Dokumen ini membahas sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan, produktivitas, dan mengurangi kecelakaan kerja melalui pelaksanaan peraturan dan kebijakan yang terintegrasi. Masih terdapat banyak tantangan dalam pelaksanaan K3, termasuk rendahnya perhatian dari pihak perusahaan dan kurangnya komitmen terhadap K3. Tujuan utama SMK3 adalah menciptakan tempat kerja yang aman, efisien, dan sehat bagi tenaga kerja.

1. Sistem Manajemen
KESELAMATAN DAN
KESEHATAN KERJA (SMK3)

2. Peningkatan
produksi dan
produktivitas
Tempat Kerja
K3 bersifat universal
Upaya yang dilakukan :
• Penetapan UU, Peraturan dan
Standar
• Pembinaan, pengawasan dan
penyuluhan
Pengusaha
dan Tenaga
Kerja
• Aman
• Sehat
• Bebas dari Pencemaran
• Nihil Kecelakaan dan PAK

3. LATAR BELAKANG KEBIJAKAN
1. K3 masih belum mendapatkan perhatian yang
memadai dari semua pihak
2. Kecelakaan kerja yang terjadi relative masih tinggi
3. Pelaksanaan pengawasan K3 masih bersifat parsial dan
belum menyentuh aspek manajemen
4. Relatif rendahnya komitment pimpinan perusahaan
dalam hal K3
5. Kualitas tenaga kerja berkorelasi dengan kesadaran
atas K3
6. Tuntutan global dalam perlindungan tenaga kerja
yang diterapkan oleh komunitas perlindungan hak
buruh internasional
7. Desakan LSM internasional dalam hal hak tenaga kerja
untuk mendapatkan perlindungan

4. 8.Masalah K3 masih belum menjadi prioritas
program
9.Tidak ada yang mengangkat masalah K3
menjadi issue nasional baik secara politis
maupun sosial
10.Masalah kecelakaan kerja masih dilihat dari
aspek ekonomi, dan tidak pernah dilihat dari
pendekatan moral
11.Tenaga kerja masih ditempatkan sebagai faktor
produksi dalam perusahaan, belum ditempatkan
sebagai mitra usaha
12.Alokasi anggaran perusahaan untuk masalah
K3 relatif kecil

5. Sejarah Kebijakan SMK3
• Pelaksanaan K3 sesuai UU 1/1970 secara
eksplisit merupakan pelaksanaan K3
secara sistem
• SMK3 dikeluarkan sejak 1996 melalui
Permenaker No. 05/Men/1996
• Di Internasional perkembangan sistem
manajemen K3 mulai berkembang
melalui ILO Guideline Tahun 2001
• Ohsas dikembangkan pada tahun 2001
• ISO 45001

6. • SMK3 ditegaskan kembali dalam UU 13
tahun 2003 pasal 87
• Dan mengamanatkan pedoman penerapan
melalui Peraturan Pemerintah No. 50
Tahun 2012 tentang Penerapan SMK3
• Pelaksanaan Audit SMK3 mengacu pd
Permenaker No.26/2014 yg sekaligus scr
eksplisit mencabut Permenaker
No.05/1996

7. (2) Ketentuan mengenai penerapan
SMK3 sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan PP
DASAR HUKUM PENERAPAN SMK3
(1) Setiap perusahaan wajib
menerapkan SMK3
yang terintegrasi dengan sistem
manajemen perusahaan
Pasal 87
UU No.13/2003

8. PP NO. 50 TAHUN 2012
Tanggal 12 April 2012
• 22 Pasal
• Lampiran 1 ttg Pedoman Penerapan SMK3
• Lampiran 2 ttg Pedoman Penilaian
Penerapan SMK3
• Lampiran 3 ttg Laporan audit SMK3

9. Pengertian
Pasal 1
• SMK3
bagian dari sistem manajemen
perusahaan secara keseluruhan
dalam rangka pengendalian
risiko yang berkaitan dengan
kegiatan kerja guna terciptanya
tempat kerja yang aman,
efisien dan produktif.

10. Pengertian
Pasal 1
• K3
segala kegiatan untuk menjamin
dan melindungi keselamatan
dan kesehatan tenaga kerja
melalui upaya pencegahan
kecelakaan kerja dan PAK

11. Pengertian
Pasal 1
• Audit SMK3
pemeriksaan secara sistematis dan
independen terhadap pemenuhan
kriteria yang telah ditetapkan
untuk mengukur suatu hasil
kegiatan yang telah direncanakan
dan dilaksanakan dalam
penerapan SMK3 di perusahaan.

12. TUJUAN PENERAPAN SMK3
Pasal 2
a. meningkatkan efektivitas perlindungan
K3 yang terencana, terukur, terstruktur,
dan terintegrasi;
b. mencegah dan mengurangi kecelakaan
kerja dan PAK dengan melibatkan unsur
manajemen, pekerja/buruh, dan/atau
SP/SB; serta
c. menciptakan tempat kerja yang aman,
nyaman, dan efisien untuk mendorong
produktivitas.

13. MANFAAT
• Bagi Perusahaan:
1. Mengetahui pemenuhan perusahaan terhadap
peraturan perundangan dibidang K3
2. Mendapatkan bahan umpan balik bagi tinjauan
manajemen dalam rangka meningkatkan
kinerja SMK3
3. Mengetahui efektivitas, efisiensi dan
kesesuaian serta kekurangan dari penerapan
SMK3
4. Mengetahui kinerja K3 di perusahaan
5. Meningkatkan image perusahaan yang pada
akhirnya akan meningkatkan daya saing
perusahaan

14. 6. Meningkatkan kepedulian dan pengetahuan
tenaga kerja mengenai K3 yang juga akan
meningkatkan produktivitas perusahaan
7. Terpantaunya bahaya dan risiko di
perusahaan
8. Penanganan berkesinambungan terhadap
risiko yang ada diperusahaan
9. Mencegah kerugian yang lebih besar kepada
perusahaan
10.Pengakuan terhadap kinerja K3 diperusahaan
atas pelaksanaan SMK3

15. 2. Instansi pembina sektor usaha dapat
mengembangkan kebijakan nasional
SMK3 sebagai pedoman penerapan di
perusahaan sesuai kebutuhan berdasarkan
ketentuan perundang-undangan
Ketentuan Umum
Pasal 4
1. Kebijakan Nasional sebagai pedoman
perusahaan dalam menerapkan SMK3

16. • Wajib bagi perusahaan:
– mempekerjakan pekerja/buruh paling sedikit 100
(seratus) orang; atau
– mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi.
• Ketentuan mengenai tingkat potensi bahaya tinggi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan
• Dlm menerapkan SMK3 wajib berpedoman pada PP
ini dan peraturan perUU serta dapat memperhatikan
konvensi atau standar internasional
Pasal 5

17. Penerapan SMK3 meliputi
1. penetapan kebijakan K3;
2. perencanaan K3;
3. pelaksanaan rencana K3;
4. pemantauan dan evaluasi kinerja K3;
dan
5. peninjauan dan peningkatan kinerja
SMK3.
Pasal 6

18. Penyusunan kebijakan K3 harus melalui:
• Tinjauan awal kondisi K3;
– RISK MGT
– Benchmarking penerapan K3
– Peninjauan sebab akibat kejadian yg
membahayakan
– Kompensasi dan gangguan serta hasil
penilaian sebelumnya
– Penilaian efisiensi dan efektivitas sumber
daya yg disediakan
Pasal 7

19. Penyusunan kebijakan K3 harus melalui:
• Memperhatikan peningkatan
kinerja manajemen K3 secara
terus-menerus;
• Memperhatikan masukan dari
pekerja/buruh dan/atau SP/SB
Pasal 7

20. Kebijakan K3 minimal memuat:
• Visi
• Tujuan dan sasaran perusahaan
• Komitmen dan tekad
• Kerangka dan program kerja
secara umum dan/atau
operasional
Pasal 7
Penyebarluasan Kebijakan K3 kepada seluruh
pekerja/buruh dan pihak lain yg terkait
Pasal 8

21. Kriteria:
1.1.1 Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal,
ditandatangi oleh pengusaha atau pengurus, secara
jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta
komitmen terhadap peningkatan K3.
1.1.4 Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang
bersifat khusus.
1.1.5 Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya
ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin
bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan
perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan
dalam peraturan perundang-undangan.

22. Kriteria yang terkait :
1.1.2 Kebijakan disusun oleh pengusaha dan atau
pengurus setelah melalui proses konsultasi
dengan wakil tenaga kerja.
1.4.1 Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi
tenaga kerja dengan wakil perusahaan
didokumentasikan dan disebarluaskan ke
seluruh tenaga kerja.
1.4.2 Terdapat prosedur yang memudahkan
konsultasi mengenai perubahan-perubahan
yang mempunyai implikasi terhadap
keselamatan dan kesehatan kerja
Konsultasi

23. Penyusunan rencana K3 harus memperhatikan:
• Hasil penelaahan awal
• RISK MGT
• Peraturan per-UU-an dan
persyaratan lainnya
• Sumber daya yang dimiliki
Pasal 9

24. Sebuah pabrik komponen kendaraan bermotor yang besar
mempunyai total tenaga kerja 725 orang, bangunan pabrik terdiri
dari gudang bahan baku, ruang produksi dan gudang penyimpanan
produk. Menggunakan asbes dan pestisida. Kuantitas maksimal
Acrylonitrile 25 Ton. Menggunakan 5 buah boiler kapasitas masing-
masing 20 ton per jam di dalam satu ruangan dipasang pararel.
Terdapat 2 buah forklift @berkapasitas 20 ton. Genset kapasitas
250KVA dan furnace untuk peleburan logam. Selain itu juga
terdapat bangunan kantor 5 lantai yang dilengkapi dengan lift dan
penyalur petir. Sistem kerja 3 shift, Shift I: 275 org; II: 150 org; III:
150 org. Di pabrik juga ada proyek konstruksi 5 lantai yang
rencananya akan berlangsung selama 30 minggu yg dilaksanakan
oleh pihak ketiga. Di proyek konstruksi tersebut mempekerjakan
250 orang non-shift. Menggunakan excavator, buldozer dan tower
crane dengan tinggi 25m sebagai alat bantu. Bagaimana
implementasi peraturan K3nya di tempat kerja tsb?

25. Penyusunan rencana K3 harus melibatkan:
• Ahli K3
• P2K3
• Wakil Pekerja/buruh
• Pihak lain yang terkait
Pasal 9

26. Rencana K3 minimal memuat:
• tujuan dan sasaran;
• skala prioritas;
• upaya pengendalian bahaya;
• penetapan sumber daya;
• jangka waktu pelaksanaan;
• indikator pencapaian; dan
• sistem pertanggungjawaban.
Pasal 9

27. SDM bidang K3 harus:
• Berkompeten dibuktikan dengan
sertifikat
• Kewenangan dibuktikan dengan
surat penunjukan dari instansi yg
berwenang
Pasal 10

28. Kegiatan dalam melaksanakan rencana K3
minimal meliputi:
• tindakan pengendalian;
• perancangan (design) dan rekayasa;
• prosedur dan instruksi kerja;
• penyerahan sebagian pelaksanaan
pekerjaan;
• pembelian/pengadaan barang dan jasa;
• produk akhir;
Pasal 11

29. Lanjutan… Kegiatan dalam melaksanakan
rencana K3 minimal meliputi:
• upaya menghadapi keadaan darurat
kecelakaan dan bencana industri;
dan
• rencana dan pemulihan keadaan
darurat.
Pasal 11

30. Dalam melaksanakan kegiatan harus:
• menunjuk SDM yang berkompeten dan
berwenang
• melibatkan seluruh pekerja/buruh;
• membuat petunjuk K3 yang harus
dipatuhi oleh semua pihak
• membuat prosedur informasi;
• membuat prosedur pelaporan; dan
• mendokumentasikan seluruh kegiatan.
Pasal 12

31. Prosedur Pelaporan terdiri dari:
• terjadinya kecelakaan di tempat kerja;
• ketidaksesuaian terhadap peraturan
perundang-undangan dan/atau standar;
• kinerja K3;
• identifikasi sumber bahaya; dan
• yang diwajibkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 13

32. Pendokumentasian minimal dilakukan
pada:
• peraturan per-UU-an dan standar di
bidang K3;
• indikator kinerja K3;
• izin kerja;
• hasil identifikasi, penilaian, dan
pengendalian risiko;
• kegiatan pelatihan K3;
Pasal 13

33. Lanjutan… Pendokumentasian minimal
dilakukan pada:
• kegiatan inspeksi, kalibrasi dan pemeliharaan;
• catatan pemantauan data;
• hasil pengkajian kecelakaan di tempat kerja
dan tindak lanjut;
• identifikasi produk termasuk komposisinya;
• informasi mengenai pemasok dan kontraktor;
dan
• audit dan peninjauan ulang SMK3.
Pasal 13

34. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
melalui:
• Pemeriksaan
• Pengujian
• Pengukuran
• Audit internal SMK3
–Oleh SDM yang berkompeten dan
berwenang
–Kalau tidak punya SDMnya boleh pakai jasa
pihak lain
–Pelaksanaannya sesuai regulasi
Pasal 14

35. Peninjauan dilakukan terhadap:
• Kebijakan
• Perencanaan
• Pelaksanaan rencana
• Pemantauan
• Evaluasi Kinerja
Pasal 15

36. Peninjauan dan peningkatan kinerja
dilakukan dalam hal:
• terjadi perubahan peraturan per-UU-an;
• adanya tuntutan dari pihak yang terkait dan
pasar;
• perubahan produk dan kegiatan perusahaan;
• perubahan struktur organisasi perusahaan;
• perkembangan iptek dan epidemiologi;
• hasil kajian kecelakaan di tempat kerja;
• adanya pelaporan; dan/atau
• adanya masukan dari pekerja/buruh.
Pasal 15

37. Penilaian SMK3:
• Penilaian penerapan SMK3 dilakukan
oleh lembaga audit independen yang
ditunjuk oleh Menteri atas
permohonan perusahaan.
• Untuk perusahaan yang memiliki
potensi bahaya tinggi wajib
melakukan penilaian penerapan SMK3
sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 16

38. Penilaian penerapan SMK3 dilakukan terhadap:
1. Perusahaan yang secara sukarela minta Audit
SMK3;
2. Perusahaan yang bergerak di bidang dengan
potensi bahaya tinggi : bidang pertambangan,
minyak dan gas bumi;
3. Perusahaan yang mempunyai potensi bahaya
tinggi berdasarkan penetapan Direktur Jenderal
dan/atau Kepala Dinas Provinsi.

39. Penilaian melalui Audit SMK3
meliputi:
1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2. pembuatan dan pendokumentasian rencana K3;
3. pengendalian perancangan dan peninjauan kontrak;
4. pengendalian dokumen;
5. pembelian dan pengendalian produk;
6. keamanan bekerja berdasarkan SMK3;
7. standar pemantauan;
8. pelaporan dan perbaikan kekurangan;
9. pengelolaan material dan perpindahannya;
10. pengumpulan dan penggunaan data;
11. pemeriksaan SMK3; dan
12. pengembangan keterampilan dan kemampuan Pasal 16

40. PENGAWASAN
• Pengawasan SMK3 dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan
pusat, provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan
kewenangannya.
• Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. pembangunan dan terjaminnya pelaksanaan komitmen;
2. organisasi;
3. sumber daya manusia;
4. pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang K3;
5. keamanan bekerja;
6. pemeriksaan, pengujian dan pengukuran penerapan SMK3;
7. pengendalian keadaan darurat dan bahaya industri;
8. pelaporan dan perbaikan kekurangan; dan
9. tindak lanjut audit. Pasal 18

41. Sanksi Administratif
Pasal 190 UU No 13 Tahun 2003
(1) Pelanggaran pasal 87 dikenakan sanksi
administratif
(2) Sanksi administratif berupa :
a. teguran;
b. peringatan tertulis;
c. pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pembatalan persetujuan;
f. pembatalan pendaftaran;
g. penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi;
h. pencabutan ijin.

42. Sistem Manajemen Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja
Pengukuran
dan Evaluasi
Kinerja K3
Peninjauan
dan Pening
katan
Kinerja SMK3
Penetapan
Kebijakan K3
Perencanaan
K3
Pelaksanaan
Rencana
K3