Tata kelola perkebunan kelapa sawit multi aras: Perubahan ekologi kawasan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
•
0 likes•418 views
Dokumen tersebut membahas tentang tata kelola perkebunan kelapa sawit multi tingkat di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ringkasannya adalah: (1) Studi ini menganalisis efektivitas sistem tata kelola kelapa sawit berkelanjutan dalam mengendalikan ekspansi perkebunan sawit, (2) Didapati adanya kesenjangan pengetahuan petani akan sistem sertifikasi ISPO yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pada stand
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (11)
Similar to Tata kelola perkebunan kelapa sawit multi aras: Perubahan ekologi kawasan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
Similar to Tata kelola perkebunan kelapa sawit multi aras: Perubahan ekologi kawasan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (20)
More from CIFOR-ICRAF
More from CIFOR-ICRAF (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (12)
Tata kelola perkebunan kelapa sawit multi aras: Perubahan ekologi kawasan di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
- 1. Webinar Online Research Seminar Series
- 3. TataKelolaPerkebunanKelapaSawitMultiAras: PerubahanEkologiKawasanDiKutaiKartanegara, KalimantanTimur Rizka Amalia Dipersentasikan pada seminar online pada tanggal 23 Juli 2020
- 4. WWW.YOURCOMPANY.COM Outline Persentasi Pendahuluan Latar belakang ekonomi, sosial dan ekologi 1 Permasalahan • Masalahan ekonomi, sosial, ekologi • Dinamika tata kelola kelapa sawit2 Metode penelitian • Lokasi penelitian • Metode pengumpulan dan analisis data3 5 Penutup Kesimpulan dan implikasi kebijakan 4 • Kegagalan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan • Perubahan tutupan lahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit Pembahasan
- 5. WWW.YOURCOMPANY.COM Pendahuluan 5 Sawit: komoditas yang efisien • Kelapa sawit merupakan flex crop dapat digunakan food, feed, fuel, industrial material (Borras 2013, Alonso-Fradejas et al. 2015) • Sawit merupakan komoditas minyak nabati yang lebih efisien (produktifitas tinggi dan biaya rendah) dari pada minyak nabati lain seperti soybean dan rapeseed (laksono et al. 2019) Peningkatan luas KBNK • KBNK meningkat karena pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit melalui prosedur legal, angka luasan kawasan hutan yang telah berubah menjadi areal perkebunan kelapa sawit yaitu 5.418.413 ha pada tahun 2018 (Wibowo et al. 2019) Sawit berperan pada ekonomi nasional, regional dan lokal • Nilai ekspor meningkat dari tahun 2010 sebesar 15,4 miliar USD menjadi 20,8 miliar USD pada tahun 2017 (Maryadi et al, 2019) • Peningkatan serapan tenaga kerja, dari tahun 2010 sejumlah 5 juta menjadi 8,4 juta orang pada tahun 2015 (PASPI 2016) • Peningkatan pendapatan masyarakat lokal (Wicke et al. 2011, Irawan et al. 2013, Jelsma et al. 2017) Sawit: komoditas pertanian yang banyak diusakan masyarakat lokal • Terbentuknya beragam relasi organisasi produksi dari ekonomi kelapa sawit (Colchester dan Chao 2011, Ndraha et al. 2014) • Integrasi masyarakat adat ke sektor perkebunan kelapa sawit (Colchester dan Chao 2011, Mardianingsih et al. 2018) Peningkatan kesempatan perempuan di sektor publik • Kelapa sawit memberikan kesempatan perempuan untuk bekerja di sektor publik (Azzahra et al. 2017, Samosir 2017, Purwaningsih et al. 2019)
- 6. WWW.YOURCOMPANY.COM 6 Masalah Ekonomi dan sosial Masalah Ekologi Masalahanyangditimbulkankelapasawit • Persoalan perubahan lanskap ekologi yang memberikan konsekuensi pada deforestasi (Fitzherbert et al. 2008, Adams 2009, Tarigan et al. 2015, Setiawan et al. 2016, Bennett et al. 2018) terdapat 3,4 juta Ha kebun kelapa sawit di kawasan hutan (KEHATI 2019), • Fragmentasi habitat (Fitzherbert et al. 2008) • Hilangnya biodiversitas (Koh dan Wilcove 2008, Fitzherbert et al. 2008) • Peningkatan emisi karbon (Saswattecha et al. 2017) • Penurunan jasa lingkungan (Abram et al. 2014, Bakkegaard 2017, Fedele et al. 2017) • Pencemaran air (Mol 2017) • Penunggalan sumber nafkah (Yulian et al. 2017) • Kerentanan nafkah (Amalia 2016, Azzahra et al. 2017, Mardianingsih et al. 2018) • Pergeseran pola hidup masyarakat yang semula subsisten menjadi berorientasi pada pasar (Zunariyah 2012) • Peningkatan ketimpangan sosial dan pendapatan (Euler et al. 2017) • Penyebab timbulnya konflik lahan antar petani, antara petani dan masyarakat adat dengan pemegang HGU, taman nasional dan kawasan konservasi dengan (Koczberski dan Curry 2005, Abram et al. 2017, Wibowo et al. 2019). • Persoalan pekerja anak dan perempuan terkait beban kerja terlampau tinggi, upah murah, dan status hubungan kerja rentan (Sawit Watch 2018, KBS 2018)
- 7. Kemiskinan Kebakaran lahan Marak pembala kan liar dan usaha perkebun an tanpa ijin Kebijakan nasional Tahun Masalah • Inpres 1/ 1986 PIR- TRANS • Kepmen Pertanian 333/Kpts/KB .510/6/1986 Tata Cara Pelaksanaan PIR-TRANS Kepmen LH 40/MenLH/ 1997 Koordinasi Nasional Pengenda- lian Kebakaran Hutan dan Lahan 1980an 1994- 1995 2013 2014 2015 2016 2018 2019 Permen- tan 11/2015 ISPO •Perpres 9/2016 Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta •Permen LHK P.83/2016 Perhutanan. Sosial • Inpres 8/ 2018 Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit • Permen LHK Nomor P.97/2018 tentang tukar Menukar Kawasan Hutan • Permen LHK P.17/2018 TORA • Inpres 5/2019 Penghentian Pemberian Izin Baru & Penyempur-naan Tata Kelola Hutan Alam Primer & Lahan Gambut • Inpres 6/ 2019 RANKSB • Permen LHK P.42/2019 TORA • : Kepmentan 883/KPTS/SR.02 0/M/12/2019 luas tutupan kelapa sawit Indonesia PP 71/2014 Perlindu- ngan dan Pengelola an Ekosistem Gambut UU 18/2013 Pencega- han dan Pembe- rantasan Perusa kan Hutan Per- mentan 19/ 2011 ISPO PP 4/2001 Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran LH berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan Perpres 44/2020 ISPO Isu keberlan jutan sawit Kebijakan Internasional RSPO RED I: target of 20% by 2020 2004 20102009 ISCC 2011 20201997 1998- 2000 Energy for future: target of 12% by 2010 RED I: targetof 30% by 2021-2030 Isu lingkungan dan keberlanjutan kelapa sawit Krisis moneter, perambahan hutan, kebakaran lahan Kebakaran lahan gambut Tumpang tindih atas ruang dan konflik tenurial, dan keefektifan ISPO DinamikaTataKelolaSawit
- 8. WWW.YOURCOMPANY.COM Mengapa sistem tata kelola kelapa sawit berkelanjutan (Permentan 11/2015) tidak efektif dalam mengendalikan ekspansi kelapa sawit di kawasan hutan? Pertanyaan
- 9. WWW.YOURCOMPANY.COM Pendekatan penelitian • Kuantitatif Survey menggunakan questioners • Kualitatif In-depth interview Analisis tutupan lahan • Ground check 14-28 Feb 2018 • Citra Landsat 1990-2017 Companion Modelling • Tingkat Desa • Tingkat Provinsi • Tingkat Nasional Lokasi penelitian • Desa Sabintulung, Kecamatan Muara Kaman, Kukar • Desa Gunung Sari, Kacamatan Tabang, Kukar Jumlah responden • Pra-survey 5-11 Feb 2017 • Survey I dan wawancara mendalam (14-28 Feb 2018) = 31 smallholders • Survey II dan wawancara mendalam (17-26 Feb 2019 ) = 31 smallholders • Pra-survey 5-11 Feb 2017 • Survey I dan wawancara mendalam (14-28 Feb 2018) = 44 smallholders • Survey II dan wawancara mendalam (17-26 Feb 2019)= 32 smallholders MetodePenelitian
- 10. WWW.YOURCOMPANY.COM Menganalisis efektifitas sistem tata kelola kelapa sawit berkelanjutan dalam mengendalikan ekspansi kelapa sawit Indikator yang diukur dan diamati pada efektifitas sistem tata kelola kelapa sawit 1. Agensi (Stakeholders yang terlibat dalam sistem ekonomi kelapa sawit, Peran stakeholders dalam sistem ekonomi kelapa sawit dan Kepentingan stakeholders dalam sistem ekonomi kelapa sawit 2. Doxa dalam permen ISPO 2015 (kepatuhan petani pada PnC ISPO 2015 dan kebijakan yang mendukung pada level mikro, meso dan makro) 3. Capital (pengetahuan) 4. Practice (ekspansi perkebunan kelapa sawit perubahan tutupan lahan)
- 11. WWW.YOURCOMPANY.COM Agensidalamarenaperkebunankelapasawit No Agensi Peran Kepentingan Potensi merusak sistem ISPO 1 Petani • Melakukan usaha pertanian • Mendapatkan income Tinggi (afiliasi pada kelompok Perambah hutan) 2 Perusahaan sawit dengan kebun • Mengekspansi kelapa sawit • Melakukan kemitraan plasma dan non plasma • Mendapatkan profit • Memastikan pasokan TBS mencukupi • Memastikan konflik teredam melalui kemitraan Rendah 3 Perusahaan sawit tanpa kebun • Membeli TBS • Mendapatkan profit • Memastikan pasokan TBS mencukupi Tinggi (penadah TBS dari unclear area) 4 Koperasi • Melakukan kemitraan dengan petani • Melakukan kemitraan dengan perusahaan kelapa sawit • Memastikan TBS anggota koperasi terjual Sedang 5 Tengkulak • Membeli TBS • Memberikan pinjaman untuk petani • Mendapatkan profit Tinggi (penadah TBS dari unclear area) 6 Pemerintah lokal • Melegitimasi pembukaan kebun • Mendapatan kepercayaan dari masyarakat Rendah 7 Pemerintah regional • Mengeksekusi peraturan ISPO di tingkat petani dan perusahaan • Mendapatkan citra baik pada pemerintah nasional Rendah 8 Pemerintah nasional • Membuat regulasi pengaturan perkebunan kepala sawit berkelanjutan (ISPO) • Memastikan ISPO dapat diimplementasikan • Mendapatan kepercayaan dari masyarakat • Mendapatkan citra baik pada di forum internasional Rendah 9 Bank • Memberikan pendanaan (pinjaman) pada perusahaan dan petani • Mendapatkan profit Rendah
- 12. WWW.YOURCOMPANY.COM Doxayangbekerjadalamarenaperkebunankelapasawit Aturan penyelelesaian masalah tenurial 1. Perhutanan Sosial 2. Reforma Agraria 3. Pelepasan kawasan 4. Tukar menukar kawasan • Kelimpahan kebijakan di level nasional yang tidak efektif dalam menyelesaikan masalah tenurial di tingkat tapak • Keterlambatan munculnya kebijakan regional dan ketiadaan kebijakan di tingkat lokal yang mendukung kebijakan ISPO.
- 13. 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Tingkat pengetahuan tentang sistem sertifikasi ISPO Tingkat pengetahuan tentang prosedur pengurusan sertifikat lahan Tingkat pengetahuan tentang prosedur pengurusan STDB Tingkat pengetahuan tentang prosedur pengurusan SPPL Tingkat pengetahuan tentang Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit Tingkat pengetahuan tentang Teknis Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu Desa Gunung Sari Aktual Ideal 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 Tingkat pengetahuan tentang sistem sertifikatifikasi ISPO Tingkat pengetahuan tentang prosedur pengurusan sertifikat lahan Tingkat pengetahuan tentang prosedur pengurusan STDB Tingkat pengetahuan tentang prosedur pengurusan SPPL Tingkat pengetahuan tentang Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit Tingkat pengetahuan tentang Teknis Pengamatan dan Pengendalian Hama Terpadu Desa Sabintulung Aktual Ideal • Teradapat gap pengetahuan petani terkait dengan sistem sertifikasi dan norma Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) karena ketiadaan sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah kapasitas pemerintah yang rendah (kurangnya finansial dan kuantitas SDM) Capital:Pengetahuanpetanitentangnormakelapasawitberkelanjutan
- 14. WWW.YOURCOMPANY.COM Practices:Ketundukanpetanipadanormakelapasawitberkelanjutan Kepemilikan legalitas lahan (SHM) Kepemilikan Legalitas usaha (STD-B) Keikutsertaan kelompok tani Keikutsertaan koperasi Penanaman bibit bersertifikat Kepemilikan legalitas lingkungan (SPPL) Ds. Sabintulung (n=31) 0% 0% 55% 10% 58% 0% Ds. Gunung Sari (n=32) 0% 0% 66% 75% 63% 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Persentasekepatuhan PnC • Ketidaklengkapan ketundukan pada norma ISPO karena proses pengurusan STDB, SPPL, dan SHM sulit dijalankan, mahal dan membutuhkan waktu yang lama • Ketidaksesuaian norma petani dengan norma ISPO Gap antara pertanian tradisional yang dilakukan oleh petani dengan pertanian sesuai norma ISPO
- 15. Desa Gunung Sari Desa Sabintulung • Ekspansi di Desa Gunung Sari terjadi secara menyebar karena derajat integrasi petani dengan perusahaan kuat melalui kemitraan plasma dan non plasma dan institusi formal (koperasi) di dalam desa • Ekspansi di Desa Sabintulung terjadi secara mengelompok karena derajat integrasi petani dengan perusahaan lemah dimana kemitraan plasma dikelola secara “satu atap” serta ketiadaan institusi formal (koperasi) di dalam desa Practices:Ekspansiperkebunankelapasawitdanperubahantutupanlahan
- 16. • Kecepatan ekspansi di Desa Gunung Sari lebih cepat dari pada kecepatan di Desa Sabintulung karena banyaknya pendatang (Kecepatan ekspansi pendatang lebih tinggi dari pada penduduk asli), agensi intra dan ekstra desa (tengkulak), afiliasi dengan kelompok perambah hutan, dan petani formal utilitarian rationality-illegal 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1990 1995 2000 2005 2009 2016 Desa Gunung Sari Awan Badan Air Belukar Hutan Lahan Terbuka Pemukiman Perkebunan kelapa sawit 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1990 1995 2000 2005 2009 2016 Desa Sabintulung Badan Air Belukar Belukar Rawa Hutan Hutan Rawa Hutan Tanaman Industri Ladang Lahan Terbuka Pemukiman Rawa Perkebunan kelapa sawit Practices:Ekspansiperkebunankelapasawitdanperubahantatagunalahan
- 17. Defective governanceConspiracy of silence 1. Tindakan agensi yang tidak komplit dalam memenuhi PnC 2. Tidak ada penindakan hukum 3. Ketidaksesuaian norma dan nilai 4. Ketidakandalan PnC 5. Kegagalan dalam mengelola jaringan interorganisasi 1. Keterkaitan antar agensi 2. Dilakukan secara sembunyi-sembunyi 3. Dilegitimasi 4. Dibiarkan oleh Negara tetapi tidak direstui oleh negara KonseptualisasiGagasan
- 18. WWW.YOURCOMPANY.COM 18 ISPO tidak efektif dalam menekan ekspansi kelapa sawit di kawasan hutan Kesimpulan • Agensi tidak tunduk dan berpotensi merusak sistem sertifikasi ISPO • Capital pengetahuan tentang ISPO di level lokal terlalu minim • Doxa berupa PnC ISPO tidakandal (tergantung pada aturan-aturan lain di lintas lembaga) dan tidak cocok dengan norma lokal, serta kebijakan yang mendukung ISPO di level regional yang terlambat dan di level lokal terjadi kekosongan • ISPO tidak mampu menghabituasi/membuat tunduk agensi pada norma keberlanjutan praktik ketidakteraturan dalam ekspansi perkebunan kelapa sawit
- 19. WWW.YOURCOMPANY.COM 19 2 4 1 3 Program Klinik ISPO Kurangnya pengetahuan dan ketundukan petani pada PnC ISPO, dapat ditingkatkan melalui pendampingan di tingkat lokal melalui klinik ISPO yang tersedia di tiap-tiap desa sentra kebun kelapa sawit Implikasi Kebijakan Mewujudkan Reforma Agraria Insentif harga perlu diberlakukan untuk kelapa sawit yang sudah tersertifikasi agar ISPO tidak hanya menjadi beban tambahan. Selain itu, penegakan hukum yang tegas perlu diberlakukan agar praktik-praktik ekspansi melalui jalur- jalur illegal tidak dilakukan kembali Sinkronisasi kebijakan nasional, regional dan lokal Kebijakan-kebijakan terkait perkebunan kelapa sawit di level regional dan lokal yang kontra produktif dengan ISPO, harus segera dihapuskan dan segera dibuat kebijakan regional dan lokal untuk mendukung implementasi ISPO Penegakan reward dan punishment Masalah tenurial di tingkat lokal mendesak diselesaikan, tanpa legalitas lahan maka petani tidak akan bisa memproses syarat pra kondisi ISPO lainnya (STDB dan SPPL) 5 Sistem sertifikasi pada tata rantai Tengkulak dan koperasi menjadi unit usaha yang harus disertifikasi
- 20. TERIMA KASIH
- 21. WWW.YOURCOMPANY.COM Rizka Amalia PENDIDIKAN 1. S3 di Institut Pertanian Bogor: Program Studi Sosiologi Pedesaan 2. S2 di Institut Pertanian Bogor: Program Studi Pengelolaan SDA dan Lingkungan 3. S1 di Institut Pertanian Bogor: Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat PUBLIKASI TERBARU • Bioenergy Policy: The Biodiesel Sustainability Dilemma in Indonesia (2020) http://www.iieta.org/journals/ijsdp/paper/10.18280/ijsdp.150414 • Perubahan Tutupan Lahan Akibat Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Dampak Sosial, Ekonomi dan Ekologi (2019) https://ejournal.undip.ac.id/index.php/ilmulingkungan/article/view/22511/pdf • Strategi Adaptasi Sosial Ekonomi dan Ekologi Rumahtangga Petani di Daerah Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit: Studi Kasus di Dua Desa di Kalimantan Tengah (2018) https://journal.ipb.ac.id/index.php/sodality/article/download/23226/15169 amalrizka@apps.ipb.ac.id