Silabus mata kuliah Hukum Pidana mencakup berbagai topik seperti pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, ajaran melawan hukum, alasan peniadaan pidana, percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana, hal-hal yang dapat memberatkan dan menghapuskan pidana, serta jenis dan teori-teori pidana. Mata kuliah ini membahas hukum pidana secara sistematis dan empiris.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
Silabus mata kuliah Hukum Pidana mencakup berbagai topik seperti pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, ajaran melawan hukum, alasan peniadaan pidana, percobaan dan penyertaan dalam tindak pidana, hal-hal yang dapat memberatkan dan menghapuskan pidana, serta jenis dan teori-teori pidana. Mata kuliah ini membahas hukum pidana secara sistematis dan empiris.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum acara pidana dan hubungannya dengan hukum pidana, asas-asas hukum acara pidana, fungsi dan wewenang penyelidik dan penyidik, laporan dan pengaduan tindak pidana, penahanan, acara pemeriksaan dalam sidang pengadilan perkara pidana, dan surat dakwaan.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan materi hukum pidana yang membahas beberapa bab seperti pengertian hukum pidana, sejarah singkat hukum pidana di Indonesia, teori-teori tentang hukum pidana, dan ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum pidana dan asas-asasnya, termasuk pengertian, fungsi, penafsiran, dan asas legalitas dalam hukum pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana dan perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman. Hukum perdata mengatur hubungan antar warga negara yang satu dengan yang lain. Terdapat perbedaan antara kedua hukum yaitu pada isi, pelaksanaan, dan penafsiran.
Makalah ini membahas cara merumuskan tindak pidana dalam 3 bab yang mendiskusikan definisi tindak pidana, cara merumuskan tindak pidana melalui pasal hukum pidana, dan jenis subjek tindak pidana."
Makalah ini membahas tentang sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada dua jenis sifat melawan hukum yaitu materiil dan formil. Sifat melawan hukum materiil adalah melanggar hukum secara luas, sedangkan formil hanya melanggar hukum tertulis. Pertang
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Riskasoesilawati
Hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai tindak pidana, pelaku, dan proses hukum. Hukum pidana bertujuan menegakkan hukum dan mencegah kejahatan, serta mendidik pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat. Berbagai ilmu pengetahuan seperti logika, psikologi, kriminalistik, kedokteran kehakiman, kriminologi, dan penologi mendukung proses hukum pidana.
Dokumen tersebut merupakan skripsi yang membahas tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus putusan nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks. Skripsi ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka mengenai tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana penipuan, serta tinjauan umum terhadap putusan hakim.
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
Surat dakwaan menjelaskan syarat dan bentuk surat dakwaan secara umum. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti identitas terdakwa dan uraian tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, berlapis, dan kombinasi tergantung jenis kasusnya.
Hukum pidana adalah seluruh peraturan dan larangan yang ditetapkan negara yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggar, serta mengatur cara pelaksanaan pidana tersebut.
Makalah ini membahas tentang pengertian hukum, pengantar ilmu hukum, sumber hukum, pembagian sumber hukum, dan peristiwa hukum. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah definisi hukum menurut para ahli, tujuan pengantar ilmu hukum, dan pembagian sumber hukum menjadi hukum material dan formil.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Secara garis besar membahas tentang 3 asas pokok yaitu asas legalitas, retroaktif, dan transitoir. Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sedangkan asas retroaktif melarang penerapan hukum pidana secara sur
Tugas kelompok ini membahas hukum benda menurut KUHPerdata. Dokumen ini membahas pengertian hukum benda, jenis-jenis benda, azas-azas hukum benda, hak kebendaan, dan pasal-pasal terkait hukum benda dalam KUHPerdata.
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirbaim hukum
Tugas Hukum Dan Ham
KASUS HAM
(PENYERANGAN KELOMPOK SYIAH)
Ringkasan: Dokumen ini membahas kasus pelanggaran HAM terhadap kelompok Syiah di Sampang, Jawa Timur. Terdapat beberapa insiden kekerasan dan pembakaran rumah serta mushola milik kelompok Syiah. Proses hukum atas kasus-kasus ini dinilai kurang memperhatikan aspek-aspek HAM.
Dokumen tersebut membahas upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, meliputi: (1) upaya pemajuan seperti masuknya Indonesia ke komisi HAM PBB tahun 1991 dan adanya Tap MPR dan Keppres terkait HAM; (2) penghormatan HAM dalam Pancasila dan UUD 1945; (3) penegakan HAM melalui perundang-undangan dan peradilan HAM.
Dokumen tersebut merupakan ringkasan materi hukum pidana yang membahas beberapa bab seperti pengertian hukum pidana, sejarah singkat hukum pidana di Indonesia, teori-teori tentang hukum pidana, dan ruang lingkup kekuatan berlakunya hukum pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup hukum pidana dan asas-asasnya, termasuk pengertian, fungsi, penafsiran, dan asas legalitas dalam hukum pidana.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum pidana dan perdata. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum yang diancam dengan hukuman. Hukum perdata mengatur hubungan antar warga negara yang satu dengan yang lain. Terdapat perbedaan antara kedua hukum yaitu pada isi, pelaksanaan, dan penafsiran.
Makalah ini membahas cara merumuskan tindak pidana dalam 3 bab yang mendiskusikan definisi tindak pidana, cara merumuskan tindak pidana melalui pasal hukum pidana, dan jenis subjek tindak pidana."
Makalah ini membahas tentang sifat melawan hukum dalam perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sifat melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Ada dua jenis sifat melawan hukum yaitu materiil dan formil. Sifat melawan hukum materiil adalah melanggar hukum secara luas, sedangkan formil hanya melanggar hukum tertulis. Pertang
Tugas Kuliah Materi Hukum Pidana (Dosen Pak Prima)Riskasoesilawati
Hukum pidana memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan mengenai tindak pidana, pelaku, dan proses hukum. Hukum pidana bertujuan menegakkan hukum dan mencegah kejahatan, serta mendidik pelaku agar dapat diterima kembali di masyarakat. Berbagai ilmu pengetahuan seperti logika, psikologi, kriminalistik, kedokteran kehakiman, kriminologi, dan penologi mendukung proses hukum pidana.
Dokumen tersebut merupakan skripsi yang membahas tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penipuan berdasarkan studi kasus putusan nomor 337/Pid.B/2011/PN.Mks. Skripsi ini membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka mengenai tindak pidana umum dan khususnya tindak pidana penipuan, serta tinjauan umum terhadap putusan hakim.
Jenis dan teori yang berhubungan dengan Surat dakwaanFachrul Kardiman
Surat dakwaan menjelaskan syarat dan bentuk surat dakwaan secara umum. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil seperti identitas terdakwa dan uraian tindak pidana. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, berlapis, dan kombinasi tergantung jenis kasusnya.
Hukum pidana adalah seluruh peraturan dan larangan yang ditetapkan negara yang diancam dengan sanksi pidana bagi pelanggar, serta mengatur cara pelaksanaan pidana tersebut.
Makalah ini membahas tentang pengertian hukum, pengantar ilmu hukum, sumber hukum, pembagian sumber hukum, dan peristiwa hukum. Beberapa poin penting yang dijelaskan adalah definisi hukum menurut para ahli, tujuan pengantar ilmu hukum, dan pembagian sumber hukum menjadi hukum material dan formil.
Dokumen tersebut membahas tentang ruang lingkup berlakunya hukum pidana dari segi waktu. Secara garis besar membahas tentang 3 asas pokok yaitu asas legalitas, retroaktif, dan transitoir. Asas legalitas menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana kecuali perbuatannya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Sedangkan asas retroaktif melarang penerapan hukum pidana secara sur
Tugas kelompok ini membahas hukum benda menurut KUHPerdata. Dokumen ini membahas pengertian hukum benda, jenis-jenis benda, azas-azas hukum benda, hak kebendaan, dan pasal-pasal terkait hukum benda dalam KUHPerdata.
Kasus ham mata kuliah hukum dan ham oleh dr amirbaim hukum
Tugas Hukum Dan Ham
KASUS HAM
(PENYERANGAN KELOMPOK SYIAH)
Ringkasan: Dokumen ini membahas kasus pelanggaran HAM terhadap kelompok Syiah di Sampang, Jawa Timur. Terdapat beberapa insiden kekerasan dan pembakaran rumah serta mushola milik kelompok Syiah. Proses hukum atas kasus-kasus ini dinilai kurang memperhatikan aspek-aspek HAM.
Dokumen tersebut membahas upaya pemajuan, penghormatan, dan penegakan HAM di Indonesia, meliputi: (1) upaya pemajuan seperti masuknya Indonesia ke komisi HAM PBB tahun 1991 dan adanya Tap MPR dan Keppres terkait HAM; (2) penghormatan HAM dalam Pancasila dan UUD 1945; (3) penegakan HAM melalui perundang-undangan dan peradilan HAM.
Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif meliputi perbuatan yang mencocoki rumusan delik dan bersifat melawan hukum, sedangkan unsur subjektif meliputi adanya kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Pandangan monisme dan dualisme memiliki perbedaan dalam melihat hubungan antara unsur objektif dan subjektif dalam tindak pidana.
Teks tersebut membahas tentang sumber hukum tata negara Indonesia yang terdiri dari sumber hukum material berupa Pancasila dan sumber hukum formal seperti undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, perjanjian internasional, dan pendapat para ahli hukum. Juga dijelaskan beberapa contoh putusan hakim yang dapat dijadikan acuan."
Dokumen tersebut merangkum materi hukum pidana yang mencakup definisi, jenis, unsur, dan sanksi peristiwa pidana serta peran para subyek hukum dalam proses hukum pidana.
Dokumen tersebut membahas konsep dasar tindak pidana kehutanan dan modus operandinya. Secara ringkas, tindak pidana kehutanan adalah perbuatan melanggar hukum yang dapat merusak hutan, seperti penebangan liar dan perdagangan kayu illegal. Ada beberapa metode yang digunakan pelaku tindak pidana kehutanan, seperti pemalsuan dokumen, penggelapan, dan penyelundupan hasil hutan.
Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara PidanaAgung Vixon
Hukum acara perdata dan pidana membahas proses penyelesaian perkara melalui pengadilan. Hukum acara perdata mengatur cara menegakkan hukum perdata, sedangkan hukum acara pidana mengatur penegakan hukum pidana. Keduanya memuat aturan tentang prosedur pengadilan dan hak tersangka/terdakwa.
Tindak pidana korupsi diatur sebagai kejahatan luar biasa yang dapat merusak perekonomian negara dan harus ditangani dengan kebijakan sosial dan penegakan hukum yang ketat."
Dokumen tersebut membahas tentang sistem hukum, sumber hukum, jenis badan peradilan, norma dan perilaku taat hukum, korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), teori terjadinya negara, serta bentuk-bentuk kenegaraan. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan konsep dasar hukum dan unsur-unsurnya, serta berbagai aspek terkait penegakan hukum dan penyelenggaraan negara.
Beberapa dokumen membahas tentang landasan hukum dan perlindungan hukum, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti hukum, penyelenggara hukum, masyarakat, sarana dan fasilitas, serta budaya. Juga dibahas tentang lembaga-lembaga yang berperan dalam penegakan hukum seperti kepolisian.
1. Modul ini membahas tentang asas-asas hukum pidana dan bertujuan memberikan pemahaman kepada peserta pelatihan tentang berbagai teori dan asas hukum pidana.
2. Pokok bahasan meliputi ruang lingkup, tindak pidana, hubungan sebab akibat, sifat melawan hukum, kesalahan dan pertanggungjawaban, kesengajaan, kealpaan, delik pelanggaran, pemidanaan, dan asas-asas lainnya.
3
Makalah ini membahas tentang hak-hak korban dalam pelanggaran HAM yang mencakup hak atas keadilan, ganti rugi, perlindungan, dan informasi mengenai kasusnya berdasarkan deklarasi PBB dan hukum internasional. Tulisan ini juga menjelaskan definisi korban dalam hukum nasional Indonesia serta hak-hak korban seperti kompensasi dan bantuan yang diatur dalam undang-undang."
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian hukum, fungsi hukum, tujuan hukum, dan sumber-sumber hukum formal seperti undang-undang, kebiasaan, putusan hakim, traktat, dan doktrin. Subjek hukum dibahas meliputi manusia sebagai subjek hukum dan ketentuan usia yang dapat melakukan perbuatan hukum.
2. 1. Istilah terjemahan Strafbaarfeit:
a. peristiwa pidana;
b. perbuatan pidana;
c. perbuatan yang dapat dihukum;
d. tindak pidana.
e. Delik
2. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana:
a. Pengertian menurut pandangan
Monistis;
b. Pengertian menurut Dualistis.
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
TINDAK PIDANA (STRAFBAARFEIT)
3. 1. Menurut pandangan Monistis
Tokoh : Simons, van Hamel, Mezger, Karni,
Bauman, Wirjono Pradjodikoro.
Strafbaarfeit adalah :
perbuatan, yang diancam pidana, bersifat
melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan
oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
Pandangan monistis tidak memisahkan antara
perbuatan dan orang yang melakukan perbuatan
itu (pertanggungjawaban pidana)
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
4. 2. Menurut D Simons
a. Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari
strafbaarfeit, yaitu:
1) Perbuatan manusia (yang positif atau
negatif, atau membiarkan);
2) diancam dengan pidana;
3) Melawan hukum;’
4) dilakukan dengan kesalahan;
5) oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
b. 1 s/d 3 adalah unsur objektif, 4-5 adalah unsur
subjektif.
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
5. 3. D. Hazewinkel-Suringa
Unsur Tindak Pidana, meliputi:
a. Tiap delik terdapat unsur tindak
seseorang;
b. Ada yang menyebut akibat;
c. Unsur psychis (dolus, culpa);
d. Keadaan objektif, keadaan subjektif;
e. Syarat tambahan;
f. Unsur sifat melawan hukum
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
6. 4. Unsur TP menurut RUU KUHP
Pasal 11 RUU:
(1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak
melakukan sesuatu yang oleh peraturan per-uu-an di-
nyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana.
(2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana selain perbuata
tersebut dilarang dan diancam pidana, harus juga ber-
bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan
kesadaran hukum masyarakat.
(3) Setiap tp selalu dipandang bersifat melawan
hukum, kecuali ada alasan pembenar.
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
7. 5. Pandangan Dualistis
Tokoh:Vos, Pompe, Moejatno,
Pengertian menurut Dualistis:
“ Perbuatan, yang memenuhi
rumusan undang-undang pidana,
dan bersifat melawan hukum.”
Pandangan dualistis, memisahkan
antara perbuatan dan orang yang
melakukan perbuatan itu.
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
8. 6. Pandangan Sudarto
Syarat Pemidanaan
Ada perbuatan:
1. Memenuhi rumusan
2. Bersifat melawan hukum
Ada orang yang
Melakukan perbuatan
1. Mampu bertanggung
Jawab
2. Bersifat dolus atau culpa
3. Tidak ada alasan
pemaaf
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
9. Rumusan Tindak Pidana
1. Rumusan tp penting karena sesuai dengan prinsip
kepastian, sehingga masyarakat tahu mana yang
dilarang.
2. Peristiwa yang terjadi secara nyata harus masuk
dalam rumusan, artinya perbuatan itu mencocoki
rumusan delik dalam undang-undang.
3. Agar peristiwa itu masuk dalam rumusan maka
perbuatan itu harus mempunyai sifat-sifat atau
ciri-ciri dari delik dalam uu.
4. Kalau semua unsur dalam rumusan itu terdapat
di dalam uu, maka berarti bahwa perbuatan itu
memenuhi atau mencocoki rumusan delik.
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
10. sambungan
5. Ada 3 macam perumusan norma dalam uu:
a. menyebutkan satu persatu unsur
perbuatan;
b. hanya menyebut kualifikasi dari delik.
c. penggabungan a dan b.
6. Cara penempatan norma dan sanksi:
a. penempatan norma dan sanksi sekaligus
b. penempatan terpisah;
c. sanksi dicantumkan lebih dulu, normanya
kemudian.
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
11. Jenis –jenis tindak pidana
1. Kejahatan – Pelanggaran (KUHP);
2. Delik formil – delik materiel;
3. Delik commissiones, delik omissiones;
4. Delik dolus, delik culpa;
5. Delik tunggal, delik berganda;
6. Delik aduan, delik bukan aduan:
7. Delik sederhana, delik ada pemberatannya;
8. Delik ekonomi
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
12. Jenis Delik (1)
Kejahatan
(misdrijf)
dlm. MvT : sebelum ada UU
sudah dianggap tidak baik (recht-
delicten)
Hazewinkel-Suringa : tidak ada
perbedaan kualitatif, hanya
perbedaan kuantitatif
a) Percobaan : dipidana
b) Membantu : dipidana
c) Daluwarsa : lebih panjang
d) Delik aduan : ada
e) Aturan ttg Gabungan berbeda
KUHP : Buku II
Pelanggaran
(overtreding)
dlm MvT : baru dianggap tidak
baik setelah ada UU (wet
delicten)
Perbedaan dg kejahatan:
a) Percobaan : tidak dipidana
b) Membantu : tidak dipidana
c) Daluwarsa : lebih pendek
d) Delik aduan : tidak ada
e) Aturan ttg Gabungan berbeda
KUHP : Buku III
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
13. Jenis Delik (2)
D. Materiil : Yang dirumuskan
akibatnya --> Ps 338, Ps 187,
dll
D. Komisi : melanggar
larangan dg perbuatan aktif
D. Dolus : delik dilakukan dg
sengaja, mis. Ps 338, Ps 351
D. Formil : yang dirumuskan
bentuk perbuatannya --> Ps
362, Ps 263, dll
D. Omisi : melakukan delik dg
perbuatan pasif
a) D. Omisi murni : melanggar
perintah dg tidak berbuat, mis.
Ps 164, Ps 224 KUHP
b) D. Omisi tak murni :
melanggar larangan dg tidak
berbuat, mis Ps 194 KUHP
D. Culpa : Delik dilakukan dg
kealpaan, mis. Ps 359, Ps 360
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
14. Jenis Delik (3)
D. Biasa :
penuntutannya
tidak memerlukan
pengaduan, mis.
Ps 340, Ps 285
D. Aduan :
penuntutannya
memerlukan
pengaduan, mis.
Ps 310, Ps 284
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
15. Tindak Pidana (5)
Subyek
Manusia (natuurlijk
personen)
a) syarat merumuskan :
“Barangsiapa ….”
b) hukuman : mati, penjara,
kurungan, dll (Ps 10
KUHP)
c) Hukum Pidana
disandarkan pada
kesalahan orang
Korporasi
UU TPE
UU Pemberantasan T.P.
Korupsi
Draft RUU KUHP
adanya kebutuhan untuk
memidana korporasi
Korporasi ?
Badan hukum ?
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
16. Tindak Pidana (6)
Cara Merumuskan Tindak Pidana
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
disebutkan unsur-unsurnya,
tidak disebut kualifikasinya -->
mis. Ps 106, Ps 167, Ps 209
Disebutkan unsur-unsurnya &
disebut kualifikasinya --> mis,
Ps 362 KUHP
disebutkan kualifikasinya
tanpa disebut unsur-
unsurnya --> mis. Ps 184, Ps
297, Ps 351
17. Tindak Pidana (6)
Unsur-unsur (van Bemmelen)
Di dalam perumusan (bagian)
dimuat dalam surat dakwaan
semua syarat yg dimuat dalam rumusan
delik merup-akan bagian-bagian,
sebanyak itu pula, yg apabila dipenuhi
membuat tingkah laku menjadi tindakan
yg melawan hukum
1. Tingkah laku yg dilarang
2. Bagian subyektif : kesalahan, maksud,
tujuan, niat, rencana, ketakutan
3. Bagian obyektif : secara melawan hukum,
kausalitas, bagian2 lain yg menentukan
dapat dikenakan pidana (syarat tambahan;
keadaan)
4. Bagian yg mempertinggi dapatnya
dikenakan pidana
Di luar
perumusan
(unsur) : syarat
dapat dipidana
1. Secara melawan
hukum
2. Dapat
dipersalahkan
3. Dapat
dipertanggungja
wabkan
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
18. Tindak Pidana (7)
Unsur-unsur (Prof. Moeljatno)
a. kelakuan dan akibat ( = perbuatan)
b. hal ikhwal atau keadaan yg menyertai perbuatan
c. keadaan tambahan yg memberatkan
d. unsur melawan hukum yg obyektif
e. unsur melawan hukum yg subyektif
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
19. Tindak pidana (8)
Unsur-unsur
Unsur2 dalam perumusan
A. Unsur Obyektif
- perbuatan (aktif/pasif)
- akibat
- melawan hukum
- syarat tambahan
- keadaan
B. Unsur Subyektif
- kesalahan :
(a) sengaja
(b) kealpaan
- keadaan
Unsur2 di luar
perumusan
- secara melawan hukum
- dapat dipersalahkan
- dapat dipertanggungjawab kan
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
20. Contoh unsur2 dalam rumusan tindak
pidana (1)
Pasal 362 KUHP
barangsiapa
mengambil
barang
- yg sebagian/ seluruhnya
kepunyaan orang lain
dengan maksud memiliki
secara melawan hukum
Pasal 338 KUHP
barangsiapa
dengan sengaja
menghilangkan nyawa
orang lain
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
21. Contoh unsur2 dalam rumusan tindak
pidana (2)
Pasal 285
barangsiapa
dengan kekerasan atau
ancaman kekerasan
memaksa
seorang wanita
bersetubuh dengan dia
di luar perkawinan
Pasal 259
barangsiapa
karena kealpaannya
menyebabkan orang lain
mati
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
22. Tempus delicti penting diketahui
dalam hal2 :
Kaitannya dg Ps 1 KUHP
Kaitannya dg aturan tentang Daluwarsa
Kaitannya dg ketentuan mengenai pelaku tindak
pidana anak : Ps 45,46,47 KUHP atau UU Pengadilan
Anak
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
23. Teori2 Tempus Delicti
1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de
lichamelijke daad)
2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer
van het instrumen)
3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)
4. Teori waktu yg jamak (de leer van de
meervoudige tijd)
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
24. Teori2 Locus Delicti
1. Teori Perbuatan fisik (de leer van de
lichamelijke daad)
2. Teori bekerjanya alat yg digunakan (de leer van
het instrumen)
3. Teori Akibat (de leer van het gevolg)
4. Teori Tempat yg jamak (de leer van de
meervoudige tijd)
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
25. Locus delicti penting diketahui
dalam hal2 :
Hukum pidana mana yang akan diberlakukan
- H. Indonesia atau H. negara lain
Kompetensi relatif suatu pengadilan
- contoh : PN Jakarta Selatan atau PN Bogor
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
26. Teori mana yg dipilih ?
Van Hamel, Simons :
Bergantung sifat dan corak perkara konkret
yang hendak diselesaikan
Hazewinkel-Suringa, Zevenbergen, Noyon-
Langemejer :
Mempergunakan 3 teori sec teleologis
Periksa buku Utrecht hal 239
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
27. Contoh Kasus
B. Aceh Medan Padang
racun diminum mati
Edi Yuhermansyah. SHI, LL.M
Meervoudige locus delicti
•Hakim diberi kemerdekaan memilih diantara 3 locus delicti ini
•Lihat --> Keputusan Hoge Raad 2/1/1923 w.Nr.1108