Surat edaran mengatur sistem kerja baru di UIN Sunan Ampel Surabaya selama pandemi Covid-19, dengan penyesuaian lokasi bekerja antara kantor (work from office/WfO) dan rumah (work from home/WfH). Aturan ini bertujuan mencegah penyebaran Covid-19 sambil tetap menjaga produktivitas kerja, dengan pembagian 50% pegawai WfO dan skema 3 hari WfO, 2 hari WfH per pegawai. Atasan bertang
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, dan unsur-unsur penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil serta menetapkan pedoman bagi pegawai negeri sipil dan pejabat penilai dalam melaksanakan penilaian tersebut.
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...Sri Budi Sukiyanto
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil yang mengatur tentang pembentukan tim penyusun, tugas tim, dan prosedur penyusunan standar kompetensi manajerial bagi instansi pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil yang mengatur tentang pembentukan tim penyusun, tugas tim, dan prosedur penyusunan standar kompetensi manajerial di instansi pemerintah.
Surat edaran mengatur sistem kerja baru di UIN Sunan Ampel Surabaya selama pandemi Covid-19, dengan penyesuaian lokasi bekerja antara kantor (work from office/WfO) dan rumah (work from home/WfH). Aturan ini bertujuan mencegah penyebaran Covid-19 sambil tetap menjaga produktivitas kerja, dengan pembagian 50% pegawai WfO dan skema 3 hari WfO, 2 hari WfH per pegawai. Atasan bertang
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, dan unsur-unsur penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil serta menetapkan pedoman bagi pegawai negeri sipil dan pejabat penilai dalam melaksanakan penilaian tersebut.
2365 perka bkn nomor 7 tahun 2013 @ pedoman penyusunan standar kompetensi man...Sri Budi Sukiyanto
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil yang mengatur tentang pembentukan tim penyusun, tugas tim, dan prosedur penyusunan standar kompetensi manajerial bagi instansi pemerintah.
Dokumen tersebut merupakan pedoman penyusunan standar kompetensi manajerial pegawai negeri sipil yang mengatur tentang pembentukan tim penyusun, tugas tim, dan prosedur penyusunan standar kompetensi manajerial di instansi pemerintah.
SOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP GorontaloLPMP GORONTALO
Standar pelayanan peminjaman fasilitas LPMP Gorontalo meliputi pengisian formulir permohonan, pengecekan kesiapan fasilitas, penyampaian biaya, dan penerbitan surat persetujuan dalam waktu 2 hari. LPMP menyediakan sarana seperti aula, ruang sidang, ruang kelas, dan asrama serta menjamin kesiapan fasilitas dan keamanan selama kegiatan. Kinerja pelaksana dievaluasi setiap tahun untuk mening
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021Jumadil Awal
Pengumuman CPNS BKKBN 2021 telah keluar dan diumumkan perubahannya pada bulan agustus. untuk tesnya dan jadwalnya telah diumumkan pada perubahan ini.
upload by https://www.tokowebpedia.com
Pengumuman ini memberikan informasi tentang seleksi calon pegawai negeri sipil daerah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013. Terdapat 144 lowongan kerja yang terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 86 orang dan tenaga teknis sebanyak 58 orang. Persyaratan dan prosedur pendaftaran juga dijelaskan secara singkat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PNS dan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembinaan, karier, pengangkatan, dan penghargaan PNS. Penilaian meliputi penilaian terhadap pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...Ridho Fitrah Hyzkia
Pedoman ini mengatur tentang pengangkatan PNS ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui penyesuaian/inpassing berdasarkan persyaratan, prosedur, dan uji kompetensi untuk memenuhi formasi jabatan serta meningkatkan profesionalisme dan kinerja.
Dokumen tersebut membahas situasi eksternal dan internal terkait obyek vital nasional (Obvitnas) dan pelaksanaan tugas PAM Obvitnas Polres Kalsel pada tahun 2012. Secara eksternal, terdapat berbagai potensi ancaman keamanan di sektor sumber daya alam, perhubungan, dan pariwisata. Secara internal, dibahas mengenai jumlah personil PAM Obvitnas Polres Kalsel beserta tingkat pangkatnya."
Bimbingan teknis ini membahas pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil dan analisis jabatan serta penilaian sasaran kerja pegawai berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017. Kegiatan ini akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara, penyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan PNS, pengadaan dan perencanaan PNS, pengembangan karier dan kompetensi, serta analisis jabatan dan penilaian kinerja berdasarkan PP ter
Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dan mandat pengelolaan taman nasional. Keduanya mengakui perlindungan ekosistem, flora dan fauna serta budaya setempat, namun masyarakat adat lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan.
Suitability Mapper memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi area yang berpotensi sesuai untuk pengembangan agrikultur lestari dan menganalisa area tertentu dengan menggunakan perangkat analisa yang tersedia. Perangkat web ini dikembangkan oleh World Resources Institute dan mitra-mitranya untuk wilayah Kalimantan.
Kriteria Pengelolaan Hutan Lestari;Konservasi Keanekaragaman BiologiNurul Mukhlisa
Dokumen tersebut membahas kriteria pengelolaan hutan lestari khususnya aspek konservasi keanekaragaman biologi dan kondisi ekosistem serta produktivitas. Terdapat enam kriteria yaitu konservasi keanekaragaman hayati, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis, keanekaragaman genetik, kondisi ekosistem dan produktivitas, serta gangguan dan tekanan. Dibahas pula indikator-indikator untuk
SOP Standar Pelayanan Peminjaman Fasilitas LPMP GorontaloLPMP GORONTALO
Standar pelayanan peminjaman fasilitas LPMP Gorontalo meliputi pengisian formulir permohonan, pengecekan kesiapan fasilitas, penyampaian biaya, dan penerbitan surat persetujuan dalam waktu 2 hari. LPMP menyediakan sarana seperti aula, ruang sidang, ruang kelas, dan asrama serta menjamin kesiapan fasilitas dan keamanan selama kegiatan. Kinerja pelaksana dievaluasi setiap tahun untuk mening
1. pengumuman tambahan seleksi casn bkkbn 2021Jumadil Awal
Pengumuman CPNS BKKBN 2021 telah keluar dan diumumkan perubahannya pada bulan agustus. untuk tesnya dan jadwalnya telah diumumkan pada perubahan ini.
upload by https://www.tokowebpedia.com
Pengumuman ini memberikan informasi tentang seleksi calon pegawai negeri sipil daerah Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2013. Terdapat 144 lowongan kerja yang terdiri dari tenaga kesehatan sebanyak 86 orang dan tenaga teknis sebanyak 58 orang. Persyaratan dan prosedur pendaftaran juga dijelaskan secara singkat.
Ringkasan dokumen tersebut adalah tentang dasar hukum dan pengertian pengamanan obyek vital nasional di Polri. Dokumen tersebut menjelaskan tugas pokok Direktorat Pengamanan Obyek Vital dan Infrastruktur (DIT PAM OBVIT) dalam menyelenggarakan pengamanan obyek khusus, lingkungan industri, objek wisata, dan lembaga negara termasuk VIP yang memerlukan pengamanan khusus. Dokumen tersebut juga men
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUA...Yudhi Aldriand
Peraturan ini mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja PNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Penilaian dilakukan untuk mengevaluasi kinerja PNS dan digunakan sebagai dasar pertimbangan kebijakan pembinaan, karier, pengangkatan, dan penghargaan PNS. Penilaian meliputi penilaian terhadap pencapaian sasaran kerja dan perilaku kerja PNS.
perka lan 9 tahun 2017 tentang pedoman pengangkatan kedalam jfak melalui inpa...Ridho Fitrah Hyzkia
Pedoman ini mengatur tentang pengangkatan PNS ke Jabatan Fungsional Analis Kebijakan melalui penyesuaian/inpassing berdasarkan persyaratan, prosedur, dan uji kompetensi untuk memenuhi formasi jabatan serta meningkatkan profesionalisme dan kinerja.
Dokumen tersebut membahas situasi eksternal dan internal terkait obyek vital nasional (Obvitnas) dan pelaksanaan tugas PAM Obvitnas Polres Kalsel pada tahun 2012. Secara eksternal, terdapat berbagai potensi ancaman keamanan di sektor sumber daya alam, perhubungan, dan pariwisata. Secara internal, dibahas mengenai jumlah personil PAM Obvitnas Polres Kalsel beserta tingkat pangkatnya."
Bimbingan teknis ini membahas pengelolaan manajemen pegawai negeri sipil dan analisis jabatan serta penilaian sasaran kerja pegawai berdasarkan PP Nomor 11 Tahun 2017. Kegiatan ini akan membahas tentang manajemen aparatur sipil negara, penyusunan dan penetapan kebutuhan jabatan PNS, pengadaan dan perencanaan PNS, pengembangan karier dan kompetensi, serta analisis jabatan dan penilaian kinerja berdasarkan PP ter
Ada beberapa persamaan dan perbedaan antara pengelolaan hutan oleh masyarakat adat dan mandat pengelolaan taman nasional. Keduanya mengakui perlindungan ekosistem, flora dan fauna serta budaya setempat, namun masyarakat adat lebih menekankan pada pemanfaatan sumber daya alam untuk kehidupan sehari-hari secara berkelanjutan.
Suitability Mapper memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi area yang berpotensi sesuai untuk pengembangan agrikultur lestari dan menganalisa area tertentu dengan menggunakan perangkat analisa yang tersedia. Perangkat web ini dikembangkan oleh World Resources Institute dan mitra-mitranya untuk wilayah Kalimantan.
Kriteria Pengelolaan Hutan Lestari;Konservasi Keanekaragaman BiologiNurul Mukhlisa
Dokumen tersebut membahas kriteria pengelolaan hutan lestari khususnya aspek konservasi keanekaragaman biologi dan kondisi ekosistem serta produktivitas. Terdapat enam kriteria yaitu konservasi keanekaragaman hayati, keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman jenis, keanekaragaman genetik, kondisi ekosistem dan produktivitas, serta gangguan dan tekanan. Dibahas pula indikator-indikator untuk
Saudara-saudaraku,
Demikianlah tutur lirih-tutur lirih kita. Inilah Sumatera kita yang roboh oleh hempasan krisis pembakaran hutan dan lahan, krisis tanah danperampasan lahan, krisis pangan dan air, krisis energi dan pelayanan dasar, krisis tambang dan perkebunan, krisis hukum, dan pada akhirnya krisis identitas dan sosial budaya.
Iya, berbagai krisis itu adalah krisis-krisis pada pondasi yang apabila runtuh, roboh pula lah Sumatera kita. Pondasi-pondasi ini seringkali tidak nampak megah dan mewah, bahkan seringkali tidak nampak terlihat, akan tetapi justru adalah yang lebih penting dan mendasar. Itulah pondasi
keselamatan Sumatera.
Saudara-saudaraku,
Mbah Kardi di Bengkulu adalah salah satu wajah nyata dari jutaan orang seperti dia, dianggap tidak memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya mBah Kardi adalah sekedar objek untuk dipindahkan-disingkirkan kesana kemari demi kepentingan mengejar pertumbuhan ekonomi itu. Pengejaran pertumbuhan ekonomi itu andalannya adalah pengerukan tanah, hutan, laut, segala yang ada di dalam dan di atas tanah. Pertumbuhan ekonomi itu umpama sekedar genting di atap surau Sumatera itu. PDB umpama sekedar mahkota hiasan di atap itu. Bukan tiang penyangga apalagi pondasi. Dan nampaklah bahwa semua kejar-kejaran ekonomi itu bukan untuk keselamatan dan kesejahteraan mBah Kardi. Bukan pula untuk Anwar Sadat di Sumatera Selatan. Bukan pula untuk Iwan dan Ibu Syamsimarnis 192 Simpul Kampanye Sumatera-Mitra Samdhana dan Ibu Yeni dan Uda Iswandi di Sumatera Barat, atau Bang Karya dan Bapak Wayan dan Bapak Nasir dan Bapak Sebut Saja A di Lampung, atau
Bang Raport di Mentawai, atau Nak Joko dan Ibu Yus di Bengkulu, atau Bapak dan Ibu Rasyid beserta anak-anak mereka Atiyya dan Zakiy juga Bang Edi di Riau, atau Bapak Adi dan Bapak Ali di Aceh, atau Bapak Haposan Sinambela dan Bapak Sihitte Sumatera Utara.
Kita semua ini adalah sekedar korban-korban ikutan dalam seluruh cerita pengejaran pertumbuhan ekonomi ini. Sebab mana ada sejarahnya pemerintah mau repot-repot membangun pembangkit listrik dan jaringan distribusi hanya untuk memenuhi kebutuhan warga bukan karena ada
kepentingan industrial. Tidak pernah dalam sejarah pemerintah
membangun jalan dan segala infrastruktur dasar kalau tidak dalam rangka menggelar karpet merah bagi investor. Tidak ada penegakan hukum dan pembenahan birokrasi yang tidak karena keperluan mendorong kepastian usaha, merayu investor, dan menyediakan pasar bagi model ekonomi itu.
Saudara-saudaraku,
Dalam Robohnja Sumatera Kami ini kita tidak menawarkan solusi. Kita hanya berharap surat-surat ini dijawab. Kita juga akan sangat senang kalau ada surat-surat lain yang ditulis dan dikirimkan kepada satu sama lain, warga krisis Sumatera.
Itu sajalah yang kami inginkan: saling bersurat, saling dengar, saling bicara.
Di Penghujung Bulan Agustus, 2015
Sebut Saja Warga Krisis Sumatera
setumpuk tagihan keselamatan ruang hidup
Bapak Jokowi,
Presiden Republik Indonesia yang kami banggakan,
Mengakhiri permohonan kami ini, kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa
selalu menyertai Bapak dalam menjunjung mandat dari rakyat dan tugas
konstitusional sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan
Indonesia.
Kami akan menunggu dengan setia dan berharap bahwa Bapak akan
mengeluarkan Paket Kebijakan untuk Keselamatan Ruang Hidup ini.
Kami merindukan sangat kebijakan yang untuk kepentingan kami, yang
sepenuhnya didedikasikan sebagai jaminan dari negara untuk kami,
rakyat dan warga negara Indonesia di desa-desa dan di kampungkampung,
di daerah-daerah pertanian dan pesisir, di gunung-gunung
dan hutan.
Di tengah-tengah krisis di berbagai aspek, di tengah gegap gempita
pengerukan kekayaan alam demi berhala pertumbuhan ekonomi, di
tengah gencarnya proyek-proyek infrastruktur untuk melayani investasi
rakus ruang dan industri pengerukan, kami hanya memohon jaminan
bahwa kami tidak akan digusur dari ruang hidup kami, keamanan kami
akan tetap terjaga dan kami akan terhindar dari segala bentuk
kriminalisasi, dan bahwa kami dan anak-anak, orang tua, saudara, dan
tetangga-tetangga kami akan selalu hidup di lingkungan yang layak.
Hanya itu permohonan kami. Semoga Bapak berkenan, dan mohon maaf
atas segala kekurangan kami.
salam,
Warga Krisis Sumatera
Investing in sustainable landscapes for green returnsCIFOR-ICRAF
Dr. Peter Holmgren, Director General of CIFOR, presented options for investing in sustainable rural development at the Business for the Environment Global Summit in Delhi, India on 16 April 2013.
Pengelolaan hutan bersama masyarakat merupakan orientasi pembangunan kehutanan dewasa ini. Konsep ini tidak lagi menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai buruh atau penonton praktek pengelolaan hutan, dan bersorak kegirangan ketika melihat logging trucks mengangkut ber-kubik-kubik kayu bulat dari hutan yang tidak jauh dari kebun-kebun mereka. Masyarakat sekitar hutan memang selama ini belum mendapatkan tempat yang adil dalam pengelolaan hutan sistem HPH. Mereka tetap dan semakin miskin karena hutan tidak lagi mampu mensuplai air untuk persawahan mereka. Mereka semakin sulit mendapatkan hewan buruan di hutan yang semakin termarginalkan. Pohon duren yang dulu subur dengan buah yang rimbun, kini semakin langka.
Kita harus mengakui bahwa sejak awal sejarah peradabannya manusia memiliki keterkaitan yang erat dengan sumberdaya hutan. Masyarakat lokal telah sejak lama memahami prinsip bahwa hutan alam klimaks lebih merupakan puncak keseimbangan ekologis daripada mampu menjanjikan produktivitas tinggi bagi kepentingan hidup manusia. Banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa pemanfaatan hutan dan lahan hutan oleh masyarakat mampu menjawab persoalan lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat. Dari waktu ke waktu praktik pemanfaatan hutan dan lahan hutan oleh masyarakat meskipun di bawah tekanan sosial politik yang tidak menguntungkan masih bertahan dan menunjukkan kemampuannya untuk mewujudkan kelestarian sumber daya alam. Misalnya saja, sistem Lembo di Kalimantan Timur, kebun Kemenyan di Tapanuli Utara, Kebun Karet di Jambi, Kebun Damar di Krui, Kebun Hutan Durian di Benawai Agung, Tembawang di Sanggau, Kebun Rotan di Bentian, Hutan Adat di Tenganan, Sistem Dukuh dan Asyura di Kalimantan Selatan dan masih banyak lagi yang lainnya yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa rakyat yang hidup di sekitar hutan memiliki pengalaman panjang dan kemampuan yang memadai untuk mengelola hutan.
Smallholder and community forest management in the tropics: what we know and ...CIFOR-ICRAF
Communities now own or manage a quarter of the world’s tropical forests, but the case studies in this presentation illustrate the many key challenges remaining for smallholder and community forest management in the tropics. For example, the customary rights of smallholders and communities are still not properly recognised; there are discrepancies between the law and the reality in forest management and use; and there are difficulties in linking communities to markets.
CIFOR scientist Amy Duchelle explains how the smallholder and community forest management model came about, and where we need to go next. She gave this presentation on 16 June 2012 as part of the Forest Stewardship Council’s side event at Rio+20. She was answering the topic “Focussing on smallholders and forest communities: achievements and challenges at the local level”.
This presentation, delivered by Dede Rohadi, outlines social forestry in Indonesia. Topics include forest land use, history, types of social forestry, progress of social forestry, and private forestry.
Pengumuman ini memberitahukan tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) dari pelamar umum untuk mengisi formasi lowong di pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2013. Dokumen ini menjelaskan syarat-syarat pendaftaran, prosedur pengiriman berkas lamaran, jenis-jenis ujian yang akan dilaksanakan, serta daftar formasi dan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan.
Dokumen ini mengumumkan jadwal dan lokasi pengambilan tanda peserta ujian (TPU) dan pelaksanaan tes kompetensi dasar (TKD) untuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan tahun anggaran 2013. Peserta diwajibkan mengikuti prosedur pendaftaran ulang dengan membawa berkas persyaratan dan akan mendapatkan TPU untuk mengikuti TKD. TKD akan dilaksanakan di 15 kota besar Indonesia
Perka bkn nomor 29 tahun 2014@sop pelaksanaan tkd untuk seleksi cpns dari pe...Fery Wage
Dokumen tersebut mengatur prosedur pelaksanaan tes kompetensi dasar dengan computer assisted test untuk seleksi calon pegawai negeri sipil dari pelamar umum tahun 2014, mencakup persiapan sarana dan prasarana, penerimaan data peserta, instalasi database dan aplikasi di server, serta pelaksanaan tes.
Pengumuman ini memberitahukan tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2013 di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Seleksi dilakukan melalui beberapa tahap yaitu administrasi, tes kemampuan dasar, tes potensi akademik, tes bahasa Inggris, psikotes dan wawancara. Calon peserta harus memenuhi syarat umum dan khusus serta mendaftar
Dokumen tersebut berisi pengumuman tentang pengadaan calon pegawai negeri sipil daerah (CPNS) formasi untuk pelamar umum pemerintah Kabupaten Siak tahun anggaran 2013 dengan jumlah formasi 175 yang terdiri dari tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis/strategis lainnya beserta persyaratan dan ketentuannya.
Dokumen ini mengumumkan jadwal dan lokasi pengambilan tanda peserta ujian serta pelaksanaan tes kompetensi dasar untuk rekrutmen calon pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan tahun anggaran 2013. Pengumuman ini menjelaskan tempat dan waktu pengambilan tanda peserta ujian, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi peserta, dan jadwal pelaksanaan tes serta pengumuman hasilnya. Tes kompetensi dasar akan di
Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya sesuai rencana dan peraturan perundang-undangan, meliputi pengawasan urusan pemerintahan daerah, pemeriksaan akhir masa jabatan kepala daerah, asistensi pengelolaan dana desa, dan pemeriksaan pengaduan. Rencana Pengawasan Tahunan berisi Program Kerja dan Jadwal Pengawasan untuk menghindari tumpang tindih kegi
Perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan peraturMuhaiat
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011. Dokumen ini menjelaskan tujuan, prinsip, dan unsur-unsur penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil seperti sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja. Dokumen ini juga menjelaskan definisi kunci seperti pegawai negeri sipil, penilaian prestasi kerja, prestasi
Rapat koordinasi Satuan Intelkam Polres Metro Jakarta Selatan membahas perubahan standar pelayanan dan SOP terkait penerbitan SKCK, Surat Ijin Keramaian, dan Rekomendasi. Rapat menyimpulkan perlu mereview standar dan SOP terbaru sesuai peraturan terkini, menghitung ulang waktu pelayanan, serta menambah petugas sidik jari untuk mempercepat proses (<=3 kalimat).
Standar operasional prosedur pembinaan jasmani Satuan Brimob Polda Kalimantan Barat mengatur pelaksanaan tes kesamaptaan jasmani dan beladiri secara berkala untuk personel. Prosedur meliputi pengiriman surat edaran, penyusunan jadwal, pelaksanaan tes, pembuatan laporan hasil, dan pengiriman laporan ke atasan. Tujuannya untuk menunjang pengembangan karir dan kenaikan pangkat personel.
2235 perka bkn nomor 1 tahun 2013 @ ketentuan pelaksanaan pp nomor 46 tahun 2...Winarto Winartoap
Dokumen tersebut mengatur ketentuan pelaksanaan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. Dokumen ini menjelaskan tujuan, lingkup, dan definisi kunci terkait penilaian prestasi kerja PNS.
Dokumen tersebut merupakan peraturan pelaksanaan tentang penilaian prestasi kerja PNS yang mengatur tentang tujuan, definisi istilah, dan pedoman pelaksanaan penilaian prestasi kerja berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
1. MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA
Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
di
Tempat
SURAT EDARAN
Nomor : SE/10/M.PAN-RB/08/2013
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
TAHUN 2013 DARI TENAGA HONORER KATEGORI II DAN PELAMAR UMUM
(DENGAN SISTEM LEMBAR JAWABAN KOMPUTER DAN SISTEM COMPUTER
ASSISTED TEST) SERTA SPESIFIKASI MATERI TES KOMPETENSI DASAR CPNS
PELAMAR UMUM UNTUK PROSES PENGGANDAAN
Dalam rangka persiapan pelaksanaan seleksi CPNS Tahun 2013 bagi tenaga honorer kategori
II dan pelamar umum sebagaimana hasil rapat tanggal 29 Juli 2013 di Kementerian PANRB, bersama
ini kami sampaikan rencana persiapan pelaksanaan tes, dan hal lain yang perlu dilakukan adalah
sebagai berikut:
1. Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dari tenaga honorer K-II (iampiran 1);
2. Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dari Pelamar Umum dengan sistem LJK (Iampiran 2);
3. Jadwal pelaksanaan seleksi CPNS dari Pelamar Umum dengan sistem CAT (Iampiran 3);
4. Speslfikasi materi tes kompetensi dasar CPNS dari pelamar umum sebagai bahan untuk
melaksanakan proses peleiangan dalam rangka penggandaan oleh instansi pelaksana (K/L,
Provinsi, Kabupaten/Kota) (Iampiran 4).
Demikian untuk menjadi perhatian dan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal: 2l Agustus 2013
Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Azwar Abubakar
Tembusan:
Kepala BKN.
NB : Apabila masih diperlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
a. Terkait dengan mekanisme pelelangan, hubungi ULP Kementerian PANRB (Aryo) No. Hp.
0813-85800061/(021)7398381 (ext.2100).
b. Terkait dengan jadwal seleksi CPNS, hubungi Kementerian PANRB (Arizal) Hp. 0815-8822983/ Kantor
(021) 7398323 (ext. 2045)/ Supardiyana (0877-70377920) (ext. 2028).