2.
ALUR PEMBAHASAN PIH
Evaluasi PIH
tahun
sebelumnya
Usulan PIH
ke DPR
Pembahasan
BPIH/BIPIH
Persetujuan
DPR
Penetapan
Presiden
3.
A. RAPAT INTERNAL
Menyusun jadwal dan arah kebijakan dalam pembahasan BPIH
B. RAPAT KERJA DENGAN MENTERI AGAMA
1. Membahas Laporan Keuangan PIH tahun sebelumnya
2. Pembicaraan Pendahuluan BPIH
3. Pembentukan Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH
Tahapan Pembahasan PIH di Komisi
VIII DPR RI
4.
C. RDP Panja Komisi VIII DPR RI mengenai BPIH
Membahas rincian dan besaran komponen BPIH tahun berjalan
Dengan :
1. Kementerian Agama RI / Dirjen PHU
2. Dirjen Hubungan Darat dan Udara Kemenhub RI
3. Sekjen Kemenkes RI
4. Kepala Pusat Kesehatan Haji
Cont...
5.
D. RDPU Panja Komisi VIII DPR RI
Membahas rincian dan besaran Komponen BPIH tahun berjalan
Dengan :
1. Pakar
2. Pihak Maskapai
3. Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji
4. Asosiasi KBIH
E. Rapat Konsinyering / FGD
Cont...
6.
E. Kunker Tim Pengawas BPIH ke Arab Saudi
F. RAPAT KERJA DENGAN MENTERI AGAMA
Pengesahan dan Penetapan BPIH
Cont...
7.
Keputusan Pembatalan Keberangkatan Calon Jemaah Haji Indonesia
tertuang dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 494 tahun
2020. (Pembatalan keberangkatan haji thn 2020 ini sempat menuai kontroversi
akibat Menteri Agama RI dinilai memutuskan secara sepihak tanpa
berkonsultasi dulu dengan DPR RI)
Keputusan Menteri Agama Nomor 660 Tahun 2021 Tentang
Pembatalan Keberangkatan Haji Pada Penyelenggaraan Ibadah Haji
Tahun 1442 H / 2021 M
PEMBATALAN PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI THN 2020 & 2021
8.
Arab Saudi belum memberikan kuota haji kepada Indonesia. Bahkan ke semua negara. Belum
ada negara satu pun yang telah memperoleh kuota haji. Bahkan, negara Indonesia masih
dilarang untuk berkunjung ke Saudi.
Tim yang bertugas mempersiapkan segala kebutuhan jemaah, seperti tim akomodasi, tim
transportasi, tim konsumsi, tim kesehatan haji, belum diizinkan untuk masuk ke Saudi. Faktor
ini yang sangat signifikan mempengaruhi keputusan pemerintah Indonesia untuk membatalkan
keberangkatan jemaah.
kegiatan haji adalah proses memindahkan 231.000 rakyat Indonesia ke luar negeri untuk waktu
41hari.
Dengan kondisi yang sudah semakin dekat dengan waktu pelaksanaan haji, maka sangat tidak
memungkinkan bagi pemerintah Indonesia untuk memberangkatkan karena minimnya
persiapan di Saudi. Adapun persiapan di dalam negeri sendiri tidak ada masalah. Semua sudah
siap.
ALASAN PEMBATALAN HAJI
INDONESIA 2021
9.
Calon Jemaah yang telah melakukan setoran pelunasan adalah calon Jemaah yang berhak berangkat pada tahun 2021.
Calon Jemaah Haji dapat meminta pengembalian dana pelunasan yang telah disetorkan.
Calon Petugas Haji Daerah (PHD) dan Pembimbing KBIHU dinyatakan batal, harus mengajukan kembali pada tahun 2021.
Setoran Pelunasan tahun 2020 yang tidak diminta kembali oleh Calon Jemaah dikelola secara terpisah oleh BPKH, dan nilai
manfaatnya dikembalikan kepada Jemaah paling lambat 30 hari sebelum keberangkatan tahun 2021.
Apabila Calon Jemaah Haji meninggal dunia, porsi dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung, atau
saudara yang ditunjuk dan/atau disepakati secara tertulis oleh keluarga.
Calon Jemaah yang telah melakukan pemeriksaan Kesehatan dan dinyatakan mampu menunaikan ibadah haji
(istitha’ah), pemeriksaan Kesehatan haji pada tahun 2021 M dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Calon Jemaah Haji yang telah menerima perlengkapan ibadah haji dari BPS BiPIH (Kain Ihram, Batik, dan lainnya) pada
tahun 2020, tidak diberikan lagi pada tahun 2021.
Perlengkapan Petugas Haji Tahun 2020 akan digunakan pada Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2021.
POINT PENTING KMA
10.
Adapun mengenai arah kebijakan pelayanan pada tahun 2022 besar kemungkinan masih sama
dengan Tahun 2020, yaitu:
Jumlah Makan di Mekkah 50 kali, yang awalnya pada tahun 2019 sebanyak 40 kali.
Sistem Zonasi diberlakukan pada Layanan akomodasi di Makkah dan juga di Armina.
Menu konsumsi dengan cita rasa nusantara sesuai zonasi penempatan dan asal Jemaah.
Biaya Visa termasuk dalam BiPIH.
Besaran Living Cost sebesar SAR 1500.
Arah Kebijakan Pelayanan Haji pada
Tahun 2022
11.
Penyelenggaraan Ibadah Haji merupakan rangkaian kegiatan
pengelolaan pelaksanaan ibadah yang meliputi pembinaan, pelayanan,
dan perlindungan jemaah yang harus dikelola berdasarkan asas
keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Penyelenggaraan haji pada tiap tahun selalu mengalami peningkatan
pelayanan dan kepuasan
Kuota Jamaah haji mengalami peningkatan di tahun 2019 dan tetap
Diupayakan Indonesia mendapatkan tambahan kuota
Pelaksanaan Ibadah Haji tetap mengikuti pada kebijakan pemerintahan
kerajaan arab saudi.
CATATAN
12.
Pemerintah tetap bekerja keras mengupayakan segala cara untuk
penyelenggaraan Ibadah haji dengan berbagai skema di masa Pandemi.
Jika pandemi berakhir, dipastikan penyelenggaraan Ibadah haji akan
normal kembali
Bagaimana dengan Rencana
Pemberangkatan Jemaah Calon Haji 2022?