Undang-undang ini menetapkan Tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara untuk menghargai kesetiaan dan jasa luar biasa anggota Kepolisian dan warga negara Indonesia non-Kepolisian dalam melaksanakan tugas Kepolisian. Bintang Bhayangkara terdiri dari tiga kelas dan dianugerahkan kepada anggota Kepolisian atau warga negara yang menunjukkan keberanian dan ketabahan melampaui panggilan tugas. Undang-undang ini juga
Undang-undang ini mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan tugas penuntutan. Jaksa Agung adalah pimpin
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang ekstradisi di Indonesia yang mengatur tentang ketentuan umum ekstradisi, azas-azas ekstradisi, syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta, serta pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya.
Undang-undang ini mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Kejaksaan terdiri atas Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa diangkat dan diberhentikan oleh Jaksa Agung serta bertindak untuk dan atas nama negara dalam melaksanakan tugas penuntutan. Jaksa Agung adalah pimpin
Pedoman ini mengatur tentang permohonan izin Jaksa Agung untuk pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap Jaksa yang diduga melakukan tindak pidana. Permohonan izin harus dilengkapi dokumen tertentu dan akan diperiksa oleh pejabat yang ditunjuk untuk memberikan rekomendasi kepada Jaksa Agung. Izin dapat disetujui atau ditolak, dan pelaksanaannya akan dilap
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang ekstradisi di Indonesia yang mengatur tentang ketentuan umum ekstradisi, azas-azas ekstradisi, syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta, serta pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya.
Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...Awallokita Mayangsari
Peraturan ini mengatur tentang pembatasan pemberian visa dan izin tinggal bagi warga negara dan orang asing dari Republik Rakyat Tiongkok dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Pemberian visa kunjungan dan bebas visa ditangguhkan sementara bagi orang yang baru saja tinggal di Tiongkok. Visa dan izin tinggal hanya diberikan jika memenuhi persyaratan karantina atau transit di luar Tiongkok selama 14 hari. Izin tinggal darurat dap
Undang-undang ini mengatur tentang pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan hak pensiun seperti masa kerja minimal dan umur, serta menentukan besaran pensiun berdasarkan masa kerja dan gaji. Undang-undang ini juga mengatur tentang iuran pensiun, pemberhentian dan pembatalan pensiun, serta ketentuan peralihan bagi pegawai yang sudah bekerja sebelum undang-undang ini
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diantaranya menambah syarat bagi calon hakim agung, mengatur proses pemilihan dan penetapan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta alasan pemberhentian hakim agung secara tidak hormat.
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...Hendie Cahya Maladewa
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan mencakup persyaratan dan proses pengangkatan hakim agung, pembentukan Ketua dan Wakil Ketua MA, serta pemberhentian hakim agung.
Uu tahun 2004 no. 16 tentang kerjaksaan riLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan keluarga. Korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, polisi, lembaga sosial, dan pengadilan. Pemerintah bertanggung jawab mencegah kekerasan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pelayanan terhadap korban
Perpu ini mengatur tentang pelaksanaan hak memilih dan menolak kewarganegaraan Indonesia bagi orang yang berada di bawah kekuasaan Belanda menjelang penyerahan kedaulatan. Orang tersebut dapat menyatakan pilihan kewarganegaraannya kepada pejabat yang berwenang seperti hakim atau bupati, dan pilihan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mengatur tentang keterbukaan informasi di pengadilan, termasuk jenis informasi yang harus diumumkan pengadilan seperti putusan, penetapan, agenda sidang, biaya perkara, dan mekanisme pengaduan. Keputusan ini juga mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi tertentu di pengadilan seperti putusan tertentu dan data statistik perkara, dengan tetap memperhatikan privasi
Undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan umum di Indonesia. Peradilan umum terdiri atas pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding. Undang-undang ini juga mengatur tentang syarat dan tata cara pengangkatan hakim dan jabatan kehakiman lainnya serta larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugas.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, mencakup pembentukan badan penyelenggara pemilihan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta ketentuan tentang daerah pemilihan, daftar pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara.
Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19Ilham Mustafa
Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini mengatur tentang lingkup kekuasaan kehakiman, pengadilan sebagai alat revolusi, hak dan kewajiban hakim, dan hubungan pengadilan dengan pemerintah dan masyarakat.
Permenkumham Nomor 7 tahun 2020 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal dalam...Awallokita Mayangsari
Peraturan ini mengatur tentang pembatasan pemberian visa dan izin tinggal bagi warga negara dan orang asing dari Republik Rakyat Tiongkok dalam upaya pencegahan masuknya virus corona. Pemberian visa kunjungan dan bebas visa ditangguhkan sementara bagi orang yang baru saja tinggal di Tiongkok. Visa dan izin tinggal hanya diberikan jika memenuhi persyaratan karantina atau transit di luar Tiongkok selama 14 hari. Izin tinggal darurat dap
Undang-undang ini mengatur tentang pensiun pegawai negeri sipil di Indonesia. Ia menetapkan syarat-syarat untuk mendapatkan hak pensiun seperti masa kerja minimal dan umur, serta menentukan besaran pensiun berdasarkan masa kerja dan gaji. Undang-undang ini juga mengatur tentang iuran pensiun, pemberhentian dan pembatalan pensiun, serta ketentuan peralihan bagi pegawai yang sudah bekerja sebelum undang-undang ini
Undang-undang ini mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, diantaranya menambah syarat bagi calon hakim agung, mengatur proses pemilihan dan penetapan hakim agung oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, serta alasan pemberhentian hakim agung secara tidak hormat.
UU No 3 Tahun 2009 (Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Te...Hendie Cahya Maladewa
Undang-undang ini membahas perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Perubahan mencakup persyaratan dan proses pengangkatan hakim agung, pembentukan Ketua dan Wakil Ketua MA, serta pemberhentian hakim agung.
Uu tahun 2004 no. 16 tentang kerjaksaan riLegal Akses
Undang-undang ini mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan tujuan mencegah kekerasan, melindungi korban, menindak pelaku, dan memelihara keutuhan keluarga. Korban berhak mendapat perlindungan dari pihak keluarga, polisi, lembaga sosial, dan pengadilan. Pemerintah bertanggung jawab mencegah kekerasan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pelayanan terhadap korban
Perpu ini mengatur tentang pelaksanaan hak memilih dan menolak kewarganegaraan Indonesia bagi orang yang berada di bawah kekuasaan Belanda menjelang penyerahan kedaulatan. Orang tersebut dapat menyatakan pilihan kewarganegaraannya kepada pejabat yang berwenang seperti hakim atau bupati, dan pilihan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah.
Keputusan Ketua Mahkamah Agung ini mengatur tentang keterbukaan informasi di pengadilan, termasuk jenis informasi yang harus diumumkan pengadilan seperti putusan, penetapan, agenda sidang, biaya perkara, dan mekanisme pengaduan. Keputusan ini juga mengatur hak masyarakat untuk mengakses informasi tertentu di pengadilan seperti putusan tertentu dan data statistik perkara, dengan tetap memperhatikan privasi
Undang-undang ini mengatur tentang susunan dan kekuasaan peradilan umum di Indonesia. Peradilan umum terdiri atas pengadilan negeri sebagai pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi sebagai pengadilan banding. Undang-undang ini juga mengatur tentang syarat dan tata cara pengangkatan hakim dan jabatan kehakiman lainnya serta larangan yang harus dipatuhi oleh hakim dalam menjalankan tugas.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, mencakup pembentukan badan penyelenggara pemilihan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta ketentuan tentang daerah pemilihan, daftar pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara.
Ketentuanketentuan pokok kekuasaan_kehakiman_(uu_19Ilham Mustafa
Undang-undang ini menetapkan ketentuan-ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman di Indonesia sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Undang-undang ini mengatur tentang lingkup kekuasaan kehakiman, pengadilan sebagai alat revolusi, hak dan kewajiban hakim, dan hubungan pengadilan dengan pemerintah dan masyarakat.
UU ini mengatur tentang pokok-pokok kesehatan di Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan rakyat melalui pencegahan penyakit, pengobatan, pendidikan kesehatan, dan pengembangan tenaga kesehatan. UU ini juga mengatur tentang peran swasta dalam bidang kesehatan serta ketentuan peralihan dari peraturan sebelumnya.
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penerbitan Perjudian menyatakan bahwa perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat. Undang-undang ini memperketat sanksi pidana untuk perjudian dan memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengatur penertiban perjudian sampai dihapuskan.
Badan pemeriksa keuangan_(uu_5_thn_1973)_5Ilham Mustafa
Undang-undang ini mengatur tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga tinggi negara yang independen dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara. BPK berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara serta menyampaikan hasil pemeriksaannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-undang ini juga mengatur tentang susunan, tugas, dan wewenang BPK.
UU ini mengatur tentang sensus penduduk di Indonesia. Sensus dilakukan untuk mengumpulkan data demografi dan sosial ekonomi masyarakat. UU ini menetapkan Biro Pusat Statistik sebagai lembaga pelaksana sensus dan mengatur wewenang petugas sensus dalam mengumpulkan data. UU ini juga mengatur kewajiban masyarakat untuk memberikan informasi kepada petugas sensus serta sanksi bagi yang menghalangi pelaksanaan sensus.
Ketentuan ketentuan pokok_kepolisian_(uu_12_thn_1_12Ilham Mustafa
UU ini mengatur ketentuan pokok Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dalam negeri. Kepolisian bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Menteri yang menguasai Kepolisian. UU ini mengatur tugas, organisasi, wewenang dan hubungan Kepolisian dengan instansi terkait untuk menjalankan fungsi keamanan.
Pengadilan dalam lingkungan_peradilan_umum_mahkam_13Ilham Mustafa
Undang-undang ini mengatur tentang struktur dan organisasi pengadilan di Indonesia, mulai dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung. Undang-undang ini menetapkan tugas dan wewenang para hakim dan aparat peradilan lainnya serta ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara hakim.
Perubahan pasal 18__nomor_62_tahun_1958_tentang_k_3Ilham Mustafa
Undang-undang ini mengubah Pasal 18 Undang-undang Kewarganegaraan tahun 1958 untuk memberikan kesempatan kepada orang Indonesia yang kehilangan kewarganegaraan karena tidak dapat melaporkan diri akibat situasi di luar kendali mereka untuk memperoleh kembali kewarganegaraan dengan melapor ke perwakilan Indonesia dan menyatakan kesetiaan pada negara.
Pokokpokok perbankan (uu_14_thn_1967)_14Ilham Mustafa
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 mengatur tentang pokok-pokok perbankan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur jenis dan macam lembaga perbankan seperti bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan milik negara dan swasta serta syarat pendirian dan pengurusannya."
Lalu lintas angkutan_jalan_raya_(uu_3_thn_1965)_3Ilham Mustafa
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya mengatur ketentuan umum mengenai lalu lintas jalan, pengemudi, penomoran kendaraan bermotor, pengujian kendaraan, kendaraan tidak bermotor, jalan, peranan pemerintah dalam pengangkutan jalan raya, dan pengangkutan orang dengan kendaraan bermotor. Undang-undang ini mencabut peraturan sebelumnya dan memberikan wewenang kepada pemerintah p
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tanda kehormatan Bintang Garuda kepada anggota Angkatan Udara Republik Indonesia yang bertugas di udara antara tahun 1945-1949. Bintang ini diberikan untuk menghargai pelaksanaan tugas penerbangan yang berbahaya pada masa itu. Undang-undang ini juga mengatur tentang syarat pemberian, cara pemakaian, dan pencabutan Bintang Garuda.
Undang-undang Darurat ini menggantikan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1949 tentang pemberian Bintang Gerilya dengan beberapa perubahan, di antaranya memperluas cakupan penerima dan menyesuaikan dengan undang-undang terkait penghargaan militer. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan pemberian, pencabutan, dan penggunaan Bintang Gerilya.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas, dan struktur organisasi Kepolisian RI untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Kepolisian RI dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden, dan terdiri atas unsur-unsur organisasi di tingkat pusat hingga daerah. Tugas pokok
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini mengatur tentang susunan, tugas, dan wewenang Kepolisian RI sebagai alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Kepolisian RI dipimpin oleh Kapolri yang bertanggung jawab kepada Presiden dan berada di bawah koordinasi Presiden.
Undang-undang ini membahas perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perubahan ini dimaksudkan untuk menjamin kedudukan dan peran Kejaksaan sebagai lembaga yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman secara merdeka dari pengaruh pihak lain, serta menyesuaikan ketentuan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum. Beberapa poin perubahan meliputi penyusunan,
Undang-undang ini mengatur tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang meliputi fungsi, tugas, dan struktur organisasi Polri. Polri bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Kapolri adalah pimpinan Polri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR.
Pokokpokok perkoprasian (uu_12_thn_1967)_12Ilham Mustafa
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 mengatur tentang pokok-pokok perkoperasian di Indonesia. Undang-undang ini mencabut Undang-undang sebelumnya dan menetapkan landasan, fungsi, organisasi, dan ketentuan umum tentang koperasi berdasarkan semangat Orde Baru dan Pancasila.
Ketentuanketentuan pokok peternakan_kesehatan_hew_6Ilham Mustafa
Undang-Undang No. 6 Tahun 1967 menetapkan ketentuan-ketentuan pokok tentang peternakan dan kesehatan hewan di Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan produksi ternak untuk meningkatkan taraf hidup peternak dan memenuhi kebutuhan protein hewani masyarakat secara merata. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek peternakan seperti bentuk usaha, perkembangbiakan ternak, pewilayahan, industri, perdagangan
Ketentuanketentuan pokok pertambangan_(uu_11_thn_11Ilham Mustafa
[Ringkasan]
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 mengatur tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan di Indonesia. Undang-undang ini membagi bahan galian menjadi tiga golongan yaitu strategis, vital, dan yang tidak termasuk kedua golongan sebelumnya. Undang-undang ini juga mengatur tentang bentuk perusahaan yang dapat melakukan usaha pertambangan, persyaratan untuk mendapatkan izin pertambangan, dan larangan tertentu dalam melakukan kegiatan
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
1. Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 14 TAHUN 1961 (14/1961)
Tanggal: 14 TAHUN 1961 (JAKARTA)
Sumber: LN 1961/246; TLN NO. 2290
Tentang: TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA
Indeks: TANDA KEHORMATAN. BINTANG. BHAYANGKARA.
Presiden Republik Indonesia,
Menimbang :
bahwa untuk menghargai kesetiaan dan jasa-jasa yang luar biasa dan melampaui panggilan kewajiban
dibidang tugas Kepolisian untuk kepentingan Nusa dan Bangsa, baik yang diberikan oleh anggota
Kepolisian Negara maupun oleh Warga-Negara Indonesia bukan anggota Kepolisian Negara, perlu
diadakan Tanda Kehormatan.
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (1), pasal 15 dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang REFR DOCNM="59uut004">Nomor 4 Drt tahun 1959 (Lembaran Negara tahun 1959
Nomor 44);
3. Undang-undang REFR DOCNM="60ppu010">Nomor 10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun
1960 Nomor 31);
Mendengar :
Kabinet Kerja dalam sidangnya tanggal 9 Maret 1961;
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong- Royong
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA
Pasal 1.
(1) Tanda Kehormatan berupa bintang kepahlawanan Kepolisian bernama "Bintang Bhayangkara", terdiri
atas Bintang kelas satu, Bintang kelas dua dan Bintang kelas tiga.
(2) Bintang Bhayangkara adalah sederajat dengan Bintang- bintang di bidang Militer dan Sipil, di bawah
Bintang Gerilya.
2. Pasal 2.
(1) Kepada anggota Kepolisian Negara yang dibidang tugas Kepolisian menunjukkan keberanian serta
kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa yang melampaui panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas
pokok, dengan senantiasa menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara, sejak Proklamasi
Kemerdekaan tahun 1945 serta kepada Republik Indonesia dan tidak pernah mengkhianati perjuangan,
serta memenuhi syarat-syarat umum untuk mendapat bintang, diberikan anugerah Tanda Kehormatan
Bintang Bhayangkara.
(2) Tergantung daripada nilai jasa kepahlawanan yang ditunjukkannya, dapat dianugerahkan bintang
kelas tiga, Bintang kelas dua atau Bintang Kelas satu.
Pasal 3.
Bintang Bhayangkara dianugerahkan pula kepada warga negara Indonesia bukan anggota Kepolisian
Negara, yang memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 2 ayat (1).
Pasal 4.
Bintang Bhayangkara diberikan pula secara anumerta kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat
menurut pasal 2, pasal 3 atau pasal 10.
Pasal 5.
(1) Bintang Bhayangkara berbentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, ialah sebuah bintang berhias yang
bersudut lima dengan garis tengah 45 milimeter, disebelah muka terdapat perisai Kepolisian.
(2) Bintang kelas satu mempunyai bintang dan hiasan sinar-sinar yang dibuat dari logam berwarna emas,
sedangkan lingkaran yang terdiri dari padi dan kapas, pita dengan tulisan Bhayangkara dan ketiga
bintang kecil serta perisai lambang Kepolisian dibuat dari logam berwarna perak.
(3) Bintang kelas dua mempunyai bintang dan hiasan sinar-sinar yang dibuat dari logam berwarna perak,
sedangkan lingkaran yang terdiri dari padi dan kapas, pita dengan tulisan Bhayangkara dan ketiga
bintang kecil serta perisai lambang Kepolisian dibuat dari logam berwarna emas.
(4) Bintang kelas tiga dibuat seluruhnya dari logam berwarna perak.
(5) Disebelah belakang Bintang terdapat tulisan Republik Indonesia.
Pasal 6.
(1) Pita dari pada Bintang Bhayangkara bercorak seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 35
milimeter, panjang 40 milimeter dan berwarna dasar hitam dengan lajur-lajur berwarna kuning masingmasing lebar 2 milimeter, yang membagi dasar hitam dalam bagian-bagian yang sama.
(2) Pita daripada Bintang kelas satu mempunyai 6 lajur kuning, pita daripada Bintang kelas dua 5 lajur
kuning dan bintang ketas tiga 4 lajur kuning.
(3) Pita harian daripada Bintang Bhayangkara berwarna sama dengan pita tersebut dalam ayat (1) dan
(2) dengan ukuran panjang 35 milimeter dan lebar 10 milimeter, sebagi dilukiskan dalam lampiran.
Pasal 7.
3. (1) Bintang Bhayangkara diberikan dengan Keputusan Presiden atas usul Menteri yang menguasai
Kepolisian Negara, selanjutnya disebut Menteri, dengan persetujuan Kabinet, setelah mendengar
pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan.
(2) Pelaksanaan penyerahan Bintang Bhayangkara dilakukan oleh Presiden atau atas nama Presiden
oleh Menteri atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(3) Tiap-tiap pemberian anugerah Bintang Bhayangkara disertai dengan penyerahan suatu piagam
bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran, dalam mana dimuat uraian singkat tentang alasan-alasan yang
menyebabkan pemberian anugerah tersebut.
Pasal 8.
Mereka yang memperoleh Bintang Bhayangkara mendapat perlakuan istimewa sebagai berikut :
1. diberi hormat terlebih dahulu oleh sesama pangkatnya yang telah menerima Bintang Bhayangkara
dengan kelas lebih rendah atau yang tidak menerimanya;
2. diberi hadiah yang diatur dengan Keputusan Menteri;
3. dalam hal meninggal dunia dapat dimakamkan di Makam Pahlawan dengan upacara Kepolisian
menurut ketentuan Kepala Kepolisian Negara.
Pasal 9.
Dengan Peraturan Negara ditetapkan :
a. susunan, tugas dan segala sesuatu mengenai Badan Pertimbangan Tanda-tanda Kehormatan
Kepolisian Negara, dalam hubungan dengan Dewan Tanda-tanda Kehormatan;
b. tata-cara penyerahan Bintang Bhayangkara dengan upacara Kepolisian ; dan
c. tata-cara pemakaian Bintang Bhayangkara.
Pasal 10.
(1) Dalam hal-hal istimewa atas usul Menteri dan pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehortaman,
Bintang Bhayangkara dapat diberikan dengan Keputusan Presiden kepada warga-negara Indonesia
maupun asing yang memenuhi syarat-syarat untuk mendapat bintang sebagai penghargaan atas jasajasa luar biasa, yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan Kepolisian Negara.
(2) Dalam hal Bintang Bhayangkara dianugerahkan kepada warga-negara asing menurut ayat (1) di atas,
maka pasal 8 angka 2 dan pasal 11 huruf c tidak berlaku.
Pasal 11
Hak atas Bintang Bhayangkara dicabut apabila yang menerima:
a. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman penjara yang lamanya
lebih dari satu tahun karena kejahatan;
b. dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan hukuman karena sesuatu
kejahatan terhadap keselamatan Negara;
c. masuk dinas polisi atau Angkatan Perang negara asing tanpa mendapat ijin dari Pemerintah Republik
Indonesia;
d. masuk organisasi yang terlarang;
e. memberontak atau menyeleweng terhadap Republik Indonesia;
f. tidak memenuhi lagi syarat-syarat untuk mendapat bintang dan melanggar kode-kehormatan.
4. Pasal 12.
Segala sesuatu mengenai Bintang Bhayangkara yang belum diatur dalam undang-undang ini, diatur lebih
lanjut dengan Peraturan Negara, dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan umum tentang pemberian
bintang.
Pasal 13.
Sebelum ada Peraturan Negara yang dimaksud dalam pasal 9 undang-undang ini, maka segala sesuatu
diatur atas kebijaksanaan Pemerintah.
Pasal 14.
Undang-undang ini dapat disebut "Undang-undang Bintang Bhayangkara" dan mulai berlaku pada hari
diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini
dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Disahkan di Jakarta.
pada tanggal 30 Juni 1961.
Pejabat Presiden RepublikIndonesia,
JUANDA.
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1961.
Sekretaris Negara,
MOHD. ICHSAN.
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1961.
TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG BHAYANGKARA.
UMUM.
Sudah selayaknya, bahwa jasa-jasa terhadap nusa dan bangsa di bidang Kepolisian pun mendapat
penghargaan.
Akan tetapi, hingga kini belum ada tanda kehormatan yang khusus diperuntukkan jasa-jasa terhadap
nusa dan bangsa di bidang tugas Kepolisian. Penghargaan atas jasa-jasa termaksud hingga sekarang
hanya diberikan dengan jalan kenaikan pangkat, kenaikan gaji istimewa, pemberian surat pujian dan
sebagainya.
Penghargaan berupa kenaikan pangkat dan sebagainya, lebih- lebih bilamana berupa pemberian bintang
atau tanda kehormatan lainnya, merupakan dorongan moril yang kuat untuk melimpahkan kesungguhan
dalam melaksanakan tugasnya.
Dimana tanda kehormatan itu dapat dianugerahkan pula kepada warganegara Indonesia bukan anggota
Kepolisian Negara, maka kepada seluruh lapisan masyarakat diberikan dorongan yang kuat untuk
membantu usaha pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum dengan sesungguh-sungguhnya.
5. Kepolisian Negara merupakan kesatuan komando yang bersifat tehnis dan khusus, seperti halnya
dengan Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang - walaupun tidak dapat dipisahpisahkan sebagai satu Angkatan Perang - masing-masing mempunyai sifat tehnis yang berbeda-beda,
sehingga dalam hal kecakapan maupun keakhlian seorang anggota suatu Angkatan dibidang tugasnya
tidak dapat begitu saja dinilai oleh oknum Angkatan atau kesatuan lain.
Secara tradisionil dapat dicatat, bahwa kesatuan-kesatuan Kepolisian Negara, besar dan kecil, dalam
operasi-operasi militer, secara gabungan maupun.berdiri sendiri, telah ikut serta dalam perjuangan
mempertahankan kemerdekaan.
Maka dari sebab itu perlu diadakan tanda kehormatan berupa bintang kepahlawanan Kepolisian yang
dinamakan "Bintang Bhayangkara". Bintang Bhayangkara dianugerahkan kepada anggota Kepolisian
Negara atau warganegara Indonesia lainnya yang menunjukkan keberanian serta kebijaksanaan dan
ketabahan luar biasa yang melampaui panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokoknya, dan
kepada warga negara Indonesia atau asing yang berjasa luar biasa untuk kemajuan dan pembangunan
Kepolisian Negara.
PASAL DEMl PASAL:
Pasal 1.
(1) Ketentuan ini ada hubungannya dengan pasal 2 ayat (2). Bintang kelas satu tingkatnya lebih tinggi
dari pada Bintang kelas dua; Bintang kelas dua tingkatnya lebih tinggi daripada Bintang kelas tiga.
(2) Ketentuan ini adalah sesuai dengan penjelasan umum Undang- undang No. 4 Drt 1959 tentang
bintang-bintang bagi jasa yang luar biasa.
Ketentuan ini menunjukkan pula bahwa Bintang Bhayangkara adalah di bawah Bintang Mahaputra.
Pasal 2.
(1) Dengan tugas Kepolisian dimaksudkan tugas-tugas Kepolisian Negara sebagai termuat dalam
Undang-undang Pokok Kepolisian. Syarat-syarat pokok yang ditentukan disini adalah keberanian serta
kebijaksanaan dan ketabahan luar biasa yang melampaui panggilan kewajiban. Syarat-syarat tersebut
dihubungkan dengan Tribrata sebagai pedoman hidup, dan Catur Prasatya sebagai pedoman kerja untuk
anggota Kepolisian Negara.
Badan Pertimbangan Tanda-tanda Kehormatan Kepolisian Negara dapat mengadakan perincian yang
lebih konkrit daripada syarat-syarat termaksud untuk dijadikan pegangan dalam memberi
pertimbangannya. Mengenai kata-kata: "Tanpa merugikan tugas pokok", dimaksudkan untuk mencegah
sikap: "Biar merugikan tugas pokok asal memperoleh Tanda Kehormatan". Yang dimaksud dengan
syarat-syarat umum untuk mendapat bintang adalah seperti yang dimuat dalam pasal 7 ayat (2) Sub 1
Undang-undang No. 4 Drt 1959. Untuk jasa yang sama dari seorang dalam satu peristiwa hanyalah diberi
satu tanda kehormatan.
(2) Ketentuan ini ada hubungnnya dengan pasal 1 ayat (1). Ini dimaksudkan, bahwa pemberian anugerah
Bintang Bhayangkara dengan kelas lebih tinggi menghilangkan hak atas bintang dengan kelas lebih
rendah. Begitupun yang telah memperoleh bintang dengan kelas lebih tinggi tidak dapat diberi anugerah
bintang dengan kelas lebih rendah.
Pasal 3.
Ini dimaksudkan supaya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia diberikan dorongan untuk
membantu usaha pemeliharaan ketertiban dan keamanan umum.
Pasal 4.
Menurut kebiasaan yang lazim Tanda Kehormatan dapat diberikan secara anumerta.
Pasal 5.
Cukup jelas.
Pasal 6.
Cukup jelas.
6. Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8.
Sudah selayaknya, bahwa mereka yang memperoleh Tanda Kehormatan mendapat perlakuan
kehormatan yang istimewa.
Mengenai hadiah, diatur dengan Keputusan Menteri. Untuk anugerah Bintang Bhayangkara kedua kali
dan seterusnya tidak diberikan hadiah tersebut.
Pasal 9.
a. Hubungan antara Badan Pertimbangan Tanda-tanda Kehormatan Kepolisian Negara dan Dewan
Tanda-tanda Kehormatan disesuaikan dengan pasal 11 Undang-undang No. 4 Drt 1959. Disamping
anggota-anggota tetap maka dalam Badan Pertimbangan Tanda-tanda Kehormatan Kepolisian Negara
dapat diadakan anggota-anggota insidentil yang diangkat dari orang-orang yang telah ikut-serta dalam
peristiwa yang bersangkutan atau mengetahui peristiwa itu.
b. Tata-cara penyerahan Bintang Bhayangkara diatur dengan Peraturan Pemerintah.
c. Tata-cara pemakaian Bintang Bhayangkara disesuaikan dengan pasal 13 Undang-undang No. 4 Drt
1959.
Pasal 10.
Disamping apa yang telah dijelaskan dalam pasal 2 dan 3 dianggap perlu, bahwa warga-negara
Indonesia atau asing yang telah berjasa luar biasa dalam lapangan kemajuan dan pembangunan
Kepolisian Negara diberikan kemungkinan pula untuk memperoleh Bintang Bhayangkara. Akan tetapi
karena ini merupakan kekecualian, maka bukan maksudnya bahwa pemberian anugerah Bintang
Bhayangkara dalam hal-hal istimewa dilakukan secara berkelebihan.
Pasal 11.
Ini dimaksudkan agar supaya tanda kehormatan Bintang Bhayangkara tidak mencemarkan namanya,
karena kelakuan-kelakuan mereka yang telah memperolehnya.
Ketentuan pada huruf f dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) huruf b dan pasal 7 ayat
(2) sub 1 Undang-undang No. 4 Drt 1959.
Pencabutan hak menurut huruf f ini dilakukan pula bilamana yang menerima Bintang Bhayangkara
kehilangan haknya untuk menjadi anggota Angkatan Perang atau Kepolisian Negara.
Pasal 12.
Yang dimaksud dengan ketentuan-ketentuan umum tentang pemberian bintang adalah ketentuanketentuan yang dimuat dalam Undang-undang No. 4 Drt 1959.
Pasal 13.
Cukup jelas.
Pasal 14.
Ketentuan ini tidak menutup kemungkinan untuk memberikan Bintang Bhayangkara terhadap jasa-jasa
luar biasa yang diberikan sejak hari Proklamasi Kemerdekaan 1945.
PIAGAM
TANDA KEHORMATAN
Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia
menganugerahkan :
tanda Kehormatan Bintang Bhayangkara
7. Tingkat : I
Kepada :
atas jasa kepahlawanan yang luar biasa tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan
Nusa dan Bangsa.
Presiden/Panglima Tertinggi
Angkatan Perang Republik Indonesia,
SOEKARNO
-------------------------------CATATAN
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH
DICETAK ULANG