Dokumen tersebut membahas upaya percepatan penurunan stunting di Indonesia, yang merupakan masalah gizi multidimensi yang memerlukan kerja sama lintas sektor dan tingkat pemerintahan. Dokumen ini menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan desa untuk memastikan program-program gizi dan kesehatan mencapai sasaran rumah tangga yang membutuhkan.

1. Percepatan Penurunan Stunting

2. Beban Ganda Permasalahan Gizi di Indonesia
• Prevalensi stunting balita terus menurun, tetapi
angkanya masih tinggi. Target 2024: 14 %.
• Stunting terjadi hampir di seluruh wilayah & di seluruh
kelompok sosial ekonomi.
• Penyebab stunting bersifat multidimensional
(kemiskinan, akses pangan, pola asuh & pemberian
makan pada balita).
• Stunting berdampak pada SDM, ekonomi, & kemiskinan
Stunting
• Prevalensi obesitas pada usia dewasa (>18 tahun)
semakin meningkat & target 2024 diharapkan tidak
meningkat dari 21,8 %.
• Faktor risiko obesitas: kurangnya aktivitas fisik &
konsumsi buah sayur, & tingginya konsumsi gula,
garam, lemak (GGL).
• Obesitas dapat dicegah melalui upaya promotif &
preventif dengan pembudayaan gerakan masyarakat
Obesitas
Stunting (pendek/sangat
pendek)
5,33 juta balita**
Wasting (kurus/sangat kurus)
1,55 juta balita**
Anemia ibu hamil
48,9 %*
Ibu hamil kurang energi kronik (KEK)
17,3 %*
Obesitas (> 18 tahun)
21,8 %*
Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban ganda permasalahan gizi:
undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien
Sumber: *Riskesdas 2018, **diolah dari data SUPAS 2015 dan SSGI 2021

3. Sumber: Riskesdas, 2013 dan 2018, SSGI, 2019 dan 2021
Kemajuan Penurunan Stunting & Wasting Nasional
 Dalam 8 tahun, stunting menurun secara konsisten
 Rata-rata penurunan: 1,6% per tahun
 Tahun 2019-2021 stunting turun 3,3% atau 1,65% per tahun
 Jumlah balita stunting (2021) mencapai 5,3 juta orang
 Perlu percepatan penurunan stunting 10,4% dalam 3 tahun
mencapai target RPJMN
3
37.2
30.8
27.67
24.4
14
12.1
10.2
7.4 7.1 7
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Stunting sesuai Target RPJMN
Wasting sesuai Target RPJMN
diperlukan
penurunan
10,4%
selama 3
tahun
Prevalensi
wasting
on-track
6 Provinsi dengan Jumlah Balita Stunting Terbanyak
(ribu orang), 2021
968.1
656.4
510.6
348.9
268.2
218.4
-
100.0
200.0
300.0
400.0
500.0
600.0
700.0
800.0
900.0
1,000.0
Jabar Jatim Jateng Sumut Banten NTT
Tren Prevalensi Balita Stunting & Wasting (%), 2013-2021
Jumlah di 6 provinsi ini
mencakup lebih dari 50%
jumlah balita stunting di
Indonesia
Diolah dari SSGI 2021 (Kemkes) dan Proyeksi Penduduk 2015-2045

4. 4
Kerangka Pikir Penyebab Terjadinya Stunting
Sebagai Dasar Integrasi Intervensi
• Jika tidak diselesaikan dengan baik,
stunting akan menjadi permasalahan
lintas generasi
• Penyebab stunting sangat kompleks
baik langsung maupun tidak langsung.
• Memerlukan intervensi lintas sektor:
spesifik dan sensitif
• Setiap intervensi memiliki kontribusi
dalam penurunan stunting.
SPESIFIK
SENSITIF
Dibutuhkan upaya yang terintegrasi dalam
penurunan stunting
Sosiokultur, ekonomi, politik
Finansial, SDM, kemampuan fisik & sosial
Akses rumah tangga pada sumber daya: tempat
tinggal, edukasi, kepekerjaan, pendapatan &
teknologi
Rumah tangga
rawan pangan
Pola asuh
tidak tepat
Akses yankes &
lingkungan tidak
adekuat
Akses tidak adekuat Penyakit infeksi
Malnutrisi pada ibu dan anak
Immediate
Causes
Underlying
Causes
Basic
Causes
Sumber: Unicef, 1991

5. 5
Pentingnya Konvergensi Intervensi
pada Rumah Tangga 1.000 HPK
Rumah
Tangga
1.000
HPK
Pengasuhan
Pemantauan
Pertumbuhan
Imunisasi
Air Bersih &
Sanitasi
PAUD
BPNT
P2L
Promosi &
Konseling
Menyusui
Tata Laksana
Gizi Buruk
PKH
Manajemen Terpadu
Balita Sakit
Suplementasi Gizi
(Makro &
Mikronutrien)
Konvergensi adalah upaya
untuk memastikan seluruh
intervensi penurunan
stunting sampai pada target
sasaran
1
2
Sinkronisasi lokasi prioritas
Rumah tangga 1.000 HPK

6. 6
Koordinasi dan Integrasi Multisektor dan Multipihak
Pendekatan Multi-sektor
“tidak terbatas pada sektor kesehatan”
Air Minum
dan Sanitasi
Kesehatan
dan Gizi
Ketahanan
Pangan
Perlindungan
Sosial
Pengasuhan
dan PAUD
Intervensi
Terintegrasi
Permasalahan stunting yang multidimensional memerlukan upaya lintas sektor melibatkan seluruh stakeholders secara
terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa.
6
SUN Focal Point
Pendekatan Multi-pihak
“melibatkan sektor non-pemerintah”
25 K/L
22 Univ & 15
Orprov
34 organisasi
11 agencies
40 instansi
Gizi karyawan,
edukasi, CSR
Penelitian, evidence-
based, pengabdian
masyarakat, pelatihan,
pendampingan
Integrasi, sinkronisasi,
intervensi, mobilisasi,
pemantauan
Informasi dan
kampanye
Dukungan teknis,
studi, piloting
Edukasi, pelatihan,
pemantauan

7. Indikator Sasaran Target
1. Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang
mendapatkan tambahan asupan gizi.
90%
2. Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa
kehamilan.
80%
3. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah
Darah (TTD).
58%
4. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu
ibu (ASI) eksklusif.
80%
5. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan
Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI).
80%
6. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi
buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi
buruk.
90%
7. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang
dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
90%
8. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi
kurang yang mendapat tambahan asupan gizi.
90%
9. Balita yang memperoleh imunisasi dasar
lengkap.
90%
Intervensi Spesifik dan Sensitif
dalam Perpres No. 72 Tahun 2021
Indikator Sasaran Target
1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan. 70%
2. Kehamilan yang tidak diinginkan. 15,5%
3. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh
pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah.
90%
4. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di
kabupaten/kota lokasi prioritas.
100%
5. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah
domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas.
90%
6. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional
dari 40% penduduk berpendapatan terendah.
112,9 juta
penduduk
7. Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan. 90%
8. Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai
bersyarat.
10 juta
keluarga
9. Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang
stunting di lokasi prioritas.
70%
10. Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial
pangan.
15.600.039
keluarga
11. Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan
(BABS) atau Open Defecation Free (ODF).
90%
Intervensi Spesifik Intervensi Sensitif

8. Koordinasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Provinsi
 Gubernur menetapkan tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat provinsi.
 Tugas: mengoordinasikan,
menyinergikan, dan mengevaluasi
penyelenggaraan Percepatan Penurunan
Stunting secara efektif, konvergen, dan
terintegrasi dengan melibatkan lintas
sektor di tingkat provinsi.
 Tim Percepatan Penurunan Stunting
tingkat provinsi terdiri atas perangkat
daerah dan pemangku kepentingan,
termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan
Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 Susunan keanggotaan tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat provinsi
disesuaikan dengan kebutuhan
Pemerintah Daerah provinsi.
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Kabupaten/Kota
 Bupati/Walikota menetapkan tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota.
 Tugas: mengoordinasikan, menyinergikan,
dan mengevaluasi penyelenggaraan
Percepatan Penurunan Stunting secara efektif,
konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan
lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dan
kecamatan.
 Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat
kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah
dan pemangku kepentingan, termasuk Tim
Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK).
 Susunan keanggotaan tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota
disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah
daerah kabupaten/kota.
Tim Percepatan Penurunan Stunting
Tingkat Desa/Kelurahan
 Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan
Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan.
 Tugas: mengoordinasikan, menyinergikan, dan
mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan
Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan
terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat
desa/kelurahan.
 Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat
desa/kelurahan melibatkan :
a.Tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidan,
tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
b.Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas
Lapangan Keluarga Berencana;
c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga (TP-PKK);
d.Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa
(PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader
Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau
unsur masyarakat lainnya.
 Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan
Stunting tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan
kebutuhan pemerintah desa/kelurahan.

9. 9