Pemkot prabumulih, profile picture
Uploaded byPemkot prabumulih
PPTX, PDF163 views

AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptx

Dokumen tersebut membahas pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. Terdapat strategi, pilar, indikator target, peran kabupaten/kota, data keluarga berisiko dan prevalensi stunting.

Embed presentation

Download to read offline
PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 TA LGCB-ASR 2 DITJEN BANGDA KEMENDAGRI Palembang, 15 – 17 Maret 2022
Strategi Percepatan Penurunan Stunting Menurunkan prevalensi Stunting; Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; Menjamin pemenuhan asupan gizi; Memperbaiki pola asuh; Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
5 Pilar Strategi Percepatan Penurunan Stunting PILAR 1 Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan Pemerintah Desa; Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; PILAR 2 peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/kota, dan Pemerintah Desa PILAR 3 Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; PILAR 4 Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. PILAR 5
Indikator Stranas Untuk Pemda Kab/Kota Kelompok sasaran 1. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) 2. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 3. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) 4. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah 5. Cakupan calon PUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah 6. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting 7. Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat 8. Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai 9. Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) Calon pengantin/remaja/PUS 1. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 2. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 3. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk 4. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya 5. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi 6. Persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap 1.Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi 2.Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan. 1. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirka n 2. Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana Ibu hamil Ibu masa interval Balita (0-59 bulan) Keluarga: 1. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 2. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3. Persentase Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri 4. Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan 5. Cakupan Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan 6. Persentase Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi 7. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak 8. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak 9. Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi 10. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur Terdapat 29 indikator dengan PJ- nya adalah Pemerintah Daerah kab/kota dengan unit intervensi remaja, ibu hamil, ibu masa interval, balita dan keluarga (sumber: Perpres 72/2021)
PERAN KABUPATEN/KOTA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten /kota Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting, termasuk peningkatan peran camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan penurunan stunting di wilayahnya Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 01 02 03 04 05 Mencanangkan komitmen bersama antara pemerintahan daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan stunting secara konsisten dan berkelanjutan;
PERAN KABUPATEN/KOTA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas OPD kabupaten/kota terkait dan aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi penurunan stunting Meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan stunting (Sistem pencatatan dan pelaporan) Meningkatkan koordinasi dengan K/L, provinsi, desa/kelurahan, dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi penurunan stunting Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan; 06 07 08 09
PERAN KABUPATEN/KOTA DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING Mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/kelurahan serta meningkatkan alokasi penggunaan dana desa untuk penurunan stunting secara efektif. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahah dalam upaya penurunan stunting 11 12 13 10 Melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
8 Aksi Integrasi di Tingkat Kab/Kota “Merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif percepatan penurunan stunting” PIC:TPPS PIC:TPPS PIC: TPPS PIC: TPPS PIC:TPPS PIC: TPPS PIC: TPPS PIC: TPPS Aksi 1: Mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, Keluarga berisiko stunting, kondisi cakupan layanan, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saatini Aksi 2: Rencana tindak lanjut kabupaten/kota dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi dan 64 Indikator target Aksi 3: Memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi antara OPD dengan non-pemerintah dan masyarakat luas secara melalui Rembuk Stunting tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota Aksi 4: Peraturan Bupati/Walikota Tentang upaya percepatan penurunan stunting dan pembagian peran pihak dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten/Kota Aksi 5: Pembinaan pemerintah Desa/kelurahan dan masyarakat Aksi 6: Upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai tingkatdesa/ kelurahan dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Aksi 7: Publikasi hasil analisis prevalensi dan hasil audit stunting Aksi 8: Review yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja program percepatan penurunan stunting selama satu tahun terakhir
Data Keluarga Berisiko, Prevalensi dan Jumlah Kasus Stunting Keluarga Berisiko Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak. (Perban 12 tahun 2021) Nominator : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting dalam Desa/Kelurahan Denominator : Jumlah Keluarga dalam Desa/Kelurahan Penanggungjawab data : OPD KB Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (Perpres 72/2021) Nominator : Jumlah Anak Balita Pendek dan Sangat Pendek dalam Desa/Kelurahan Denominator : Jumlah Anak Balita yang diukur dalam Desa/Kelurahan Penanggungjawab data : OPD Kesehatan
INDIKATOR TARGET PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
No. Nama Indikator Definisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 1 Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu terhadap jumlah remaja putri yang ada dikali 100%. Dinas Kesehatan, DPMD, Disdik, Kemenag, DP3A,DPPKB 2 Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) terhadap jumlah remaja putri Dinas Kesehatan, DPMD, Disdik, Kemenag 3 Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) Jumlah Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) terhadap seluruh calon PUS catin: Penyedia TTD adalah Puskesmas, catin: calon pengantin yang dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan, kerjasama dgn kemenag kmenkes sumber data : Dinkes , Kemenag, Dinas KB 4 Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan pra nikah Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah terhadap seluruh Calon Pasangan Usia Subur. Catin = Calon Pus, yang mendaftar pra nikah 3 bulan sebelum menikah pemeriksaan terutama perempuan: 4 keteranGan, BB, TB, LiLA, kadar Hb, merokok/Tidak sumber data :harapan menjadi satu kesatuan dalam SOP pelayanan pra nikah Dinkes , Kemenag, Dinas KB 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑇𝑇𝐷 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑟𝑖 x 100 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑟𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑎𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎 (ℎ𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛) 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑟𝑖 x 100 𝐶𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑇𝑇𝐷 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑃𝑈𝑆/𝐶𝑎𝑡𝑖𝑛 x 100 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑃𝑈𝑆 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎 𝑛𝑖𝑘𝑎ℎ 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑃𝑈𝑆 x 100
No. Nama Indikator Definisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 5 Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah terhadap seluruh calon PUS Dinas KB, Dinas Kesehatan, Kemenag 6 Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting terhadap seluruh calon pengantin Bimbingan perkawinan : ada buku berkaitan dengan materi bimbingan tentang stunting Dinas KB, Dinas Kesehatan, Kemenag 7 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat terhadap jumlah PUS dengan status miskin Dinsos, Dinas KB 8 Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai terhadap seluruh PUS (bantuan sembako/BPNT) Dinas KB, Dinas Sosial 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑃𝑈𝑆 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑔𝑖𝑧𝑖 3 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑛𝑖𝑘𝑎ℎ 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑃𝑈𝑆 x 100 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑛/𝑐𝑎𝑃𝑈𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑤𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑒𝑔𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑛/𝑐𝑎𝑃𝑈𝑆 x 100 𝑃𝑈𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑖 𝑃𝑈𝑆 x 100 𝑃𝑈𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑈𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 x 100
No. Nama Indikator Definisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 9 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan terhadap PUS dengan status miskin Dinsos, Dinas KB 10 Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi Persentase Ibu hamil dengan resiko KEK yang ditandai dengan ukuran LiLA (lingkar lengan atas) kurang dari 23,5 cm yang mendapatkan maknan tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama dalam bentuk tambahan makanan pabrikan maupun pangan lokal Dinas Kesehatan 11 Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan Persentase Ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan dibandingkan terhadap seluruh Ibu Hamil. Dinas Kesehatan 𝑃𝑈𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑘𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝐼𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑈𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 x 100 𝐼𝑏𝑢 𝐻𝑎𝑚𝑖𝑙 𝐾𝐸𝐾 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝐼𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝐾𝐸𝐾 x 100 𝐼𝑏𝑢 𝐻𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑇𝑇𝐷 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 90 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡 𝐼𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 x 100
No. Nama Indikator Definisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 12 Persentase Unmet need pelayanan keluarga berencana Persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. U : UL+ US U : Total Unmet Need UL : Unmet need untuk pembatasan kelahiran US : Unmet need untuk penjarangan kelahiran Dinas KB 13 Persentase kehamilan yang tidak diinginkan Persentase kehamilan yang tidak diinginkan terhadap seluruh kehamilan Kehamilan yang dialami oleh perempuan yang sebenarnya belum menginginkan kehamilan atau sudah tidak menginginkan kehamilan tersebut Dinas KB, ??? 14 Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan terhadap seluruh Persalinan. - Penggunaan metode kontrasepsi setelah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari setelah melahirkan (kamus istilah bangga kencana) Dinas KB, Dinas Kesehatan 15 Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan Persentase layanan pendampingan terhadap seluruh keluarga berisiko stunting Dinas KB 𝐾𝑒ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 𝐾𝑒ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑛 x 100 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐾𝐵 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 x 100 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 x 100
No. Nama Indikator Definisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 16 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif Persentase bayi usia dibawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (ASI saja tanapa makanan tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat dan vitamin, mineral berdasarkan recall 24 jam terakhir) terhadap seluruh bayi dibawah 6 bulan. Dinas Kesehatan 17 Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Persentase Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP- ASI) dibandingkan dengan Seluruh anak usia 6-23 bulan. Dinas Kesehatan 18 Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk Persentase balita (0-59 bulan) gizi buruk yang mendapat perawatan (baik rawat inap ataupun rawat jalan di faskes dan masyarakat sesuai dengan tata laksana gizi buruk terhadap jumlah Seluruh balita (0-59 bulan) gizi buruk Dinas Kesehatan 19 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya terhadap seluruh balita. Dinas Kesehatan 20 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi terhadap seluruh balita kurang gizi. Balita Gizi kurang adalah balita dengan indeks berat badan menurut panjang/tinggi badan memiliki z-score -3 SD smp -2 SD. Tambahan asupan gizi adalah tambahan asupan selain makanan utama dalam bentuk makanan tambahan pabrikan dan pangan lokal Dinas Kesehatan 𝐵𝑎𝑦𝑖 𝑢𝑠𝑖𝑎 <6 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑆𝐼 𝐸𝑘𝑠𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑓 𝐵𝑎𝑦𝑖 𝑢𝑠𝑖𝑎 <6 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 x 100 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 −23 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑀𝑃−𝐴𝑆𝐼 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 6−23𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 x 100 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝐺𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑢𝑟𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑢𝑟𝑢𝑘 x 100 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 x 100 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝐺𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 x 100
No. Nama Indikator Definisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 21 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap (IDL) terhadap seluruh balita. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah imunisasi yang diberikan kepada anak dibawah 1 tahun yang terdisi dari 5 jenis yaitu : 1 kali BCG, 3 kali Polio, 3 kali DPT, 3 kali HB, 1 kali Campak. (baris 1261) Dinas Kesehatan 22 Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defacation Free (ODF) terhadap seluruh keluarga. Dinas Kesehatan 23 Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap seluruh keluarga Dinas Kesehatan 24 Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri terhadap keluarga beresiko stunting (data tahunan dan level nasional, datanya berasal dari BPS) Dinas KB Dinas Perikanan 25 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum (mengacu perataturan BPS No 4 tahun 2021) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas terhadap seluruh rumah tangga pada lokasi prioritas. Dinkes 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑝𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐼𝐷𝐿 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 x 100 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑝 𝐵𝐴𝐵𝑆 𝑑𝑎𝑛 𝑂𝐷𝐹 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 x 100 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑡 (𝑃𝐻𝐵𝑆) 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 x 100 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐼𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑛𝑒𝑔𝑒𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 x 100 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑝𝑡 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 x 100
No. Nama Indikator Definisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 26 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak di kabupaten/kota lokasi prioritas terhadap seluruh rumah tangga yang ada di kabupaten/kota lokasi prioritas. (7 prov dengan prevalensi tinggi, dan jum penduduk) Dinas Kesehatan 27 Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi terhadap keluarga beresiko stunting Dinas KB, Dinas Ketahanan Pangan 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑝𝑡 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 x 100 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 x 100
No. Nama Indikator Definisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 28 Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi terhadap keluarga penerima PKH data# bulanan Dinas Sosial 29 Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI). Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI) terhadap keluarga penerima manfaat berkaitan dengan PKH, sumber direktorat jaminan sosisal keluarga Dinas Sosial 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝑃𝐾𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑃2𝐾2)𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑃𝐾𝐻 x 100 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙,𝑚𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑖, 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 x 100
NO CAKUPAN LAYANAN SUPPLY URUSAN 1 Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan Sosial Kesehatan 2 Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat Sosial 3 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan Sosial 4 Jumlah pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi Sosial 5 Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kabupaten/kota 6 Terselenggarannya rembuk stunting tingkat kecamatan 7 Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting 8 Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota 9 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kesehatan 10 Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting Kesehatan 11 Jumlah Desa/Kelurahan yang telah tebebas dari buang air besar sembarangan (ODF) Kesehatan 12 Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas Kesehatan 13 Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota Kesehatan 14 Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu Kesehatan 15 Terselenggaranya audit anak berusia dibawah dua tahun (baduta) Stunting Kesehatan 16 Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan Kesehatan
NO CAKUPAN LAYANAN SUPPLY URUSAN 17 Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 18 Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan `19 Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 20 Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 21 Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 22 Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 23 Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 24 Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 25 Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting Komunikasi dan Informasi
NO CAKUPAN LAYANAN SUPPLY URUSAN 26 Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan 27 Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota Pendidikan 28 Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Pendidikan 29 Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama Agama 30 Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting Dalduk & KB 31 Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga Dalduk & KB 32 Persentase Kabupaten/kota yang menerima pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tri Dharma Perguruan tinggi Dalduk & KB 33 Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja Dalduk & KB 34 Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK Dalduk & KB 35 Pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Kesehatan Badan POM
THANK YOU

More Related Content

PPTX
PPT KONVERGENI LOKMIN.pptx dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pem...
byfitriyanimahlil
 
PDF
tim percepatan penurunan stunting kabupaten
byyerna2193
 
PDF
PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI INDONESIA.pdf
byMomByrini
 
PPTX
STUNTING KPM OKTOBER 2022 pak hasan kbpp.pptx
byZalChanel
 
PPTX
Bahan Rembuk Stunting Desa 2022.pptx
byalifchalil
 
PDF
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
byDrHNurFajarAriefMPd
 
PPTX
Konvergensi Stunting Di Desa dalam Mendukung Percepatan Penurunan.pptx
bydenim8307
 
PPTX
INDIKATOR PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN.pptx
byRainy18
 
PPT KONVERGENI LOKMIN.pptx dinas pengendalian penduduk keluarga berencana pem...
byfitriyanimahlil
 
tim percepatan penurunan stunting kabupaten
byyerna2193
 
PROGRAM KESEHATAN IBU DAN ANAK (KIA) DI INDONESIA.pdf
byMomByrini
 
STUNTING KPM OKTOBER 2022 pak hasan kbpp.pptx
byZalChanel
 
Bahan Rembuk Stunting Desa 2022.pptx
byalifchalil
 
Dagri_BIMTEK_Peran-Kabupaten-Kota-Dalam-Melaksanakan-8-Aksi-Konvergensi.pdf
byDrHNurFajarAriefMPd
 
Konvergensi Stunting Di Desa dalam Mendukung Percepatan Penurunan.pptx
bydenim8307
 
INDIKATOR PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN.pptx
byRainy18
 

Similar to AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptx

PDF
scribd.vdownloaders.com_rembuk-stunting-kota-bandung.pdf
byHerman673394
 
PPT
MATERI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.ppt
bymila306254
 
PPTX
PB 1 Konsep dan Kebijakan Penurunan Stunting Fix Jatim.pptx
byseberangsaja
 
PPTX
AKSI 1_OK analisa situasi aksi bangda.pptx
bykesmasnganjuk
 
PPTX
PPT IBU REMBUK STUNTING tahun ini di .pptx
bywargasaluyugesit
 
PPTX
Pembekalan Pelaksanaan Aksi Konvergensi P3S 2025_Kab Pemalang.pptx
byAnangga2
 
PDF
Sinergitas Program Percepatan Penurunan Stunting
byArhanRegar1
 
PPTX
stunting sakura.pptx
bykesumahadiwibowo
 
PPTX
PRESENTASI LAP SEMESTER II 2024.pptx fixx
byagungigusti30
 
PPTX
PRESENTASI LAP SEMESTER II 2024.pptx fixxxxx
byagungigusti30
 
PPTX
MATERI ANSIT BAPPEDA KABUPATEN ENDE190922.pptx
bykhalifahsyahbas
 
PPTX
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA
byBahar338806
 
PPTX
Template PPT Rembug Stunting Kecamatan.pptx
bysatgasgresik
 
PDF
5BAPPENAS- Peran lintas sektor dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan...
byPoktanCaiDunya
 
PDF
Materi-Stunting-Lampung-Dinkes-Novotel.pdf
byBrugheBae
 
PPTX
Materi RAN PASTI Rencana Aksi Nasional Percepatan Rencana Aksi Percepatan Pe...
bySafrudinTolinggi1
 
PPTX
PPT yang di KABupaten .LAMANDAU oke.pptx
byAgungWahyudi79
 
PPT
PPT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PKM GIRI MULYA.ppt
bySERIBUSUNGAIProject1
 
PPTX
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
byKesgaGiziPayakumbuh
 
PDF
Kemendagri_BANGDA_RE-ORIENTASI_SATGAS_BKKBN.pdf
byUniqNceb1
 
scribd.vdownloaders.com_rembuk-stunting-kota-bandung.pdf
byHerman673394
 
MATERI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING.ppt
bymila306254
 
PB 1 Konsep dan Kebijakan Penurunan Stunting Fix Jatim.pptx
byseberangsaja
 
AKSI 1_OK analisa situasi aksi bangda.pptx
bykesmasnganjuk
 
PPT IBU REMBUK STUNTING tahun ini di .pptx
bywargasaluyugesit
 
Pembekalan Pelaksanaan Aksi Konvergensi P3S 2025_Kab Pemalang.pptx
byAnangga2
 
Sinergitas Program Percepatan Penurunan Stunting
byArhanRegar1
 
stunting sakura.pptx
bykesumahadiwibowo
 
PRESENTASI LAP SEMESTER II 2024.pptx fixx
byagungigusti30
 
PRESENTASI LAP SEMESTER II 2024.pptx fixxxxx
byagungigusti30
 
MATERI ANSIT BAPPEDA KABUPATEN ENDE190922.pptx
bykhalifahsyahbas
 
REMBUK STUNTING PROVINSI KALIMANTAN UTARA
byBahar338806
 
Template PPT Rembug Stunting Kecamatan.pptx
bysatgasgresik
 
5BAPPENAS- Peran lintas sektor dalam pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi Penurunan...
byPoktanCaiDunya
 
Materi-Stunting-Lampung-Dinkes-Novotel.pdf
byBrugheBae
 
Materi RAN PASTI Rencana Aksi Nasional Percepatan Rencana Aksi Percepatan Pe...
bySafrudinTolinggi1
 
PPT yang di KABupaten .LAMANDAU oke.pptx
byAgungWahyudi79
 
PPT PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING PKM GIRI MULYA.ppt
bySERIBUSUNGAIProject1
 
MATERI KADIS STUNTING 3 Agustus 2022 - Copy.pptx
byKesgaGiziPayakumbuh
 
Kemendagri_BANGDA_RE-ORIENTASI_SATGAS_BKKBN.pdf
byUniqNceb1
 

More from Pemkot prabumulih

PPTX
DETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTANSI,JANTUNG DAN DM PAPARAN.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
AKSI CEGAH STUNTING MATERI PRABUMUIH.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Konsep Dasar Stunting dan 1000 HPK.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Mekanisme Kerja TPK 2023.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
CAPAIAN KINERJA STUNTING PRABUMULIH.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Delapan Langkah Meningkatkan enghasilan Keluarga.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Strategi Penurunan Stunting.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
GERMAS PRABUMULIH KABID.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Cegah Stunting Gizi Remaja.ppt.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Seminar Hasil Penelitian
byPemkot prabumulih
 
PPTX
MATERI BELA NEGARA.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
paparanbahayanarkoba.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Pendampingan Keluarga.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Optimalisasi Tribina di SIGA.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Presentasi Seminasling Endang mintaria
byPemkot prabumulih
 
PPTX
Gerakan Pangan Mandiri.pptx
byPemkot prabumulih
 
DETEKSI DINI PENYAKIT HIPERTANSI,JANTUNG DAN DM PAPARAN.pptx
byPemkot prabumulih
 
AKSI CEGAH STUNTING MATERI PRABUMUIH.pptx
byPemkot prabumulih
 
Konsep Dasar Stunting dan 1000 HPK.pptx
byPemkot prabumulih
 
Pemberdayaan Kampung Keluarga Berkualitas.pptx
byPemkot prabumulih
 
Mekanisme Kerja TPK 2023.pptx
byPemkot prabumulih
 
CAPAIAN KINERJA STUNTING PRABUMULIH.pptx
byPemkot prabumulih
 
Delapan Langkah Meningkatkan enghasilan Keluarga.pptx
byPemkot prabumulih
 
Strategi Penurunan Stunting.pptx
byPemkot prabumulih
 
GERMAS PRABUMULIH KABID.pptx
byPemkot prabumulih
 
Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Cegah Stunting Gizi Remaja.ppt.pptx
byPemkot prabumulih
 
Seminar Hasil Penelitian
byPemkot prabumulih
 
MATERI BELA NEGARA.pptx
byPemkot prabumulih
 
paparanbahayanarkoba.pptx
byPemkot prabumulih
 
Komunikasi Antar Pribadi (KAP) dalam Pendampingan Keluarga.pptx
byPemkot prabumulih
 
PENGEMBANGAN KEPRIBADIAN.pptx
byPemkot prabumulih
 
Optimalisasi Tribina di SIGA.pptx
byPemkot prabumulih
 
Kebijakan Pemerintah Desa Ramah Perempuan dan Anak.pptx
byPemkot prabumulih
 
Presentasi Seminasling Endang mintaria
byPemkot prabumulih
 
Gerakan Pangan Mandiri.pptx
byPemkot prabumulih
 

Recently uploaded

PDF
Robert-Tungadi-Teknologi-Sediaan-Steril.pdf
byRobyMangure
 
PDF
NOVEL NEW WORLD ORDER ( TATANAN DUNIA BARU ) : Saat KESEHATAN INDONESIA menol...
byFerizal The Father of Indonesian Health Literature
 
PDF
NOVEL Menyingkap Warisan Kesehatan Cyrus the Great ( Iskandar Zulkarnain ) Un...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL Menyingkap Warisan Kesehatan Cyrus the Great ( Iskandar Zulkarnain ) Un...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL Menyingkap Warisan Kesehatan Cyrus the Great ( Iskandar Zulkarnain ) Un...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL Menyingkap Warisan Kesehatan Cyrus the Great ( Iskandar Zulkarnain ) Un...
byFerizal The Father of Indonesian Health Literature
 
PDF
kel.3 interaksi obat.pdfnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
byArvyKaar
 
PPTX
Materi Sos PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021.pptx
byGabrielPharmacist
 
PDF
Rahasia Sehat di Kotak Obat_ Panduan Cerdas DAGUSIBU.pdf
byStefanus Nofa
 
PPTX
Tumor Payudara,Manifestasi dari fibroadenomamammae, fibrocyst.pptx
byxgjn69nmrd
 
PDF
NOVEL Perjuangan Promosi Kesehatan Dunia adalah perjalanan sejarah yang sanga...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL Perjuangan Promosi Kesehatan Dunia adalah perjalanan sejarah yang sanga...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL Perjuangan Promosi Kesehatan Dunia adalah perjalanan sejarah yang sanga...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL KEBERHASILAN PROGRAM CEK KESEHATAN GRATIS ( CKG ) ERA PRESIDEN PRABO...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL PERINGATAN KRISIS 2030 : SERUAN MEMBANGUN KETAHANAN KESEHATAN BERBASIS ...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL Perjuangan Promosi Kesehatan Dunia adalah perjalanan sejarah yang sanga...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL THE PUSKESMAS MAN ( Kisah dokter Mantan Militer Pasukan Elit yang menja...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL THE PUSKESMAS MAN ( Kisah dokter Mantan Militer Pasukan Elit yang menja...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PDF
NOVEL THE PUSKESMAS MAN ( Kisah dokter Mantan Militer Pasukan Elit yang menja...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
PPTX
ppt gagal jantung _20251228_220711_0000.pptx
bylaagabriela545
 
Robert-Tungadi-Teknologi-Sediaan-Steril.pdf
byRobyMangure
 
NOVEL NEW WORLD ORDER ( TATANAN DUNIA BARU ) : Saat KESEHATAN INDONESIA menol...
byFerizal The Father of Indonesian Health Literature
 
NOVEL Menyingkap Warisan Kesehatan Cyrus the Great ( Iskandar Zulkarnain ) Un...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL Menyingkap Warisan Kesehatan Cyrus the Great ( Iskandar Zulkarnain ) Un...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL Menyingkap Warisan Kesehatan Cyrus the Great ( Iskandar Zulkarnain ) Un...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL Menyingkap Warisan Kesehatan Cyrus the Great ( Iskandar Zulkarnain ) Un...
byFerizal The Father of Indonesian Health Literature
 
kel.3 interaksi obat.pdfnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
byArvyKaar
 
Materi Sos PerBPOM Nomor 24 Tahun 2021.pptx
byGabrielPharmacist
 
Rahasia Sehat di Kotak Obat_ Panduan Cerdas DAGUSIBU.pdf
byStefanus Nofa
 
Tumor Payudara,Manifestasi dari fibroadenomamammae, fibrocyst.pptx
byxgjn69nmrd
 
NOVEL Perjuangan Promosi Kesehatan Dunia adalah perjalanan sejarah yang sanga...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL Perjuangan Promosi Kesehatan Dunia adalah perjalanan sejarah yang sanga...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL Perjuangan Promosi Kesehatan Dunia adalah perjalanan sejarah yang sanga...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL KEBERHASILAN PROGRAM CEK KESEHATAN GRATIS ( CKG ) ERA PRESIDEN PRABO...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL PERINGATAN KRISIS 2030 : SERUAN MEMBANGUN KETAHANAN KESEHATAN BERBASIS ...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL Perjuangan Promosi Kesehatan Dunia adalah perjalanan sejarah yang sanga...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL THE PUSKESMAS MAN ( Kisah dokter Mantan Militer Pasukan Elit yang menja...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL THE PUSKESMAS MAN ( Kisah dokter Mantan Militer Pasukan Elit yang menja...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
NOVEL THE PUSKESMAS MAN ( Kisah dokter Mantan Militer Pasukan Elit yang menja...
byFerizal Bapak Sastra Kesehatan Indonesia
 
ppt gagal jantung _20251228_220711_0000.pptx
bylaagabriela545
 

AKSI KONVERGENSI SUMSEL.pptx

  • 1.
    PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATANPENURUNAN STUNTING Implementasi Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 TA LGCB-ASR 2 DITJEN BANGDA KEMENDAGRI Palembang, 15 – 17 Maret 2022
  • 2.
    Strategi Percepatan PenurunanStunting Menurunkan prevalensi Stunting; Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga; Menjamin pemenuhan asupan gizi; Memperbaiki pola asuh; Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
  • 3.
    5 Pilar StrategiPercepatan Penurunan Stunting PILAR 1 Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupatenfkota, dan Pemerintah Desa; Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat; PILAR 2 peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di K/L, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kab/kota, dan Pemerintah Desa PILAR 3 Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; PILAR 4 Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi. PILAR 5
  • 4.
    Indikator Stranas UntukPemda Kab/Kota Kelompok sasaran 1. Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) 2. Remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) 3. Persentase calon pengantin/calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) 4. Calon pasangan usia subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah 5. Cakupan calon PUS yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra-nikah 6. Pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting 7. Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat 8. Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan pangan non-tunai 9. Cakupan PUS dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima Penerima Bantuan Iuran (PBI) Calon pengantin/remaja/PUS 1. Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 2. Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) 3. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk 4. Anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya 5. Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi 6. Persentase balita yang memperoleh imunisasi dasar lengkap 1.Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang menerima tambahan asupan gizi 2.Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan. 1. Persentase pelayanan keluarga berencana pasca melahirka n 2. Persentase unmet need pelayanan keluarga berencana Ibu hamil Ibu masa interval Balita (0-59 bulan) Keluarga: 1. Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) 2. Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) 3. Persentase Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri 4. Persentase Pelayanan Keluarga Berencana (KB) pascapersalinan 5. Cakupan Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan 6. Persentase Keluarga berisiko stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi 7. Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak 8. Rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak 9. Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi 10. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur Terdapat 29 indikator dengan PJ- nya adalah Pemerintah Daerah kab/kota dengan unit intervensi remaja, ibu hamil, ibu masa interval, balita dan keluarga (sumber: Perpres 72/2021)
  • 5.
    PERAN KABUPATEN/KOTA DALAM PERCEPATANPENURUNAN STUNTING Menetapkan Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten /kota Merumuskan kebijakan daerah yang mendukung upaya percepatan penurunan stunting, termasuk peningkatan peran camat dalam mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian percepatan penurunan stunting di wilayahnya Menetapkan target percepatan penurunan stunting untuk mendukung pencapaian target nasional Menetapkan program dan kegiatan terkait penurunan stunting, dalam dokumen perencanaan dan penganggaran 01 02 03 04 05 Mencanangkan komitmen bersama antara pemerintahan daerah, kecamatan, desa/kelurahan, dan unsur masyarakat untuk mendukung penuh upaya percepatan penurunan stunting secara konsisten dan berkelanjutan;
  • 6.
    PERAN KABUPATEN/KOTA DALAM PERCEPATANPENURUNAN STUNTING Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kapasitas OPD kabupaten/kota terkait dan aparat desa/kelurahan dalam melaksanakan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi penurunan stunting Meningkatkan dan/atau membangun sistem manajemen data yang terkait dengan penurunan stunting (Sistem pencatatan dan pelaporan) Meningkatkan koordinasi dengan K/L, provinsi, desa/kelurahan, dan pihak lainnya yang terkait dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi/Aksi Integrasi penurunan stunting Mensosialisasikan kebijakan terkait upaya percepatan penurunan stunting sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional, khususnya kepada kecamatan dan desa/kelurahan; 06 07 08 09
  • 7.
    PERAN KABUPATEN/KOTA DALAM PERCEPATANPENURUNAN STUNTING Mengalokasikan dana bantuan khusus bagi desa/kelurahan serta meningkatkan alokasi penggunaan dana desa untuk penurunan stunting secara efektif. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penurunan stunting Melibatkan peran multisektor termasuk non pemerintahah dalam upaya penurunan stunting 11 12 13 10 Melaksanakan 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting
  • 8.
    8 Aksi Integrasidi Tingkat Kab/Kota “Merupakan instrumen dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan konvergensi intervensi spesifik dan sensitif percepatan penurunan stunting” PIC:TPPS PIC:TPPS PIC: TPPS PIC: TPPS PIC:TPPS PIC: TPPS PIC: TPPS PIC: TPPS Aksi 1: Mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, Keluarga berisiko stunting, kondisi cakupan layanan, situasi ketersediaan program, dan praktik manajemen layanan saatini Aksi 2: Rencana tindak lanjut kabupaten/kota dalam merealisasikan rekomendasi hasil analisis situasi dan 64 Indikator target Aksi 3: Memastikan terjadinya integrasi pelaksanaan intervensi antara OPD dengan non-pemerintah dan masyarakat luas secara melalui Rembuk Stunting tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/Kota Aksi 4: Peraturan Bupati/Walikota Tentang upaya percepatan penurunan stunting dan pembagian peran pihak dari tingkat Desa/Kelurahan hingga tingkat Kabupaten/Kota Aksi 5: Pembinaan pemerintah Desa/kelurahan dan masyarakat Aksi 6: Upaya pengelolaan data di tingkat kabupaten/kota sampai tingkatdesa/ kelurahan dalam mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Aksi 7: Publikasi hasil analisis prevalensi dan hasil audit stunting Aksi 8: Review yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap kinerja program percepatan penurunan stunting selama satu tahun terakhir
  • 9.
    Data Keluarga Berisiko,Prevalensi dan Jumlah Kasus Stunting Keluarga Berisiko Keluarga yang memiliki satu atau lebih faktor risiko Stunting yang terdiri dari keluarga yang memiliki anak remaja puteri/calon pengantin/Ibu Hamil/Anak usia 0 (nol)-23 (dua puluh tiga) bulan/anak usia 24 (dua puluh empat)-59 (lima puluh sembilan) bulan berasal dari keluarga miskin, pendidikan orang tua rendah, sanitasi lingkungan buruk, dan air minum tidak layak. (Perban 12 tahun 2021) Nominator : Jumlah Keluarga Berisiko Stunting dalam Desa/Kelurahan Denominator : Jumlah Keluarga dalam Desa/Kelurahan Penanggungjawab data : OPD KB Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. (Perpres 72/2021) Nominator : Jumlah Anak Balita Pendek dan Sangat Pendek dalam Desa/Kelurahan Denominator : Jumlah Anak Balita yang diukur dalam Desa/Kelurahan Penanggungjawab data : OPD Kesehatan
  • 10.
  • 11.
    No. Nama IndikatorDefinisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 1 Persentase remaja putri yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) Persentase remaja putri mendapat TTD adalah jumlah remaja putri yang mendapat TTD secara rutin setiap minggu terhadap jumlah remaja putri yang ada dikali 100%. Dinas Kesehatan, DPMD, Disdik, Kemenag, DP3A,DPPKB 2 Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) Persentase remaja putri yang menerima layanan pemeriksaan status anemia (hemoglobin) terhadap jumlah remaja putri Dinas Kesehatan, DPMD, Disdik, Kemenag 3 Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) Jumlah Calon pengantin /calon ibu yang menerima Tablet Tambah Darah (TTD) terhadap seluruh calon PUS catin: Penyedia TTD adalah Puskesmas, catin: calon pengantin yang dalam waktu dekat akan melangsungkan pernikahan, kerjasama dgn kemenag kmenkes sumber data : Dinkes , Kemenag, Dinas KB 4 Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan pra nikah Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang memperoleh pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari pelayanan nikah terhadap seluruh Calon Pasangan Usia Subur. Catin = Calon Pus, yang mendaftar pra nikah 3 bulan sebelum menikah pemeriksaan terutama perempuan: 4 keteranGan, BB, TB, LiLA, kadar Hb, merokok/Tidak sumber data :harapan menjadi satu kesatuan dalam SOP pelayanan pra nikah Dinkes , Kemenag, Dinas KB 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑇𝑇𝐷 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑟𝑖 x 100 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑟𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑎𝑛𝑒𝑚𝑖𝑎 (ℎ𝑒𝑚𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑖𝑛) 𝑅𝑒𝑚𝑎𝑗𝑎 𝑃𝑢𝑡𝑟𝑖 x 100 𝐶𝑎𝑡𝑖𝑛 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑇𝑇𝐷 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑃𝑈𝑆/𝐶𝑎𝑡𝑖𝑛 x 100 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑃𝑈𝑆 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑝𝑒𝑚𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎 𝑛𝑖𝑘𝑎ℎ 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑃𝑈𝑆 x 100
  • 12.
    No. Nama IndikatorDefinisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 5 Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah Cakupan calon Pasangan Usia Subur (PUS) yang menerima pendampingan kesehatan reproduksi dan edukasi gizi sejak 3 bulan pra nikah terhadap seluruh calon PUS Dinas KB, Dinas Kesehatan, Kemenag 6 Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting Persentase pasangan calon pengantin yang mendapatkan bimbingan perkawinan dengan materi pencegahan stunting terhadap seluruh calon pengantin Bimbingan perkawinan : ada buku berkaitan dengan materi bimbingan tentang stunting Dinas KB, Dinas Kesehatan, Kemenag 7 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) dengan status miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang menerima bantuan tunai bersyarat terhadap jumlah PUS dengan status miskin Dinsos, Dinas KB 8 Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai Cakupan PUS yang memperoleh bantuan pangan non tunai terhadap seluruh PUS (bantuan sembako/BPNT) Dinas KB, Dinas Sosial 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑃𝑈𝑆 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑒𝑑𝑢𝑘𝑎𝑠𝑖 𝑔𝑖𝑧𝑖 3 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑎𝑛𝑖𝑘𝑎ℎ 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑛 𝑃𝑈𝑆 x 100 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑛/𝑐𝑎𝑃𝑈𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑖𝑚𝑏𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑎𝑤𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑒𝑔𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑎𝑡𝑖𝑛/𝑐𝑎𝑃𝑈𝑆 x 100 𝑃𝑈𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑜𝑙𝑒ℎ 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑛𝑜𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑖 𝑃𝑈𝑆 x 100 𝑃𝑈𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑎𝑛𝑑𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑎𝑠𝑎𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑗𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑎𝑛 𝑠𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑖 𝑏𝑒𝑟𝑠𝑦𝑎𝑟𝑎𝑡 𝑃𝑈𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 x 100
  • 13.
    No. Nama IndikatorDefinisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 9 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) fakir miskin dan orang tidak mampu yang menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan terhadap PUS dengan status miskin Dinsos, Dinas KB 10 Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK) yang mendapatkan tambahan asupan gizi Persentase Ibu hamil dengan resiko KEK yang ditandai dengan ukuran LiLA (lingkar lengan atas) kurang dari 23,5 cm yang mendapatkan maknan tambahan asupan zat gizi diluar makanan utama dalam bentuk tambahan makanan pabrikan maupun pangan lokal Dinas Kesehatan 11 Persentase ibu hamil yang mengonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan Persentase Ibu hamil mengkonsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama masa kehamilan dibandingkan terhadap seluruh Ibu Hamil. Dinas Kesehatan 𝑃𝑈𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑓𝑎𝑘𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑜𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑗𝑎𝑑𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝐵𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝐼𝑢𝑟𝑎𝑛 𝐽𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑃𝑈𝑆 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠 𝑚𝑖𝑠𝑘𝑖𝑛 x 100 𝐼𝑏𝑢 𝐻𝑎𝑚𝑖𝑙 𝐾𝐸𝐾 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝐼𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 𝐾𝐸𝐾 x 100 𝐼𝑏𝑢 𝐻𝑎𝑚𝑖𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝑇𝑇𝐷 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 90 𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒𝑡 𝐼𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙 x 100
  • 14.
    No. Nama IndikatorDefinisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 12 Persentase Unmet need pelayanan keluarga berencana Persentase wanita kawin 15-49 tahun (pasangan usia subur) yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya tetapi tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun. U : UL+ US U : Total Unmet Need UL : Unmet need untuk pembatasan kelahiran US : Unmet need untuk penjarangan kelahiran Dinas KB 13 Persentase kehamilan yang tidak diinginkan Persentase kehamilan yang tidak diinginkan terhadap seluruh kehamilan Kehamilan yang dialami oleh perempuan yang sebenarnya belum menginginkan kehamilan atau sudah tidak menginginkan kehamilan tersebut Dinas KB, ??? 14 Persentase pelayanan Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan terhadap seluruh Persalinan. - Penggunaan metode kontrasepsi setelah melahirkan sampai 6 minggu atau 42 hari setelah melahirkan (kamus istilah bangga kencana) Dinas KB, Dinas Kesehatan 15 Keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan Persentase layanan pendampingan terhadap seluruh keluarga berisiko stunting Dinas KB 𝐾𝑒ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑖𝑑𝑎𝑘 𝑑𝑖𝑖𝑛𝑔𝑖𝑛𝑘𝑎𝑛 𝐾𝑒ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑛 x 100 𝑃𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐾𝐵 𝑃𝑎𝑠𝑐𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙𝑖𝑛𝑎𝑛 x 100 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑎𝑚𝑝𝑖𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟 𝑏𝑒𝑟𝑖𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 x 100
  • 15.
    No. Nama IndikatorDefinisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 16 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif Persentase bayi usia dibawah 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif (ASI saja tanapa makanan tanpa makanan atau cairan lain kecuali obat dan vitamin, mineral berdasarkan recall 24 jam terakhir) terhadap seluruh bayi dibawah 6 bulan. Dinas Kesehatan 17 Persentase anak usia 6-23 bulan yang mendapat Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) Persentase Anak usia 6-23 bulan mendapatkan Makanan Pendamping ASI (MP- ASI) dibandingkan dengan Seluruh anak usia 6-23 bulan. Dinas Kesehatan 18 Persentase anak berusia dibawah lima tahun (balita) gizi buruk yang mendapat pelayanan tata laksana gizi buruk Persentase balita (0-59 bulan) gizi buruk yang mendapat perawatan (baik rawat inap ataupun rawat jalan di faskes dan masyarakat sesuai dengan tata laksana gizi buruk terhadap jumlah Seluruh balita (0-59 bulan) gizi buruk Dinas Kesehatan 19 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang dipantau pertumbuhan dan perkembangannya terhadap seluruh balita. Dinas Kesehatan 20 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) gizi kurang yang mendapat tambahan asupan gizi terhadap seluruh balita kurang gizi. Balita Gizi kurang adalah balita dengan indeks berat badan menurut panjang/tinggi badan memiliki z-score -3 SD smp -2 SD. Tambahan asupan gizi adalah tambahan asupan selain makanan utama dalam bentuk makanan tambahan pabrikan dan pangan lokal Dinas Kesehatan 𝐵𝑎𝑦𝑖 𝑢𝑠𝑖𝑎 <6 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐴𝑆𝐼 𝐸𝑘𝑠𝑘𝑙𝑢𝑠𝑖𝑓 𝐵𝑎𝑦𝑖 𝑢𝑠𝑖𝑎 <6 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 x 100 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 6 −23 𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑀𝑃−𝐴𝑆𝐼 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 6−23𝑏𝑢𝑙𝑎𝑛 x 100 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝐺𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑢𝑟𝑢𝑘 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑝𝑒𝑙𝑎𝑦𝑎𝑛𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐺𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑢𝑟𝑢𝑘 x 100 𝐴𝑛𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑏𝑎𝑤𝑎ℎ 𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑢𝑚𝑏𝑢ℎ𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑘𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 x 100 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝐺𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑡𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔 x 100
  • 16.
    No. Nama IndikatorDefinisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 21 Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap Persentase anak berusia di bawah lima tahun (balita) yang memperoleh imunisasi dasar lengkap (IDL) terhadap seluruh balita. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah imunisasi yang diberikan kepada anak dibawah 1 tahun yang terdisi dari 5 jenis yaitu : 1 kali BCG, 3 kali Polio, 3 kali DPT, 3 kali HB, 1 kali Campak. (baris 1261) Dinas Kesehatan 22 Persentase keluarga yang stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) Persentase keluarga stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defacation Free (ODF) terhadap seluruh keluarga. Dinas Kesehatan 23 Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Persentase keluarga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) terhadap seluruh keluarga Dinas Kesehatan 24 Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri terhadap keluarga beresiko stunting (data tahunan dan level nasional, datanya berasal dari BPS) Dinas KB Dinas Perikanan 25 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak di kabupaten/kota lokasi prioritas Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum (mengacu perataturan BPS No 4 tahun 2021) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas terhadap seluruh rumah tangga pada lokasi prioritas. Dinkes 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑝𝑡𝑘𝑎𝑛 𝐼𝐷𝐿 𝐵𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎 x 100 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑝 𝐵𝐴𝐵𝑆 𝑑𝑎𝑛 𝑂𝐷𝐹 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 x 100 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑝𝑒𝑟𝑖𝑙𝑎𝑘𝑢 𝐻𝑖𝑑𝑢𝑝 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝑒ℎ𝑎𝑡 (𝑃𝐻𝐵𝑆) 𝑆𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 x 100 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑜𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑠𝑖 𝐼𝑘𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑛𝑒𝑔𝑒𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 x 100 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑝𝑡 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑎𝑖𝑟 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑚 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 x 100
  • 17.
    No. Nama IndikatorDefinisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 26 Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) layak di kabupaten/kota lokasi prioritas Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses sanitasi (air limbah domestik) yang layak di kabupaten/kota lokasi prioritas terhadap seluruh rumah tangga yang ada di kabupaten/kota lokasi prioritas. (7 prov dengan prevalensi tinggi, dan jum penduduk) Dinas Kesehatan 27 Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi Persentase keluarga berisiko Stunting yang mendapatkan manfaat sumber daya pekarangan untuk peningkatan asupan gizi terhadap keluarga beresiko stunting Dinas KB, Dinas Ketahanan Pangan 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑝𝑡 𝑎𝑘𝑠𝑒𝑠 𝑠𝑎𝑛𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑙𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑅𝑢𝑚𝑎ℎ 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑖 𝑘𝑎𝑏 𝑘𝑜𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑠 x 100 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑒𝑘𝑎𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑎𝑠𝑢𝑝𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑟𝑒𝑠𝑖𝑘𝑜 𝑠𝑡𝑢𝑛𝑡𝑖𝑛𝑔 x 100
  • 18.
    No. Nama IndikatorDefinisi Metode/Rumus Penghitungan Penanggungjawab 28 Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi Persentase Kelompok Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) yang mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dengan modul kesehatan dan gizi terhadap keluarga penerima PKH data# bulanan Dinas Sosial 29 Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI). Persentase Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan anak berusia di bawah dua tahun (baduta) yang menerima variasi bantuan pangan selain beras dan telur (karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral, dan/atau Makanan Pendamping Air Susu Ibu/MP-ASI) terhadap keluarga penerima manfaat berkaitan dengan PKH, sumber direktorat jaminan sosisal keluarga Dinas Sosial 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝑃𝐾𝐻 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑔𝑖𝑘𝑢𝑡𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑡𝑒𝑚𝑢𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑚𝑎𝑚𝑝𝑢𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑃2𝐾2)𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙 𝑘𝑒𝑠𝑒ℎ𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑛 𝑔𝑖𝑧𝑖 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑃𝐾𝐻 x 100 𝑘𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 𝑑𝑒𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑖𝑏𝑢 ℎ𝑎𝑚𝑖𝑙,𝑚𝑒𝑛𝑦𝑢𝑠𝑢𝑖, 𝑑𝑎𝑛 𝑎𝑛𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑟𝑢𝑠𝑖𝑎 𝑏𝑎𝑑𝑢𝑡𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑠𝑖 𝑏𝑎𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑠𝑒𝑙𝑎𝑖𝑛 𝑏𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑙𝑢𝑟 𝐾𝑒𝑙𝑢𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑓𝑎𝑎𝑡 x 100
  • 19.
    NO CAKUPAN LAYANANSUPPLY URUSAN 1 Cakupan Bantuan Jaminan Nasional Penerima Iuran (PBI) Kesehatan Sosial Kesehatan 2 Jumlah Keluarga Miskin dan rentan yang memperoleh bantuan tunai bersyarat Sosial 3 Jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan sosial pangan Sosial 4 Jumlah pendampingan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terlatih modul kesehatan dan gizi Sosial 5 Terselenggaranya rembuk stunting tingkat kabupaten/kota 6 Terselenggarannya rembuk stunting tingkat kecamatan 7 Tersedianya kebijakan/peraturan bupati/walikota tentang kewenangan desa/kelurahan dalam penurunan stunting 8 Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintah daerah kabupaten/kota 9 Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Kesehatan 10 Persentase kabupaten/kota yang mengimplementasikan sistem data Surveilans gizi elektronik dalam pemantauan intervensi gizi untuk penurunan stunting Kesehatan 11 Jumlah Desa/Kelurahan yang telah tebebas dari buang air besar sembarangan (ODF) Kesehatan 12 Persentase target sasaran yang memiliki pemahaman yang baik tentang stunting di lokasi prioritas Kesehatan 13 Publikasi data stunting tingkat Kabupaten/Kota Kesehatan 14 Terpenuhinya standar pelayanan pemantauan tumbuh kembang di posyandu Kesehatan 15 Terselenggaranya audit anak berusia dibawah dua tahun (baduta) Stunting Kesehatan 16 Tersedianya bidan desa/kelurahan sesuai kebutuhan Kesehatan
  • 20.
    NO CAKUPAN LAYANANSUPPLY URUSAN 17 Jumlah pemerintah desa yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam penanganan percepatan penurunan stunting Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 18 Persentase desa/kelurahan yang kader pembangunan manusianya mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan `19 Persentase desa/kelurahan yang mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan (Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa, Rencana Kerja pemerintah desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Rencana Kerja dan Anggaran Desa) Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 20 Persentase desa/kelurahan yang meningkatkan alokasi dana desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 21 Persentase desa/kelurahan yang melakukan konvergensi percepatan penurunan stunting Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 22 Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi percepatan penurunan stunting di pemerintahan desa Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 23 Jumlah Desa/kelurahan Bebas Stunting Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 24 Persentase pemerintah desa yang memiliki kinerja baik dalam konvergensi penurunan stunting Pemberdayaan Masyarakat Desa Tata pemerintahan 25 Terlaksanannya Kampanye nasional pencegahan Stunting Komunikasi dan Informasi
  • 21.
    NO CAKUPAN LAYANANSUPPLY URUSAN 26 Jumlah Kabupaten/kota yang memiliki minimal 20 tenaga pelatih berjenjang tingkat dasar serta pendidikan dan pelatihan pengasuhan stimulasi penanganan stunting bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Pendidikan 27 Desa/kelurahan yang memiliki guru PAUD terlatih pengasuhan stimulasi penanganan stunting sebagai hasil pendidikan dan pelatihan di Kabupaten/Kota Pendidikan 28 Lembaga PAUD yang mengembangkan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) Pendidikan 29 Terlaksananya forum komunikasi perubahan perilaku dalam penurunan stunting lintas agama Agama 30 Tersedianya data hasil surveilans keluarga berisiko stunting Dalduk & KB 31 Tersedianya data keluarga risiko Stunting melalui Sistem Informasi Keluarga Dalduk & KB 32 Persentase Kabupaten/kota yang menerima pendampingan percepatan penurunan stunting melalui Tri Dharma Perguruan tinggi Dalduk & KB 33 Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Bina Keluarga Remaja (BKR) yang melaksanakan edukasi kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja Dalduk & KB 34 Desa/Kelurahan yang melaksanakan kelas Bina Keluarga Balita (BKB) tentang pengasuhan 1000 HPK Dalduk & KB 35 Pangan fortifikasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha Kesehatan Badan POM
  • 22.