Netizen Indonesia Kini (Juli - September 2015)

1. ASADESSA
S i n o p s i s F i l m D o k u m e n t e r
Komunitas
PERINTIS
Disinformasi di Internet
Indonesia, WSIS, IGF,
dan Sustainable Development Goals
Indonesia telah berperan aktif dalam World
Summit on Information Society (WSIS -
http://itu.int/wsis) sejak pertama kali
dideklarasikan di Jenewa tahun 2003. WSIS
diposisikan sebagai pilar penting pencapaian
target pembangunan negara-negara dunia kala
itu, Millenium Development Goals (MDG -
http://un.org/millenniumgoals). WSIS lantas
mendorong partisipasi multistakeholder
(pemerintah, swasta, masyarakat sipil,
komunitas teknis, akademisi) dalam tata kelola
Internet dengan mewujudkan Internet
Governance Forum ( ).IGF – http://intgovforum.org
Saat ini negara-negara anggota PBB telah
memperbaharui target pembangunan dunia
2015 – 2030 ke dalam kerangka kerja
Sustainable Development Goals (SDG -
http://sustainabledevelopment.un.org), yang
merupakan pengembangan MDG. International
Telecommunication Union (ITU) lantas membuat
matriks pemetaan untuk menggambarkan
keterkaitan antara “11 Action Lines” WSIS
dengan “17 Goals” SDG (http://itu.int/net4/
wsis/sdg). Ini menjelaskan bahwa WSIS, termasuk
IGF di dalamnya, memiliki peran yang signikan
untuk mencapai target pembangunan negara-
negara dunia (termasuk Indonesia) yang
didenisikan dalam SDG.
Menkominfo Rudiantara dalam pembukaan Global
C o n f e r e n c e o n C y b e r S p a c e ( G C C S –
http://gccs2015.com) 2015, 16 April 2015 di The
Hague, menyatakan “an inclusive, effective, and
clear objective global architecture forum
participated by governments, private sectors, and
civil society in the framework of the United
Nations World Summit of Information Society
(WSIS) is essential”. Sementara itu Dirjen Pos dan
Penyelenggaraan Informatika Kominfo Kalamullah
R a m l i d i W S I S F o r u m 2 0 1 5 ( h t t p :
itu.int/net4/wsis/forum/2015), 27 Mei 2015 di
Jenewa, menegaskan, “along with the effective
and affordable ICT ecosystem, our works in WSIS
and others venues would contribute positively to
the achievement of Post 2015 Development
Agenda that sets the ambitious targets in
Sustainable Development Goals (SDGs)”.
ASADESSA adalah sebuah lm dokumenter tentang gerakan
masyarakat di desa yang berdaya dalam membangun dirinya sendiri.
Ketika para ahli sedang sibuk berdebat tentang teori “desa cerdas”
(smart village), sejumlah masyarakat desa di Indonesia telah
mengadopsi dan menjalankan konsep cerdas ala mereka sendiri,
didorong oleh kebutuhan yang unik serta keingininan yang kuat untuk
membuat kemajuan dengan solusi TIK, yang didukung oleh relawan
dari Gerakan Desa Membangun ( ) danhttp://desamembangun.or.id
Relawan TIK Indonesia ( ). Namun demikianhttp://relawan-tik.or.id
masih banyak desa yang belum tersentuh infrastruktur
telekomunikasi. Sebutlah semisal sebuah desa di Kabupaten Malinau,
pedalaman Kalimantan Utara, yang sama sekali belum tersentuh
pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah mereka.
Kejadian yang memilukan dan pengalaman sedih pun bergantian
menghampiri mereka. Optimisme dan kesabaran adalah yang
menguatkan mereka. Namun harus sampai kapan?
Untuk mengetahui kisah selengkapnya, dapatkan DVD ASADESSA
secara gratis dengan memesannya di http://asadessa.ictwatch.id.
“Ketika para ahli sibuk
berdebat tentang “desa cerdas”
(smart village), sejumlah
masyarakat desa Indonesia
telah mengadopsi dan
menjalankan konsep cerdas
ala mereka sendiri.
Komunitas PERINTIS (Pegiat Raspberry Pi untuk
Indonesia) ingin mengenalkan komputer ke anak-
anak sejak dini dengan menggunakan komputer
mini Raspberry Pi (Raspi). Mereka tengah
mengembangkan sebuah perangkat RaspiKid
menggunakan open source. Agar menarik,
RaspiKid akan dikemas dengan balok-balok lego.
Prototype RaspiKid diharapkan rampung pada
bulan November 2015.
Info tentang PERINTIS dan produk open source
lainnya yang berbasiskan Raspi semisal untuk
VoIP, IPTV, SMS Gateway dan Teleconference,
bisa dibaca di .http://perintis.id
Indonesian Centre for Deradicalization and
Wisdom ( ) pada 7 Agustus 2015http://icdw.org
di Jakarta, menyelenggarakan Focus Group
Discussion (FGD) dengan tajuk “Menggagas
Strategi Menyikapi Disinformasi, Diskriminasi
dan Radikalisasi di Internet”. Acara tersebut
turut didukung oleh Twitter, HIVOS, Global
Partners Digital dan ICT Watch. Sejumlah
gagasan strategi berhasil dirumuskan oleh 20
peserta, mewakili sejumlah institusi yang peduli
pada isu pluralisme, kerukunan lintas agama
dan kebebasan berekspresi di Internet. Gagasan
strategi, terutama untuk ditindaklanjuti adalah:
1. Melakukan edukasi penulisan secara lebih
intensif agar lebih banyak situs-situs yang
memiliki konten “sejuk” yang berkualitas
serta dapat lebih luas meraih atensi dan
kuantitas/jumlah pembaca.
2. Melakukan mekanisme penapisan (ltering)
pada situs yang senyatanya menyebarkan
kebencian, dengan prosedur yang transparan
dan akuntabel agar tidak justru mengekang
ekspresi yang sah (legitimate).
3. Melakukan advokasi secara kolaboratif dan
berjejaring dengan para mitra menggunakan
Internet/media sosial untuk menyasar
mereka yang masih sekolah / kuliah.
foto:dokumentasiictwatch
Salah seorang warga desa menceritakan pengalamannya tentang manfaat Internet di dalam lm dokumenter ASADESSA
kiniN E T I Z E N
INDONESIA Volume 2, Juli - September 2015
ICT Watch Indonesia
Jl. Tebet Barat Dalam 6H No. 16A
Jakarta Selatan +6221-98495770
info@ictwatch.id | www.ictwatch.id
Netizen Indonesia Kini
diterbitkan oleh:

2. Bertempat di rumah dinas
Menteri Komunikasi dan
Informatika (Menkominfo) di
Widya Chandra – Jakarta,
p a d a 3 1 J u l i 2 0 1 5
berlangsung diskusi yang
hangat antara pegiat Forum
Demokrasi Digital (FDD –
http://demokrasidigital.net)
d e n g a n M e n k o m i n f o
Rudiantara dan jajarannya.
Bahasan pertama dalam
diskusi adalah tentang hasil
riset tentang Kewajiban
P e l a y a n a n U n i v e r s a l
(Universal Service Obligation /
USO) yang dilakukan oleh
Pusat Kajian Komunikasi –
U n i v e r s i t a s I n d o n e s i a
( ).http://puskakomui.or.id
Sejumlah data dan fakta di
lapangan terkait dengan
tantangan implementasi
program USO di wilayah 3T
(tertinggal, terdalam, terluar)
dipaparkan. Selengkapnya
rekomendasi Puskakom UI
tentang pelaksanaan riset,
k e b i j a k a n T I K d a n
teknologi/aplikasi terkait USO
d a p a t d i a k s e s d i
http://bit.ly/risetuso2015.
Untuk video rekaman paparan
di atas, dapat diakses di
http://bit.ly/fdd072015a.
Setelah tentang USO, bahasan
berikutnya adalah tentang
rencana revisi UU Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE).
Damar Juniarto dari Southeast
Asia Freedom of Expression
N e t w o r k ( S A F E n e t /
http://safenetvoice.org)
menyampaikan catatan kritis
k e p a d a M e n k o m i n f o
Rudiantara terkait rencana
pemerintah untuk merevisi UU
ITE, khususnya pasal 27 ayat 3
tentang pencemaran nama baik
Masukan atas Rancangan Peraturan Menteri
Dialog Forum Demokrasi Digital (FDD)
di Internet. Menurut Damar,
pasal 27 ayat 3 UU ITE tersebut
walaupun nanti sudah dikurangi
ancaman pidana maksimalnya,
t e t a p r e n t a n m u d a h
d i s a l a h g u n a k a n u n t u k
m e n g e k a n g k e b e b a s a n
berekspresi dan berinformasi di
Indonesia.
Menteri Rudiantara dan
jajarannya pun menjelaskan
latar belakang dan sejumlah
pertimbangan atas rencana
pemerintah. Salah satu
pertimbangannya adalah terkait
dengan proses dan hasil
harmonisasi revisi UU ITE di
Kementerian Hukum dan HAM
serta aspek kesegeraan agar
revisi UU ITE tersebut dapat
tetap terlaksana dalam masa
Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) 2015. FDD pun
mengusulkan pencabutan
pemidanaan pencemaran nama
di UU ITE, dan kemudian pasal
tersebut dipindahkan ke RUU
KUHP yang juga menjadi
prioritas Prolegnas 2015.
Untuk rekaman video dialog di
a t a s , d a p a t d i a k s e s d i
http://bit.ly/fdd072015b.
SAFEnet menyampaikan catatan kritis kepada Menkominfo
Rudiantara terkait rencana pemerintah untuk merevisi UU ITE.
“
Sepanjang Juli 2015, Kementerian
K o m u n i k a s i d a n I n f o r m a t i k a
(Kemkominfo) melakukan uji publik atas
Rancangan Peraturan Menteri (RPM)
tentang Perlindungan Data Pribadi dalam
Sistem Elektronik. Sejumlah institusi telah
menyampaikan tanggapan dan masukan
atas RPM tersebut, termasuk diantaranya
adalah ICT Watch. Beberapa poin
masukan ICT Watch diantaranya
ditekankan pada prosedur pemberitahuan
kepada pemilik data, pengindentikasi
yang persisten (persistent identier) dan
pembatasan untuk direct marketing.
ICT Watch juga menyarankan, demi
keselamatan dan kenyamanan anak
Indonesia ketika berselancar di dunia
maya, maka perlu adanya aturan tentang
batasan usia minimum bagi mereka yang
dibolehkan secara langsung memberikan
dan/atau dimintakan data pribadinya
kepada/oleh penyelenggara sistem
elektronik. Menurut ICT Watch, mereka
yang usianya masih termasuk “anak”
berdasarkan UU Perlindungan Anak, perlu
diwajibkan untuk didampingi oleh orang
tua atau yang lebih dewasa ketika
memberikan/dimintakan data pribadinya.
S e l e n g k a p n y a b i s a d i b a c a d i
http://bit.ly/ictwprivasi2015.
Sebelumnya pada Mei 2015, ICT Watch
memberikan masukan atas RPM tentang
Kewajiban Pelayanan Universal (Universal
Service Obligation / USO). Beberapa poin
yang menjadi masukan tersebut
diantaranya adalah perlu adanya
penjelasan dan kelengkapan informasi
tentang rencana pembiayaan DNS
Nasional. Teknologi DNS dengan topologi
anycast yang terdistribusi sejatinya dapat
meningkatkan ketahanan (resilience)
Internet (cepat, aman, stabil). Namun jika
tanpa tata kelola atau prosedur yang
transparan dan akuntabel, DNS telah
terbukti digunakan oleh sejumlah negara
untuk melakukan pelanggaran hak warga
negara dengan melakukan penyensoran
informasi. Selengkapnya bisa dibaca di
http://bit.ly/ictwuso2015.
“ Demi keselamatan anak Indonesia, perlu ada aturan tentang batasan usia
minimum yang dibolehkan secara langsung memberikan dan/atau dimintakan
data pribadinya di Internet.
foto: businessinsider.com
foto: dokumentasi ictwatch
foto: dokumentasi ictwatch