Download to read offline
stunting sakura.pptx
- 1.
- 2. Beban Ganda PermasalahanGizi di Indonesia • Prevalensi stunting balita terus menurun, tetapi angkanya masih tinggi. Target 2024: 14 %. • Stunting terjadi hampir di seluruh wilayah & di seluruh kelompok sosial ekonomi. • Penyebab stunting bersifat multidimensional (kemiskinan, akses pangan, pola asuh & pemberian makan pada balita). • Stunting berdampak pada SDM, ekonomi, & kemiskinan Stunting • Prevalensi obesitas pada usia dewasa (>18 tahun) semakin meningkat & target 2024 diharapkan tidak meningkat dari 21,8 %. • Faktor risiko obesitas: kurangnya aktivitas fisik & konsumsi buah sayur, & tingginya konsumsi gula, garam, lemak (GGL). • Obesitas dapat dicegah melalui upaya promotif & preventif dengan pembudayaan gerakan masyarakat Obesitas Stunting (pendek/sangat pendek) 5,33 juta balita** Wasting (kurus/sangat kurus) 1,55 juta balita** Anemia ibu hamil 48,9 %* Ibu hamil kurang energi kronik (KEK) 17,3 %* Obesitas (> 18 tahun) 21,8 %* Indonesia merupakan salah satu negara dengan beban ganda permasalahan gizi: undernutrition, overweight, obesitas, dan defisiensi mikronutrien Sumber: *Riskesdas 2018, **diolah dari data SUPAS 2015 dan SSGI 2021
- 3. Sumber: Riskesdas, 2013dan 2018, SSGI, 2019 dan 2021 Kemajuan Penurunan Stunting & Wasting Nasional Dalam 8 tahun, stunting menurun secara konsisten Rata-rata penurunan: 1,6% per tahun Tahun 2019-2021 stunting turun 3,3% atau 1,65% per tahun Jumlah balita stunting (2021) mencapai 5,3 juta orang Perlu percepatan penurunan stunting 10,4% dalam 3 tahun mencapai target RPJMN 3 37.2 30.8 27.67 24.4 14 12.1 10.2 7.4 7.1 7 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Stunting sesuai Target RPJMN Wasting sesuai Target RPJMN diperlukan penurunan 10,4% selama 3 tahun Prevalensi wasting on-track 6 Provinsi dengan Jumlah Balita Stunting Terbanyak (ribu orang), 2021 968.1 656.4 510.6 348.9 268.2 218.4 - 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0 700.0 800.0 900.0 1,000.0 Jabar Jatim Jateng Sumut Banten NTT Tren Prevalensi Balita Stunting & Wasting (%), 2013-2021 Jumlah di 6 provinsi ini mencakup lebih dari 50% jumlah balita stunting di Indonesia Diolah dari SSGI 2021 (Kemkes) dan Proyeksi Penduduk 2015-2045
- 4. 4 Kerangka Pikir PenyebabTerjadinya Stunting Sebagai Dasar Integrasi Intervensi • Jika tidak diselesaikan dengan baik, stunting akan menjadi permasalahan lintas generasi • Penyebab stunting sangat kompleks baik langsung maupun tidak langsung. • Memerlukan intervensi lintas sektor: spesifik dan sensitif • Setiap intervensi memiliki kontribusi dalam penurunan stunting. SPESIFIK SENSITIF Dibutuhkan upaya yang terintegrasi dalam penurunan stunting Sosiokultur, ekonomi, politik Finansial, SDM, kemampuan fisik & sosial Akses rumah tangga pada sumber daya: tempat tinggal, edukasi, kepekerjaan, pendapatan & teknologi Rumah tangga rawan pangan Pola asuh tidak tepat Akses yankes & lingkungan tidak adekuat Akses tidak adekuat Penyakit infeksi Malnutrisi pada ibu dan anak Immediate Causes Underlying Causes Basic Causes Sumber: Unicef, 1991
- 5. 5 Pentingnya Konvergensi Intervensi padaRumah Tangga 1.000 HPK Rumah Tangga 1.000 HPK Pengasuhan Pemantauan Pertumbuhan Imunisasi Air Bersih & Sanitasi PAUD BPNT P2L Promosi & Konseling Menyusui Tata Laksana Gizi Buruk PKH Manajemen Terpadu Balita Sakit Suplementasi Gizi (Makro & Mikronutrien) Konvergensi adalah upaya untuk memastikan seluruh intervensi penurunan stunting sampai pada target sasaran 1 2 Sinkronisasi lokasi prioritas Rumah tangga 1.000 HPK
- 6. 6 Koordinasi dan IntegrasiMultisektor dan Multipihak Pendekatan Multi-sektor “tidak terbatas pada sektor kesehatan” Air Minum dan Sanitasi Kesehatan dan Gizi Ketahanan Pangan Perlindungan Sosial Pengasuhan dan PAUD Intervensi Terintegrasi Permasalahan stunting yang multidimensional memerlukan upaya lintas sektor melibatkan seluruh stakeholders secara terintegrasi melalui koordinasi serta konsolidasi program dan kegiatan pusat, daerah, hingga tingkat desa. 6 SUN Focal Point Pendekatan Multi-pihak “melibatkan sektor non-pemerintah” 25 K/L 22 Univ & 15 Orprov 34 organisasi 11 agencies 40 instansi Gizi karyawan, edukasi, CSR Penelitian, evidence- based, pengabdian masyarakat, pelatihan, pendampingan Integrasi, sinkronisasi, intervensi, mobilisasi, pemantauan Informasi dan kampanye Dukungan teknis, studi, piloting Edukasi, pelatihan, pemantauan
- 7. Indikator Sasaran Target 1.Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi. 90% 2. Ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan. 80% 3. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD). 58% 4. Bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif. 80% 5. Anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI). 80% 6. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk. 90% 7. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya. 90% 8. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi. 90% 9. Balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap. 90% Intervensi Spesifik dan Sensitif dalam Perpres No. 72 Tahun 2021 Indikator Sasaran Target 1. Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan. 70% 2. Kehamilan yang tidak diinginkan. 15,5% 3. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah. 90% 4. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas. 100% 5. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas. 90% 6. Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40% penduduk berpendapatan terendah. 112,9 juta penduduk 7. Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan. 90% 8. Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat. 10 juta keluarga 9. Target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas. 70% 10. Keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan. 15.600.039 keluarga 11. Desa/kelurahan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). 90% Intervensi Spesifik Intervensi Sensitif
- 8. Koordinasi Penyelenggaraan PercepatanPenurunan Stunting Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi. Tugas: mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi. Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten/Kota Bupati/Walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota. Tugas: mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan pemangku kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK). Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah daerah kabupaten/kota. Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Desa/Kelurahan Kepala Desa/Lurah menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan. Tugas: mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat desa/kelurahan. Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan melibatkan : a.Tenaga Kesehatan paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan; b.Penyuluh Keluarga Berencana dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK); d.Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader, dan/atau unsur masyarakat lainnya. Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat desa/kelurahan disesuaikan dengan kebutuhan pemerintah desa/kelurahan.
- 9.
Editor's Notes
- #7 Perlu diperbaiki: Menggunakan data yang sudah diperbaiki untuk rapim