Tanggapan ICT Watch atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Kewajiban Pelayanan Universal (KPU) / Universal Service Obligation (USO), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Indonesia
Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014)ICT Watch - Indonesia
(ver. April 2014)
Daftar Isi
1. Akses ke Internet
2. Blokir dan Penapisan
--- a. Pornografi
--- b. Penyebaran Kebencian
--- c. Penistaan Agama
3. Tantangan Hak Berinformasi
4. Tanggung-Jawab Perantara
5. Serangan Cyber
6. Penyadapan Informasi
7. Perlindungan Data Pribadi
8. Teknologi dan Keterbukaan
9. Indonesia & Tata Kelola Global
10. Rekomendasi ICT Watch
Catatan Ringkas Tata Kelola dan Praktik Internet Indonesia (ver. April 2014)ICT Watch - Indonesia
(ver. April 2014)
Daftar Isi
1. Akses ke Internet
2. Blokir dan Penapisan
--- a. Pornografi
--- b. Penyebaran Kebencian
--- c. Penistaan Agama
3. Tantangan Hak Berinformasi
4. Tanggung-Jawab Perantara
5. Serangan Cyber
6. Penyadapan Informasi
7. Perlindungan Data Pribadi
8. Teknologi dan Keterbukaan
9. Indonesia & Tata Kelola Global
10. Rekomendasi ICT Watch
The most famous actors in the world talk about what it’s like to be an actor.
Top tips on what it takes to make it big in one of the world’s most exciting industries.
Insights straight from the mouths of stars who shoot straight and true.
Rakor Kemkominfo - ICT for Development Post 2015 - SDG and WSISICT Watch
Rakornas Kemkominfo (Indonesia MCIT National Coordination Meeting), Jakarta 9 June 2015. Presentation by ICT Watch, "ICT for Development Post 2015: Sustainable Development Goals (SDG), World Summit on the Information Society (WSIS) Action Lines and Multi-stakeholder.
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...ICT Watch
Materi presentasi ICT Watch pada sesi diskusi kelompok Komunitas / Asosiasi, Forum Konvergensi Indonesia tanggal 19 Agustus 2015, yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Gedung IDEC Telkom, Geger Kalong, Bandung.
Disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tindak lanjut acara diskusi tentang OpenBTS yang berlangsung di Kantor ICT Watch - Jakarta, Kamis 7 Januari 2016 antara Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan sejumlah pegiat OpenBTS.
Mengacu pada ajakan untuk menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet , yang untuk selanjutnya disebut sebagai RPM Over-the-Top (OTT), maka bersama ini kami dari ICT Watch menyampaikan 7 (tujuh) butir tanggapan sebagai berikut:
1) Deskripsi yang tertulis pada RPM OTT dapat mengakibatkan over-generalized dan over-regulated pada implementasinya.
2) RPM OTT rentan mengulang permasalahan yang sama dengan keberadaan RPM Konten Multimedia yang kontroversial.
3) RPM OTT memberi tugas (beban – Red.) kepada BRTI melebihi dari kapasitas, kompetensi dan kewenangannya.
4) Indonesia belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk jaminan hak privasi dan/atau perlindungan data pribadi, sebagaimana disyaratkan di RPM OTT.
5) Pelaku startup digital, teknoprenuer dan pengusaha UMKM online lokal, dapat menjadi target pembebanan pungutan PNBP, menurut RPM OTT.
6) RPM OTT ini memiliki kecenderungan ingin memiliki fungsi penyensoran dan diskriminasi (trafik) konten.
7) Perlu tertulis ada perlindungan atas hak konsumen yang kuat dan persaingan usaha yang sehat dalam RPM OTT.
Silakan unduh dan baca dokumen selengkapnya.
The most famous actors in the world talk about what it’s like to be an actor.
Top tips on what it takes to make it big in one of the world’s most exciting industries.
Insights straight from the mouths of stars who shoot straight and true.
Rakor Kemkominfo - ICT for Development Post 2015 - SDG and WSISICT Watch
Rakornas Kemkominfo (Indonesia MCIT National Coordination Meeting), Jakarta 9 June 2015. Presentation by ICT Watch, "ICT for Development Post 2015: Sustainable Development Goals (SDG), World Summit on the Information Society (WSIS) Action Lines and Multi-stakeholder.
Konvergensi Indonesia: Kultur dan Masyarakat (Indonesia Convergence: Culture ...ICT Watch
Materi presentasi ICT Watch pada sesi diskusi kelompok Komunitas / Asosiasi, Forum Konvergensi Indonesia tanggal 19 Agustus 2015, yang diselenggarakan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) di Gedung IDEC Telkom, Geger Kalong, Bandung.
Disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai tindak lanjut acara diskusi tentang OpenBTS yang berlangsung di Kantor ICT Watch - Jakarta, Kamis 7 Januari 2016 antara Menteri Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dengan sejumlah pegiat OpenBTS.
Mengacu pada ajakan untuk menyampaikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet , yang untuk selanjutnya disebut sebagai RPM Over-the-Top (OTT), maka bersama ini kami dari ICT Watch menyampaikan 7 (tujuh) butir tanggapan sebagai berikut:
1) Deskripsi yang tertulis pada RPM OTT dapat mengakibatkan over-generalized dan over-regulated pada implementasinya.
2) RPM OTT rentan mengulang permasalahan yang sama dengan keberadaan RPM Konten Multimedia yang kontroversial.
3) RPM OTT memberi tugas (beban – Red.) kepada BRTI melebihi dari kapasitas, kompetensi dan kewenangannya.
4) Indonesia belum memiliki regulasi yang komprehensif untuk jaminan hak privasi dan/atau perlindungan data pribadi, sebagaimana disyaratkan di RPM OTT.
5) Pelaku startup digital, teknoprenuer dan pengusaha UMKM online lokal, dapat menjadi target pembebanan pungutan PNBP, menurut RPM OTT.
6) RPM OTT ini memiliki kecenderungan ingin memiliki fungsi penyensoran dan diskriminasi (trafik) konten.
7) Perlu tertulis ada perlindungan atas hak konsumen yang kuat dan persaingan usaha yang sehat dalam RPM OTT.
Silakan unduh dan baca dokumen selengkapnya.
Tanggapan ICT Watch atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
Aktivasi 2FA di Media Sosial Lewat PonselICT Watch
Autentikasi Dua Faktor atau Two Factor Authentication (2FA) adalah sebuah metoda untuk menambahkan lapisan keamanan pada akun media sosial kita, selain password
Salah satu contohnya adalah dengan mengirimkan kode khusus melalui SMS ke nomor telepon selular setiap kali ada upaya untuk login ke akun medsos yang kita miliki.
Mengaktifkan 2FA akan mempersulit pihak lain untuk dapat masuk dan mengambil alih / meretas akun kita
Tantangan Perlindungan Privasi dan Keterbukaan InformasiICT Watch
Tantangan Perlindungan Privasi. Indonesia cukup tertinggal dalam diskursus perlindungan hak atas privasi terutama jika melihat kerangka legislasi dari perlindungan hak atas privasi, baik dari segi waktu maupun variasi perlindungannya. Walaupun perlindungan privasi sebenarnya sudah dikenal lama di Indonesia Setidaknya Kitab Undang – Undang Hukum Pidana memuat beberapa pasal tindak pidana yang terkait dengan privasi seperti larangan untuk membuka surat – surat, juga larangan memasuki tanah/properti pribadi, dan tindak pidana lain yang terkait dengan kejahatan jabatan.
Perlindungan Hak Atas Privasi di InternetICT Watch
Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet. Isu mengenai pentingnya perlindungan hak atas privasi di Indonesia mulai menguat seiring dengan makin meningkatnya jumlah pengguna telepon seluler dan internet dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah kasus yang mencuat, terutama yang memiliki keterkaitan dengan kebocoran data pribadi seseorang, yang berbuntut pada aksi penipuan, kian menguatkan wacana perihal urgensi penguatan perlindungan hak atas privasi.
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Usulan Pelembagaan Kebijakan dari Perspektif Hak Asasi Manusia. Meningkatnya pemanfaatan teknologi internet, selain membuka banyak kesempatan dan peluang pengembangan, termasuk kemudahan dalam pertukaran informasi, pada sisi lain juga telah membuka kerawanan baru terjadinya intervensi terhadap privasi. Peredaran data dalam format digital yang tidak lagi mengenal batas ruang dan teritorial menjadikan semakin mudahnya data‐data pribadi seseorang terpapar atau dipindahtangankan secara semena‐mena, tanpa kontrol dari pemilik data.
Privasi dan Keamanan Internet
Kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.
Privasi dan Perlindungan Data Pribadi.
Kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi dan Perlindungan DataICT Watch
Privasi 101 Panduan Memahami Privasi, Perlindungan Data dan Surveilans Komunikasi.
Kerahasiaan pribadi atau keleluasaan pribadi (Bahasa Inggris: privacy) adalah kemampuan satu atau sekelompok individu untuk menutup atau melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik, atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka.
Untuk file versi pptx (245 MB), pdf (10 MB) dan video clip terkait, silakan unduh di https://s.id/litdigictw | Informasi lebih lanjut silakan hubungi email info@ictwatch.id
Presentasi ini bebas digunakan dengan lisensi Creative Commons BY-NC-SA.
Literasi Digital Cerdas Paham Daring ICT Watch Hoax Hoaks UU ITE Informasi Transaksi Elektronik Ujaran Kebencian Perlindung Anak Child Online Protection Data Pribadi Online Privasi Internet Sehat Indonesia
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar)ICT Watch
Dokumentasi #LiveStreaming Rilis Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet https://www.youtube.com/watch?v=Hv161zrCMuo
Peta Jalan Perlindungan Anak Indonesia di Internet (Sebuah Pengantar).
I. LATAR BELAKANG 1
II. KOMITMEN GLOBAL SEBAGAI PEDOMAN DASAR 3
A. Landasan Hukum Dan Kebijakan 5
B. Mekanisme Pelaporan 7
C. Perhatian Utama Dalam Skala Nasional 11
D. Program Pendidikan Dan Kesadaran Masyarakat 12
III. ANAK DAN AKTIVITAS DI DUNIA MAYA 13
A. Aktivitas Anak Online Di Indonesia 16
B. Perangkat Yang Digunakan Saat Berinternet 17
C. Motivasi Menggunakan Internet Dan Aktivitas Online 17
IV. KONTEN YANG MENYALAHGUNAKAN ANAK 19
A. Definisi 19
B. Naungan Hukum 22
C. Kajian Regional 23
D. Ketersediaan Alat Dan Instrumen Untuk Investigasi 25
E. Pelatihan Penggunaan Alat Dan Membangun Awareness
(Terhadap Konten Yang Menyalahgunakan Anak) 27
F. Format/Prosedur Pelaporan 29
G. Strategi (Termasuk Hukum) Berkaitan Dengan
Pengurangan Konten Yang Menyalahgunakan Anak 30
V. DAFTAR PRIORITAS NASIONAL DALAM HAL PERLINDUNGAN
ANAK DI RANAH MAYA 34
A. Peta Komprehensif Kebijakan Yang Sudah Tersedia Terkait
Perlindungan Anak Di Ranah Maya 34
B. Fokus Utama Perlindungan Anak Di Ranah Maya Dalam
Skala Nasional 36
C. Program Dan Aktivitas Pemberdayaan Dan
Pendidikan Publik 36
D. Usulan Alur Mekanisme Pelaporan Yang Spesifik 38
E. Pemberdayaan Anak
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITEICT Watch
Dinamika Etika dan Regulasi Internet Indonesia Pasca Revisi UU ITE. Silakan baca juga artikel "Jangan Mau Dibohongi Pake UU ITE!" http://internetsehat.id/2016/12/jangan-mau-dibohongi-pake-uu-ite/
1. 0
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia
P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id
Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance
Kepada Jakarta, 10 Mei 2015
Yth. Menteri Komunikasi dan Informatika
Bapak Rudiantara
di Jakarta
Mengacu pada ajakan untuk menyampaikan tanggapan1
atas Rancangan Peraturan Menteri (RPM)
tentang Kewajiban Pelayanan Universal (KPU)2
atau Universal Service Obligation (USO), maka
bersama ini kami dari ICT Watch menyampaikan 5 (lima) butir tanggapan sebagai berikut:
1. Pada pasal 4 (1) RPM USO tertulis bahwa “ruang lingkup penyediaan KPU telekomunikasi
dan informatika mencakup penyediaan infrastruktur TIK dan penyediaan ekosistem TIK”.
Sedangkan yang dimaksud dengan “ekosistem TIK” menurut pasal 1 (3), “adalah kegiatan
untuk mendukung pemberdayaan sarana dan prasarana telekomunikasi, Internet dan/atau
penyiaran”. Dalam butir “f” pada pasal 4 (1) tersebut, dituliskan “penyediaan Domain Name
Server Nasional”. Domain Name Server (DNS) Nasional tersebut juga berkorelasi erat dengan
fungsi dan/atau keberadaan Trust+ Positif3
.
Teknologi DNS, khususnya dengan topologi anycast4
yang terdistribusi (tidak tersentralisasi)
sejatinya memang lebih tepat difungsikan untuk meningkatkan ketahanan (resilience)
Internet (cepat, aman, stabil)5
. Ditegaskan pula oleh Internet Society (ISOC) bahwa,
“…operational practices such as the deployment of ‘Anycast’ provide increased protection
against many of the most common threats to the DNS…6
“.
Namun jika tanpa tata kelola atau prosedur yang transparan dan akuntabel, sejumlah negara
telah terbukti menggunakan DNS untuk melakukan pelanggaran hak warga negara dengan
melakukan penyensoran informasi7
. Informasi yang disensor tersebut adalah yang dianggap
berseberangan dengan kepentingan dan/atau politik pemerintah, sebagaimana pernah atau
sedang dilakukan oleh China8
, Turki9
, Pakistan10
, Malaysia11
dan Korea Selatan12
diantaranya.
Dengan demikian kami sangat menyarankan, jika memang pengadaan dan/atau
operasionalisasi DNS Nasional ingin menjadi bagian dari program yang dibiayai oleh USO,
maka perlu diprioritaskan penjelasan ataupun kelengkapan informasi lebih lanjut tentang
DNS Nasional tersebut, dan juga rencana tata kelolanya (pembangunan, pengelolaan,
pengawasan), sebelum RPM USO disahkan.
1
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4906/Siaran+Pers+No.28-PIH-KOMINFO-5-
2015+tentang+Uji+Publik+atas+Rancangan+Peraturan+Menteri+mengenai+Kewajiban+Pelayanan+Universal+%28KPU%29+Telekomunik
asi+dan+Informatika/0/siaran_pers#.VU3M3_At-pR
2
http://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/1536/RPM%20Kominfo%20ttg%20KPU%20Telekomunikasi%20dan%20Informatika%2
0%28uji%20publik%2004-09%29.pdf
3
http://inet.detik.com/read/2015/05/08/101527/2909489/399/ini-aturan-main-dns-nasional-ala-kominfo
4
http://ddiguru.com/blog/118-introduction-to-anycast-dns
5
http://www.securityweek.com/content/anycast-three-reasons-why-your-dns-network-should-use-it
6
http://www.internetsociety.org/sites/default/files/bp-dnsresiliency-201201-en_0.pdf
7
https://www.usenix.org/system/files/conference/foci12/foci12-final1.pdf
8
https://www.usenix.org/system/files/conference/foci14/foci14-anonymous.pdf
9
http://research.dyn.com/2014/03/turkish-internet-censorship/
10
https://www.usenix.org/sites/default/files/conference/protected-files/nabi_foci13_slides.pdf
11
http://systems.takizo.com/2008/08/27/malaysia-isp-tmnet-blocked-malaysia-todaynet-through-dns-null-route/
12
https://books.google.co.id/books?id=l6ry0NeJ1N8C&pg=PA372&lpg=PA372&dq=north+korean+blocking+website+dns&source=bl&ots
=i86TSjOiXg&sig=qaSX6Ea-1-
o2sunhIBr4LPdXG9Y&hl=en&sa=X&ei=i7pOVbDECoSMuATToYFY&redir_esc=y#v=onepage&q=north%20korean%20blocking%20w
ebsite%20dns&f=false
2. 0
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia
P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id
Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance
Hal ini relevan dengan pasal 3 pada RPM USO ini, yang mengharuskan pengelolaan KPU
Telekomunikasi dan Informatika dilaksanakan dengan prinsip (antara lain): transparan, tidak
diskriminatif, akuntabel dan profesional. Konsekuensinya, jika belum ada penjelasan
dan/atau kelengkapan informasi lebih lanjut terkait DNS Nasional, maka butir “f” pada pasal
4 (3) tersebut sebaiknya dihilangkan atau ditunda. Kami juga menyarankan agar Kemkominfo
membuka kanal konsultasi seluas-luasnya dengan mengundang multi-stakeholder yang
berkompeten di dinamika teknikal semisal sektor bisnis Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet
Indonesia (APJII), komunitas teknis Indonesia Computer Emergency Response Team (ID-
CERT) dan Open Internet eXchange Point (OpenIXP), organisasi masyarakat sipil Yayasan Air
Putih dan ICT Laboratory for Social Changes (iLabs), serta akademisi terkait untuk
medapatkan konsensus terbaik atas disain, pembangunan, pengelolaan dan tata kelola
DNS Nasional yang transparan dan akuntabel demi ketahanan Internet Indonesia.
2. Pada pasal 5 (2), disebutkan bahwa USO “dapat ditujukan untuk kelompok masyarakat
penyandang disabilitas yang membutuhkan”. Lantas kami mengacu pada prinsip pengelolaan
USO yang “tidak diskriminatif” sebagaimana tertulis pada pasal 3 butir “e”. Juga Indonesia
telah meratifikasi13
Konvensi PBB tentang Hak Disabilitas14
, yang menjamin “accessible
information and communication technology”. Kemudian di dalam agenda sidang WSIS
Forum 2015, terdapat pula sesi khusus, “Enabling ICT for Empowerment of Persons with
Disabilities, Inclusive Development and Social Transformation15
” yang menegaskan bahwa
penyandang disabilitas kerap diposisikan sebagai pihak yang terpinggirkan sehingga target
pembangunan paska 2015 tidak akan terpenuhi. Hal ini dapat dihindari jika penyandang
disabilitas diberdayakan dan dilibatkan dalam kerja pembangunan.
Sehingga pada pasal 5 (2) kami mengusulkan agar kalimatnya dipertegas menjadi
“Penyediaan dan/atau penggunaan dana USO harus semaksimal mungkin memerhatikan
dan memenuhi hak serta kebutuhan penyandang disabilitas dalam bidang telekomunikasi
dan informatika”, atau semacamnya yang senada.
3. Pada pasal 9 (2) butir “c” tertulis, “kebutuhan atas usulan program” dan butir “d” tertulis
“manfaat yang didapatkan”. Karena rencana penyelenggaraan USO kedepannya adalah
bersifat bottom-up16
, maka tentu saja perlu dijajagi benar apa yang sebenarnya menjadi
kebutuhan masyarakat17
dan bagaimana masyarakat dapat mengambil manfaat dari layanan
yang digelar18
.
Untuk itulah maka pada pasal 9 (2) butir “c” dan “d” tersebut kami sangat menyarankan
untuk ditambahkan menjadi, “c. kebutuhan masyarakat atas usulan program yang tepat
guna dan tepat sasaran, didukung oleh hasil penelitian dan/atau pemetaan lapangan
dengan metodologi yang jelas dan berkualitas” serta “d. target manfaat yang akan
didapatkan masyarakat berdasarkan analisis yang komprehensif atas hasil penelitian
dan/atau pemetaan di lapangan tersebut”.
13
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=iv-15&chapter=4&lang=en
14
http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml
15
https://www.itu.int/net4/wsis/forum/2015/Agenda/Session/228
16
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4204/Redesign+Program+USO+Didukung+Dinas+Kominfo+Seluruh+Indonesia/0/berita_sat
ker#.VU3w2fAt-pQ
17
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4577/Menkominfo%3A+Pemerintah+Tengah+Evaluasi+Pelaksanaan+Pelayanan+Komunika
si+USO/0/berita_satker#.VU32svAt-pQ
18
https://www.uspsoig.gov/sites/default/files/document-library-files/2014/rarc-wp-15-001.pdf
3. 0
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia
P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id
Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance
Pada pasal 9 (2) tersebut juga sebaiknya dimasukkan butir tambahan yaitu, “h. pelibatan
dan pemberdayaan sumber daya manusia dan/atau komunitas setempat, baik dalam
aspek teknis seperti perawatan infrastruktur maupun non-teknis seperti peningkatan
kapasitas masyarakat” sebagai bagian penting penilaian kelayakan usulan program USO.
4. Pasal 11 (4) disebutkan bahwa untuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh “satuan
pengawasan intern”, “dewan pengawas” dan “direktur jenderal”. Adapun pada berbagai
kesempatan, Kemkominfo telah menegaskan bahwa “untuk memudahkan monitoring dan
evaluasi, rancang ulang (redesign), Program USO melibatkan pula partisipasi aktif seluruh
pemangku kepentingan (stakeholder) mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan19
”.
Untuk itu maka kami mengusulkan pada pasal 11 (4) tersebut secara jelas menyebutkan
pelibatan “pemangku kepentingan majemuk” atau “multi-stakeholder”, dalam hal ini dari
sektor bisnis, masyarakat sipil dan akademisi, sebagai bagian dari pihak yang turut
berpartisipasi aktif melakukan monitoring dan evaluasi.
5. Pada pasal 18 (b) tertulis, “melakukan evaluasi lapangan terhadap tingkat kemanfaatan
program”. Mengacu pada nomor 4 (empat) di atas, maka kami mengusulkan pasal tersebut
diperkuat menjadi, “melakukan evaluasi lapangan terhadap tingkat kemanfaatan program,
bekerjasama dengan akademisi dan/atau peneliti dari perguruan tinggi dan/atau
lembaga penelitian yang kredibel dan kompeten”, atau semacamnya yang senada.
Kemudian pada pasal 18 (c), tertulis, “membuka layanan pengaduan masyarakat terkait
pelaksanaan program penyediaan KPU Telekomunikasi dan Informatika di lapangan”. Kami
mengusulkan ada tambahan butir, 18 (d) “Direktur Jenderal memastikan adanya tindak
lanjut yang jelas, terukur, transparan dan akuntabel atas setiap pengaduan masyarakat
terkait pelaksanaan program penyediaan KPU Telekomunikasi dan Informatika”, atau
semacamnya yang senada.
Demikian tanggapan ini kami sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya,
Hormat kami,
Donny B.U.
Direktur Eksekutif - ICT Watch
Tembusan: Kepala Pusat Informasi & Humas Kemkominfo dan Arsip Online / Publik ICT Watch
19
http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/4532/Siaran+Pers+Tentang+Suspensi+%28Penghentian+Sement
ara%29+Layanan+Kewajiban+Pelayanan+Universal-+Universal+Service+Obligation+%28KPU-
USO%29/0/siaran_pers#.VU33MvAt-pQ
4. 0
ICT Watch – Perkumpulan Mitra TIK Indonesia (Indonesian ICT Partnership)
Jl. Tebet Barat Dalam 6H no.16, Jakarta 12810, Indonesia
P: (021) 98495770 | F: (021) 8292428 | E: info@ictwatch.id | W: ictwatch.id
Internet Safety | Internet Rights | Internet Governance
Jakarta, 13 Mei 2015
REVISI
Revisi Surat Tanggapan ICT Watch atas RPM USO, khusus halaman ke-2, paragraph ke-1, kalimat ke-
3, ada 2 (dua) tambahan usulan stakeholder (yang diberi warna kuning) menjadi sebagai berikut:
“Kami juga menyarankan agar Kemkominfo membuka kanal konsultasi seluas-luasnya dengan
mengundang multi-stakeholder yang berkompeten di dinamika teknikal semisal sektor bisnis Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) dan Pengelola Nama Domain Indonesia (PANDI),
komunitas teknis Indonesia Computer Emergency Response Team (ID-CERT), Yayasan Nawala
Nusantara dan Open Internet eXchange Point (OpenIXP), organisasi masyarakat sipil Yayasan Air
Putih dan ICT Laboratory for Social Changes (iLabs), serta akademisi terkait untuk medapatkan
konsensus terbaik atas disain, pembangunan, pengelolaan dan tata kelola DNS Nasional yang
transparan dan akuntabel demi ketahanan Internet Indonesia.”
Demikian, revisi ini menjadi bagian tidak terpisahkan surat tanggapan sebagaimana tersebut di atas.
Hormat kami,
Donny B.U.
Direktur Eksekutif - ICT Watch