Dokumen ini membahas tentang politik etis di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Politik etis merupakan kritik terhadap sistem tanam paksa dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan program irigasi, emigrasi, dan edukasi. Akan tetapi, pelaksanaannya seringkali menyimpang dan hanya memberikan manfaat bagi Belanda, sehingga tujuan awal untuk kesejahteraan rakyat tidak sepenuhnya tercapai.

1. Kelompok Sejarah
Politik Etis
Oleh:
• Naufal Afif R.
• Safira Wahyu A.
• Sandra Octaverina
• Wahyu Rahmad .

2. Pokok Bahasan
Pengertian
Tokoh
Dampak Politik Etis
Penyimpangan Politik Etis
Aturan Pelaksanaan
Latar Belakang
Kegagalan Politik Etis

3. PENGERTIAN
• Politik Etis adalah suatu pemikiran
yang menyatakan bahwa pemerintah
kolonial memegang tanggung jawab
moral bagi kesejahteraan pribumi.
Pemikiran ini merupakan kritik
terhadap politik tanam paksa.

4. LATAR BELAKANG
1. Sistem tanam paksa menimbulkan
penderitaan bagi rakyat Indonesia
2. Sistem ekonomi liberal tidak memperbaiki
perekonomian rakyat
3. Belanda melakukan penekanan dan
penindasan terhadap rakyat Indonesia
4. Rakyat kehilangan tanahnya
5. Adanya kritik dari kaum intelektual

5. TOKOH
• Pieter Brooshooft (wartawan
Koran De Locomotief)
• C. Th. Van Deventer (seorang
politikus)

6. ATURAN PELAKSANAAN
• pidato pembukaan parlemen Belanda oleh Ratu Wilhelmina (yang
pada saat itu baru naik tahta) pada 17 September 1901. Isinya
menyatakan bahwa pemerintah Belanda mempunyai panggilan
moral dan hutang budi (een eerschuld) terhadap bangsa pribumi di
Hindia Belanda. Panggilan moral itu dituangkan ke dalam kebijakan
politik etis, yang terangkum dalam program Trias Politika yang
meliputi :
• Irigasi (pengairan), yakni membangun dan memperbaiki pengairan-
pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian
• Emigrasi yakni mengajak penduduk untuk transmigrasi
• Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan
pendidikan

7. PENYIMPANGAN – PENYIMPANGAN
POLITIK ETIS
• IRIGASI : Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah
yang subur untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan
milik rakyat tidak dialiri air dari irigasi.
• EDUKASI : Pendidikan ditujukan untuk mendapatkan
tenaga administrasi yang cakap dan murah. Terjadi
diskriminasi karena pendidikan hanya diperuntukkan
kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang
mampu
• EMIGRASI : Migrasi ke daerah luar Jawa hanya ditujukan ke
daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan-
perkebunan milik Belanda. Hal ini karena adanya
permintaan yang besar akan tenaga kerja di daerah-daerah
perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara,
khususnya di Deli, Suriname, dan lain-lain.

8. DAMPAK PELAKSANAAN
POLITIK ETIS
• Pendidikan: dalam pengembangan dan perluasan
dunia pendidikan dan pengajaran di Hindia Belanda.
Salah satu orang dari kelompok etis yang sangat
berjasa dalam hal ini adalah Mr. J.H. Abendanon (1852-
1925) yang merupakan Menteri Kebudayaan, Agama,
dan Kerajinan dari tahun 1900 sampai dengan 1905.
• Sejak tahun 1900 mulai berdiri sekolah-sekolah, baik
untuk kaum priyayi maupun rakyat biasa yang hampir
merata di daerah-daerah.

9. DAMPAK PELAKSANAAN
POLITIK ETIS
• Politik: Terjadinya desentralisasi atau otonomi bagi
bangsa Indonesia, namun pada intinya tetap saja
golongan penguasa tetap kuat dalam arti intervensi.
• Ekonomi : Muncul sistem kapitalisme modern,
politik liberal dan pasar bebas yang membuat
persaingan dagang semakin kuat. Dan juga lahirnya
perusahaan swasta asing di Indonesia.

10. Kegagalan Politik Etis
• - PNS dari golongan pribumi hanya
dimanfaatkan sehingga Belanda masih
mendominasi
• - Politik liberal memberikan keuntungan yang
sangat besar bagi Belanda, dan tidak untuk
rakyat.
• - Hanya sebagian kecil kaum pribumi yg
mendapat keuntungan dan kedudukan yang
baik.

11. SEKIAN