Sistem peradilan pidana Indonesia terdiri atas 4 sub-sistem yakni kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan yang bekerja sama untuk menangani kasus pidana dari penyidikan hingga pemidanaan. Proses ini dapat mengurangi jumlah kasus yang tercatat karena berbagai alasan. Kehidupan di lembaga pemasyarakatan dapat mempengaruhi sikap tawanan akibat beradaptasi dengan lingkungan dan at

1. I. SISTEM PERADILAN PIDANA (CRIME JUSTICE SYSTEM)
Sistem Peradilan Pidana adalah suatu sistem untuk menangulangi
kejahatan di dalam masyarakat. Penanggulangan kejahatan di masyarakat
berhubungan dengan penegakkan hukum. Dalam penegakan hukum di Indonesia
ada 4 sub sistem yang mempunyai peranan yakni Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Sistim-sistim ini berfungsi secara
berkelanjutan mulai dari timbulnya tindak pidana sampai adanya
pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan. Seorang anggota masyarakat
yang melakukan kejahatan akan masuk ke dalam sistim ini mulai dari kepolisian
dengan status tersangka kemudian beralih ke Kejaksaan dengan status terdakwa
yang diteruskan dalam proses peradilan di Pengadilan dan akhirnya berada di
Lembaga Pemasyarakatan selaku narapidana.
Polisi mengetahui terjadi tindak pidana adalah dari laporan tindak pidana
(recorded Criminality) akan tetapi terhadap angka recorded criminality hanyalah
sample dari kejaghatan yang terjadi dalam masyarakat. Recorded Criminality
akan mengalami pengurangan saat sampai kedalam proses peradilan (mortality).
Recorded criminality tidak semua akan direspon, ada yang diskresi oleh
polisi . Kejahatan yang tidak terdeteksi (dark number) lebih banyak lagi.
Pengurangan dari dark number ini akan bergantung dari usaha kepolisian mencari
kejahatan antara lain dengan patroli ataupun operasi
II. PRIZONIZATION
LP dan masyarakat adalah suatu tempat yang menjadi sumbar perubahan
fundamental sikap, kepercayaan dan konsepsi. Seseorang yang lama tinggal
dalam LP akan menjadi lebih merasa sebagai seorang terpenjara dan makin
konfermitas dengan nilai para narapidana. Oleh karena itu seseorang yang telah
menjadi penghuni LP akan mengalami hambatan sosialisasi dalam LP seperti :
1. Norma dunia LP di organisasi bertentangan dengan dunia luar

2. 2. Tidak ada seorangpun narapidana yang lepasa dari pengaruh LP
3. Prisonisasi dilihat dari hubungan dengan sesama narapidana bukan dengan
dunia luar / masyarakat konvensional
Bahwa LP harus mengadakan pemisahan penghuni untuk mencegah
kekerasan sesama narapidana karena secara umum narapidana membawa
permusuhan terhadap tata tertib hukum dunia luar.
Syless dan Messiger berpendapat bahwa “Kultur penjara merupakan
respon terhadap masalah penyesuaian diri dalam kehidupan LP”. Hal ini
menyebabkan terjadinya pengurangan-pengurangan dalam LP dimana terpidana
mengalami pengurangan hak yang dilakukan oleh Undang- Undang (Putusan
Pengadilan) antara lain:
1. perampasan barang dan jasa
2. perampasan hubungan heteroseksual
3. perampasan otonom
4. perampasan keamanan
James B Jacobs merumuskan stratifikasi yang lazim terjadi di LP yaitu :
1. Statifikasi Rasial
berdasarkan ras yakni ada Batak, Jawa, Madura
2. Statifikasi Relegius
berdasarkan agama
3. Statifikasi Politik
berdasarkan kekuasaan
4. Statifikasi Ekonomi
berdasarkan tingkat ekonomi
Sistim dalam LP mempunyai kode tersendiri dimana kode itu diklasifikasi
dalam beberapa bagian yakni:
1. Aturan yang memaksa kecerian sesama narapidana
2. Sosial informal dalam merespon kondisi tertentu berupa menahan diri dari
perselisihan atau perbedaan sesama narapidana

3. 3. Tidak boleh mengambil keuntungan sesama narapidana dengan menggunakan
kecurangan atau ketidakjujuran
4. Aturan yang bermotif sentral bagi pemeliharaan dari narapidana
Bahwa adanya prizonization ini menyebabkan adanya perbedaan dalam LP
yang berdampak secara positif adanya demokrasi dalam LP dimana adanya perhatian
terhadap apa yang menjadi hak narapidana akan tetapi dengan itu disiplin narapidana
menjadi menurun dan tidak ada rasa hormat pada petugas LP dan keadaan ini
diperburuk dengan belum adanya suatu aturan yang pasti / jelas mengenai
strukturisasi LP sehingga kebijakan sepenuhnya berada ditangan Kalapas /KPLP.

4. KESIMPULAN
1. CRIME JUSTICE SYSTEM
Bahwa narapidana yang ada di LP hanyalah sample dari kejahatan yang ada
dalam masyarakat dan tidak dapat menjadi tolak ukur tingkat kejahatan yang
ada dalam masyarakat
2. PRIZONIZATION
Bahwa ada perbedaan / tingkatan narapidana yang ada dalam LP yang terjadi
secara alami dan kebijaksanaan dalam LP yang belum jelas menyebabkan
Kalapas menjadi orang yang memegang kekuasaan penuh dalam masyarakat
LP