Dokumen tersebut membahas tentang pemerintahan daerah di Indonesia yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Setiap tingkatan pemerintahan daerah mempunyai otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Namun, sistem otonomi yang diberikan kepada setiap tingkatan pemerintahan daerah ini menyebabkan kesulitan dalam pengkonsolidasian kerja pemer

1. PEMERINTAH DAERAH
Pasal 18 (1) “negara kesatuan republik indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah
provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap2 provinsi kabupaten, dan kota itu mempunyai
pemerintah daerah, yang diatur dengan undang2”.
Setiap pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota itu mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Dapat ditafsirkan
bahwa basis otonomi itu dirtetapkan bukan hanya ditingkat kabupaten dan kota, tetapi juga
ditingkat provensi. Dengan demikian truktur pemerintahan berdasarkan ketentuan ini terdiri atas
tiga tingkatan yaitu pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Akibatnya agak bekerjanya
sistem pemerintahan yang efektif menjadi sulit terkonsolidasi karena masing2 uni organisasi
pemerintahan disetiap tingkatan bersifat otonom. Untuk mengatasi hal itu, perlu di pertimbangkan
pengertian-pengertian yang berbeda-beda antara otonomi di tingkat profinsi, otonomi di tingkat
kabupaten, dan otonomi di tingkat kota. Perbedaan itu dapat diatur dengan UU, sehingga
interdependensi masing2 unit pemerintahan dapat dikosulidasikan secara lebih efektif