Stratifikasi sosial di Sumba ditandai oleh adanya dua kelompok utama, yaitu kelompok bangsawan (maramba) dan kelompok budak (ata). Maramba memiliki kendali atas ekonomi, sosial, dan budaya sementara ata sangat tergantung dan memiliki posisi sosial rendah. Hubungan antara kedua kelompok ini ditandai oleh kewajiban timbal balik, dimana maramba bertanggung jawab atas kebutuhan dasar ata namun ata har
peran pemerintah dalam penyediaan barang publikBadrotuz Zahro
Pemerintah memainkan peran penting dalam penyediaan barang publik karena hanya pemerintah yang dapat menyediakan barang yang bersifat non-eksklusif dan non-rival. Barang publik tidak dapat disediakan oleh pasar karena sifat kebersamaannya. Oleh karena itu, fungsi alokasi pemerintah sangat dibutuhkan dalam menentukan jumlah optimal barang publik.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah seperti teori Rostow-Musgrave dan Hukum Wagner
2. Teori Peacock-Wiseman menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah dapat meningkat akibat adanya efek penggantian, pemeriksaan, dan konsentrasi
3. Teori mikro menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang
1. The document discusses several theories of public goods provision: Pigou's theory, Bowen's theory, Lindahl's theory, Samuelson's theory, and budget theory.
2. Samuelson's theory examines the provision of both public and private goods. It shows individuals' indifference curves for different levels of public and private goods consumption.
3. Budget theory looks at how public goods and private goods are provided through tax determination based on individuals' preferences and income distribution. The level of public goods is determined based on the collected tax amount.
Buku_Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis...Fajar Baskoro
Buku ini membahas usulan peta jalan pengembangan sistem informasi data tunggal UMKM di Indonesia. Terdapat empat bab utama yang membahas latar belakang pentingnya data UMKM, kerangka kerja pengembangan sistem informasi, perkembangan basis data UMKM saat ini, dan langkah-langkah pengembangan sistem informasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Buku ini diharapkan dapat mendorong sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengemb
peran pemerintah dalam penyediaan barang publikBadrotuz Zahro
Pemerintah memainkan peran penting dalam penyediaan barang publik karena hanya pemerintah yang dapat menyediakan barang yang bersifat non-eksklusif dan non-rival. Barang publik tidak dapat disediakan oleh pasar karena sifat kebersamaannya. Oleh karena itu, fungsi alokasi pemerintah sangat dibutuhkan dalam menentukan jumlah optimal barang publik.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Terdapat beberapa teori yang menjelaskan perkembangan pengeluaran pemerintah seperti teori Rostow-Musgrave dan Hukum Wagner
2. Teori Peacock-Wiseman menjelaskan bagaimana pengeluaran pemerintah dapat meningkat akibat adanya efek penggantian, pemeriksaan, dan konsentrasi
3. Teori mikro menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan barang
1. The document discusses several theories of public goods provision: Pigou's theory, Bowen's theory, Lindahl's theory, Samuelson's theory, and budget theory.
2. Samuelson's theory examines the provision of both public and private goods. It shows individuals' indifference curves for different levels of public and private goods consumption.
3. Budget theory looks at how public goods and private goods are provided through tax determination based on individuals' preferences and income distribution. The level of public goods is determined based on the collected tax amount.
Buku_Sistem Informasi Data Tunggal UMKM (Usulan Peta Jalan Pengembangan Basis...Fajar Baskoro
Buku ini membahas usulan peta jalan pengembangan sistem informasi data tunggal UMKM di Indonesia. Terdapat empat bab utama yang membahas latar belakang pentingnya data UMKM, kerangka kerja pengembangan sistem informasi, perkembangan basis data UMKM saat ini, dan langkah-langkah pengembangan sistem informasi jangka pendek, menengah, dan panjang. Buku ini diharapkan dapat mendorong sinergi antarpemangku kepentingan dalam pengemb
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar ekonomi publik dan peran pemerintah dalam perekonomian. Secara ringkas, ekonomi publik mempelajari aktivitas pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta alternatif pendanaannya, seperti pajak dan pinjaman. Pemerintah juga berperan dalam alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi perekonomian.
Berdasarkan data di atas, kedua negara dapat melakukan perdagangan internasional karena masing-masing memiliki keunggulan komparatif dalam produksi komoditas tertentu. Negara A memiliki biaya produksi relatif lebih rendah untuk memproduksi barang X sedangkan Negara B untuk barang Y. Dengan demikian, terjadi peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak apabila terjadi spesialisasi dan perdagangan.
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...Niken Dwi Dayanti
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam penyediaan barang publik. Pemerintah perlu campur tangan untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi karena mekanisme pasar sering gagal berfungsi dan menimbulkan kegagalan pasar. Fungsi-fungsi ekonomi pemerintah meliputi alokasi sumber daya untuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik, distribusi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok berpeng
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
Modul ini membahas konsep kebijakan publik dan privat, jenis kebijakan publik, proses pengambilan keputusan kebijakan, dan tantangan dalam kebijakan publik. Tujuannya adalah membantu peserta memahami konsep-konsep tersebut dan dapat mengidentifikasi jenis kebijakan serta tantangannya.
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan, meliputi pengertian, sejarah perkembangan, dan peran administrasi pembangunan dalam pembangunan sosial. Beberapa poin penting yang diangkat adalah definisi administrasi pembangunan sebagai disiplin terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, serta tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masy
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Dokumen ini membahas tentang penerimaan pemerintah, termasuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintah. Jenis-jenis pajak yang dibahas adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, serta pajak daerah. Penerimaan negara bukan pajak berasal dari pengelolaan dana pemerintah, sumber daya alam
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi siklus manajemen pembangunan, perencanaan berbasis kinerja, reformasi perencanaan berdasarkan UU 25 tahun 2004, tujuan dan permasalahan pembangunan, serta pergeseran paradigma dari government ke governance. Dokumen ini juga menjelaskan proses perencanaan, status hukum dokumen perencanaan, syarat perencanaan yang ideal, fungsi perencanaan, serta pel
Dokumen tersebut membahas tentang teori konsumsi dan investasi. Secara ringkas, dibahas mengenai pengertian konsumsi dan jenis-jenisnya, teori perilaku konsumsi seperti teori Keynes, siklus hidup, pendapatan permanen, dan pendapatan relatif. Juga dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Selanjutnya dibahas pengertian investasi dan teori investasi konvensional.
Perkembangan klaster industri digambarkan sebagai suatu siklus hidup klaster industri. Siklus hidup klaster merupakan sesuatu hal yang mulai menjadi prioritas untuk dipelajari saat ini (Bergman, 2008). Semenjak tahun 1998 hingga sekarang, telah banyak penelitian dilakukan untuk mempelajari dinamika klaster dengan tujuan mencari bagaimana bentuk siklus hidup klaster (Maskell & Kebir, 2005). Penelitian tersebut dilakukan untuk melakukan identifikasi karakteristik serta kebijakan dan strategi yang diberikan dalam tiap tahapan perkembangan klaster. Selain itu, penelitian dilakukan dengan mempelajari kondisi nyata yang terjadi pada klaster yang telah dikembangkan. Hal itu dilakukan untuk menjawab mengapa klaster-klaster dengan kondisi awal yang sama ketika terbentuk, tetapi hasil perkembangannya dapat jauh berbeda (Bergman, 2008). Kemungkinan hasil perkembangan yang dapat terjadi yaitu terdapat klaster yang berkembang dengan pesat sedangkan lainnya justru mengalami penurunan kinerja bahkan dapat mengalami kegagalan.
Penelitian untuk mengidentifikasi siklus hidup klaster telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda ((Swann, 2002); (Brenner, 2004); (Maskell & Kebir, 2005); (Bergman, 2008); (Menzel & Fornahl, 2009)). Brenner (2004) mengemukakan teori klaster serta teori siklus hidup klaster secara lengkap setelah melakukan identifikasi menyeluruh pada keseluruhan tahapan siklus hidup mulai dari entry, exit dan growth. Penelitian tersebut disempurnakan oleh Menzel (2009). Dalam penelitiannya, Menzel (2009) menggunakan pendekatan knowledge-based dalam menganalisa siklus hidup klaster. Penelitian tersebut berhasil menemukan penjelasan mengapa siklus hidup klaster berbeda dengan siklus hidup industri serta menemukan kemungkinan adanya tahap renewal setelah klaster mengalami tahap decline atau lock-in.
Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan tersebut menggunakan obyek yaitu spontaneus cluster yang berada pada negara maju. Sedangkan penelitian tentang siklus hidup pada government driven cluster (klaster inisiasi pemerintah) yang biasanya banyak terdapat pada negara berkembang, masih sedikit dilakukan.
Telah diketahui bahwa klaster Industri di Indonesia secara dominan merupakan hasil inisiasi pemerintah (Depperin, 2008). Klaster industri telah menjadi suatu kebijakan pemerintah Indonesia dengan tujuan memperkuat struktur industri Indonesia semenjak tahun 2005 (Depperin, 2007). Tetapi dalam perkembangannya masih belum menunjukkan hasil positif yang signifikan memperkuat struktur industri.Dalam makalah ini penulis membahas tentang Klaster Industri dan Aglomerasi serta study kasus terkait Klaster dan Aglomerasi serta keterkaitan antara Klaster dan Aglomerasi dalam pengembangan ekonomi wilayah.
PERKEMBANGAN STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNANMikha_135
Sejarah pemikiran ekonomi dalam perjalanannya terdiri dalam beberapa mazhab (aliran) yang berbeda. Hal tersebut membawa dampak juga kepada perkembangan strategi pembangunan di Indonesia terlebih setelah kemerdekaan Indonesia.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep dasar ekonomi publik dan peran pemerintah dalam perekonomian. Secara ringkas, ekonomi publik mempelajari aktivitas pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik serta alternatif pendanaannya, seperti pajak dan pinjaman. Pemerintah juga berperan dalam alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, dan stabilisasi perekonomian.
Berdasarkan data di atas, kedua negara dapat melakukan perdagangan internasional karena masing-masing memiliki keunggulan komparatif dalam produksi komoditas tertentu. Negara A memiliki biaya produksi relatif lebih rendah untuk memproduksi barang X sedangkan Negara B untuk barang Y. Dengan demikian, terjadi peningkatan kesejahteraan bagi kedua belah pihak apabila terjadi spesialisasi dan perdagangan.
Intervensi pemerintah dalam penyediaan barang publik niken dwi dayanti 1150...Niken Dwi Dayanti
Dokumen tersebut membahas tentang peran pemerintah dalam penyediaan barang publik. Pemerintah perlu campur tangan untuk menjamin efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi karena mekanisme pasar sering gagal berfungsi dan menimbulkan kegagalan pasar. Fungsi-fungsi ekonomi pemerintah meliputi alokasi sumber daya untuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik, distribusi untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok berpeng
Modul 1.2 Konsep dan Studi Kebijakan Publikunitpublikasi
Modul ini membahas konsep kebijakan publik dan privat, jenis kebijakan publik, proses pengambilan keputusan kebijakan, dan tantangan dalam kebijakan publik. Tujuannya adalah membantu peserta memahami konsep-konsep tersebut dan dapat mengidentifikasi jenis kebijakan serta tantangannya.
Tantangan dan Peluang Administrasi Pembangunan menuju Indonesia Emas 2045Dadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi pembangunan, meliputi pengertian, sejarah perkembangan, dan peran administrasi pembangunan dalam pembangunan sosial. Beberapa poin penting yang diangkat adalah definisi administrasi pembangunan sebagai disiplin terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan, serta tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masy
Paparan menteri ppn/kepala bappenas - sosialisasi visi indonesia 2045Ridho Fitrah Hyzkia
Sosialisasi Pemaparan Visi Indonesia 2045
oleh Menteri PPN/ Kepala Bappenas Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro. Selasa, 8 Januari 2019
Ballroom - Hotel Fairmont Jakarta
Dokumen ini membahas tentang penerimaan pemerintah, termasuk pajak dan penerimaan negara bukan pajak sebagai sumber pembiayaan pemerintah. Jenis-jenis pajak yang dibahas adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, bea masuk, cukai, serta pajak daerah. Penerimaan negara bukan pajak berasal dari pengelolaan dana pemerintah, sumber daya alam
Paradigma Baru Sistem Perencanaan PembangunanDadang Solihin
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi siklus manajemen pembangunan, perencanaan berbasis kinerja, reformasi perencanaan berdasarkan UU 25 tahun 2004, tujuan dan permasalahan pembangunan, serta pergeseran paradigma dari government ke governance. Dokumen ini juga menjelaskan proses perencanaan, status hukum dokumen perencanaan, syarat perencanaan yang ideal, fungsi perencanaan, serta pel
Dokumen tersebut membahas tentang teori konsumsi dan investasi. Secara ringkas, dibahas mengenai pengertian konsumsi dan jenis-jenisnya, teori perilaku konsumsi seperti teori Keynes, siklus hidup, pendapatan permanen, dan pendapatan relatif. Juga dibahas faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi. Selanjutnya dibahas pengertian investasi dan teori investasi konvensional.
Perkembangan klaster industri digambarkan sebagai suatu siklus hidup klaster industri. Siklus hidup klaster merupakan sesuatu hal yang mulai menjadi prioritas untuk dipelajari saat ini (Bergman, 2008). Semenjak tahun 1998 hingga sekarang, telah banyak penelitian dilakukan untuk mempelajari dinamika klaster dengan tujuan mencari bagaimana bentuk siklus hidup klaster (Maskell & Kebir, 2005). Penelitian tersebut dilakukan untuk melakukan identifikasi karakteristik serta kebijakan dan strategi yang diberikan dalam tiap tahapan perkembangan klaster. Selain itu, penelitian dilakukan dengan mempelajari kondisi nyata yang terjadi pada klaster yang telah dikembangkan. Hal itu dilakukan untuk menjawab mengapa klaster-klaster dengan kondisi awal yang sama ketika terbentuk, tetapi hasil perkembangannya dapat jauh berbeda (Bergman, 2008). Kemungkinan hasil perkembangan yang dapat terjadi yaitu terdapat klaster yang berkembang dengan pesat sedangkan lainnya justru mengalami penurunan kinerja bahkan dapat mengalami kegagalan.
Penelitian untuk mengidentifikasi siklus hidup klaster telah dilakukan oleh beberapa peneliti dengan menggunakan pendekatan yang berbeda-beda ((Swann, 2002); (Brenner, 2004); (Maskell & Kebir, 2005); (Bergman, 2008); (Menzel & Fornahl, 2009)). Brenner (2004) mengemukakan teori klaster serta teori siklus hidup klaster secara lengkap setelah melakukan identifikasi menyeluruh pada keseluruhan tahapan siklus hidup mulai dari entry, exit dan growth. Penelitian tersebut disempurnakan oleh Menzel (2009). Dalam penelitiannya, Menzel (2009) menggunakan pendekatan knowledge-based dalam menganalisa siklus hidup klaster. Penelitian tersebut berhasil menemukan penjelasan mengapa siklus hidup klaster berbeda dengan siklus hidup industri serta menemukan kemungkinan adanya tahap renewal setelah klaster mengalami tahap decline atau lock-in.
Kebanyakan penelitian yang telah dilakukan tersebut menggunakan obyek yaitu spontaneus cluster yang berada pada negara maju. Sedangkan penelitian tentang siklus hidup pada government driven cluster (klaster inisiasi pemerintah) yang biasanya banyak terdapat pada negara berkembang, masih sedikit dilakukan.
Telah diketahui bahwa klaster Industri di Indonesia secara dominan merupakan hasil inisiasi pemerintah (Depperin, 2008). Klaster industri telah menjadi suatu kebijakan pemerintah Indonesia dengan tujuan memperkuat struktur industri Indonesia semenjak tahun 2005 (Depperin, 2007). Tetapi dalam perkembangannya masih belum menunjukkan hasil positif yang signifikan memperkuat struktur industri.Dalam makalah ini penulis membahas tentang Klaster Industri dan Aglomerasi serta study kasus terkait Klaster dan Aglomerasi serta keterkaitan antara Klaster dan Aglomerasi dalam pengembangan ekonomi wilayah.
PERKEMBANGAN STRATEGI PERENCANAAN PEMBANGUNANMikha_135
Sejarah pemikiran ekonomi dalam perjalanannya terdiri dalam beberapa mazhab (aliran) yang berbeda. Hal tersebut membawa dampak juga kepada perkembangan strategi pembangunan di Indonesia terlebih setelah kemerdekaan Indonesia.
Sistem lapisan masyarakat terbentuk karena adanya penghargaan tertentu terhadap hal-hal seperti kekayaan, kekuasaan, ilmu pengetahuan dalam suatu masyarakat. Lapisan masyarakat dapat berupa kelas ekonomis, politis, atau yang didasarkan pada jabatan tertentu, dan ketiganya saling mempengaruhi. Faktor-faktor seperti kepandaian, umur, keturunan, dan harta dapat menentukan kedudukan se
Materi 2 Bab 3. Perbedaan, Kesetaraan, dan Harmoni Sosial pert 2.pptxRiskiamelia18
Dokumen tersebut membahas tentang definisi stratifikasi sosial menurut Max Weber dan Pitirim A. Sorokin, serta faktor-faktor penyebab terbentuknya stratifikasi sosial seperti kemampuan, umur, jenis kelamin, harta benda, dan status sosial. Dokumen juga menjelaskan bentuk-bentuk stratifikasi sosial seperti tertutup, terbuka, dan campuran.
Bab 3 perbedaan, kesetaraan, dan harmoni sosial std fixRezaWahyuni5
BAB 3 membahas tentang perbedaan sosial di masyarakat, kesetaraan untuk mencapai kepentingan umum, dan relasi antarkelompok yang menciptakan harmoni sosial. Topik utama mencakup partikularisme kelompok, kesetaraan di mata hukum, serta solidaritas antarmasyarakat seperti gotong royong.
Struktur sosial terdiri atas berbagai posisi sosial yang diisi oleh warga komunitas. Karakteristiknya adalah adanya ketidaksetaraan antarbagian masyarakat yang memengaruhi hubungan antarbagian seperti dominasi dan kerjasama. Parameternya meliputi nominal berdasarkan agama, ras, dan lainnya; serta gradual berdasarkan pendidikan dan pekerjaan yang menciptakan lapisan sosial.
Dinamika Malaysia - Konsep sejarah [hamidah[k] 2011Abdul Khaliq
Dokumen tersebut membahas konsep sejarah dan kebudayaan. Ia menjelaskan definisi sejarah dan kebudayaan, ciri-ciri masyarakat, masyarakat Islam, dan kedudukan serta hak rakyat bukan Islam. Dokumen ini memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek-aspek penting dalam kajian sosiologi.
Pelapisan sosial terjadi karena adanya perbedaan status dan peranan individu dalam masyarakat yang membentuk kelompok-kelompok sosial dan lapisan-lapisan masyarakat. Terdapat dua jenis pelapisan yaitu yang terjadi secara alami dan disengaja, dengan dasar-dasar pembentukan antara lain kekayaan, kekuasaan, kehormatan, dan ilmu pengetahuan."
Dokumen tersebut membahas tentang pelapisan sosial dan kesamaan derajat dalam masyarakat. Terdapat beberapa teori pelapisan sosial seperti kelas sosial, kedudukan sosial, dan elite dalam masyarakat. Dokumen ini juga membahas proses terbentuknya lapisan sosial, sifat lapisan sosial, serta upaya mencapai kesamaan derajat di masyarakat.
Stratifikasi sosial adalah pembagian masyarakat ke dalam kelas-kelas sosial berdasarkan faktor-faktor seperti kekayaan, pendidikan, pekerjaan. Stratifikasi dapat bersifat tertutup, di mana mobilitas antar kelas sangat terbatas, atau terbuka, di mana setiap individu memiliki kesempatan untuk naik atau turun kelas sosial. Faktor-faktor seperti warisan, pendidikan, dan prestasi mempengaruhi
Teks tersebut membahas tentang pelapisan sosial, kesamaan derajat, elite dan massa. Secara singkat, teks tersebut menjelaskan bahwa masyarakat terbentuk dari berbagai kelompok sosial yang membentuk pelapisan sosial. Teks juga membahas tentang hak asasi manusia yang dijamin kesamaan derajat di depan hukum. Terakhir, teks membedakan pengertian elite sebagai kelompok minoritas yang berkuasa, dan massa se
Seklumit pehamahaman terhadap efektifitas simbol levi straussDiyah Perwitosari
Tulisan ini membahas efektivitas simbol yang diletakkan dalam konteks tertentu dengan menggunakan contoh nyanyian syaman saat persalinan. Levi-Strauss menganalisis mitos dengan menggunakan teori Freud tentang aspek psikologis dan memasukkannya dalam konsep strukturalisme yang melihat pikiran manusia lewat simbol tak sadar seperti mitos.
Dokumen tersebut membahas tentang konsep agama dan kepercayaan menurut hukum di Indonesia, termasuk definisi agama yang digunakan pemerintah, peraturan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta pengawasan terhadap aliran-aliran kepercayaan di Indonesia."
Review ‘Social Movements: Changing Paradigms and Forms of Politics’ tulisan M...Diyah Perwitosari
Artikel ini membahas pergeseran paradigma dalam memahami gerakan sosial dan mengkritik pendekatan konvensional sosiologi dan ilmu politik. Edelman menyoroti pendekatan antropologi yang lebih mementingkan kekhususan dan pengalaman hidup aktivis.
Seklumit pemahaman terhadap 'Pahlawan Pahlawan Belia' yang ditulis oleh Saya ...Diyah Perwitosari
Dokumen tersebut membahas analogi pemberontakan sosial era Soeharto sebagai perlawanan 'anak' terhadap 'bapak' dengan mengutip tesis yang menyatakan bahwa orangtua memiliki posisi superior dan anak harus patuh. Kritiknya adalah analogi tersebut tidak memperhitungkan hubungan timbal balik antara anak dan orangtua dimana anak diharapkan dapat menjadi sandaran orangtua di masa tua.
Studi kasus di Desa Sriharjo, Yogyakarta menunjukkan bahwa orang tua menjadikan salah satu anak sebagai tumpuan hidup di masa tua dengan memberikan tabun atau hewan ternak. Remaja pedesaan dipengaruhi gaya hidup urban lewat media dan interaksi. Perempuan di Bali dapat menjadi pengambil keputusan di rumah tangga namun masih dalam kerangka hierarki gender yang memberikan peran manajemen kepada pria.
Berikut adalah ringkasan dari dokumen tersebut dalam 3 kalimat:
Sosiolog menjelaskan peningkatan konsumsi selama Ramadan disebabkan oleh budaya konsumtif dan pengaruh iklan, sementara tradisi padusan dan majmuan dilakukan untuk membersihkan diri secara lahir maupun bathin menyambut bulan suci Ramadan. Buka puasa bersama di masjid dan pesantren menjadi ajang silaturahmi dan belajar agama bagi masyarak
Dokumen ini membahas berbagai kesenian tradisional di Yogyakarta seperti reog, jathilan, wayang kulit, dan upaya pelestarian serta inovasi yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan zaman. Diuraikan pula tantangan melestarikan jathilan dan bagaimana kesenian-kesenian tersebut dapat menjadi wadah pembelajaran bagi anak muda serta meningkatkan rasa kebersamaan masyarakat.
Ritual merupakan bentuk perilaku yang diatur secara kultural yang berkaitan dengan kepercayaan akan kekuatan gaib. Ritual dapat berupa prosesi, kirab budaya, atau acara syukur seperti nyadran yang bertujuan untuk mempererat ikatan sosial dan mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan."
4. 1. Stratifikasi Sosial
2. Kelas
3. Deskripsi Stratifikasi Sosial di Sumba
(menurut Hoskins, Twikromo)
4. Stratifikasi Sosial di Sumba vs. Teori
Kelas
6. Ada dua perpektif dasar mengenai stratifikasi sosial (Nanda dan
Warms):
1. Functionalism (Fungsionalisme)
Stratifikasi sosial pada umumnya menguntungkan seluruh
masyarakat dimana ada imbalan (reward) untuk masyarakat
secara sosial dan ekonomi apabila mereka bekerja lebih
giat, berani mengambil risiko, melakukan pekerjaan yang sulit
dan sebagainya. Namun terkadang imbalan yang diberikan
tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan sehingga teori ini
pada akhirnya melahirkan apa yang disebut dengan
ketimpangan atau ketidakmerataan (inequality)
7. 2. Teori Konflik
Stratifikasi sosial merupakan hasil dari perjuangan terus
menerus demi mendapatkan barang dan jasa yang terbatas.
ketidakmerataan muncul karena individu dan kelompok yang
memiliki kekuasaan, kekayaan dan presise menggunakan aset
– aset dan kekuasaan mereka untuk mempertahankan
kekuasaan atas sistem produksi dan aparatur negara.
Hal ini merupakan inti dari teori Karl Marx
8. 1. Stratifikasi sosial adalah cara manusia mengorganisir diri mereka ke
dalam kelompok budaya dan sosial berdasarkan karakteristiknya
masing – masing atau yang diteruskan dari satu generasi ke generasi
berikutnya dimana karakteristik tersebut mewujud dalam fungsi
kehidupan sehari – hari dalam konteks sosial dan budaya tertentu
(Ember dan Ember)
2. Hirarki sosial yang terbentuk dari distribusi barang dan layanan yang
secara relatif dan permanen tidak sama dalam suatu masyarakat
(Nanda dan Warms)
3. Struktur evaluasi dan “hadiah”, yang berbeda, yang melekat pada
peran dalam pembagian kerja (Plotnicov dan Tuden)
Peran – peran penting dalam masyarakat Ch‟ing secara fungsional
dibagi ke dalam (1) peran yang dinilai tinggi, (2) peran yang nilainya
menengah, serta (3) peran yang dinilai rendah
9. 4. Stratifikasi sosial merupakan sistem dimana akses terhadap
sumber daya, otonomi, kekuasaan serta status berbeda.
(Hoggart dan Kofman)
5. Stratifikasi sosial adalah produk dari diferensiasi dan evaluasi
sosial dan tidak menyiratkan kelas atau kasta tertentu, tetapi
hanya bahwa cara kerja normal masyarakat telah
menghasilkan perbedaan sistematis antara lembaga-lembaga
atau orang-orang tertentu dan bentuk-bentuk ini berbeda dalam
status atau prestise dan diberi tingkatan (ranked) berdasarkan
kesepakatan umum (Labov)
10. 6. Stratifikasi sosial menyangkut sebuah masyarakat yang
memiliki dua atau lebih kelompok yang berbeda peringkat
dimana masing - masing kelompok yang terdiferensiasi
tersebut memiliki kekuasaan , keistimewaan dan prestise yang
tidak sama (Srivastava)
Ketidaksamaan kekuasaan, keistimewaan dan prestise ini tidak
bisa disamakan dengan social inequality (ketimpangan sosial)
karena,menurut Srivastava, ketimpangan sosial lebih mengacu
pada ketimpangan antar individu dan bukannya sebagai anggota
dan/atau kelompok
Social stratification berbicara pada tataran kelompok
Social inequality berbicara pada tataran individu
11. Stratifikasi sosial adalah cara manusia mengorganisir diri mereka
ke dalam kelompok budaya dan sosial dimana terdapat perbedaan
sistematis berdasarkan kesepakatan umum dimana masing –
masing kelompok yang terdiferensiasi tersebut berada dalam
tingkatan yang berbeda serta memiliki kekuasaan ,
keistimewaan dan prestise yang tidak sama pula (penggabungan
definisi menurut Ember dan Ember, Labov, serta Srivasta)
13. Weinberg dan Lyons mengajukan 4 (empat) pemahaman akan kelas yang dapat
dipilih oleh peneliti berdasarkan kepentingan utamanya, yaitu
1. Salah satu jenis dalam stratifikasi sosial,
2. Perangkat heuristis yang memfasilitasi eksaminasi karakteristik dari situasi
sosial dan bukannya karakteristik kelompok – kelompok,
3. Perangkat empiris untuk mengidentifikasi kelompok sosial atau kelompok
kuasi, serta
4. Sesuatu yang (sama sekali) berseberangan dengan (pemahaman akan)
stratifikasi sosial
Weinberg dan Lyons pada akhirnya menegaskan bahwa dimensi properti relevan
bagi análisis kelas dalam artian bahwa properti digunakan untuk meraih
kekuasaan.
.
14. 1. Karl Marx
Kelas – kelas dalam masyarakat itu timbul sebagai akibat
paling logis dari ketidakadilan itu sendiri – ketika orang mulai
mengambil hasil lebih yang diproduksi orang lain, tidak bisa
tidak, hal itu akan membelah masyarakat (Kusumandaru) dan
kelas seseorang ditunjukkan berdasarkan pada hubungan dan
kekuasaanya atas alat – alat produksi (Hoggart dan Kofman)
Ide utama dalam kelas Karl Marx adalah gagasan adanya
suatu kelompok yang semufakat yang berlawanan dengan
kelas sosial lainnya (Svalastoga).
15. 2. Max Weber
Kelas, kelompok (dengan) status (tertentu) serta partai politik
(parties) merupakan fenomena distribusi kekuasaan di dalam
komunitas (Weber) yang ditunjukkan dengan posisinya dalam
pasar (Hoggart dan Kofman)
3. Kaare Svalastoga (Sosiolog)
Merupakan salah satu model dalam diferensiasi sosial,
terutama diferensiasi tingkatan dalam masyarakat, yang derajat
ketembusannya sekitar 40% dari maksimum.
17. Untuk melihat sistem tingkatan di Sumba dapat dilihat dalam sistem pernikahan dimana
sistem pernikahan merupakan arena utama dimana status sosial “bermain”
Pengantin Perempuan Perempuan Ata
(Perempuan Maramba)
Putri keluarga terhormat tidak 'diberikan Gadis budak 'diberikan dalam keadaan
dalam keadaan telanjang' karena ia telanjang', karena „harga‟ awalnya tidak
memiliki seorang ayah dan saudara- dapat dilunasi dengan kontra-pembayaran
saudara yang akan mempertahankan siklus yang nantinya akan secara dialektika
pembayaran yang sesuai (penyerahan mempengaruhi persepi dan
perempuan ini “berpakaian” dan mentransformasi pertukaran jauh dari
reproduktif) komoditas dan hadiah (budak dalam
keadaan 'telanjang' dan terputus dari
resiprositas lebih lanjut, karena dia tidak
memiliki keluarga untuk melanjutkan
transaksi demi menyeimbangkan nilai
pembayaran di masa depan)
18. Kata ‘Ata’ berarti manusia (Sumba Barat) dan juga budak (Sumba Timur dan Kodi)
- Perbudakan diyakini sebagai lembaga (masyarakat suku*) yang dikonstruksikan oleh
masyarakat suku (Matt Childs (2010), Andrea Major (2012))
- Perbudakan adalah lembaga adat yang begitu tertanam dalam karakter orang
Sumba sehingga akan sulit untuk memberhentikannya secara tiba-tiba. Suatu
kekuatan penguasa tergantung pada kekuasaannya atas budak, yang tenaga
kerja untuk budidaya sawah dan yang mana statusnya ditandai dengan ritual dan
subordinasi hukum
* Hoskins menuliskan kutipan Roos dengan istilah Indigenous institution namun saya
akan menggunakan usulan Persoon untuk menggunakan istilah masyarakat suku
(tribal people), dalam memahami kata indigenous, yang dinilainya lebih netral serta
dirasa cukup penting dimana pemahaman antropologis dari „tribe‟ atau „tribal‟ atau
kesukuan mencakup bahasa, agama, kepemimpinan secara politis dan juga
kewenangan dalam bidang hukum
19. Ata memiliki perspektif kosmologis dalam artian bahwa mereka diciptakan untuk
menduduki posisi bawah dari tingkatan manusia serta perpektif historis dimana mereka
adalah orang – orang yang selalu kalah dalam pertempuran tertentu (pecundang).
Budak di Sumba, menurut Hoskins, ada dua jenis yaitu (1) ata mema (budak asli), yang
di Sumba Timur jumlahnya 40 – 80% dari populasi sementara di Sumba Barat
jumlahnya sekitar 20% dari populasi, dan (2) ata pa kahi (tawanan perang).
Sumba Timur
- hirarki paling kuat tertanam
- banyak budak tampaknya telah menerima peran mereka sebagai bawahan.
- perbudakan menunjukkan berlanjutnya rasa hormat kepada hirarki dan presise
keluarga bangsawan
Sumba Barat
budak diperlakukan sebagai saudara yang lebih miskin, namun pernikahan dengan
mereka masih saja “bermasalah” karena mereka masih teringat pada “belenggu” dan
“tali” yang mengekang mereka
20. Kal Muller (1997)
Sumba Timur:
1. Terdapat kelas – kelas bangsawan, kaum biasa dan budak yang diwariskan
2. Hirarki sosialnya kaku
3. Rumah bangsawan serta desa para pendahulu mereka merupakan wilayah politik
dan ritual
4. Kekayaan didapat dari ekspor kuda, ternak, kain (dibuat oleh perempuan
bangsawan)
5. Otoritas dipertegas dengan melaksanakan ritual – ritual yang meriah
Sumba Barat
1. Hirarki tidak kaku
2. Status utamanya diperoleh melalui senioritas, hubungan dengan pendahulu, serta
kemampuan (kemampuan dalam ritual, kapasitas untuk menggerakkan tenaga kerja
yang lebih banyak juga memobilisasi kekayaan)
21. Kebangsawanan meliputi kewajiban untuk memberikan tanggungan kepada
seseorang, yang meliputi mengatur pernikahan dan pemakaman mereka. Seorang
pria yang kaya tetapi tidak bertanggung jawab secara sosial dipandang rendah
Bangsawan yang tidak memiliki budak dan hanya kaya saja tidak memiliki pengaruh
sosial
22. 1. Orang Sumba berkelompok – kelompok ke dalam unit yang disebut uma
(rumah)
2. Melalui pelacakkan garis keturunan tergarislah dua tingkatan yaitu (1)
tingkat bangsawan (maramba) dan (2) tingkat budak (ata)
3. Tingkatan sosial ini menjadi “social guidance” bagaimana harus
bertindak dan saling menghormati satu sama lain sesuai dengan posisi
sosialnya
4. Posisi sosial menentukan kewajiban
Cue: Ada “perbedaan yang tegas antara kaum budak dan kaum
bangsawan” (hal. 138)
23. Konteks Budak (Ata) Bangsawan (Maramba)
Kendali atas ekonomi, sosial Tidak punya kendali atas modal Memiliki kendali dengan
maupun budaya ekonomi, sosial maupun budaya menggunakan kekuasaan
eksternal, internal, serta institusi
eksternal
Ketergantungan Tergantung vertikal dengan para Mempunyai budak untuk
tuan membantu kabihu mereka serta
untuk menunjukkan kekayaan,
status, gengsi dan pengaruh
mereka yang besar
Kepentingan politik negara Kurang memiliki bargaining Memiliki bargaining position yang
position kuat
Reformasi Memberi ruang yang lebih luas
bagi para elit daerah untuk
memantapkan posisi politik
mereka dengan berpijak pada
tradisi atau budaya lokal
24. Konteks Budak (Ata) Bangsawan (Maramba)
Dampak nilai ekonomi modern Memaksimalkan eksploitasi pada
para budaj sebagai tenaga kerja
terikat dan sekaligus memperkecil
keajiban dalam menjamin
kebutuhan sehari – hari bagi para
budak mereka
Menyuarakan pendapat Tidak mempunyai kesempatan
untuk mengungkapkan pendapat
yang berbeda di depan para tuan
mereka atau di forum terbuka
Pengambilan keputusan (Dinilai) tidak memiliki
pengetahuan cukup dalam
pengambilan keputusan
Menduduki posisi sosial penting di Jarang mendapat kesempatan
desa untuk menduduki posisi sosial
penting di desa
Kondisi kehidupan Didasarkan pada kepribadian dan
bukannya kekayaan tuan mereka
25. Budak (Ata) Bangsawan (Maramba)
Bekerja tanpa gaji Membantu mendapatkan istri dan tempat tinggal
Menghormati tuannya (selalu mendukung gagasan Membayar mas kawin pengantin perempuan
para tuan mereka, dll)
Menyediakan kebutuhan dasar untuk upacara
penguburan, pakaian, makanan
26. - Jelas tergaris adanya kelompok masyarakat di tingkat bangsawan (maramba)
dan tingkat budak (ata).
- Hubungan maramba dengan ata yang digambarkan Twikromo di”ikat” dengan
apa yang disebut dengan kewajiban timbal-balik
- Apabila kewajiban dari tuan tidak dipenuhi, maka para ata melakukan strategi
tandingan, dalam bentuk guyonan atau pun tindakan – tindakan yang
mengakibatkan minor damage, yang kemudian dinilai (oleh penulis) sebagai
pengetahuan bersama diantara para ata
27. Maramba dan ata merupakan “rangkaian dua yang berlawanan tapi toh saling isi-
mengisi” (Koentjaraningrat dalam Wouden)
Isi-mengisi ini, dituliskan oleh Hoskins dan Twikromo, dalam bentuk kewajiban.
Hoskins (kewajiban untuk menanggung seseorang demi pengaruh sosial)
Twikromo (kewajiban timbal balik tuan – budak)
29. - Teori Kelas Karl Marx dan Weber berbicara mengenai
ketimpangan sosial (social inequality).
- Kelas sebagai salah satu model diferensiasi sosial Svalastoga
tidak berbicara mengenai ketimpangan sosial namun dia
menyatakan bahwa selama bagian – bagian sistem sosial
(masyarakat) mempertahankan hubungan saling tergantung,
maka akan tetap tercipta kesamaan.
- Hoskins dan Twikromo tidak berbicara mengenai ketimpangan
sosial. Mereka berbicara mengenai isi-mengisi antara
bangsawan dan budak di Sumba.
30. Dengan demikian stratifikasi sosial di Sumba tidak bisa diterangkan dengan teori
kelas Marx maupun Weber karena pemahaman akan kelas Marx dan Weber,
seperti poin 4 pemahaman akan kelas yang diusulkan Weinberg dan Lyons,
merupakan sesuatu yang (sama sekali ) berseberangan dengan (pemahaman
akan) stratifikasi sosial di Sumba.
Stratifikasi sosial di Sumba merupakan cara masyarakat Sumba mengorganisir diri
mereka ke dalam kelompok budaya dan sosial dimana terdapat perbedaan
sistematis berdasarkan kesepakatan umum dimana masing-masing kelompok
yang terdiferensiasi tersebut berada dalam tingkatan yang berbeda serta memiliki
kekuasaan, keistimewaan dan prestise yang tidak sama, dan hubungan antar
kelompok tersebut diikat dengan apa yang disebut dengan hubungan kewajiban
timbal-balik.
31. Pembentukan kelas sebagai hasil dari otonomi regional
Analisa politik terhadap orang Sumba, dalam hal jejaring yang
menghubungkan kelas – kelas perorangan diantara individu
yang memiliki kekuasaan, menunjukkan bahwa anggota jejaring
ini mulai membentuk kelas sosial yang terpisah.
Elit politik tidak lah sama dengan kelas politik
32. Elit Politik
Kelompok orang – orang kaya dan cenderung kecil dalam hal
jumlah yang memiliki nilai dan kepentingan yang sama dimana
kepentingan ini secara efektif dapat mendikte tujuan – tujuan
utama (jika bukan tujuan, paling tidak mendikte alat dan detil yang
praktis) atas semua kebijakan pemerintah yang penting (mereka
juga mendominasi kegiatan media massa utama dan organisasi
pendidikan/kultural di dalam masyarakat) dengan kata lain elit
politik dikaitkan dengan kapasitasnya dalam mengarahkan serta
dilatarbelakangi motivasi yang berbau kepentingan politik
33. Kelas Politik
Didefinisikan sebagai bagian dari stratifikasi sosial dan
dilatarbelakangi motivasi demi mencapai ketahanan pangan
dan keamanan sosial.
Kelas politik berada di lapisan paling atas dari masyarakat
Kelas politik juga mencakup orang – orang yang tidak memiliki
posisi formal yang memiliki kapasitas untuk mengatur sumber
daya negara termasuk di dalamnya pelaku usaha
(businessmen), (beberapa) pensiunan PNS, serta para
isri, ibu, saudara perempuan dan keturunan para laki-laki yang
memegang posisi kunci dalam jejaring
34. Kelas Politik (Contd.)
- Demokrasi, secara umum, serta desentralisasi administratif secara
khusus memfasilitasi pertumbuhan kelas politik
- Terdiri dari mereka yang berada dalam posisi pengambil keputusan
terhadap alokasi sumber daya milik negara (uang , pekerjaan, ijin
dan kekerasan)
- Jejaring orang – orang yang berada dalam kelas politik akan
nampak pada upacara – upacara khusus dan pertemuan publik
(polisi akan bertindak sebagaimana mestinya pada saat diperintah
oleh anggota dari kelas politik ini)
- Anggotanya dapat saja kehilangan pengaruh
35. Publik (yang ber-) Politik
- Orang – orang yang berada di tengah (kelas menengah) dari
keefektifan politik
- Orang – orang selain elit politik yang merasa mampu untuk
mengambil tindakan yang dapat mempengaruhi politik serta
kepemerintahan nasional (kabupaten)
36. Kelas Tani
- Berada di bagian paling luar dari lingkaran masyarakat
(positioned in the outer circle)
- Anggotanya merasa mereka bersatus sangat rendah untuk aktif
dalam dunia politik
- 2/3 (dua per tiga) populasi Sumba mendefinisikan diri mereka
sendiri sebagai orang – orang yang tidak memiliki pengaruh
dalam alokasi sumber daya milik negara
37. 1. Batas antara „kelas politik‟, „publik (yang ber-) politik, serta
kelas tani tidaklah digariskan dengan sangat jelas
2. Kelas tani dan kelas politik saling bergantung. Kelas tani
menguasai bahan makanan serta tanah, tenaga kerja serta
ternak, yang merupakan sumber – sumber daya penting bagi
semua masyarakat Sumba.
3. Kelas politik memiliki uang dan akses bagi kesempatan untuk
memperbaiki livelihood melalui pendidikan dan jejaring yang
telah melebar hingga ke luar Sumba.
4. Politikus merupakan anggota kelas politik, namun mereka
membutuhkan penduduk pedesaan untuk menjadi konstituen
mereka.
38. Kekerasan di Waikabubak („Kamis Berdarah‟) bukanlah perang
suku namun merupakan kekerasan yang ditujukan pada negara
dan mereka yang mengatur sumber – sumber daya negara demi
keuntungan anggota kelas mereka yang sedikit jumlahnya
DENGAN KATA LAIN
Kelompok yang ambil bagian dalam kekerasan ini adalah kelompok
orang – orang yang menguasai sumber – sumber daya negara
dengan kelompok yang tidak memiliki akses atas sumber – sumber
daya negara
39. 1. Masyarakat asli Sumba Timur mempertahankan sistem kasta
tiga lapis yang terdiri dari (1) bangsawan (maramba), (2) orang
biasa (kabihu), serta (3) budak (ata).
2. Semenjak Sumba masuk ke dalam sistem nasional Indonesia:
a. kaum maramba tidak dapat lagi menerapkan dengan ketat
hukum adat (uku marapu) namun tetap memegang kontrol
sosial
b. kasta maramba masih memiliki banyak sumber daya seperti
tana (tanah), banda luri (ternak), dan tetap menunjukkan
status mereka.
40. “Masyarakat Sumba dibagi dalam tiga golongan, yaitu bangsawan
(maramba), orang merdeka (kabihu), dan hamba (ata)” (hal: 35)
BANGSAWAN (maramba)
- Memiliki tugas dan kewajiban untuk melindungi dan memberi
kesejahteraan terhadap warga kampungnya
- Para bangsawan adalah kunci masuk ke dalam masyarakat
Sumba
- Pada umumnya kaya dan memiliki sejumlah hamba
41. BANGSAWAN (maramba)
Bangsawan tinggi
- Golongan inilah yang menjadi raja
- Menjadi bangsawan tinggi karena merupakan keturunan
bangsawan tinggi
Bangsawan biasa
- Bangsawan mendamu (hasil perwakinan seorang laki-laki
golongan bangsawan tinggi kawin dengan wanita yang berasal
dari golongan orang merdeka)
- Bangsawan kalawihi (hasil perwakinan seorang laki-laki
golongan bangsawan tinggi kawin dengan wanita yang berasal
dari golongan hamba)
42. Bangsawan kalawihi (hasil perwakinan seorang laki-laki golongan
bangsawan tinggi kawin dengan wanita yang berasal dari golongan
hamba)
Anak laki – laki raja yang dilahirkan oleh selir dari kaum budak (ata)
bisa mewarisi kekayaan dan tanah tetapi orang – orang akan selalu
me”labeli”nya sebagai orang yang berdarah budak
(Slaves, Brides and Other „Gifts‟: Resistance, Marriage and Rank in
Eastern Indonesia, Janet Hoskins, p: 5)
43. ORANG MERDEKA (KABIHU)
- Golongan yang terbanyak dalam masyarakat
- Lapisan yang kedua dalam masyarakat Sumba
- Rekan kerja para bangsawan dalam hidup bermasyarakat
Merdeka Besar (Kabihu Bokulu) – Penopang negeri dan
pengampu padang (tulaku paraingu-lindiku marada)
Penasihat golongan bangsawan, pemimpin perang dalam suatu
Peperangan
Merdeka Kecil (Kabihu Kudu)
Kurang memiliki pengaruh namun kedudukan mereka lebih tinggi
daripada golongan hamba ,orang merdeka yang miskin
44. HAMBA (ATA)
Lapisan terendah dalam stratifikasi masyarakat Sumba
Hamba Pusaka (Ata Memang, Ata Ndai)
- Golongan yang sejak semula memang hamba
- Disebut juga Hamba Besar (Ata Bokulu)
- Kebutuhan hidup, perkawinan dan kematian serta penguburan
mereka dibiayai oleh tuannya. Sering kali mereka lebih kaya
dibanding orang merdeka besar
Hamba yang Baru (Ata Bidi)
- Golongan yang sebelumnya tidak termasuk anggota rumah raja
atau bangsawan
- Disebut juga Hamba Kecil (Ata Kudu)
45. Hamba yang Baru (Ata Bidi)
- Hamba yang dibeli disebut Hamba Belian (Ata Pakei)
- Hamba yang diperoleh karena tertawan dalam peperangan
disebut Hamba Tawanan (Ata Payappa)
Merupakan manusia pekerja
Menggarap ladang dan sawah serta menjaga dan memelihara
ternak dan tuannya
- Hamba yang diberikan oleh orangtua perempuan atau laki-laki
kepada anak mereka ketika mereka kawin disebut juga Hamba
Bawaan (Ata Ngandi) – pada umunya berasal dari golongan
hamba pusaka dan tidak termasuk sebagai mas kawin (belis)
46. 1. Anenshensel, Carol S. dan Phelan, Jo C. 2006. Handbook of the Sociology of
Mental Health. Springer Science+Business Meida, LLC, USA.
2. Childs, Matt. 2010. Atlantic Slavery: Oxford Bibliographies Online Research
Guide. Oxford University Press.
3. Ember, Carol L. dan Ember, Melvin. 2003. Encyclopedia of Medical
Anthropology: Health and Illness in the World’s Cultures Topics – Volume 1.
Kluwer Academic/Plenum Publishers, NY.
4. Forshee, Jill. 2001. Between the Folds: Stories of Cloth, Lives, and Travels from
Sumba. University of Hawai‟i Press, Honolulu.
5. Hoggart, Keith dan Kofman, Eleonore Kofman. 1986. Politics, Geography & Social
Stratification. Croom Helm.
6. Hoskins, Janet. 2004. “Slaves, Brides and Other „Gifts‟: Resistance, Marriage and
Rank in Eastern Indonesia.” Slavery and Abolition 25 (2)(August 2004): 90-107.
47. 7. Kusumandaru, Ken Budha. 2003. Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme:
Sanggahan terhadap Frans Magnis-Suseno. Insist Press, Yogyakarta
8. Labov, William. 1972. Sociolinguistic Patterns. University of
Pennsylvania Press Inc., USA.
9. Major, Andrea. 2012. Slavery, Abolitionism and Empire in India, 1772-1843.
Liverpool University Press.
10. Muller, Kal. 1997. East of Bali: from Lombok to Timor. Tuttle Publishing.
11. Nanda, Serena dan Warms, Richard L. 2010. Cultural Anthropology, Tenth
Edition. Wadsworth, Cengage Learning, USA.
12. Plotnicov, Leonard dan Tuden, Arthur. 1970. Essays in Comparative Social
Stratification. University of Pittsburgh Press, USA.
48. 13. Srivasta, A. R. N. 2005. Essentials of Cultural Anthropology. Prentice-Hal of India
Private Limited, New Delhi.
14. Svalastoga, Kaare. 1989. Diferensiasi Sosial. Bina Aksara, Jakarta.
15. Twikromo, Y. Argo. 2009. “Dalam Bayang-Bayang Rasionalisasi Perbudakan Kaum
Ningrat: Sisa Ruang Bagi Perjuangan Kaum Budak Di Wilayah Ujung Timur
Sumba.” Dalam Jurnal Renai (Kajian Politik Lokal dan Sosial-Humaniora), Tahun IX, No.
2, 2009. Halaman 135-167
16. Vel, Jacqueline A. C. 2008. Uma Politics: An Ethnography of Democratization in West
Sumba, Indonesia, 1986-2006. KITLV Pres, Leiden.
17. Weber, Max. Class, Status and Party. Dalam Class Status, and Power: Social
Stratification in Comparative Perspective, Second Edition disunting oleh Reinhard
Bendix dan Seymour Martin Lipset. 1966. The Free Press, USA.
18. Weinberg, Aubrey and Lyons, Frank. Class Theory and Practice. The British Journal of
Sociology, Vol. 23, No. 1, (Mar., 1972), pp. 51-65 Published by: Blackwell Publishing on
behalf of The London School of Economics and Political Science
49. 19. Wellem, F. D. 2004. Injil dan Marapu Suatu Studi Historis-Teologis tentang
Perjumpaan Injil dengan Masyarakat Sumba pada Periode 1876 – 1990. PT
BPK Gunung Mulia, Jakarta.
20. Wouden, F. A. E. 1981. Kelompok-Kelompok Setempat dan Garis
Keturunan Kembar di Kodi Sumba Barat. Bhratara Karya Aksara, Jakarta.