Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Bahan diambil dari UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Bersama Menristek dan Mendagri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomo3 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PPT_KADIS PORA.pptx untuk seleksi terbuka lelang jabatan kepala dinas
CASCADING.pdf
1. Indikator Program
Program
“Terwujudnya Pengembangan Potensi dan Meningkatkan Kemampuan Aparatur Pemerintah Daerah
Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga dihasilkan peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja”
BUPATI
Eselon
II
Eselon
III
Eselon
IV
Meningkatkan kualitas Produk Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah
Meningkatkan Fungsi Kelitbangan dalam Pengambilan
Kebijakan Daerah
Meningkatnya Kinerja aparatur perencana yang
profesionalisme dalam menyusun produk perencanaan
Meningkatkan presentase hasil penelitian/ kajian
yang dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan
daerah
Meningkatkan Kualitas produk perencanaan
pembangunan, evaluasi dan pelaporan
Terwujudnya efektifitas koordinasi dalam
penyusunan dokumen perencanaan
Tahapan Proses Perencanaan
Pembangunan Pembangunan
% konsistensi Program dalam
RKPD terhadap RPJMD
Peningkatan jumlah tenaga perencanaan
Tersedainya dokumen perencanaan yang
ditetapkan dengan Perda/ Perkada
Terciptanya koordinasi dan
sinkronisasi baik secara
vertikal maupun horizontal
Tersedianya dokumen
Kajian penelitian untuk
pengambilan
kebijakan daera
1. Program Pengembangan data/ informasi
2. Program pengembangan data/ informasi/
statistik daerah
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Peningkatan Kapasitas
sumber daya aparatur
1. % Ketersediaan data/ informasi pembangunan daerah
2. % Penyusunana dokumen perencanaan yang tepat waktu
3. Realisasi capaian program pembangunan sumber dana
APBN dan APBD
1. Program Perenc. Pemb. Ekonomi
2. Program perenc. Pemb. Sosial Budaya
3. Program Perencanaan Pembangunan
fisik prasarana
4. Program Kerjasama Pembangunan
1. % Renja PD bidang Perenc Ekonomi yang disusun
tepat waktu
2. % Renja PD bidang Perenc Sosbud yang disusun tepat
waktu
3. % Renja PD bidang Perenc Fispra yang disusun tepat
waktu
4.
1. % hasil kelitbangan yang ditindaklanjuti/
dimanfaatkan oleh PD
2. % hasil inovasi yang diimplementasikan PD
Program Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan
KEGIATAN
1. Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
2. Pengolahan, Updating dan analisis data statistik daerah
3. Pelaksanaan musrenbang desa, kec. Dan kabupaten
4. Penyusunan dokumen RKPD
5. Sinkronisasi RPJMD dengan RPJMDesa dan RKPD d engan RKPDesa
6. Pelaksanaan Monev dan Pelaporan
INDIKATOR
KEGIATAN
Pendidikan dan pelatihan
formal
1. Jumlah elemen data sipd yang terisi
2. Jumlah buku statistik yang dihasilkan
3. Jumlah usulan masyarakat dan jumlah dok hasil musrenbang
4. Jumlah dokumen RKPD
5. Jumlah laporan sinkronisasi
6. Jumlah laporan monev dan LKPJ
Jumlah aparatur yang
mengikuti pelatihan
formal
1. Jumlah dok sub bidang perenc ekonomi I, II dan III yang
disusun
2. Jumlah dok sub bidang perenc Sosial budaya I, II dan III yang
disusun
3. Jumlah dok sub bidang Infrastruktur dan peng. Wilayah I, II
dan III yang disusun
4.
1. Penyusunan dok lab. Inovasi
2. Fasilitasi partnership pengabdian
masyarakat;
3. Updating Indeks daya saing daerah
4. Evaluasi pelaksanaan dana desa
1. Jumlah inovasi perangkat daerah
yang dihasilkan
2. Laporan hasil fasilitasi kegiatan
Pengabdian masyarakat
3. Laporan updating daya saing
daerah
4. Lap. Evaluasi palaksanaan dana
desa
Anggaran Rp. 1.611.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 Rp. 1.143.900.000,00 Rp. 602.821.000,00
6
“Menciptakan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Inovatif”
Misi ke 1 RPJMD
Sasaran ke 3
RPJMDRPJMD
Tujuan OPD
Indikator Tujuan
Sasaran OPD
Indikator Sasaran
Tersedainya
data dan
Informasi untuk
mendukung
perenc pemb.
Presentase
Pemanfaatan hasil
kelitbangan dan
penerapan SIDa
1. Koordinasi Perenc. Pemb. Bidang Ekonomi
2. Koordinasi Perenc. Pemb. Bidang Sosial Budaya
3. Koordinasi Perenc. Pembangunan Fisik Prasarana
4. Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah
5. Fasilitasi dan dukungan tim koordinasi penanggulangan kemiskinan
6. Penyusunan laporan Sustainable Development Goals (SDGs)
Cascading