Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan dari otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, otonomi daerah diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah mulai dari zaman kolonial hingga reformasi beserta peratur
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang mencakup kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, bentuk dan susunan pemerintah daerah, serta tugas dan wewenang DPRD dan kepala daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan, dan kekuasaan kehakiman serta penjelasan mengenai pengelolaan keuangan negara, peran BPK, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan tujuan dari otonomi daerah di Indonesia. Secara ringkas, otonomi daerah diberikan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan aspirasi masyarakat. Dokumen ini juga menjelaskan sejarah perkembangan otonomi daerah mulai dari zaman kolonial hingga reformasi beserta peratur
Dokumen tersebut membahas tentang otonomi daerah yang mencakup kewenangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, bentuk dan susunan pemerintah daerah, serta tugas dan wewenang DPRD dan kepala daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan, dan kekuasaan kehakiman serta penjelasan mengenai pengelolaan keuangan negara, peran BPK, dan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
Bab 3 membahas dinamika pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan UUD 1945. Kekuasaan pemerintah pusat meliputi urusan politik luar negeri, pertahanan, dan agama, sementara daerah memiliki otonomi untuk mengatur urusan setempat. UUD 1945 juga mengatur perimbangan kekuasaan antara pusat dan daerah beserta hubungan keuangan yang adil di antara mereka.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan negara terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif/federatif menurut para ahli. Pembagian kekuasaan di Indonesia meliputi secara horizontal antar lembaga dan secara vertikal antar tingkat pemerintahan. Terdapat pula pembahasan mengenai peran dan klasifikasi kementerian negara serta lembaga pemerintah non-kement
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan pembelajaran mengenai pembukaan UUD 1945, yaitu menjelaskan pokok pikiran, makna tiap alinea, dan kedudukan pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran pembukaan mencakup persatuan bangsa, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Tiap alinea menjelaskan hak kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, dan prinsip-prinsip negara
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilIWAN SUKMA NURICHT
Dokumen ini membahas empat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Pokok-pokok pikiran ini memberikan dasar bagi negara untuk melindungi seluruh bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya mempertahankan dan merealisasikan pokok-pokok pikiran
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan daerah di Indonesia yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintahan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Namun, sistem otonomi yang diberikan kepada setiap tingkatan pemerintahan daerah ini menyebabkan kesulitan dalam pengkonsolidasian kerja pemer
Hubungan pembukaan uud negara republik indonesia tahun 1945Muhammad Alday
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. UUD 1945 merupakan penjabaran terperinci dari proklamasi dan menetapkan landasan bagi Indonesia menuju kemerdekaan yang seutuhnya.
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federalrach_pray
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan negara kesatuan dan federal di Indonesia. Secara garis besar, dokumen ini menjelaskan pengertian dan sistem penyelenggaraan negara kesatuan, penetapan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, perkembangan proses penyelenggaraan negara di Indonesia dari masa ke masa, serta perubahan-perubahan ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945.
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan di Indonesia yang menerapkan sistem pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terbagi menjadi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Secara horizontal terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dokumen ini juga membahas tentang otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kewenangan masing-masing lemb
Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kataIntan Saputri
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pemerintah dan pemerintahan dari berbagai sudut pandang. Secara garis besar, pemerintahan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara, sedangkan pemerintah adalah badan, lembaga, atau instansi yang menjalankan tugas pemerintahan.
Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.Zikatul Maisah Putri
Dokumen tersebut membahas analisis kedudukan pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama menunjukkan keteguhan pendirian Indonesia melawan penjajahan. Alinea kedua menunjukkan kebanggaan akan perjuangan para pejuang kemerdekaan. Alinea ketiga membuktikan ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan. Sedangkan alinea keempat merumuskan tujuan dan prinsip dasar negara Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep kekuasaan negara dan pembagian kekuasaan di Indonesia. Kekuasaan negara terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudikatif/federatif menurut para ahli. Pembagian kekuasaan di Indonesia meliputi secara horizontal antar lembaga dan secara vertikal antar tingkat pemerintahan. Terdapat pula pembahasan mengenai peran dan klasifikasi kementerian negara serta lembaga pemerintah non-kement
Dokumen tersebut membahas tentang tujuan pembelajaran mengenai pembukaan UUD 1945, yaitu menjelaskan pokok pikiran, makna tiap alinea, dan kedudukan pembukaan UUD 1945. Pokok pikiran pembukaan mencakup persatuan bangsa, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Tiap alinea menjelaskan hak kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan, dan prinsip-prinsip negara
Dokumen tersebut membahas sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sistem ini mengalami perubahan setelah empat kali amandemen UUD 1945, termasuk perubahan komposisi UUD dan pelaksanaan kedaulatan rakyat melalui lembaga-lembaga negara. Pancasila menjadi dasar negara dan pandangan hidup bangsa, sementara UUD 1945 mengatur lembaga-lembaga dan pembagian kekuasaan negara.
Rangkuman Materi PPKN SMP Kelas 9 Bab 2 Bagian B Semester GanjilIWAN SUKMA NURICHT
Dokumen ini membahas empat pokok pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu persatuan, keadilan sosial, kedaulatan rakyat, dan ketuhanan. Pokok-pokok pikiran ini memberikan dasar bagi negara untuk melindungi seluruh bangsa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara adil. Dokumen ini juga menjelaskan pentingnya mempertahankan dan merealisasikan pokok-pokok pikiran
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan daerah di Indonesia yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintahan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Namun, sistem otonomi yang diberikan kepada setiap tingkatan pemerintahan daerah ini menyebabkan kesulitan dalam pengkonsolidasian kerja pemer
Hubungan pembukaan uud negara republik indonesia tahun 1945Muhammad Alday
Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan proklamasi kemerdekaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. UUD 1945 merupakan penjabaran terperinci dari proklamasi dan menetapkan landasan bagi Indonesia menuju kemerdekaan yang seutuhnya.
Penyelanggaraan negara kesatuan dan federalrach_pray
Dokumen tersebut membahas tentang penyelenggaraan negara kesatuan dan federal di Indonesia. Secara garis besar, dokumen ini menjelaskan pengertian dan sistem penyelenggaraan negara kesatuan, penetapan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan, perkembangan proses penyelenggaraan negara di Indonesia dari masa ke masa, serta perubahan-perubahan ketatanegaraan setelah amandemen UUD 1945.
BAB menjelaskan dinamika penyelenggaraan negara di Indonesia dan negara federal lain. Sistem penyelenggaraan negara Indonesia berubah dari waktu ke waktu, dari presidensial hingga parlementer. Negara federal memiliki dua tingkat pemerintahan pusat dan daerah, seperti Amerika Serikat, Kanada, dan India.
Makalah ini membahas pengertian Undang-Undang Dasar 1945 dan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Pengertian UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis konstitusi pemerintahan Republik Indonesia. Pembukaan UUD 1945 mencakup empat pokok pikiran yaitu melindungi bangsa Indonesia, mewujudkan keadilan sosial, negara berdaulat berdasarkan kerakyatan, dan berdasar pada Ketuhanan Yang Maha
Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan di Indonesia yang menerapkan sistem pembagian kekuasaan secara vertikal dan horizontal. Secara vertikal terbagi menjadi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. Secara horizontal terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dokumen ini juga membahas tentang otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta kewenangan masing-masing lemb
Dengan menggunakan pendekatan dari segi bahasa terhadap kataIntan Saputri
Dokumen tersebut membahas tentang konsep pemerintah dan pemerintahan dari berbagai sudut pandang. Secara garis besar, pemerintahan didefinisikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh badan pemerintahan untuk mencapai tujuan negara, sedangkan pemerintah adalah badan, lembaga, atau instansi yang menjalankan tugas pemerintahan.
Menganalisis kedudukan pembukaan UUD 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia.Zikatul Maisah Putri
Dokumen tersebut membahas analisis kedudukan pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea. Alinea pertama menunjukkan keteguhan pendirian Indonesia melawan penjajahan. Alinea kedua menunjukkan kebanggaan akan perjuangan para pejuang kemerdekaan. Alinea ketiga membuktikan ketaqwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan. Sedangkan alinea keempat merumuskan tujuan dan prinsip dasar negara Indonesia.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: Otonomi daerah memberikan hak, wewenang, dan tanggung jawab kepada daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Dokumen tersebut juga membahas sejarah pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia serta prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah dimulai dengan diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1945 tentang pembentukan komite nasional daerah. Selanjutnya, perkembangan otonomi daerah diatur lebih lanjut dalam berbagai UU dan peraturan pemerintah, antara lain UU No. 22 Tahun 1948, UU No. 1 Tahun 1957, dan UU No
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai peraturan perundang-undangan. Sejarah otonomi daerah dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 hingga UU Nomor 5 Tahun 1974 yang mengatur tentang pembagian kekuasaan antara pemerintah p
Dinamika Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam Konteks Negara fixed.pptxTinsi3
Dokumen ini membahas konsep negara kesatuan dan karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Negara kesatuan adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. NKRI menerapkan sistem desentralisasi dengan memberikan otonomi kepada daerah, meskipun kekuasaan tertinggi masih dipegang pusat. UUD 1945 menetapkan NKRI sebagai negara kesat
Hubugan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945Titania Intan Permatasari
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan daerah menurut UUD 1945. Secara garis besar diatur bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah yang mempunyai otonomi luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.
Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua) meletakan kebijakan baru bagi pembangunan Provinsi tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi khusus merupakan jawaban Pemerintah Republik Indonesia terhadap berbagai persoalan yang muncul sejak bergabungnya provinsi tersebut dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta dinamika sosial dan politik termasuk tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering diketahui sebagai gerakan Papua Merdeka.
Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua masih belum memberikan makna berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. “Rakyat kecewa terhadap otonomi khusus yang berjalan lima tahun. Mereka kecewa karena otonomi tidak memberikan solusi memperbaiki kesejahteraan rakyat.” Pemerintah masih perlu memperhatikan Papua, jika tidak, harus memberikan teritori untuk merdeka.
Konsep otonomi daerah memberikan kewajiban kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai aspirasi masyarakat setempat dan peraturan perundang-undangan guna meningkatkan efisiensi pemerintahan. Daerah otonom berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai prakarsa sendiri.
1. No. Dasar Hukum
Periode
Berlaku
Ketentuan Pemerintahan Daerah
1
Pasal 18, Undang
Undang Dasar 1945
1945-1948
1. Pembagian Daerah di Indonesia atas besar dan
kecil dengan bentuk susunan pemerintahanya
ditetapkan dengan undang-undang,dengan
memandang dan mengingati dasar
permusyawaratan dalam sistem pemerintahan
negara, dan hak-hak asal-usul dalam
daerahdaerah yang bersifat istimewa.
2. karena negara Indonesia itu suatu
”eenheidstaat” (negara kesatuan), maka
Indonesia tidak akan mempunyai daerah di
dalam lingkungannya yang bersifat ”staat”
juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam
daerah provinsi, dan daerah provinsi akan
dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil.
Daerah-daerah itu bersifat otonom (streek
dan locale rechstgemeenschappen) atau
bersifat daerah administrasi belaka
2.
Undang – Undang
Nomor 22 Tahun 1948
1948-1957
1. Daerah-daerah dapat mengatur dan mengurus
rumah tangganya sendiri dapat dibedakan dalam
dua jenis, yaitu:
a. Daerah otonom (biasa), dan
b. Daerah Istimewa.
2. tiga tingkatan dalam setiap jenis daerah, yakni:
a. provinsi, yang berada dibawah pengawasan
presiden,
b. kabupaten/kota besar, dibawah
pengawasan provinsi dan,
c. desa/kota kecil, dibawah pengawasan
kabupate/kota besar.
3. Tiap daerah mempunyai dua macam
kekuasaan, yaitu:
a. otonomi, ialah hak untuk mengatur dan
mengurus rumah tangga daerahnya,
b. Medebewind (sementara), ialah hak
menjalankan peraturan-peraturan dari
Pemerintah Pusat atau Daerah tingkat atasan
berdasarkan perintah pihak atasan itu.2.4.
3.
Undang – Undang
Nomor 1 Tahun 1957
1957-1959
Undang-undang ini dibentuk dalam rangka untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 131 UUDS RI.
Berdasar ketentuan Undang-undang ini wilayah
Republik Indonesia dibagi dalam daerah besar dan
kecil yang berhak mengurus rumah tangganya
sendiri, dan yang merupakan sebanyak-banyaknya 3
(tiga) tingkat yang derajatnya dar
atas ke bawah adalah:
1. Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja Jakarta
Raya,
2. Daerah Tingkat I termasuk Kotapraja,
3. Daerah Tingkat III.
1. Pemerintahan Daerah Tingkat I dan II terdiri dari
TABEL POLITIK HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH