Keputusan panitia lomba HUT PKK tahun 2014 menetapkan hasil lomba dan membentuk dewan penyantun tim penggerak PKK di kelurahan tertentu yang akan membimbing pelaksanaan program PKK. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Keputusan Kepala Desa Cilayung menetapkan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Cilayung periode 2013-2019 yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok kerja untuk membantu pemerintah dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Peraturan Bupati Banjarnegara ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Dokumen ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi RSUD serta Direktur RSUD.
Keputusan Petinggi Bandungharjo menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Bandungharjo tahun 2017. Kader tersebut akan membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan program serta membantu masyarakat dalam menyampaikan usulan kegiatan.
Surat Keputusan ini menetapkan pengurus baru untuk Dayah Munawwarah Mudi Al-Aziziyah di Gampong Lhok Nga, Kutablang, Bireuen untuk periode 2012-2013. Pengurus baru terdiri dari pimpinan dayah, ketua, bendahara, sekretaris, dan beberapa bidang seperti pendidikan, ibadah, humas, pekerjaan umum, dan listrik/PDAM.
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
Keputusan Gubernur ini membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Keputusan panitia lomba HUT PKK tahun 2014 menetapkan hasil lomba dan membentuk dewan penyantun tim penggerak PKK di kelurahan tertentu yang akan membimbing pelaksanaan program PKK. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.
Keputusan Kepala Desa Bhuana Jaya membentuk Kelompok Kerja Pos Pelayanan Terpadu (Pokja-Posyandu) Tingkat Desa untuk menunjang pelaksanaan Posyandu. Kelompok kerja terdiri atas ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa anggota dari unsur pemerintah desa dan masyarakat.
Keputusan Kepala Desa Cilayung membentuk kelompok kerja operasional Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) untuk meningkatkan koordinasi dan pembinaan Posyandu. Kelompok kerja ini akan mengelola data Posyandu, merencanakan kegiatan, membimbing kader, dan melaporkan kegiatan ke kepala desa dan camat.
Keputusan Kepala Desa Cilayung menetapkan pengurus Tim Penggerak PKK Desa Cilayung periode 2013-2019 yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan kelompok kerja untuk membantu pemerintah dalam program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
Peraturan Bupati Banjarnegara ini mengatur tentang penjabaran tugas pokok, fungsi dan tata kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara. Dokumen ini mengatur tentang susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi RSUD serta Direktur RSUD.
Keputusan Petinggi Bandungharjo menunjuk Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memfasilitasi pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri di Desa Bandungharjo tahun 2017. Kader tersebut akan membantu perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan program serta membantu masyarakat dalam menyampaikan usulan kegiatan.
Surat Keputusan ini menetapkan pengurus baru untuk Dayah Munawwarah Mudi Al-Aziziyah di Gampong Lhok Nga, Kutablang, Bireuen untuk periode 2012-2013. Pengurus baru terdiri dari pimpinan dayah, ketua, bendahara, sekretaris, dan beberapa bidang seperti pendidikan, ibadah, humas, pekerjaan umum, dan listrik/PDAM.
Keputusan Gubernur Prov. DKI Jakarta no.2053 Tahun 2016Dedi Alfaridi
Keputusan Gubernur ini membentuk Kelompok Kerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di tingkat provinsi dan kota/kabupaten untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang perumahan dan permukiman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan pelaporan dan pengelolaan data penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan batubara di Kabupaten Lahat melalui surat elektronik dan rapat. Proyek perubahan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang cepat dan akurat agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan tersebut.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dermolo menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dermolo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa berdasarkan hasil rapat bersama dengan pemerintah desa.
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakRidho Fitrah Hyzkia
[Ringkasan]
Pedoman ini mengatur tentang penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional analis kebijakan, mencakup kurikulum pelatihan, kepesertaan, tenaga pelatihan, fasilitas, penyelenggaraan, perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi pelatihan. Tujuannya adalah mempersiapkan, membentuk, dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme analis kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan karier yang bertugas melakukan kajian dan analisis kebijakan. Instansi pembina jabatan ini adalah Lembaga Administrasi Negara, yang antara lain menyusun pedoman dan mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan. Jenjang jabatan terdiri atas Analis Keb
Dokumen ini merupakan kata pengantar laporan pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Sibolga tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan pemerintahannya kepada masyarakat melalui media massa sesuai peraturan pemerintah. Laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan
Peraturan Bupati Purbalingga mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Buku petunjuk lapangan KB ini memberikan panduan kepada petugas lapangan KB tentang perencanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa, termasuk staff meeting, mini lokakarya, rakor kecamatan, dan rakor desa untuk mengevaluasi kegiatan, menyusun rencana, dan mencapai kesepakatan.
Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Salak untuk periode 2016-2021. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, tujuan, sistematika penulisan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan RSUD Salak. Dokumen ini juga membahas isu-isu strategis, visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program
KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGAPemdes Wonoyoso
Keputusan ini menetapkan pemberhentian dengan hormat Sdri. Siti Robiyatun dari jabatannya sebagai tenaga pendidik honorer di Pos PAUD Putra Mandiri di Desa Wonoyoso. Keputusan ini diambil berdasarkan permohonan pengunduran dirinya serta untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses pembelajaran di Pos PAUD tersebut.
Pengantar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan bagi...Joko Prasetyo
Presentasi Pengantar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan bagi Aparatur Kelurahan Se-Kota Pasuruan yang diselenggarakan oleh PDE Kota Pasuruan di Hotel Solaris Malang tanggal 9-11 Mei 2014
Proposal proyek perubahan penataan arsip terpadu di Kelurahan Pringlangu bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan secara teratur dan mudah dicari melalui penyediaan ruang khusus arsip dan penataan ulang berkas sesuai klasifikasi. Proyek ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan menjamin keamanan serta ketersediaan arsip.
Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019Lukman Agung Widodo
Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 merupakan suatu
perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan
Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 konsisten dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 sehingga tidak menimbulkan
kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Surat ini meminta kesediaan Ketua TP PKK Kabupaten untuk menyaksikan dan memberikan sambutan dalam pelantikan Ketua TP PKK di 7 desa di Kecamatan Kusambi. Lampiran surat ini berisi jadwal pelaksanaan pelantikan masing-masing desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juli 2013.
Keputusan Dewan Juri menetapkan pemenang berbagai lomba yang diikuti oleh anggota PKK di Kabupaten Muna seperti kesling, penyuluhan program pokok PKK, yel-yel posyandu, dasa wisma, dan program pokok PKK lainnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dokumen tersebut membahas upaya percepatan pelaporan dan pengelolaan data penerimaan negara bukan pajak sektor pertambangan batubara di Kabupaten Lahat melalui surat elektronik dan rapat. Proyek perubahan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang cepat dan akurat agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan tersebut.
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Dermolo menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dermolo untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa berdasarkan hasil rapat bersama dengan pemerintah desa.
perka lan 33 tahun 2015 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan jfakRidho Fitrah Hyzkia
[Ringkasan]
Pedoman ini mengatur tentang penyelenggaraan pelatihan jabatan fungsional analis kebijakan, mencakup kurikulum pelatihan, kepesertaan, tenaga pelatihan, fasilitas, penyelenggaraan, perencanaan, pembiayaan, dan evaluasi pelatihan. Tujuannya adalah mempersiapkan, membentuk, dan meningkatkan kompetensi serta profesionalisme analis kebijakan dalam melaksanakan kajian dan analisis kebijakan.
Peraturan Menteri ini mengatur tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya. Jabatan fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan karier yang bertugas melakukan kajian dan analisis kebijakan. Instansi pembina jabatan ini adalah Lembaga Administrasi Negara, yang antara lain menyusun pedoman dan mengembangkan sistem informasi jabatan fungsional Analis Kebijakan. Jenjang jabatan terdiri atas Analis Keb
Dokumen ini merupakan kata pengantar laporan pelaksanaan pemerintahan daerah Kota Sibolga tahun 2014. Dokumen ini menjelaskan bahwa pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan pemerintahannya kepada masyarakat melalui media massa sesuai peraturan pemerintah. Laporan ini disusun untuk memenuhi kewajiban pertanggungjawaban atas tugas dan tanggung jawab yang telah dilaksanakan
Peraturan Bupati Purbalingga mengatur tentang organisasi, tugas, dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga yang bertujuan untuk menunjang pelaksanaan tugas di bidang kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Melaksanakan pembinaan perpustakaan desa dan/atau kelurahan dengan koordinasi, membimbing, dan motivasi untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan masyarakat.
Buku petunjuk lapangan KB ini memberikan panduan kepada petugas lapangan KB tentang perencanaan kegiatan di tingkat kecamatan dan desa, termasuk staff meeting, mini lokakarya, rakor kecamatan, dan rakor desa untuk mengevaluasi kegiatan, menyusun rencana, dan mencapai kesepakatan.
Dokumen tersebut merangkum rencana proyek perubahan untuk meningkatkan penyusunan sasaran kerja pegawai di lingkungan pemerintah kota Palu. Proyek ini akan dilaksanakan dengan memberikan asistensi kepada pegawai untuk menyusun sasaran kerja masing-masing sehingga diharapkan dapat meningkatkan motivasi pegawai dan tercapainya penilaian kinerja yang objektif.
Dokumen tersebut merupakan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Salak untuk periode 2016-2021. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, landasan hukum, tujuan, sistematika penulisan, tugas pokok dan fungsi, sumber daya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan RSUD Salak. Dokumen ini juga membahas isu-isu strategis, visi misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program
KEPUTUSAN KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGAPemdes Wonoyoso
Keputusan ini menetapkan pemberhentian dengan hormat Sdri. Siti Robiyatun dari jabatannya sebagai tenaga pendidik honorer di Pos PAUD Putra Mandiri di Desa Wonoyoso. Keputusan ini diambil berdasarkan permohonan pengunduran dirinya serta untuk menjaga ketertiban dan kelancaran proses pembelajaran di Pos PAUD tersebut.
Pengantar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan bagi...Joko Prasetyo
Presentasi Pengantar Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Kelurahan bagi Aparatur Kelurahan Se-Kota Pasuruan yang diselenggarakan oleh PDE Kota Pasuruan di Hotel Solaris Malang tanggal 9-11 Mei 2014
Proposal proyek perubahan penataan arsip terpadu di Kelurahan Pringlangu bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan kearsipan secara teratur dan mudah dicari melalui penyediaan ruang khusus arsip dan penataan ulang berkas sesuai klasifikasi. Proyek ini diharapkan dapat mempermudah pelayanan kepada masyarakat dan menjamin keamanan serta ketersediaan arsip.
Rencana strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015 2019Lukman Agung Widodo
Renstra Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Tahun 2015-2019 merupakan suatu
perencanaan jangka menengah yang menjadi panduan pelaksanaan tugas dan fungsi
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk 5 tahun kedepan, yang disusun berdasarkan
Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2015-2019 konsisten dengan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 sehingga tidak menimbulkan
kesulitan dalam pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
Surat ini meminta kesediaan Ketua TP PKK Kabupaten untuk menyaksikan dan memberikan sambutan dalam pelantikan Ketua TP PKK di 7 desa di Kecamatan Kusambi. Lampiran surat ini berisi jadwal pelaksanaan pelantikan masing-masing desa yang akan dilaksanakan pada tanggal 17-18 Juli 2013.
Keputusan Dewan Juri menetapkan pemenang berbagai lomba yang diikuti oleh anggota PKK di Kabupaten Muna seperti kesling, penyuluhan program pokok PKK, yel-yel posyandu, dasa wisma, dan program pokok PKK lainnya. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
1. undangan n hasil pertemuan 24 Maret 2013Ika Veda
Surat edaran PKK RT 10 RW 04 memberitahukan hasil pertemuan pembentukan pengurus dan rencana kegiatan PKK. Surat tersebut menginformasikan bahwa telah disepakati susunan pengurus dan ketua dasa wisma, rencana iuran kas bulanan, serta tata cara pengumpulan dan penyetoran iuran tersebut.
Dokumen ini berisi jadwal acara pelantikan ketua TP PKK Desa Lingkup Kecamatan Maligano yang diselenggarakan pada tanggal 24 Juni 2013. Acara dimulai dengan pembukaan, mars PKK, pembacaan keputusan, pelantikan oleh ketua TP PKK Kecamatan, penandatanganan naskah pelantikan oleh kepala desa, pemasangan lambang PKK, sambutan dari kepala desa dan pengarah TP PKK Kabupaten, doa, istirahat,
Dokumen tersebut merupakan buku panduan pelaksanaan Praktik Klinik Kebidanan III di Program Studi DIII Kebidanan STIKES Alma Ata Yogyakarta. Buku panduan ini menjelaskan latar belakang, tujuan, strategi, pelaksanaan, tempat, pembimbing, tugas mahasiswa, jadwal, evaluasi, tata tertib dan sanksi praktik klinik.
Tim Penggerak PKK Desa Cibiruwetan telah melaksanakan berbagai program PKK meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Program unggulannya adalah pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari oleh 8 kelompok wanita tani. Capaian lain termasuk peningkatan posyandu madya dan purnama, serta dukungan pemerintah daerah untuk program sabilulungan-raksa.
Keputusan Kepala Desa Cilayung Nomor 04 Tahun 2014 membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-DESA) Desa Cilayung untuk menyusun rencana pembangunan desa tahun 2014. Tim ini terdiri atas 12 anggota yang mewakili unsur pemerintah desa, BPD, LPM, dan tokoh masyarakat.
Keputusan ini membentuk panitia pelaksana peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK tingkat Kabupaten Muna tahun 2015 yang terdiri dari beberapa anggota. Panitia ini dibentuk berdasarkan hasil rapat Tim Penggerak PKK Kabupaten Muna pada tanggal 3 Oktober 2013 untuk menyukseskan peringatan tersebut.
Keputusan Ketua Yayasan Al-Jawawi menetapkan susunan penyelengara Kelompok Bermain "Mutiara" yang berlokasi di Desa Kertabasuki, Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka.
Keputusan Kepala Desa Salo Dua menetapkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) berdasarkan peraturan dan hasil musyawarah pembangunan desa, serta menugaskan pelaksanaan program pembangunan berdasarkan RKP-Desa.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut berisi Anggaran Dasar Gerakan Pramuka yang mencakup bab-bab seperti nama, status, tujuan, prinsip dasar, dan metode kepramukaan. Dokumen ini menetapkan bahwa Gerakan Pramuka adalah organisasi pendidikan nonformal yang bertujuan membentuk kepribadian anak muda berdasarkan Pancasila dan menggunakan metode belajar sambil melakukan di alam terbuka.
Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perenca...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-187/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega Kepu...Dudi Aprillianto
Keputusan Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka No. 214 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega
Support by: Lord Pem'pra Brigade
Peraturan Desa ini mengatur tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Malingping Utara tahun 2015-2020. Dokumen ini merupakan acuan bagi Desa dalam pelaksanaan pembangunan yang terarah, terukur, dan merata di berbagai bidang. Peraturan ini menetapkan visi, misi, program, dan kegiatan pembangunan Desa selama kurun waktu 2015-2020.
Este documento parece ser una lista de nombres y direcciones. Contiene más de 200 entradas con los nombres de personas y parejas, seguidos de sus direcciones. Las direcciones incluyen nombres de calles, pueblos y ciudades en Indonesia.
Proposal ini meminta dana sebesar Rp1.750.000 untuk seragam, biaya pendaftaran, dan konsumsi tim sepak bola Garlo FC dalam mengikuti turnamen di Laiworu pada 3 Maret 2017 guna mengembangkan bakat pemuda dan memajukan sepak bola di masyarakat.
Surat pernyataan yang berisi 10 poin pernyataan dari Lilis Fitra Saswati Arsil tentang statusnya yang tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai, menjadi pengurus partai, terikat kerja, bersedia tidak menikah dan ditempatkan di seluruh Indonesia, serta bersedia mengembalikan biaya seleksi dan pelatihan jika mengundurkan diri.
Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Fajar Aswati yang menyatakan bahwa dirinya tidak pernah dihukum, diberhentikan tidak hormat, menjadi calon pegawai negeri, menjadi pengurus partai politik, sedang terikat kontrak kerja, bersedia tidak menikah selama 6 bulan, ditempatkan di seluruh Indonesia, mengembalikan biaya seleksi jika mengundurkan diri, dan mengganti biaya enam kali lipat jika mengundurkan
This document contains reports from midwives at the Paramata Raha Midwifery Academy in Muna Regency on their targets for antenatal care, infant care, postnatal care, and family planning in 2017. The reports provide the midwife's name, student ID number, and academic institution for each of their assigned targets.
Dokumen tersebut membahas tentang makromolekul yang terdiri dari berbagai jenis seperti karbohidrat, lipid, dan protein. Karbohidrat dibagi menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Lipid terdiri dari lemak, fosfolipid, dan steroid. Sedangkan protein tersusun atas kombinasi asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Ketiga makromolekul ini memainkan peran penting dalam struktur dan metabolisme sel.
Pemimpin perlu memahami karakteristik karyawan sesuai teori X, Y, dan Z McGregor. Teori X mengasumsikan karyawan malas, teori Y mengasumsikan karyawan akan bekerja keras jika kondisinya tepat, teori Z menekankan partisipasi karyawan. Pemimpin harus mengembangkan kompetensi karyawan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Membangun budaya kepemimpinan penting agar kaderisasi terj
Tes akhir semester mata pelajaran Seni Budaya di SMK Kelautan dan Perikanan Raha meliputi berbagai aspek seni seperti seni rupa, musik, tari, dan drama. Soal-soalnya mencakup pengetahuan tentang sejarah seni, tokoh-tokoh seniman, unsur-unsur karya seni, dan fungsi seni dalam kehidupan. Ujian ini dimaksudkan untuk menilai pemahaman siswa terhadap berbagai aspek seni.
1. Karsinoma tulang adalah pertumbuhan sel ganas abnormal pada tulang dan jaringan terkaitnya.
2. Penyebabnya belum jelas tetapi kemungkinan termasuk genetik, radiasi, bahan kimia, dan trauma.
3. Gejalanya berupa nyeri tulang, bengkak, dan fraktur patologis yang dapat menyebar ke organ lain.
Undangan sosialisasi program tanaman jagung kuning kecamatan Lasalepa yang akan diselenggarakan pada tanggal 7 Maret 2017 pukul 09.00 di Balai Pertemuan Desa Labone. Kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh agama, kelompok tani, dan aparat desa sangat diharapkan.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
1. PEMERINTAH KABUPATEN MUNA
TIM PENGGERAK PKK KABUPATEN MUNA
PANITIA LOMBA
Jalan Jenderal Sudirman No.
KEPUTUSAN PANITIA LOMBA HUT PKK TAHUN 2014
NOMOR :
TENTANG
PENETAPAN HASIL LOMBA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan program-program
Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga dapat berjalan lancar, berdayaguna dan
berhasilguna, perlu dibentuk Dewan Penyantun
Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan
Keluarga
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf “a”, perlu menetapkan
Keputusan Panitia Lomba tentang hasil Lomba.
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10
Tahun 1992 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 3475);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabupaten
Muna (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran
Negara Rpublik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
2. tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor
38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah
Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi
Daerah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2012 tentang Gerakan Pemberdayaan Keluarga;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 411.4/401/2005 tentang
Pengesahan Hasil Rapat Kerja Nasional VI Tim
Penggerak PKK tanggal 12 Mei 2005;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 1
Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Muna
Tahun 2010;
Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
411.4/401/2005 tentang pengesahan Hasil Rapat
Kerja Nasional VI Tim Penggerak PKK tanggal 12
Mei tahun 2005;
2. Arahan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten
Muna tanggal Januari 2014 pada Rapat
Pengurus PKK Kabupaten;
3. Hasil Keputusan Panitia Lomba Tim Penggerak
PKK Kabupaten tanggal Januari 2014.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : Keputusan Hasil lomba kegiatan Hari ulang
tahun tim penggerak PKK Kabupaten
KESATU : Pembentukan Dewan Penyantun Tim Penggerak
PKK Kelurahan Pajintan Kecamatan Singkawang
Timur, sebagaimana tercantum pada lampiran
keputusan ini.
KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu
Keputusan ini mempunyai fungsi :
1. Melaksanakan pemberian santunan,
3. bimbingan, masukan, saran dan pendapat
serta usulan dalam kaitannya dengan
mendukung pelaksanaan program-program
Gerakan PKK;
2. Melaksanakan pemberian arahan untuk
kegiatan tertentu yang diperlukan dalam
kaitannya dengan mendukung pelaksanaan
program-program Gerakan PKK;
3. Melaksanakan fasilitas penyelesaian masalah
dalam kaitannya dengan pelaksanaan
program-program Gerakan PKK.
KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
dengan ketentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan
dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal :
Mengetahui
Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Muna
Hj. WA ODE FARIDA BAHARUDDIN
Ketua
Panitia Lomba
Tim Penggerak PKK
4. Lampiran Keputusan Dewan Juri
Nomor :
Tanggal :
SUSUNAN TIM PENILAI PENGGERAK PKK
KABUPATEN MUNA
NO NAMA KETERANGAN
1 2 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal :
Mengetahui
Ketua Tim Penggerak PKK
Kabupaten Muna
Hj. WA ODE FARIDA BAHARUDDIN
Ketua
Panitia Lomba
Tim Penggerak PKK