1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui penerapan sistem manajemen K3 (SMK3) di tempat kerja.
2. SMK3 bertujuan untuk melindungi tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas dengan mengurangi risiko kecelakaan kerja sesuai dengan standar K3 internasional.
3. Penerapan SMK3 diw
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan dan peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1987. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, dan peran P2K3.
Dokumen tersebut membahas implementasi uji mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Barat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa uji mutu dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai standar, serta mengevaluasi ketidaksesuaian yang terjadi beserta saran perbaikannya.
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan peraturan pemerintah. LSP dibentuk untuk melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan pembentukan LSP, struktur organisasi, fungsi, dan proses lisensi LSP oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 merupakan pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Dokumen tersebut juga membahas latar belakang, dasar hukum, penerapan,
1. Dokumen tersebut membahas tentang kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya peningkatan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) melalui penerapan sistem manajemen K3 (SMK3) di tempat kerja.
2. SMK3 bertujuan untuk melindungi tenaga kerja serta meningkatkan produktivitas dengan mengurangi risiko kecelakaan kerja sesuai dengan standar K3 internasional.
3. Penerapan SMK3 diw
Dokumen tersebut membahas tentang pembentukan dan peran Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/MEN/1987. Dokumen ini menjelaskan latar belakang, tujuan, tata cara pembentukan, susunan keanggotaan, dan peran P2K3.
Dokumen tersebut membahas implementasi uji mutu pelaksanaan pekerjaan konstruksi pada proyek pembangunan jalan di Provinsi Kalimantan Barat. Secara ringkas, dokumen menjelaskan bahwa uji mutu dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja sesuai standar, serta mengevaluasi ketidaksesuaian yang terjadi beserta saran perbaikannya.
Dokumen tersebut memberikan panduan tentang pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sesuai dengan peraturan pemerintah. LSP dibentuk untuk melakukan sertifikasi kompetensi berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Dokumen ini menjelaskan persyaratan pembentukan LSP, struktur organisasi, fungsi, dan proses lisensi LSP oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
[Ringkasan]
Dokumen tersebut membahas tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). SMK3 merupakan pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan K3 dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Dokumen tersebut juga membahas latar belakang, dasar hukum, penerapan,
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 mengenai K3 lingkungan kerja memperbarui standar faktor-faktor risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta mensyaratkan pengusaha untuk memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi di tempat kerja."
PPT PELAKSANA LAPANGAN PERPIPAAN MADYA - IWAN SYAHRONI.pptxHeruHadiSaputro
Tugas Power Point Pelaksana Lapangan Perpipaan Madya Untuk Tugas yg lain bisa japri dan jasa pembuatan SKK dan SBU email . heruhadisaputro182@gmail.com
Rancangan peraturan ini mengatur penerapan sistem manajemen pengamanan informasi bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik berdasarkan kategori risiko sistem. Sistem elektronik dikategorikan menjadi strategis, tinggi, dan rendah. Standar pengamanan informasi yang harus dipenuhi masing-masing kategori dan penyelenggara wajib memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi terakreditasi.
Rancangan Peraturan Menteri Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
Diskusi Publik RPM Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
4 November 2014
Hotel Trans Luxury Bandung
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdfAbdullah Umar
Kelembagaan dan Regulasi
(Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). Legalitas Hukum Laboratorium Penguji. Klausul 5. Persyaratan Struktur 5.1 Laboratorium harus merupakan suatu badan hukum, atau bagian tertentu dari suatu badan hukum, yang ertanggung
jawab secara hukum atas kegiatan laboratoriumnya
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 mengenai K3 lingkungan kerja memperbarui standar faktor-faktor risiko keselamatan dan kesehatan kerja serta mensyaratkan pengusaha untuk memenuhi persyaratan higiene dan sanitasi di tempat kerja."
PPT PELAKSANA LAPANGAN PERPIPAAN MADYA - IWAN SYAHRONI.pptxHeruHadiSaputro
Tugas Power Point Pelaksana Lapangan Perpipaan Madya Untuk Tugas yg lain bisa japri dan jasa pembuatan SKK dan SBU email . heruhadisaputro182@gmail.com
Rancangan peraturan ini mengatur penerapan sistem manajemen pengamanan informasi bagi penyelenggara sistem elektronik untuk pelayanan publik berdasarkan kategori risiko sistem. Sistem elektronik dikategorikan menjadi strategis, tinggi, dan rendah. Standar pengamanan informasi yang harus dipenuhi masing-masing kategori dan penyelenggara wajib memiliki sertifikasi dari lembaga sertifikasi terakreditasi.
Rancangan Peraturan Menteri Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
Diskusi Publik RPM Sistem Manajemen Pengamanan Informasi
4 November 2014
Hotel Trans Luxury Bandung
Materi KELEMBAGAAN DAN REGULASI _Bu Ning.pdfAbdullah Umar
Kelembagaan dan Regulasi
(Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian). Legalitas Hukum Laboratorium Penguji. Klausul 5. Persyaratan Struktur 5.1 Laboratorium harus merupakan suatu badan hukum, atau bagian tertentu dari suatu badan hukum, yang ertanggung
jawab secara hukum atas kegiatan laboratoriumnya
2. • Memberikan pengetahuan dan pengalaman mengenai implementasi Sistem Manajemen
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
• Memberikan dukungan dan pendampingan konsultasi secara komprehensif, sehingga
perancangan, pengembangan, dan implementasi sistem dapat berlangsung lebih efektif.
• Memberikan pelatihan yang tersertifikasi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai
prasyarat mendapatkan sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dari
Kementerian terkait
• Dasar Hukum :
• Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (2), dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 RI
• Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
• Pasal 87 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
• Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan
dan Kesehatan Kerja.
Tujuan
3. • Konsultan melakukan observasi lapangan dan diskusi dengan manajemen atau HSE Manager
terkait dengan penerapan K3 yang sudah berjalan.
• Dari hasil observasi dan diskusi dengan pihak manajer HSE selanjutnya konsultan melakukan
menyusun manual K3, prosedur, form dan instruksi kerja tentang SMK3 sesuai dengan kriteria
audit pada Lembaran II PP No. 50 Tahun 2012.
• Final check dokumen dan beberapa syarat-syarat pokok sebelum pelaksanaan audit.
• Pendampingan saat pelaksanaan audit sampai dengan dinyatakan LULUS dan berhak
mendapat sertifikat SMK3 atau Surat Keterangan Audit (SKA) dari Kemenaker RI
• Menyelenggarakan training dan pelatihan K3 yang tersertifikasi oleh Kementrian Tenaga Kerja
sesuai dengan jumlah dan prasyarat yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.
Tahapan
Editor's Notes
Find an image with less elements. Add the gradient shape above the image to make texts more readable