Dibutuhkan kepastian hukum bagi pengguna jasa LKM melalui LPS

1. PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN UNTUK
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
(LPS-LKM)
Disusun sebagai Tugas Akhir
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera
Ika Astika (101180010)

2. BAB I PENDAHULUAN
I.1 LATAR BELAKANG
Legalitas
LKM (2013)
LKM
Berbadan
Koperasi
Promosi
Perkoperasian
Dinilai 2 Kaki
Intermediasi,
tanpa
Penjaminan

3. BAB I PENDAHULUAN
I.2 PERTANYAAN PENELITIAN
1. Bagaimana pengaturan mengenai LPS-LKM
dewasa ini?
2. Bagaimana permasalahan dan implikasi hukum
yang terjadi akibat belum terbentuknya LPS-LKM?
3. Apa saja elemen yang perlu ditentukan dalam
merealisasikan kebijakan pembentukan LPS-LKM?

4. BAB I PENDAHULUAN
I.3 TUJUAN PENELITIAN
1. Mengulas kerangka hukum, perbandingan
pengaturan antara LKM berbadan koperasi dan
KSP, serta perbandingan dengan LPS lain.
2. Mengidentifikasi permasalahan hukum yang
terjadi akibat kekosongan LPS-LKM.
3. Menganalisis elemen norma yang perlu diatur
dalam penyusunan aturan turunan LPS-LKM.

5. BAB I PENDAHULUAN
I.4 KEGUNAAN PENELITIAN
Umum:
Sumbangsih atas diskursus LPS-LKM
Khusus:
Menganlisis kebutuhan pembentukan LPS-LKM

6. BAB I PENDAHULUAN
I.5 KERANGKA KONSEPTUAL
•KOPERASI
•LPS
•BU BADAN HUKUM

7. BAB I PENDAHULUAN
I.6 METODOLOGI PENELITIAN
Kualitatif
Yuridis-N
ormatif
Kajian Normatif
& Kepustakaan
Wawancara

8. BAB I PENDAHULUAN
I.7 SISTEMATIKA PENULISAN
1. Bab I: Latar Belakang
2. Bab II: Pertanyaan penelitian pertama
3. Bab III: Pertanyaan penelitian kedua
4. Bab IV: Pertanyaan penelitian ketiga
5. Bab V: Kesimpulan dan Saran

9. BAB II
PENGATURAN TENTANG LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO BERBADAN KOPERASI
DAN LPS-LKM

10. II. 1 Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi
(1/2)
Pasal 16 dan penjelasannya UU
25/1992:
Jenis koperasi:
1. Koperasi Simpan Pinjam (KSP)
2. Koperasi Konsumen
3. Koperasi Produsen
4. Koperasi Pemasaran
5. Koperasi Jasa
KSP X KOPERASI
JASA
Pasal 16 UU 10/1998
Kegiatan menghimpun dan
menyalurkan dana harus
meperoleh izin sebagai Bank
Umum/BPR, kecuali diatur
dalamm UU tersendiri

11. II. 1 Lembaga Keuangan Mikro Berbadan Hukum Koperasi
(2/2)
Berikut adalah perbandingan antara KSP & LKM-Koperasi:
Keterangan KSP LKM-Koperasi
Modal & Wilayah Permenkop UKM 5/2019 tentang Perizinan
Usaha KSP:
Primer
1. Kab/Kota: 15jt
2. Lintas Kab/Kota: 75jt
3. Lintas Provinsi: 375jt
Sekunder
1. Kab/Kota: 50jt
2. Lintas Kab/Kota: 150jt
3. Lintas Provinsi: 500jt
POJK 10/2021 tentang Perizinan
Usaha dan Kelembagaan LKM:
1. Desa/kelurahan: 300jt
2. Kecamatan: 500jt
3. Kabupaten: 1M
Izin Usaha Permenkop UKM 2/2017 tentang Usaha Simpan
Pinjam oleh Koperasi:
1. Kab/Kota: Bupati/Walikota
2. Lintas Kab/Kota: Gubernur
3. Lintas Provinsi: Menteri Koperasi dan
UKM
POJK 10/2021:
OJK

12. Keterangan KSP LKM-Koperasi
Suku Bunga PP 9/1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan
Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi:
Ditentukan oleh Rapat Anggota
PP 89/2014 tentang Suku Bunga
Pinjaman atau Imbal Jasa
Pembiayaan dan Luas Cakupan
Wilayah Usaha Keuangan Mikro:
1. LKM melaporkan suku bunga
maksimum kepada OJK setiap
4 bulan
2. Wajib melapor ke OJK apabila
ingin menaikkan suku bunga
3. LKM mempublikasikan suku
bunga di kantor
4. LKm dilarang menerapkan
suku bunga melebihi yang
sudah dilaporkan kepada OJK
Batasan Pemberian
Pinjaman
PP 9/1995:
Ditentukan oleh Rapat Anggota
POJK 19/2021 tentang
Penyelenggaraan usaha LKM:
1. Maksimum 10% dari ekuitas
untuk 1 nasabah
2. Maksimum 20% dari ekuitas
apabila memenuhi ketentuan:
a. Rekam jejak nasabah baik
b. Ada agunan atau penjaminan
kredit

13. Keterangan KSP LKM-Koperasi
Pengawasan UU 25/1992 dan PP 9/1995:
1. Dilakukan oleh Menteri
Koperasi dan UKM
2. KSP memberikan laporan
berkala dan tahunan kepada
Menteri
UU 1/2013 dan POJK
14/2014 tentang Pembinaan
dan Pengawasan LKM:
1. OJK berkoordinasi
dengan Menteri
Koperasi dan UKM
2. Pembinaan dan
pengawasan
didelegasikan kepada
Pemda atau pihak lain,
apabila Pemda belum
siap
3. LKM menyampaikan
laporan keuangan 4
bulan dan laporan lain
(diminta OJK)kepada
OJK

14. II. 2 Lembaga Penjamin Simpanan untuk Lembaga Keuangan Mikro
Pasal 19 UU 1/2013 mengatur sebagai berikut:
(1) Untuk menjamin Simpanan masyarakat pada LKM, Pemerintah Daerah dan/atau LKM dapat
membentuk lembaga penjamin simpanan LKM.
(2) Dalam hal diperlukan, Pemerintah bersama Pemerintah Daerah dan LKM dapat mendirikan
lembaga penjamin simpanan LKM.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Dengan demikian, yang dapat mendirikan LPS-LKM adalah:
* OJK pernah mengketangkah pembentukan LPS-LKM pada 2014/2015 di tingkat provinsi
Pemerintah
Daerah dan LKM
Pemerintah
Daerah
LKM
Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah,
dan LKM

15. II. 3 LPS-Perbankan sebagai Benchmarking LPS-LKM
1. Berdasarkan UU 24/2004, LPS-Perbankan menjamin simpanan nasabah dalam bentuk giro,
deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamkaan dengan
itu.
2. UU 10/1998 mengamatkan pembentukan LPS-Perbankan melalui PP, namun pada akhirnya
dibuat melalui undang-undang.
3. Pembayaran klaim penjaminan nasabah perbankan sepanjang memenuhi kriteria berikut:
4. Perlindungan hukum eksplisit bagi nasabah setelah bank melakukan perlindungan hukum
implisit.
Tercatat
Tidak melakukan
tindakan yang
merugikan bank
Bunga simpanan
tidak melebihi
bunga penjaminan

16. II. 4 LPS di Negara Lain
LPS di Bangladesh
1. Memiliki history kredit mikro yang
mendorong pengguna jasa untuk
menabung sebagai upaya keluar dari
kemiskinan
2. Non-bank Financial Institution (NBFI)
diregulasi melalu Financial Institution Act
1993.
3. LPS didirikan melalui The Bank Deposit
Insurance Ordiannce 1984 dengan
melakukan fungsi penjaminan bank
dengan nilai penjaminan 100.00 Taka.
4. Februari 2022, disetujui rancangan
undang-undang untuk mengubah scope
penjaminan yaitu Bank and Financial
Institution Deposit Insurance Protection Act
2022.
LPS di Jepang
1. Negara maju di Asia dan memiliki tingkat
perlindungan dan keamaan tinggi
2. LPS didirikan melalui Deposit Insurance
Act No. 34 of 1971 dengan perubahan
terkahir melalui Act No. 45 of 2017
3. LPS melakukan fungsi penjaminan pada
Financial Institutions (FI) termasuk bank
dan non-bank.
4. Deposit Insurance Corporation of Japan
menjamin simpanan sampai ¥10.000.000
5. Penjaminan simpanan pada koperasi
pertanian, perikanan, dll, dijamin melalui
Agricultural and Fishery Cooperative
Savings Insurance Corporation

17. BAB III
IMPLIKASI HUKUM KETIADAAN LEMBAGA
PENJAMIN SIMPANAN UNTUK LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO

18. III. 1 LKM Pemegang Izin Usaha
LKM mengelola simpanan senilai Rp 464.150.000.000,- yang tersebar di 226 LKM
III.1.1 Miskonsepsi Bentuk LKM di Masyrakat
1. LKM-Koperasi ditafsirkan sebagai KSP yang dilembagakan
2. Pada kasus gagal bayar KSP, masyarakat mempertanyakan peran OJK
3. LKM adalah koperasi Jasa, sedangkan KSP adalah jenis yang berbeda, terbukti dari data
LKM terdaftar menggunakan nama: Koperasi LKM/S (…), Koperasi Jasa LKM/s (...), dan
Koperasi (…)

19. III. 2 Kedudukan LPS bagi LKM
1. Keadilan bagi industri keuangan mikro.
2. LKM-Koperasi perlu dilihat secara utuh sebagai badan hukum yang memiliki
pertanggungjawaban terbatas dengan organisasi sebagai berikut:
3. LKM telah melakukan perlindungan hukum secara implisit terhadap masyarkat penyimpan
dengan cara:
Analisis atas kelayakan
penyaluran kredit
Mengumumkan laporan
keuangan
Mekanisme Penggabungan,
peleburan, dan pembubaran yang
memperhatikan kepentingan
penyimpan

20. III. 3 Implikasi Hukum Belum Terbentuknya LPS-LKM
1. Ketiadaan pelrindungan hukum eksplisit bagi masyarakat penyimpan LKM
2. LKM bukan lembaga yang kebal terhadap problem keuangan atau managemen, dibuktikan
dengan dicabutnya beberapa LKM. Pada periode 2021-2022, terdapat 4 LKM yang dicabut
izinnya, yaitu:
No Nama LKM Wilayah Tanggal Pencabutan
1 Koperasi Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis Gapoktan Rukun Makmur
Pekalongan 7 Juli 2022
2 Koperasi Lembaga Keuangan Mikro
Agribisnis Gapoktan Melati Makmur
Pekalongan 7 Juli 2022
3 Koperasi Lembaga Keuangan Mikro
Syariah Al Ummahat
Mojokerto 29 Maret 2022
4 Koperasi Lembaga Keuangan Mikro
Berkah Margo Mulyo
Batang 24 November 2021
5 Koperasi Lembaga Keuangan Mikro
Syariah Madani Emas Nusantara
Medan 26 Juli 2021

21. BAB IV
ELEMEN PENGATURAN DALAM REGULASI
TERKAIT LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
UNTUK LEMBAGA KEUANGAN MIKRO

22. IV. 1 Amanat Pembentukan LPS-LKM
1. Pasal 19 UU 1/2013 mengamantkan pembentukan LPS-LKM oleh beberapa pihak
2. Fleksibilitas pengaturan menyebabkan ketidakpastian hukum
V.1.1 Instrumen Hukum untuk Pembentukan LPS-LKM
1. UU 1/2013 mengatur bahwa LPS-LKM akan dibentuk melalui PP. Pengaturan ini
sama dengan amanat pembentukan LPS-Perbankan pada Pasal 37B UU 10/1998
2. LPS-Perbankan pada akhirnya dibuat melalui undang-undang karena pemerintah
melihat bahwa materi muatan yang diatur adalah domain undang-undang
3. Berkaca pada praktik legislasi yang demikian, maka pembentukan LPS-LKM juga
dapat menggunakan undang-undang sepanjang materi muatannya sesuai dengan
UU 12/2011
4. Belum dibentuknya LPS-LKM adalah bentuk ketertinggalan hukum dari
perkembangan masyarakat, dan oleh karenanya, pembentukannya disa dilakukan
untuk memenuhi kebutuhan hukum di masyarakat.

23. IV. 2 Elemen Norma dalam Pengaturan LPS-LKM (1/2)
1. Tugas, Fungsi, dan Wewenang LPS-LKM
Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan
penjaminan simpanan
•Kebijakan terkait premi, kontribusi LKM, pengelolaan kekayaan
LPS-LKM, pengelolaan data simpanan, syarat dan tata cara
pembayaran klaim, komunikasi dengan LKM, dan pengaturan sanksi
administratif
Koordinasi dengan OJK untuk penyelamatan dan
penyelesaian LKM gagal
•LPS-LKM mengambil peran penyelamatan apabila dimungkinkan
•Memberikan penjaminan simpanan

24. IV. 2 Elemen Norma dalam Pengaturan LPS-LKM (1/2)
2. Badan Hukum LPS-LKM, mendukung penyelenggaraan
kewenangan publik
3. Kepesertaan
4. Besaran premi penjaminan
5. Nilai simpanan yang dijamin
6. Pembayaran klaim penjaminan
7. Pembayaran klaim penjaminan

25. IV. 2 Elemen Norma dalam Pengaturan LPS-LKM (1/2)
2. Badan Hukum LPS-LKM, mendukung penyelenggaraan
kewenangan publik
3. Kepesertaan
4. Besaran premi penjaminan
5. Nilai simpanan yang dijamin
6. Pembayaran klaim penjaminan
7. Pembayaran klaim penjaminan

26. BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

27. V. 1 Kesimpulan
1. LKM merupakan koperasi jasa yang sama sekali berbeda dengan KSP
2. LKM-Koperasi memiliki karakteristik badan hukum yang memiliki
pertanggungjawbana terbatas. Ketiadaan LPS-LKM menimbulkan
ketidakpastikan hukum
3. Pemerintah pusat tidak bersedia membangun LPS-LKM sebagimana
LPS-Perbankan sehingga perlu menggandeng Pemerintah Daerah dan LKM.
Namun, pembentukan LPS-LKM secara sektoral di tingkat provinsi akan
memicu konflik hukum
4. Diskursus pembentukan LPS-LKM perlu digaungkan kembali dan segera
dibentuk karena LPS-LKM merupakan wujud keadlina ekonomi, dukungan
untuk memberdayakan masyarakat, dan kepastian hukum bagi LKM dan
masyarakat dalam dinamika bisnis keuangan.

28. V. 2 Saran
1. Pemangku kepentingan perlu melaksanakan dan menguatkan sosialisasi untuk
meluruskan miskonsepsi antara LKM-Koperasi dan KSP di masyarakat
2. Pemangku kepentingan perlu mengkoordinasikan pembentukan LPS-LKM
sebagai bentuk pelaksanaan UU 1/2013. Desain kelembagaan dapat
memperimbangkan desain LPS-Perbankan dan LPS di negara lain.
3. Elemen norma dalam peraturan terkait pembentukan LPS-LKM dapat
diupayakan sesuai dengan karakteristik LKM sekaligus tetap pada koridor
akuntabilitas LPS-LKM

29. TERIMA KASIH