Perpu ini mengatur tentang pelaksanaan hak memilih dan menolak kewarganegaraan Indonesia bagi orang yang berada di bawah kekuasaan Belanda menjelang penyerahan kedaulatan. Orang tersebut dapat menyatakan pilihan kewarganegaraannya kepada pejabat yang berwenang seperti hakim atau bupati, dan pilihan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara serta pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah. Ditetapkan pula tata cara penerbitan, penomoran, dan pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah agar diketahui masyarakat.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan.
Perpu ini mengatur tentang pelaksanaan hak memilih dan menolak kewarganegaraan Indonesia bagi orang yang berada di bawah kekuasaan Belanda menjelang penyerahan kedaulatan. Orang tersebut dapat menyatakan pilihan kewarganegaraannya kepada pejabat yang berwenang seperti hakim atau bupati, dan pilihan itu akan dicatat dan dilaporkan kepada pemerintah.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara serta pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah. Ditetapkan pula tata cara penerbitan, penomoran, dan pengumuman undang-undang dan peraturan pemerintah agar diketahui masyarakat.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 mengatur tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan. Susunan kejaksaan terdiri dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diangkat oleh Jaksa Agung untuk melakukan penuntutan.
Undang-undang ini mengatur tentang jabatan notaris di Indonesia. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum dan perjanjian tertentu serta menjamin keabsahan tanggal pembuatan akta. Undang-undang ini juga mengatur syarat pengangkatan, kewajiban, larangan, dan pemberhentian notaris.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Reglemen Acara Perdata/Buku Pertama/Bab I/Bagian 1 mengatur tentang penyampaian surat
pemberitahuan gugatan kepada tergugat melalui juru sita atau kepala pemerintahan setempat jika
juru sita tidak dapat menemui tergugat, serta penyerahan satu turunan surat pemberitahuan kepada
suami/isteri yang tidak pisah ranjang.
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, perbedaan istilah, kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum. Secara garis besar, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Ke
Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Undang-undang ini mengatur tentang tugas, pimpinan, susunan, wewenang dan kewajiban Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang gugatan di PTUN, mulai dari pengertian gugatan, perbedaan gugatan perdata dan PTUN, syarat formal surat gugatan (persona standi in judicio, posita, petitum), dan dampak penolakan gugatan.
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...Panji Setiawan
Ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara dinilai bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan ketentuan tersebut berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang ekstradisi di Indonesia yang mengatur tentang ketentuan umum ekstradisi, azas-azas ekstradisi, syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta, serta pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya.
The document appears to be a quiz about climate change and global warming. It contains 20 multiple choice questions about topics like the greenhouse effect, carbon dioxide levels, sea level rise, and impacts of climate change. An individual is playing for increasing monetary prizes up to £1,000,000 by correctly answering the questions.
Undang-undang ini mengatur tentang jabatan notaris di Indonesia. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum dan perjanjian tertentu serta menjamin keabsahan tanggal pembuatan akta. Undang-undang ini juga mengatur syarat pengangkatan, kewajiban, larangan, dan pemberhentian notaris.
Sudikno Mertokusumo
Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yg mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.
Retnowulan Sutantio
Hukum Acara Perdata disebut juga hukum perdata formil yaitu kesemuanya kaidah hukum yg menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yg diatur dalam hukum perdata materiil
Reglemen Acara Perdata/Buku Pertama/Bab I/Bagian 1 mengatur tentang penyampaian surat
pemberitahuan gugatan kepada tergugat melalui juru sita atau kepala pemerintahan setempat jika
juru sita tidak dapat menemui tergugat, serta penyerahan satu turunan surat pemberitahuan kepada
suami/isteri yang tidak pisah ranjang.
9 penuntut umum, pra penuntutan dan penuntutanGradeAlfonso
Dokumen tersebut membahas tentang definisi, perbedaan istilah, kedudukan, tugas dan wewenang Jaksa/Penuntut Umum. Secara garis besar, Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, melakukan penuntutan, dan melaksanakan putusan pengadilan. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan penetapan hakim. Ke
Undang-undang ini mengatur ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum. Undang-undang ini mengatur tentang tugas, pimpinan, susunan, wewenang dan kewajiban Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hukum acara perdata mengatur tentang pengajuan gugatan dan permohonan ke pengadilan, pemeriksaan di persidangan melalui pembuktian dan perdamaian, serta putusan dan upaya hukum terhadap putusan.
Dokumen tersebut memberikan penjelasan tentang gugatan di PTUN, mulai dari pengertian gugatan, perbedaan gugatan perdata dan PTUN, syarat formal surat gugatan (persona standi in judicio, posita, petitum), dan dampak penolakan gugatan.
Putusan sidang 2050_48 puu 2013-uu-keuangan_negara-telahucap-18sept2014- wmac...Panji Setiawan
Ketentuan Pasal 2 huruf g dan huruf i UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengatur tentang ruang lingkup keuangan negara dan pengelolaan keuangan negara dinilai bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945. Pemohon mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi dengan alasan ketentuan tersebut berpotensi merugikan hak konstitusionalnya.
6 ruang lingkup, sumber hukum dan penyidikanGradeAlfonso
Pertemuan ke-6 membahas tentang Ruang Lingkup dan Sumber Hukum Acara Pidana di pengadilan
Note = Saran dan perbaikan sangat diharapkan untuk masa depan generasi Indonesia, terimakasih
Undang-undang ini mengatur tentang pemberian tunjangan pensiun kepada bekas ketua dan anggota DPR. Tunjangan pensiun dihitung berdasarkan lamanya masa jabatan dengan persentase tertentu dari gaji/tunjangan. Tunjangan pensiun juga diberikan kepada janda pensiunan DPR apabila suaminya meninggal dunia.
Dokumen tersebut merupakan undang-undang tentang ekstradisi di Indonesia yang mengatur tentang ketentuan umum ekstradisi, azas-azas ekstradisi, syarat-syarat penahanan yang diajukan oleh negara peminta, permintaan ekstradisi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh negara peminta, serta pemeriksaan terhadap orang yang dimintakan ekstradisinya.
The document appears to be a quiz about climate change and global warming. It contains 20 multiple choice questions about topics like the greenhouse effect, carbon dioxide levels, sea level rise, and impacts of climate change. An individual is playing for increasing monetary prizes up to £1,000,000 by correctly answering the questions.
Lucius Vilar propôs o desenvolvimento de um logo para a FAT e também o layout do site FATfashionlover.com, que provavelmente forneceria informações sobre moda e estilo de vida.
Presentamos el primero de una serie de ebooks titulada EL IMPRESOR RESPONDE, en la que iremos recopilando los mejores posts publicados en la web de Cevagraf. La publicación de los artículos en forma de ebook permite una mayor comodidad de lectura.
CEVAGRAF, SCCL hoy está transformada. Fruto de un viaje que empezó hace casi ya 2 años hemos querido realizar este catálogo de productos y servicios para que lo compruebes. Si ya nos conoces y eres cliente, notarás que hemos aprendido ciertas lecciones de cara a ti, nuestro cliente. Entre ellas a darte un mejor servicio a través de nuestra nueva tienda online y por qué no, el mejor precio online en muchos de los artículos que te ofrecemos. Si no lo eres, sólo es cuestión de que nos pruebes, porque sólo a través de los hechos se demuestran las convicciones. ¡Te invitamos a que lo hagas!
Con nuestros mejores deseos y tiempos de esperanza, te hacemos llegar este pequeño presente donde podrás ver el resumen de un cambio: El del amor a la impresión online basada en la automatización y la simplificación de sus procesos, tanto en la gestión como en la producción.
The document is an introduction to the Shikshapatri, a holy scripture written by Lord Swaminarayan. Some key points:
- Shikshapatri is written in Sanskrit and provides the essence and summary of all other scriptures.
- It defines religion as "right conduct" rather than beliefs or rituals, and provides codes of conduct for different groups.
- The codes cover topics like non-violence, prohibitions on meat/alcohol, truthfulness, cleanliness, and devotion to Lord Krishna.
- Following the codes leads to ideal development and avoids evils. The Shikshapatri was admired by British officers for its logical and scientific teachings
- The current zmq driver uses multiple sockets per call, opening 6 sockets for each call. A new driver is proposed to simplify this using a REQ/REP pattern, opening only 2 sockets per call.
- The new driver would map zmq patterns like PUB/SUB directly to oslo messaging patterns for fanout/notification rather than building them from more primitive sockets.
- Advanced diagnostics, testing, logging and documentation are important to include in the new driver.
Es un placer presentaros la segunda entrega de la serie de libros gratis EL IMPRESOR RESPONDE. Tras la buena acogida que tuvo la primera recopilación centrada en la preparación de archivos, en esta ocasión hemos pensado que sería interesante reunir en un ebook los artículos publicados hasta ahora relacionados con un tema de importancia capital en las artes gráficas: COLOR E IMPRESIÓN. Y éste es el nexo común de los 5 artículos:
Hace tiempo que nos rondaba por la cabeza la idea de ofrecer un ebook recopilatorio de los mejores posts publicados en la web de Cevagraf. Anteriormente habíamos ofrecido en abierto un par de ebooks, de alrededor de unas 20 páginas cada uno (El impresor responde y Color e Impresión), pero el que presentamos ahora está más trabajado y es mucho más extenso, un total de 172 páginas.
¡Ojo! no se trata de una simple recopilación de todos los artículos, no encontrarás en este ebook posts de autopromoción, sinó contenidos, contenidos interesantes (si te mueves en el mundo gráfico,de la preparación de archivos, de la gestión de color, etc.) que hemos adaptado y organizado por temas.
Hemos ordenado los posts en base a 5 grandes áreas: Preimpresión (Conceptos, Color, Paso a paso), Impresión, Postimpresión, Papel y Temas Legales.
MHT Lighting provides indoor and outdoor LED lighting solutions. They have manufacturing facilities on the east and west coasts of the US and have been in business since 2006. They work with all types and sizes of customers, including on over 30 military base projects. MHT prides itself on high quality manufacturing processes, reliable products, and knowledgeable support personnel. Their lighting fixtures meet various industry standards and certification requirements.
This document provides a dummy's guide to linked data. It introduces some key concepts in linked data including URIs, RDFa, SPARQL, triples, ontologies, and semantic queries. The document also mentions some examples of linked data applications like the University of Michigan Library Card Catalog and references some technical standards involved in linked data like XML, JSON, and OWL.
Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang pemilihan anggota Konstituante dan Dewan Perwakilan Rakyat, mencakup pembentukan badan penyelenggara pemilihan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan dan desa serta ketentuan tentang daerah pemilihan, daftar pemilih dan pelaksanaan pemungutan suara.
UU No 12 th 2006 tentang KewarganegaraanAskar Metta
Undang-undang ini mengatur tentang syarat dan tata cara memperoleh dan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Ada dua cara untuk menjadi warga negara, yaitu secara lahir dan secara naturalisasi. Syarat untuk mendapatkan kewarganegaraan melalui naturalisasi antara lain telah berusia 18 tahun, tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut, lancar berbahasa Indonesia, serta bersedia mengucapkan sumpah atau janji set
Surat Dakwaan dalam Hukum Acara PidanaIzzatul Ulya
Surat dakwaan adalah surat tuntutan yang dibuat oleh jaksa berdasarkan hasil penyidikan dan merupakan dasar bagi hakim dalam memeriksa kasus di pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formal dan materiil seperti menyebutkan identitas terdakwa dan uraian tindak pidana secara jelas. Terdapat beberapa bentuk surat dakwaan seperti tunggal, alternatif, subsider, kumulatif, dan kom
Undang-undang ini mengatur tentang kewarganegaraan Republik Indonesia. Ada beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yaitu secara otomatis bagi keturunan orang tua Indonesia, atau melalui proses pewarganegaraan bagi orang asing yang telah memenuhi syarat tertentu seperti tinggal di Indonesia selama 5-10 tahun dan menyatakan sumpah atau janji setia kepada Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur hak dan ke
1. Bela negara merupakan tekad, sikap, dan tindakan warga negara untuk membela kemerdekaan dan kedaulatan negara serta kesatuan dan persatuan bangsa.
2. Bela negara melibatkan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara yang hidup dalam kebhinekaan.
3. Bela negara perlu dikaji secara sistematis dan obyektif agar masyarakat dap
Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mengatur tentang pedoman beracara dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Pedoman ini mencakup ketentuan-ketentuan mengenai pemohon, materi permohonan, tata cara pengajuan permohonan, registrasi perkara, dan penjadwalan sidang.
1. 1
Perpu : No.1 Tahun 1950
MENJALANKAN HAK MEMILIH DAN HAK MENOLAK KEBANGSAAN
INDONESIA BAGI ORANG YANG MENJELANG WAKTU PENYERAHAN
WAKTU
KEDAULATAN KAULANEGARA KERAJAAN BELANDA
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 1 TAHUN 1950 (1/1950)
Tanggal: 31 JANUARI 1950 (JAKARTA)
Tentang:
MENJALANKAN HAK MEMILIH DAN HAK MENOLAK KEBANGSAAN INDONESIA BAGI ORANG
YANG MENJELANG WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN KAULANEGARA KERAJAAN
BELANDA
Presiden Republik Indonesia Serikat,
Menimbang:
bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan penjalankan lebih lanjut untuk melaksanakan
Persetujuan perihal Pembagian Warganegara, yang dilampirkan pada Persetujuan
Perpindahan, yang tercapai pada Konperensi Meja Bundar di Den Haag pada tanggal 2
Nopember 1949;
Mengingat:
pasal 141 ayat 1 Konstitusi;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENJALANKAN HAK MEMILIH DAN HAK MENOLAK
KEBANGSAAN INDONESIA BAGI ORANG YANG MENJELANG WAKTU PENYERAHAN
KEDAULATAN KAULANEGARA KERAJAAN BELANDA.
Pasal 1.
Keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan Indonesia dapat dinyatakan, dengan
bebas dari pada meterai dan biaya, oleh orang yang bersangkutan sendiri atau, jika ia belum
dewasa, oleh wakilnya yang sah dengan lisan di hadapan ataupun dengan surat kepada :
1. Hakim perdata harian biasa orang yang bersangkutan, yang daerah hukumnya meliputi
tempat tinggal orang itu, jika ia bertempat tinggal di pulau Jawa atau di pulau Madura;
2. 2
2. Hakim perdata tersebut di atas, atau Bupati ataupun pejabat Pamong Praja lain sederajat
Bupati, yang daerahnya meliputi tempat tinggal orang yang bersangkutan, jika ia bertempat
tinggal di Indonesia, di luar pulau Jawa dan pulau Madura;
3. Komisaris Agung Republik Indonesia Serikat pada pemerintah Kerajaan Belanda, jika orang
yang bersangkutan bertempat tinggal di dalam daerah kerajaan Belanda;
4. Wakil diplomatik atau konsol Republik Indonesia Serikat atau pejabat lain yang disertai
mengurus kepentingan Indonesia pada sesuatu negara asing, yang daerahnya meliputi
tempat tinggal orang yang bersangkutan, jika ia bertempat tinggal di luar daerah peserta
Uni;
5. Pengadilan Negeri (sekarang "Landgerecht") di Jakarta, jika orang yang bersangkutan
bertempat tinggal di luar daerah peserta Uni dan tiada ada salah seorang pejabat tersebut
pada angka 4 yang daerahnya meliputi tempat tinggalnya.
Pasal 2.
Keterangan yang dinyatakan, baik dengan lisan maupun dengan surat, harus disertai
pemberian-pemberian yang dapat cukup memberi penunjukan sepintas lalu (summier)
kepada pejabat, bahwa orang yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat untuk memilih
atau menolak kebangsaan Indonesia, dan jika keterangan dinyatakan oleh orang lain, maka
harus dibuktikan bahwa orang ini adalah wakil yang sah dari orang yang bersangkutan.
Pasal 3.
Pasal
1. Dari keterangan yang dinyatakan dengan lisan yang pemberian-pemberian atau buktinya
termaksud dalam pasal 2 mencukupi, pejabat tersebut dalam pasal 1 membuat surat catatan
dalam empat rangkap yang ditanda-tanganinya, menurut model A yang terlampir pada
Peraturan Pemerintah ini.
2. Keterangan tentang memilih atau menolak kebangsaan Indonesia yang dinyatakan dengan
surat, harus dikirimkan dalam empat rangkap dan harus menyebutkan hal-hal tentang diri
orang yang bersangkutan yang menunjukkan ia berhak memilih atau menolak kebangsaan
Indonesia, sebagaimana tertera dalam model A tersebut di atas. Tanda-tangan atau cap
(empu) jari yang dibubuh di bawah surat penyatakan keterangan, harus dinyatakan sahnya
menurut aturan-aturan yang berlaku untuk orang yang menyatakan keterangan.
3. Jika hal-hal yang disebutkan dalam surat penyatakan keterangan menurut pendapat
pejabat yang menerimanya cukup ditunjukkan sepintas lalu dengan pemberian-pemberian
yang disertakan pada surat penyatakan keterangan, maka di bawah masing-masing lembar
olehnya dibubuh keterangan yang ditanda-tanganinya sebagai berikut :
Diterima di ............ (nama tempat kantor pejabat) pada tanggal .......... (hari bulan dan tahun)
........................ (pejabatan) ........................ (tanda-tangan pejabat) ........................ (nama
pejabat).
4. Selembar surat catatan penyatakan keterangan atau selembar surat penyatakan keterangan
yang sudah dibubuh keterangan penerimaan oleh pejabat diberikan atau dikirimkan kepada
orang yang menyatakan keterangan, dan berlaku sebagai bukti tentang penyatakan
keterangan.
3. 3
Dua lembar dikirimkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia Serikat, dan selembar
lagi disimpan oleh pejabat dengan dijahit dalam suatu berkas bersama dengan surat-surat
(catatan) penyatakan keterangan yang lain, dengan diberi nomor urut menurut hari
pembuatan atau penerimaan.
Berkas itu jika sudah cukup tebal setidak-tidaknya pada akhir tahun dijilid dengan diberi
samak yang kuat.
Pasal 4.
Jika pejabat menganggap pemberian-pemberian yang disertakan pada keterangan tidak
cukup memberi penunjukan sepintas lalu akan hak orang yang bersangkutan atau bukti akan
hak orang yang menyatakan untuk orang lain, maka semua surat olehnya dikembalikan
kepada yang menyatakan keterangan, dengan membubuh keterangan di bawah surat
penyatakan keterangan itu, sebagai berikut :
Dikembalikan karena ............ (alasan pengembalian) di ............................. (nama tempat
kantor pejabat) pada tanggal ................... (hari bulan dan tahun) ................................
(pejabatan) ................................ (tanda-tangan pejabat) ................................ (nama pejabat).
Pasal 5.
Menteri Kehakiman di dalam kementeriannya dan masing-masing pejabat tersebut dalam
pasal 1 dalam kantornya, memelihara sebuah daftar untuk pencatatan keterangan memilih,
dan sebuah daftar lagi untuk pencatatan keterangan menolak kebangsaan Indonesia, masing-
masing disusun seperti model B yang terlampir pada Peraturan Pemerintah ini, hanya dengan
perbedaan nama.
Semua keterangan yang diterima, baik yang dinyatakan dengan lisan maupun yang
dikirimkan dengan surat, segera setelah surat catatannya dibuat atau keterangan penerimaan
termaksud dalam pasal 3 ayat 3 dibubuh, oleh pejabat dicatat dalam daftar.
Pasal 6.
1. Dari dua lembar surat (catatan) penyatakan keterangan yang diterima, Menteri Kehakiman
memisahkan selembar untuk, bersama dengan semua surat (catatan) penyatakan keterangan
yang diterima dalam masa satu bulan kalender disampaikan kepada Pemerintah Kerajaan
Belanda dengan melalui Komisaris Agung Kerajaan Belanda pada Pemerintah Republik
Indonesia Serikat, pada permulaan bulan yang berikut. Selembar lagi disimpan sebagaimana
tertera dalam pasal 3 ayat 4 kalimat kedua dan ketiga.
2. Menteri Kehakiman mengusahakan pemuatan semua keterangan, yang diterima dalam
masa satu bulan kalender, dalam Berita Negara Republik Indonesia Serikat, pada bulan yang
berikut.
Pasal 7.
Jika Menteri Kehakiman dapat mengetahui, bahwa seorang yang keterangannya tentang
memilih atau menolak kebangsaan Indonesia telah diterima, sesungguhnya tidak memenuhi
syarat, maka segera ia mengembalikan surat (catatan) penyatakan keterangan yang masih
ada dalam kementeriannya kepada orang yang menyatakan keterangan, dengan melalui
pejabat yang menerimanya agar supaya daftar dan berkasnya dibetulkan.
4. 4
Hal ini oleh Menteri Kehakiman diberitahukan kepada Komisaris Agung Kerajaan Belanda
pada Pemerintah Republik Indonesia Serikat, jika perlu, dan disiarkan juga di dalam Berita
Negara.
Pasal 8.
Pemilihan atau penolakan kebangsaan Indonesia mulai berlaku pada hari surat catatan
penyatakan keterangan dibuat atau pada hari surat penyatakan keterangan *11368 diterima
oleh pejabat yang berwajib.
Jikalau dengan suatu keputusan hakim diputus, bahwa orang yang bersangkutan dan/atau
orang yang menyatakan keterangan, yang tidak diterima oleh pejabat sesungguhnya
memenuhi syarat-syarat, maka pemilihan atau penolakan kebangsaan Indonesia oleh orang
itu berlaku juga mulai pada hari surat catatan tentang keterangan yang tidak diterima,
seharusnya dibuat atau pada hari surat penyatakan keterangannya diterima oleh pejabat itu.
Guna itu orang yang bersangkutan dapat mengirimkan tiga lembar salinan yang sah dari
keputusan hakim itu kepada yang berwajib.
Pejabat tersebut dan Menteri Kehakiman berbuat dengan salinan keputusan hakim yang sah
ini seperti dengan surat penyatakan keterangan, yang dibubuh keterangan penerimaan.
Pasal 9.
Peraturan Pemerintah ini dapat disebut : "Peraturan Pemerintah pelaksanaan pembagian
warganegara".
Pasal 10.
Peraturan Pemerintah ini segera berlaku dan berlaku surut sampai pada waktu pemulihan
kedaulatan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan
Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.
Ditetapkan di Jakarta, pada 31 Januari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
UNTUK BELIAU PERDANA MENTERI,
MOHAMMAD HATTA
MENTERI KEHAKIMAN
(SOEPOMO)
Diumumkan Di Jakarta, pada tanggal 31 Januari 1950 MENTERI KEHAKIMAN
(SOEPOMO).
PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 1950 TENTANG MENJALANKAN
HAK MEMILIH DAN HAK MENOLAK KEBANGSAAN INDONESIA BAGI ORANG YANG
MENJELANG WAKTU PENYERAHAN KEDAULATAN KAULANEGARA KERAJAAN BELANDA.
5. 5
UMUM.
Persetujuan perihal Pembagian Warganegara bermaksud membagi antara Republik *11369
Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda orang-orang, yang menjelang waktu penyerahan
kedaulatan menurut "Wet van 12 Desember 1892 op not Nederlandschap en het
ingezetenschap" dan " Wet van 10 Pebruari 1910; houdende regeling van het Nederlandsch
onderdaanschap van niet Nederlanders", termasuk Kaulanegara Belanda.
Akan tetapi pertalian dengan salah satu Negara ini tidak dipaksakan kepada orang-orang
yang dianggap sudah dapat menentukan kebangsaannya sendiri - yaitu orang yang sudah
dewasa atau yang tidak mempunyai orang tua (lagi) yang menjelang waktu penyerahan
kedaulatan Kaulanegara Belanda dan yang dianggap mempunyai cukup alasan untuk lebih
suka menerima pertalian dengan negara yang lain. Keinginan akan memilih atau menolak
pertalian (kebangsaan) ini harus dinyatakan dalam keterangan kepada suatu instansi
Pemerintah yang bersangkutan.
Sudah menjadi pengetahuan di dalam hukum tatanegara, bahwa kebangsaan seseorang
adalah suatu status, yang pada umumnya tidak dapat dan tidak perlu dibuktikan dengan
pasti, dan yang hanya dipersoalkan bila ada sesuatu hal atau perkara sekitar kebangsaan
seseorang itu.
Instansi (administrasi) Pemerintah yang menerima suatu penyatakan keterangan tentang
memilih atau menolak kebangsaan, tidak dapat dan memang juga tidak berkuasa
memutuskan selaku konstitutief maupun deklaratoir tentang kebangsaan orang yang
menyatakan keterangan itu. Sebaliknya untuk menyatakan keterangan, orang harus
Kaulanegara Belanda menjelang waktu penyerahan kedaulatan dan pada waktu menyatakan
itu, serta harus memenuhi beberapa syarat lagi. Jadi instansi Pemerintah itu tidak boleh
bersikap sama sekali pasif dan menerima semua keterangan yang dinyatakan oleh segala
orang. Maka untuk menerima sesuatu keterangan perlulah instansi tersebut dengan
pemeriksaan secara sepintas lalu (summier)dapat percaya, bahwa orang yang bersangkutan
berhak untuk memilih atau menolak kebangsaan.
Pun penerimaan penyatakan keterangan oleh Menteri Kehakiman tidak lebih artinya dari
pada penerimaan oleh instansi itu.
Maka seorang yang tidak diterima keterangannya, dapat minta keputusan-hakim
(pengadilan).
Pasal demi pasal.
Pasal 1.
Sebaiknya keterangan dinyatakan dihadapan atau disampaikan kepada hakim (dalam hal ini
sebagai pejabat administrasi), karena hakim adalah seorang pejabat yang biasa menjalankan
pekerjaan yang berhubungan dengan soal-soal hukum dan pembuktian.
Akan tetapi, di daerah-daerah yang berhubungan dengan luasnya sukar bagi penduduknya
untuk menghadap kepada hakim guna menyatakan keterangan, maka keterangan itu dapat
dinyatakan (juga) kepada pejabat lain.
Pasal 2.
6. 6
Telah diterangkan di atas apakah arti penerimaan keterangan. Maka cukuplah jika pejabat
dengan sepintas lalu (summier) dapat percaya akan keterangan yang dinyatakan.
Hanya terhadap orang yang menyatakan keterangan untuk orang lain, hak untuk itu harus
dibuktikan.
Pasal 3.
Surat catatan (procesverbaal) tentang keterangan yang dinyatakan dengan lisan dan surat
penyatakan keterangan dibuat dalam empat rangkap supaya semua instansi *11370 yang
bersangkutan mendapat aslinya, yang memuat tanda-tangan/cap jari orang yang menyatakan
keterangan.
Tanggal pembuatan surat catatan dan tanggal penerimaan surat penyatakan keterangan
penting karena mulai tanggal itu berlakulah pemilihan atau penolakan kebangsaan.
Maka orang yang menyatakan keterangan diberi selembar surat catatan atau dapat kembali
selembar surat penyatakan keterangan untuk bukti tentang penyatakan keterangan.
Pasal 4.
Pengembalian dengan tanggal perlu, berhubung dengan kemungkinan pengajuan di muka
pengadilan tertera dalam pasal 8 kalimat kedua. Pengajuan sesuatu hal untuk mendapatkan
keputusan-atau penetapan-hakim adalah termasuk hak-hak dasar manusia.
Pasal 5 dan 7 Umumnya dalam hal menerima keterangan Menteri Kehakiman bersikap pasif.
Jika ia mendapat penunjukan-penunjukan yang cukup kuat bahwa penerimaan itu tidak
benar, maka barulah ia bertindak aktif. Juga tindakan Menteri Kehakiman ini tidak
mempunyai kekuatan konstitutef.
Pasal 6, 8, 9 dan 10. Sudah terang
--------------------------------
CATATAN
Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar. Lampiran-lampiran ini terdiri
dari beberapa halaman yang ditampilkan sebagai satu berkas.Apabila anda ingin
mendapatkan gambar berikutnya klik dua kali pada gambar di bawah ini. .
TABULAR OR GRAPHIC MATERIAL SET AT THIS POINT IS NOT DISPLAYED.
Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG
TELAH DICETAK ULANG