2. DASAR HUKUM
1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-undang No 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji.
Paragraf 6
Pembentukan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji
Pasal 16
(1) Menteri membentuk panitia penyelenggara ibadah Haji
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Huruf E di tingkat
Pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab
Saudi.
3. Penggunann kuota dasar antara petugas dan
Jemaah Haji dengan prinsip: Selain Jemaah
Haji tidak diperbolehkan menggunakan kuota
Jemaah Haji sehingga selain Jemaah Haji
seluruhnya menggunakan kuota petugas.
Pemisahan penggunaan kuota petugas harus
diatur dengan regulasi.
PRINSIP PENGGUNAAN KOUTA HAJI
5. ALOKASI PETUGAS SESUAI KETERSEDIAAN BARKODE = 3.500
A. Petugas yang menyertai Jemaah Haji:
1. Utusan Kementerian Agama = 1.022 orang
2. Utusan Kementerian Kesehatan = 1.533 orang
B. Petugas yang tidak menyertai Jemaah Haji (PPIH Arab Saudi):
1. Utusan Kementerian Agama = 489 orang
2. Utusan Kementerian Kesehatan = 368 orang
C. Pengawas: = 103 orang
D. Pendukung PPIH Arab Saudi dari unsur mahasiswa
wilayah Timur Tengah: = 85 orang
JUMLAH = 3.500 orang
PENGGUNAAN KUOTA PETUGAS HAJI
TAHUN 1438H/2017M
Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor
158 Tahun 2017 tentang Alokasi Petugas Haji Indonesia Tahun 2017
6. STRATEGI OPTIMALISASI PERAN PETUGAS HAJI
TAHUN 1438H/2017M
Alasan hal itu dilakukan mengingat jumlah penambahan kuota Jemaah Haji Tahun
1438H/2017M sebanyak 31% dan penambahan kuouta petugas haji hanya 11%
sehingga langkah strategis yang akan diambil adalah:
1. Rektrutmen petugas yang lebih ketat dan professional untuk mendapatkan
petugas yang punya komitmen tinggi, tanggung jawab dan berahlak mulia.
2. Menyempurnakan pola pelatihan dan pembekalan petugas haji.
3. Menyempurnakan pola pengawasan dan penilaian kinerja petugas.
4. Penyatuan fungsi petugas kloter pada saat berada di sektor.
7. SISTEM PENGENDALIAN DAN MONITORING
1. Sistem Pengawasan oleh
KPHI.
2. Sistem Pengawasan oleh
Pengawas Internal dan
Eksternal.
3. Sistem Penilaian Kinerja
Petugas.
8. POLA PELATIHAN DAN ORIENTASI
1. Pelatihan dan
Pembekalan di
Embakasi untuk
Petugas Haji Yang
Menyertai Jemaah
Haji.
2. Pelatihan di Tingkat
Pusat Untuk PPIH
Arab Saudi.
3. Pelatihan di Arab
Saudi untuk
Pendukung PPIH
Arab Saudi.
9. URAIAN TUGAS PETUGAS KLOTER
1. TIM PEMANDU HAJI INDONESIA (TPHI) :
A. MENGKOORDINIR TUGAS PELAYANAN KLOTER SELAMA DI EMBARKASI, PESAWAT,BANDARA, MADINAH,
MAKKAH, ARMINA DAN DEBARKASI
B. MELAPORKAN SEMUA TUGAS YANG DILAKSANAKAN
2. TIM PEMBIMBING IBADAH HAJI INDONESIA (TPIHI)
A. MENGKOORDINIR PELAYANAN IBADAH KE JEMAAH HAJI SELAMA DI EMBARKASI, PESAWAT, BANDARA,
MADINAH, MAKKAH, ARMINA DAN DEBARKASI
B. MELAPORKAN SEMUA TUGAS YANG DILAKSANAKAN
3. TIM KESEHATAN HAJI INDONESIA (TKHI)
A. MENGKOORDINIR PELAYANAN KESEHATAN SELAMA DI EMBARKASI,PESAWAT, BANADARA, MADINAH,
MAKKAH, ARMINA DAN DEBARKASI.
B. MELAPORKAN SEMUA TUGAS YANG DILAKSANAKAN
11. KONDISI REAL JAMAAH
STRATA SOSIAL
USIA
PENGETAHUAN
KEINGINAN/SELERA
KONDISI KESEHATAN
SUKU/BUDAYA
BAHASA
POLA/ GAYA HIDUP
KARAKTER
PERSPEKTIF
MOTIVASI
DLL
12. Petugas Kloter wajib memegang komitmen,
konsisten dan konsekuen. Memahami itu
dengan jelas maka akan menghasilkan
tujuan yaitu peningkatan pelayanan.
Fasilitas pelayanan sudah meningkat,
namun dalam prekteknya perlu komitmen
agar berjalan sesuai dengan target yang
direncanakan.
Jika tidak maka akan ada resiko, resiko bagi
petugas dan resiko bagi pemerintah. Apa
resikonya, pemerintah akan dinilai kurang
bertanggungjawab dalam penyelenggaraan
haji dan kepercayaan publik menurun
KOMITMEN, KONSISTENSI DAN
KONSEKUEN PETUGAS ADA RESIKO
13. NORMA HUKUM BAGI PETUGAS
Untuk menjamin petugas bekerja sesuai dengan
capaian yang ditargetkan dalam peningkatan
layanan haji maka dibutuhkan bukan hanya
sekedar norma, namun dibuatlah norma hukum.
Norma hukum pelayanan petugas
Dibaca
Dipahami
Dimengerti
Diterima
Ditandangani
Norma hukum petugas tegas ada larangan serta
memaksa untuk dapat bekerja sesuai dengan
keinginan bersama dalam melayani. Pelanggaran
terhadap norma hukum adalah sanksi
14. • PETUGAS HAJI HARUS MAMPU MENGELOLA KLOTER DENGAN BAIK,
BERKOORDINASI, MENGANTISIPASI PERMASALAHAN YANG MUNGKIN
TIMBUL DAN MEMBERIKAN SOLUSI YANG TEPAT DAN CEPAT BAGI
KEPENTINGAN JEMAAH.
15. SELAMAT BERTUGAS, JAGA NAMA BAIK BANGSA DAN NEGARA.
BINA, LAYANI DAN LINDUNGI JEMAAH DENGAN KOMITMEN YANG
SUNGUH-SUNGGUH. KARENA MEMBINA, MELAYANI DAN
MEMBERIKAN PERLINDUNGAN PADA JEMAAH ADALAH PERINTAH
UNDANG-UNDANG.
