Dari hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga, Indonesia masih perlu berbenah dalam hal pelayanan publik. Political Economic Risk Consultancy (PERC) menempatkan Indonesia di bawah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Taiwan, Korsel, Makau, Jepang, Hong Kong, dan Singapura.
Dari hasil survei yang dilakukan beberapa lembaga, Indonesia masih perlu berbenah dalam hal pelayanan publik. Political Economic Risk Consultancy (PERC) menempatkan Indonesia di bawah Vietnam, Filipina, Thailand, Malaysia, Taiwan, Korsel, Makau, Jepang, Hong Kong, dan Singapura.
3. Tentang Ahli Waris Pengganti.
Ahli Waris Penggganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 KHI, merupakan lembaga hukum yang masih diterima masyarakat luas, namun dalam pelaksanaannya sebaiknya dibatasi hanya sampai kepada derajat cucu.
One manifestation of good governance is the availability of infrastructure that providing information and take into account of people's expectations, so that it can be used to improvethe performance of government services. Basically, public has the right to use the complaints media if the performance of the government is not in line with public prospects. By giving an example of complaints managements and policiesthat are applied in the city of Bekasi as a benchmark that can be copied or replicated in other agencies. This study utilize exploratory descriptive method that link with regulationin order to explain the complaint in a straightforward and structured. Bekasi city has packed a system of provision of information and public complaints by utilizing technology which is the website and the SMS center. In addition, to support the success of the public services, Bekasi provides clear rules related to the provision of information and public complaints, and organizingtransparency complaint data and simple management. Model that performed by Bekasi Local Government is quite simple, therefore it can be duplicated/ replicated in other local governments.
3. Tentang Ahli Waris Pengganti.
Ahli Waris Penggganti sebagaimana tersebut dalam pasal 185 KHI, merupakan lembaga hukum yang masih diterima masyarakat luas, namun dalam pelaksanaannya sebaiknya dibatasi hanya sampai kepada derajat cucu.
One manifestation of good governance is the availability of infrastructure that providing information and take into account of people's expectations, so that it can be used to improvethe performance of government services. Basically, public has the right to use the complaints media if the performance of the government is not in line with public prospects. By giving an example of complaints managements and policiesthat are applied in the city of Bekasi as a benchmark that can be copied or replicated in other agencies. This study utilize exploratory descriptive method that link with regulationin order to explain the complaint in a straightforward and structured. Bekasi city has packed a system of provision of information and public complaints by utilizing technology which is the website and the SMS center. In addition, to support the success of the public services, Bekasi provides clear rules related to the provision of information and public complaints, and organizingtransparency complaint data and simple management. Model that performed by Bekasi Local Government is quite simple, therefore it can be duplicated/ replicated in other local governments.
Materi pelatihan Dasar CPNS pada Provinsi NTB. Salah satu materi agenda 2 ddalam pembelajaran. Materi tersebut merupakan bagian dari Nilai-nilai dasar yang harus dimiliki oleh ASN. Core Valuenya BerAKHLAK. Nilai Berorientasi pelayanan dan Nilai Akuntabel. berorientasi pelayanan merupakan nilai pertama yang harus dimiliki oleh aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsinya. sesuai dengan fungsi ASN sendiri yaitu: sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebegai perekat dan pemersatu bangsa.
Pendampingan Individu 2 Modul 1 PGP 10 Kab. Sukabumi Jawa BaratEldi Mardiansyah
Di dalamnya mencakup Presentasi tentang Pendampingan Individu 2 Pendidikan Guru Penggerak Aangkatan ke 10 Kab. Sukabumi Jawa Barat tahun 2024 yang bertemakan Visi dan Prakarsa Perubahan pada SMP Negeri 4 Ciemas. Penulis adalah seorang Calon Guru Penggerak bernama Eldi Mardiansyah, seorang guru bahasa Inggris kelahiran Bogor.
2. Informasi yang disajikan dalam bentuk
berita, yang disusun oleh suatu institusi,
dan disebarluaskan kepada publik
melalui media massa, dengan tujuan
tertentu.
5. • Tentukan isi/news value-nya
Putusan, fasilitas terbaru, kerja sama, perkara yang
jadi sorotan, penghargaan bergengsi, laporan kinerja,
dll.
• Waktu tayang
’Untuk Disiarkan Segera’atau ’Embargo sampai’
• Judul
• Keterangan waktu, tempat, kutipan.
• Konten ditulis dengan gaya penulisan berita (5W1H)
• Cukup satu lembar (sekitar 2000-3000 karakter)
6. • Langsung ke pokok masalah
• Info Lembaga
Cantumkan pada bagian akhir atau di awal naskah
lengkap dengan alamat, nomor telepon, fax, email,
website, termasuk contact person yang bisa
dihubungi. Bisa juga ditulis pada kertas berkop-surat
sehingga benar-benar resmi.
• Berikan lebih dari satu nomor kontak –nomor
telepon kantor, kontak pribadi, e-mail, dan fax.
• Jika memungkinkan, sertakan usulan orang-orang
yang dapat diwawancara.
• Jika perlu, sertakan ilustrasi foto, tabel, atau grafik.
7. 1.PN Cirebon
KUNJUNGAN DARI HAKIM TINGGI PENGADILAN TINGGI BANDUNG DALAM RANGKA
PENILAIAN PTSP
•Cirebon, 24/02/2020 Sesuai dengan Surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,
tanggal 19 Februari 2020, Nomor : W11.U/594/KP.01.1/2/2020, tim pemeriksa melakukan
Pemeriksaan dan Penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan
Negeri Cirebon dalam rangka Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terhadap masyarakat
pencari Keadilan serta pelaksanaan lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang
diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI tahun
2020 berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1
Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian Pelayanan Satu Pintu (PTSP) di Lingkungan
Peradilan Umum.
Yang berdasarkan hasil Pemeriksaan dan Penilaian tersebut, tim pemeriksa mendapatkan
hasil bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Cirebon
sudah berjalan sebagaimana mestinya, adapun kekurangan - kekurangan akan segera
dilengkapi. Untuk Kemudian hasil Pemeriksaan dan Penilaian ini akan disampaikan kepada
Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Bahan Pelaporan dan Penilaian.
8. • Setelah diedit:
Tim Pemeriksa: Pelayanan Satu Pintu di PN Cirebon Sudah
Baik
CIREBON- Tim pemeriksa dari Pengadilan Tinggi Bandung
menyatakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pengadilan
Negeri Cirebon telah berjalan baik. Temuan itu diketahui
setelah tim melakukan pemeriksaan pada 24 Februari lalu,
berdasarkan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Bandung,
19 Februari 2020, Nomor : W11.U/594/KP.01.1/2/2020.
Ketua PN Cirebon menuturkan, berdasarkan hasil
Pemeriksaan dan Penilaian tersebut, tim pemeriksa
mendapatkan hasil bahwa PTSP pada PN Cirebon sudah
berjalan sebagaimana mestinya. “Adapun kekurangan -
kekurangan akan segera dilengkapi,” ujarnya. Menurut dia,
hasil Pemeriksaan dan Penilaian ini selanjutnya akan
disampaikan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
9. 2. Mahkamah Agung
KETUA MA HARAP WARGA MAHKAMAH AGUNG DAN PERADILAN TIDAK ALERGI
TERHADAP PENGAWASAN
Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung, Dr. Syarifuddin, SH., MH, menyampaikan
pidato perdananya pada Rabu pagi, 13 Mei 2020 di Command Centre Mahkamah Agung,
Jakarta. Pada pidato yang disaksikan oleh warga peradilan di seluruh Indonesia melalui
siaran langsung di channel youtube Mahkamah Agung tersebut, Dr. Syarifuddin
menyampaikan banyak hal, salah duanya adalah visi-misi Mahkamah Agung yang telah
ditetapkan, akan tetap menjadi landasan berpijak dalam melakukan pembangunan jiwa dan
fisik peradilan Indonesia dan juga imbauan kepada warga Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan agar tidak alergi terhadap pengawasan.
Dalam hal pembangunan jiwa peradilan, Dr. Syarifuddin menyampaikan akan dilakukan
dengan terus meningkatkan integritas dan profesionalisme hakim dan aparatur peradilan,
dengan penegakan dan pengefektifan pelaksanaan paket kebijakan bidang pembinaan dan
pengawasan, khususnya dalam pelaksanaan Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 dan
Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017.
“Setiap pejabat baik dari Mahkamah Agung maupun dari tingkat banding, agar
menerapkan ketentuan baku badan pengawasan yang telah saya bangun ketika saya
masih menjadi Kepala Badan Pengawasan, agar jangan memberatkan Obrik atau Obyek
Pemeriksaan,” kata Dr. Syarifuddin yang pernah menjabat sebagai Kepala Badan
Pengawasan dan Ketua Muda Pengawasan tersebut.
10. • Setelah diedit:
Ketua MA: Warga Peradilan Jangan Alergi Terhadap
Pengawasan
JAKARTA - Ketua Mahkamah Agung, Dr. Muhammad
Syarifuddin, SH., MH. meminta warga peradilan supaya tidak
alergi terhadap pengawasan. Permintaan itu disampaikannya
dalam pidato perdananya pada Rabu (13/5), di Command
Center MA, setelah sepekan sebelumnya mengucapkan
sumpah jabatan di hadapan Presiden Joko Widodo.
Syarifuddin menyampaikan akan terus meningkatkan
integritas dan profesionalisme hakim dan aparatur peradilan,
dengan penegakan dan pengefektifan pelaksanaan paket
kebijakan bidang pembinaan dan pengawasan. “Khususnya
dalam pelaksanaan Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 dan
Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017,” dia
menuturkan.
