapan Jaya yang mencakup rencana program dan anggaran di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan dan kesepakatan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
Kelompok ternak kambing mengajukan proposal bantuan modal usaha sebesar Rp250 juta kepada Gubernur Aceh untuk meningkatkan usaha ternak mereka. Kelompok ini beranggotakan 8 orang dan akan membangun kandang untuk 120 ekor kambing betina dan 24 ekor jantan serta menyediakan pakan dan perawatan ternak.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proposal ini mengajukan pembangunan Masjid Al Huda di Perumahan Mutiara Jingga Residence untuk memenuhi kebutuhan sarana ibadah warga dengan menyediakan rancangan desain, anggaran, dan mencari sumber dana.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desa
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docxerisugiartoeri
Dokumen ini memberikan panduan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan perubahannya. Terdapat langkah-langkah penyusunan RKP Desa yang melibatkan unsur masyarakat desa dan perangkat desa. Tim penyusun akan melakukan pencermatan rencana pembangunan, pagu anggaran, dan menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan peraturan dan partisipasi masyarakat.
Dokumen ini merupakan proposal penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Jami' At-Ta'qwa di Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Proposal ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rencana, dan sumber dana pembangunan masjid yang direncanakan meliputi perluasan bangunan, fasilitas penunjang, dan peningkatan kualitas ibadah masyarakat setempat.
Visi dokumen tersebut adalah menciptakan masyarakat Flores Timur yang damai, sejahtera, bermartabat dan berkualitas di era globalisasi dalam bingkai budaya Lamaholot. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 11 misi pokok yang meliputi peningkatan kerukunan antar umat beragama, pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas tentang TKSK (Tenaga Kerja Sosial Kecamatan) yang direkrut dari Karang Taruna dan PSM untuk menjadi relawan sosial berbasis masyarakat. TKSK bertugas sebagai penyedia data, relawan pendamping, dan relawan motivator di tingkat kecamatan. Mereka diprioritaskan menjadi pendamping program Kementerian Sosial dan melaksanakan tugas tanpa meninggalkan pekerjaan sehari-hari.
Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2022 diselenggarakan di Balai Desa Balingasal untuk memvalidasi dan menetapkan 118 keluarga miskin sebagai penerima BLT-DD dari total 212 calon penerima berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Musyawarah ini dihadiri oleh unsur pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat unt
Dokumen tersebut membahas tentang peran perhutanan sosial dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat desa, khususnya SDGs ke-3 (kesehatan), 4 (pendidikan), dan 5 (kesetaraan gender). Perhutanan sosial diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) yang digunakan untuk membiayai pelayanan kesehatan,
Dokumen tersebut merupakan kajian perencanaan pembangunan tata ruang Kota Samarinda berdasarkan pendekatan ekonomi dengan memetakan potensi pembangunan setiap kecamatan. Kajian ini mengelompokkan potensi ekonomi 10 kecamatan di Kota Samarinda ke dalam tiga cluster (unggulan, berpotensi, dan peluang) berdasarkan sektor ekonomi masing-masing. Dokumen ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk meng
Dokumen tersebut merupakan rencana kerja pemerintahan desa (RKP Desa) untuk tahun 2019 di Desa Harapan Jaya yang mencakup rencana program dan anggaran di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan peraturan dan kesepakatan bersama kepala desa dan badan permusyawaratan desa.
Kelompok ternak kambing mengajukan proposal bantuan modal usaha sebesar Rp250 juta kepada Gubernur Aceh untuk meningkatkan usaha ternak mereka. Kelompok ini beranggotakan 8 orang dan akan membangun kandang untuk 120 ekor kambing betina dan 24 ekor jantan serta menyediakan pakan dan perawatan ternak.
Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah:
Proposal ini mengajukan pembangunan Masjid Al Huda di Perumahan Mutiara Jingga Residence untuk memenuhi kebutuhan sarana ibadah warga dengan menyediakan rancangan desain, anggaran, dan mencari sumber dana.
Dokumen tersebut membahas tentang kewenangan desa yang terdiri dari kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala desa, dan kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah level di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Juga dijelaskan tahapan dan tata cara penetapan kewenangan desa mulai dari kajian oleh bupati, penyusunan rancangan peraturan bupati, hingga penetapan peraturan desa
2. PANDUAN FASILITASI PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA 2022.docxerisugiartoeri
Dokumen ini memberikan panduan fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan perubahannya. Terdapat langkah-langkah penyusunan RKP Desa yang melibatkan unsur masyarakat desa dan perangkat desa. Tim penyusun akan melakukan pencermatan rencana pembangunan, pagu anggaran, dan menyusun rancangan RKP Desa berdasarkan peraturan dan partisipasi masyarakat.
Dokumen ini merupakan proposal penggalangan dana untuk pembangunan Masjid Jami' At-Ta'qwa di Desa Rancapanggung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Proposal ini menjelaskan latar belakang, tujuan, rencana, dan sumber dana pembangunan masjid yang direncanakan meliputi perluasan bangunan, fasilitas penunjang, dan peningkatan kualitas ibadah masyarakat setempat.
Visi dokumen tersebut adalah menciptakan masyarakat Flores Timur yang damai, sejahtera, bermartabat dan berkualitas di era globalisasi dalam bingkai budaya Lamaholot. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 11 misi pokok yang meliputi peningkatan kerukunan antar umat beragama, pemerintahan yang baik dan bersih, serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
Global Development & Trends in Turkey & its Neighbours & the Rest of the Oil ...ITE Oil&Gas
Presentation at TUROGE 2014 (Turkish International Oil and Gas Conference) on Global Development & Trends in Turkey and its Neighbours & the Rest of the Oil and Gas Producing World.
By Huseyin Yakar - Deputy Director, Strategy Department, TPAO
Turkey's oil and gas sectors are likely to improve over the next 1-2 years due to Turkey's role as an energy transit hub between suppliers and European markets, increasing energy demand from economic growth, and investment in new pipeline infrastructure and storage capacity. However, regional conflicts and Turkey's dependence on Russia for natural gas pose risks. Key projects like TANAP and partnerships with Iraq's Kurdish region and Azerbaijan aim to diversify supply, but political tensions with Russia and the Syrian civil war threaten regional stability and Turkey's energy security.
This document analyzes digital trends in Turkey based on traffic data collected from over 200 countries. It finds that Turkey has a large online population that spends a significant amount of time consuming news and media content. E-commerce is also growing, with both international companies like Amazon expanding locally and domestic players dominating certain sectors. The document notes that search engine optimization is especially important for e-commerce sites in Turkey given their reliance on search traffic. In 2014, local streaming sites, e-commerce platforms, social networks and news sites saw major traffic increases in Turkey.
Kalkinma Ajanslari Ve Yatirim Projeleri İlişkişi | Relationship between Devel...AdhityaWiraDharma
Bu sunum, bir kalkınma ajansının ne olduğunu ve çeşitli tarafların dahil olduğu karlı yatırım planları aracılığıyla bir ülkenin çeşitli kalkınma projelerini planlama ve teşvik etmedeki rollerinin ne olduğunu kapsamlı bir şekilde açıklamaktadır.
The project aimed to develop the smart specialization and regional innovation strategy for the region encompassing Bursa, Eskişehir, and Bilecik provinces. The project aimed to identify a strategic roadmap to improve the region's research and development capabilities, along with entreprenurial self-discovery process with also the benefit of securing the region's membership in the European Smart Specialization Platform.
2014-2018 dönemini kapsayan Onuncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda önemli bir kilometre taşı olacaktır. Plan, küresel ekonomide geleceğe dönük risklerin ve belirsizliklerin sürdüğü, dünya ekonomisinde değişim ve dönüşümlerin yaşandığı, yeni dengelerin oluştuğu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir ortamda hazırlanmıştır.
TÜİK Bölge Müdürü Şemsetdin ÖZCAN Beyin sunumuyla gerçekleştirdiğimiz "Sayılarla Kocaeli" Programında Türkiye,TR42 Bölgesi ve Kocaeli istatistik verileri üyelerimizle paylaşıldı.
21-24 Nisan 2012 tarihlerinde Cezayir İş Gezisine katılacak olan üyelerimizin dosyayı indirerek doldurmaları ve formun altında yazılı olan mail adresine göndermeleri önemle rica olunur.
KOCAELİ AKTİF SANAYİCİ ve İŞ ADAMLARI DERNEĞİ ( KASİAD) olarak üyelerimizin devlet destek leri ve teşviklerinden yararlanarak hem işlerini geliştirmelerini hemde bu vesile ile kurumsallaşma ve saydamlaşmalarını önemsiyoruz.
Projenin Adı:
İşletmelerin Dış Ticaret Kabiliyetlerini Yabancı Uyruklu Öğrenciler İle Geliştirme Projesi
Projenin Özeti:
Üye işletmelerimizin ve bölgedeki KOBİ’lerin dış ticaret kabiliyetlerini ve rekabet gücünü arttırabilme doğrultusunda Kocaeli iline önlisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrenimi görmek üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerden bir kısmının iş dünyasına entegrasyonu sağlanacak faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasıdır.
Projenin Adı:
İşletmelerin Dış Ticaret Kabiliyetlerini Yabancı Uyruklu Öğrenciler İle Geliştirme Projesi
Projenin Özeti:
Üye işletmelerimizin ve bölgedeki KOBİ'lerin dış ticaret kabiliyetlerini ve rekabet gücünü arttırabilme doğrultusunda Kocaeli iline önlisans, lisans, lisansüstü ve doktora öğrenimi görmek üzere gelen yabancı uyruklu öğrencilerden bir kısmının iş dünyasına entegrasyonu sağlanacak faaliyetlerin planlanması ve uygulanmasıdır.
2. Sunum İçeriği Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları Tarihçesi Türkiye’de Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Kalkınma Ajansları Destek Türleri 6/23/2010
3. Bölgesel politikalar İlk kez 1960’lı yıllarda gündeme geldi 1963 yılında başlayan planlı dönemde hazırlanan beş yıllık ulusal kalkınma planlarında ‘yatırımların dağılımında bölgesel kalkınma esas alınacaktır’ ilkesi yer almıştır. 6/23/2010 Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Politikası
31. Geleneksel Bölge Politikasının Özellikleri 1960’lı yıllarda uygulama alanı bulmuştur. Büyümenin ön koşulu olarak altyapı yatırımları önemlidir. Firma merkezli, standartlaşmış, teşvik sisteminin esas olduğu “devlet güdümlü” politikalara dayanmaktadır. Geleneksel bölge politikasının temel araçları şunlardır: Finansal teşvikler Altyapı yatırımları - Devletin sahip olduğu veya devletin kontrolünde sanayi tesisleri - İmalat sanayinin kontrolü 6/23/2010
32. Yeni bölgesel gelişme politikalarında Bilgi ve üretime yönelik kaynaklar oluştrulması, Öncelikle yerel ve bölgesel kaynakların harekete geçirilmesi, Kalitenin öncelikli olması, Merkezi değil, bölgesel topluluğun ön planda olması, Hizmetler sektörünün geliştirilmesi ve sektörlerarası bağların kurulması, Çok sayıda küçük ve orta ölçekli firma ve projeler yaratılması, Bilgi ve üretime yönelik kaynaklar yaratılması, önem kazanmıştır. 6/23/2010
34. Kalkınma Ajansları nedir? Kalkınma Ajansları, Ulusal düzeyde DPT koordinasyonunda, kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip, kâr amacı gütmeyen, çabuk karar alıp uygulayabilen, merkezi ve yerel idarelerin dışında, kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, tüzel kişiliği haiz, 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi, bölgeler (düzey 2 bölgeleri) esas alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren kalkınma birimleridir. 6/23/2010
50. 6/23/2010 Özetle Ajansların Amaçları Kamu kesimi, özel kesim ve STK arasındaki işbirliği ve eşgüdümü geliştirmek, Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, Sürdürülebilir planlı kalkınmayı sağlamak, Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. 6/23/2010
52. Mali Destek Çeşitleri Faizsiz Kredi Desteği FaizDesteği Doğrudan Finansman Desteği Proje Teklif Çağrısı Doğrudan Faaliyet Desteği Güdümlü Proje Desteği
59. Kaynakça AKPINAR, R. (2004), Bölgesel Gelişme Politikalarında Yaşanan Değişim: Yeni Bölgeselleşme Paradigması ve Uygulamaları (www.kentli.org) BİLEN, G. (2006), “Türkiye’de Yeni Bölgesel Politikaların Oluşumu”, 1.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, TEPAV, Ankara DULUPÇU, Murat A. (2006), “Bölgesel Politikalar Kopyalanabilir mi? Bölgeselleşme Karşısında Bölgeselcilik”, 1.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, TEPAV, Ankara HALKIER, Henrik, (2006), ”Bölgesel Kalkınma Ajansları ve Çok Düzlemli Yönetişim”, 1.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, TEPAV, Ankara ILDIRAR, M. (2004),Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejisi, Ankara IMGA, O. (2003) Türkiye’de Bölge Kalkınma Projesi Deneyimleri, Türk İdare Dergisi Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu Ankara: DPT, 2000. Bölgesel Gelişme Özel İhtisas Komisyonu Raporu Ankara: DPT, 2006. KAYASU, S. ve YAŞAR, S. (2006), “Avrupa Üyelik Sürecinde Bölgesel Kalkınma Politikaları:Yasal ve Kurumsal Dönüşümler”, 1.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, Ankara SARICA, İ.(2001), Türkiye’de Bölgesel Gelişme Politikaları ve Projeleri, Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, s.154-204 SİNEMLİOĞLU, O. (2009), Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma ve Türkiye Süreci, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, c.8, s.(245-268) TUTAR, F. ve DEMİRAL, M. (2007), Yerel Ekonomilerin Yerel Aktörleri:Bölgesel Kalkınma Ajansları, Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Eskişehir VAROL, Ç. ve ECERAL T.(2009), “Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Çalışmalarının Uygulama/Uygulanmama Süreci”, 3.Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu Bildiri Kitabı,TEPAV, Ankara, 6/23/2010