Struktur Kelembagaan Pemerintah dan Masyarakat, In the Context of Public Administration. Slide makalah ini pernah disampaikan dalam forum Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan di Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FE-UI) pada 19 Mei 2009.
Manajemen Perencanaan Pembangunan membahas konsep, pendekatan, dan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan perencanaan pembangunan berbasis proses.
Manajemen Perencanaan Pembangunan membahas konsep, pendekatan, dan aplikasi perencanaan pembangunan berbasis kinerja dan perencanaan pembangunan berbasis proses.
Aksiologi Administrasi Pembangunan di Indonesia
Materi ke-11 Mata Kuliah “Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan”
Program Doktor Terapan, STIA LAN Jakarta
30 Oktober 2019
Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional)Randy Wrihatnolo
Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional), adalah bahan pembekalan bagi peserta Training of Trainers (TOT) dan Perencana Madya yang akan mengikuti pelatihan di Jepang 2-8 November 2010.
Aksiologi Administrasi Pembangunan di Indonesia
Materi ke-11 Mata Kuliah “Filsafat dan Paradigma Administrasi Pembangunan”
Program Doktor Terapan, STIA LAN Jakarta
30 Oktober 2019
Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional)Randy Wrihatnolo
Isu-isu Perencanaan Pembangunan (Perspektif Manajamen Pembangunan Nasional), adalah bahan pembekalan bagi peserta Training of Trainers (TOT) dan Perencana Madya yang akan mengikuti pelatihan di Jepang 2-8 November 2010.
Posisi Indonesia di dalam Pembangunan Global memuat "pencapaian" Indonesia dalam isu Pembangunan Manusia, Pencegahan Korupsi, Kebebasan Pers, dan Daya Saing Ekonomi.
Manajemen Evaluasi Kinerja Pembangunan, adalah bagian dari pengembangan ilmu administrasi publik yang meminjam pendekatan manajemen, sistem informasi, teknologi informatika, dan ilmu statistik yang diterapkan di bidang evaluasi kinerja pembangunan.
This presentation had been presented on Regional Course in LPEM FE-UI, Salemba, Jakarta, 29 Mei 2009. Everyone can download this material on request basis.
This Class Material was presented in First Junior Planner Course at Lembaga Penyelidikan dan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Faculty of Economics University of Indonesia, 18th July 2009.
1. Membahas mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
2. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
3. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
4. Membahas dasar-dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Teknik Penyusunan Model Logik merupakan metode yang diturunkan dari logic model system sebagaimana dimuat dalam Lisa Wyatt Knowlton (Editor), Cynthia C. Phillips (Editor), The Logic Model Guidebook: Better Strategies for Great Results (Paperback), Sage Publications Inc, New York (October 2, 2008).
Status Ringkas Millennium Development Goals Indonesia 2009Randy Wrihatnolo
Pada Juli 2009, Indonesia menerbitkan status perkembangan pencapaian Millennium Development Goals per tahun 2009. Berikut adalah ringkasan Laporan Perkembangan Pencapaian MDGs Indonesia Tahun 2009.
Manajemen Database (Portal Katalog MP3EI versi 2.0)Randy Wrihatnolo
Manajemen Media Database Portal Katalog MP3EI versi 2.0 (Portal Katalog) adalah Katalog Proyek-proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang dikembangkan oleh Randy R. Wrihatnolo. Portal Katalog MP3EI mempunyai tujuan dasar (1) Mendukung sistem informasi MP3EI; dan (2) Menjawab tantangan proses pemantauan kegiatan yang masif. Bagi rekan-rekan monever yang ingin mempelajari Portal ini secara langsung silakan datang ke kantor kami.
Kiat Menulis Makalah Panjang dan Makalah Pendek Cara JFPRandy Wrihatnolo
Jabatan Fungsional Perencana adalah salah satu jabatan fungsional yang ada dalam tubuh Pegawai Negeri Sipil. Pemangku jabatan ini mempunyai tugas menjalankan dan meningkatkan fungsi perencanaan pembangunan secara kredibel dan profesional sesuai dengan keahlian, kompetensi, dan pengalaman. Sementara itu, menuliskan hasil-hasil penugasan sebagai pemangku Jabatan Fungsional Perencana kadang-kadang memerlukan keterampilan tersediri. Tulisan ini bertujuan memulai terasahnya keterampilan tersebut.
Menulis merupakan kegiatan yang mengasyikkan. Pengembaraan gagasan dan pikiran ketika menulis merupakan pengalaman luar biasa. Bagaimana cara menuangkan gagasan dan pikiran yang melayang-layang tersebut, kadang-kadang juga memerlukan usaha luar biasa. Namun usaha luar biasa tersebut akan menjadi biasa bila kita mengetahui kiat sederhana menulis. Silakan mencoba.
Teknik Perencanaan Pembangunan membahas tatacara perencanaan pembangunan berbasis kinerja, penyusunan program dan kegiatan, dan penyusunan indikator outcome dan output.
Manajemen Evaluasi Pembangunan, membahas bagaimana tatacara evaluasi kinerja pembangunan dilakukan, sistem evaluasi kinerja, dan dukungan proses dan aplikasi pemantauan pembangunan dalam evaluasi kinerja pembangunan.
"Si Monas" adalah sistem aplikasi terpadu yang menggabungkan sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, sistem informasi geografis, dan sistem evaluasi kinerja pembangunan dalam satu paket yang memudahkan praktisi pembangunan baik pimpinan daerah (anggota DPRD, Kepala Daerah) dan para manajer pembangunan men...gendalikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan publik mereka. Sistem ini mempunyai kelebihan memungkinan grouping data menurut tematik kebijakan seperti kluster kebijakan Janji Kampanye Kepala Daerah, Millennium Development Goals (MDGs), Indeks Pembangunan Manusia (HDI), dokumen rencana pembangunan mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD, RKPD sampai APBD.
Sebagai salah satu pertanggungjawab pembangunan manusia di Jawa Timur, dalam bentuk layanan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak terobosan yang dilaksanakan secara menyeluruh dan berkesinambungan. Salah satunya adalah Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Provinsi Jawa Timur tahun ajaran 2024/2025 yang dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tanpa diskriminasi.
Pelaksanaan PPDB Jawa Timur tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 47/M/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Sekolah Luar Biasa. Secara umum PPDB dilaksanakan secara online dan beberapa satuan pendidikan secara offline. Hal ini bertujuan untuk mempermudah peserta didik, orang tua, masyarakat untuk mendaftar dan memantau hasil PPDB.
Apakah program Sekolah Alkitab Liburan ada di gereja Anda? Perlukah diprogramkan? Jika sudah ada, apa-apa saja yang perlu dipertimbangkan lagi? Pak Igrea Siswanto dari organisasi Life Kids Indonesia membagikannya untuk kita semua.
Informasi lebih lanjut: 0821-3313-3315 (MLC)
#SABDAYLSA #SABDAEvent #ylsa #yayasanlembagasabda #SABDAAlkitab #Alkitab #SABDAMLC #ministrylearningcenter #digital #sekolahAlkitabliburan #gereja #SAL
3. Pengertian
•Kelembagaan institutional, ada ikatan
institution = lembaga
institutionalization = pelembagaan
•Pemerintah government
Pemerintah vs Negara negara = state
Government (drive) vs Governance (facilitate)
•Masyarakat community, sekelompok
warganegara yang berdomisili di satu tempat
Masyarakat vs society ada tujuan bersama,
ada norma dan aturan. 3
4. Pengertian
Public administration (administrasi publik) public?
negara, pemerintah, umum, masyarakat? Kebijakan?
Ciri-ciri:
(1) Tidak ada warga-negara yang dalam hidupnya tidak
pernah bersentuhan dengan aktivitas negara.
(2) Selalu diperlukan wasit dan pengaturan di tengah
beraneka-ragamnya kepentingan warga masyarakat.
(3) Selalu ada institusi + norma.
(4) Selalu ada ruang komunikasi.
(5) Selalu ada dokumen.
(6) Selalu ada kerja bersama + tujuan.
New Public Administration governance, value. 4
7. • Terstruktur menurut UU.
• Tidak lagi “mengimani” Pancasila sebagai landasan ideologis.
• Tidak ada lagi GBHN, yang ada hanya “Janji Presiden”, RPJPN, dan
RPJMN.
7
35. Transformation
• Indonesia faces the new role and tasks in the changing
environments.
From centralized-role to decentralized-role.
From state-oriented to private-oriented.
Tasks are transferred from Central Government to Local
Government.
Decentralization (governmental)
Devolution (political)
Privatization (economic means)
Demanding new concept of public administration:
From Government to Governance
35
36. Reform
• Bureaucratic reform
• Government reform
• Civil servant reform
• Re-numeration system
• Personnel capacity building
• New public administration must be conducted.
36
37. Better Utilization
• Welfare state
• Welfare society
Need to be focused
• Welfare community
• Welfare family
37
39. Sistem Kenegaraan
Negara kesejahteraan dipilih sebagai dasar kenegaraan
alasan: warga negara berhak memperoleh kesejahteraan, pencerdasan, dan
perlindungan dari negara.
Fungsi NKRI:
Memberikan kesejahteraan, pencerdasan, dan perlindungan kepada warga
negaranya.
Peran NKRI:
Mewujudkan kepentingan warga negara itu. Ini adalah tujuan bernegara bagi bangsa
Indonesia. Perwujudan tujuan bernegara ini diselenggarakan oleh proses
pembangunan.
Peran pemerintahan negara dalam menyelenggarakan proses pembangunan di
Indonesia sejalan dengan fungsi dan peran di atas.
Konsep trias politika dipandang sesuai untuk menjalankan yang membagi fungsi dan
peran di atas pemerintahan negara menjadi 3 lembaga, yaitu lembaga exekutif,
lembaga legislative, dan lembaga yudikatif. Tiga bentuk lembaga ini menjadi landasan
penyelenggaraan sistem kenegaraan Republik Indonesia. 39
40. Sistem Kenegaraan Republik Indonesia
Sistem kenegaraan Republik Indonesia merupakan suatu entitas
(masing-masing sub-etintas saling terkait):
(1) sistem administrasi negara;
(2) sistem administrasi pemerintahan;
(3) sistem pemerintahan daerah;
(4) sistem peradilan;
(5) sistem pengawasan dan pemeriksaan pembangunan;
(6) sistem politik;
(7) sistem pembangunan,
(8) sistem perencanaan dan keuangan negara.
40
47. Sistem Pengawasan Pembangunan
• Idealnya BPKP dan seluruh Irjen, Irtama,
Irbangda, dan Bawasda dikoordikasikan oleh
pejabat negara setingkat Menteri yang
membidangi khusus koordinasi pengendalian dan
pemantauan pembangunan.
• Belum ada regulasi yang mengatur skema kerja
urusan pengawasan pembangunan.
47
55. Chapter 6.2
Kelembagaan Masyarakat dan
Perencanaan Pembangunan
Note: Kaidah Normatif Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia 55
56. Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia
Pertama: Menyediakan Barang dan Layanan Publik.
Kedua: Prakarsa Strategis. Prakarsa strategis adalah kegiatan inovatif
dan berisiko tinggi tapi sekaligus berdampak luas.
Ketiga: Memberdayakan yang tak berdaya (empowering the
powerless) atau keberpihakan.
Keempat: Menjaga Kedaulatan Negara. Kedaulatan adalah kondisi
perlu dari suatu negara. Tanpa terjaganya kedaulatan maka batasan
ruang pembangunan masyarakat tidak terdefenisi dengan jelas.
56
57. Alasan Perlunya Pembangunan dan Perencanaan di Indonesia
PERENCANAAN
INTERVENSI LANGSUNG TUJUAN BANGSA INDONESIA
PEMERINTAH
1. BARANG DAN JASA PUBLIK (UUD 1945):
2. PRAKARSA STRATEGIS 1. MASAYARAKAT YANG CERDAS.
3. KEBERPIHAKAN 2. MASYARAKAT YANG TERLINDUNGI.
4. PENEGAKAN KEDAULATAN 3. MASYARAKAT YANG SEJAHTERA.
4. MASYARAKAT YANG ADIL.
TUJUAN PEMBANGUNAN:
1. EKONOMI.
2. SOSIAL.
PENGATURAN MASYARAKAT 3. BUDAYA.
1. KEBIJAKAN 4. POLITIK
2. REGULASI 5. KEAMANAN
6. PERTAHANAN
57
58. Prinsip Perencanaan di Indonesia
AGENDA
MASYARAKAT
PROSES POLITIK
PEMILIH
POLITIK PARTAI
(VOTERS)
BERKUASA
DIALAMI OLEH
MASYARAKAT
NON- DISERASIKAN,
EXCLUDABLE DAN AGENDA
VISI JANGKA
KEBUTUHAN KEGAGALAN PANJANG DITERJEMAHKAN PEMBANGUNAN
MASYARAKAT PASAR PEMBANGUNAN KE KEGIATAN- NASIONAL LIMA
NON- KEGIATAN TAHUNAN
NASIONAL
RIVALRY PEMBANGUNAN
DIAMATI OLEH
PARA
PROFESIONAL
PERSPEKTIF
PENGAMAT PROSES
JANGKA
PROFESIONAL TEKNOKRATIK
MENENGAH
RKP
LEMBAGA
DAN
PELAKSANA
RAPBN
Diagram Proses Politik dan Proses Teknokratik. 58
59. Prinsip Perencanaan di Indonesia
Diagram Sinkronisasi Proses Perencanaan Top Down dan Bottom-up (saat ini)
Rancangan Rancangan Rancangan Renbang
Renbang Renbang Renbang Pusat
Nasional Propinsi Kabupaten/ Final
Kota
Korenbang Musrenbang
Pusat Musrenbang Musrenbang
Propinsi Kabupaten / Pusat
Kota
Rencana Kerja
Departemen/
Lembaga
59
60. Proses Perencanaan di Indonesia
Masa Jabatan Presiden Berikutnya
3. Jabatan Presiden
Pelantikan Pidato I Pidato II Berakhir
Presiden Terpilih Pengantar Pengantar 4. Pelantikan Presiden
APBN di DPR APBN di DPR Terpilih
0 1 5 6
Agenda Rencana
Presiden Pembangunan Perioda Agenda Rencana
Terpilih 5 Tahun Nasional Pembangunan
5Tahun
Berikutnya
Lembaga Perencana
Mengelola Penyusunan
Rencana Pembangunan
Lima Tahun
Diagram Proses Penyusunan Rencana Jangka Menengah (saat ini) 60
61. Proses Perencanaan di Indonesia
Medio Mei Agustus Oktober
Kebijakan APBN
DPR Umum
Prioritas
Kerangka
Pokok- Pembiayaan RKP
Menteri pokok
PPN RKP
Pokok-Pokok
Menkeu Kebijakan RAPBN
Fiskal
Departemen/
RKAKL
Lembaga/
Daerah
Diagram Proses Penyusunanan RKP dan RAPBN (saat ini) 61
64. Apa Yang Hilang?
• UUD 1945 hanya bersifat asesoris. Tidak ada yang peduli
bagaimana menghidupkan tujuan bernegara sebagaimana
tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.
• Dokumen perencanaan lebih bersifat politis ketimbang
teknokratis.
• Dokumen penganggaran lebih bersifat legitimatif
ketimbang optimalitas.
64