SlideShare a Scribd company logo
PSAP 12  LAPORAN OPERASIONAL  A. B. Triharta Sosialisasi PP 71 /2010 tentang SAP Akrual Jakarta, 14 Desember 2010 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN KSAP
TOPIK BAHASAN
SAP Berbasis Akrual (PP Nomor 71/2010) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],BASIS AKRUAL BASIS KAS KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN KETERKAITAN ANTAR LAPORAN
LRA LRA & LO KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN FEATURE LAPORAN OPERASIONAL  PP 24/2005 PP 71/2010
[object Object],[object Object],[object Object],KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN FEATURE LAPORAN OPERASIONAL
LO menyediakan informasi mengenai  seluruh kegiatan operasional keuangan  entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Performance KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN PERANAN LAPORAN OPERASIONAL  Estimate
[object Object],PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PERHITUNGAN COST  COST untuk setiap program/ kegiatan
PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PENILAIAN KINERJA  efektivitas efisien ekonomi Laporan Operasional Konsep  VFM  digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. Laporan Kinerja Konsep VFM memberikan pengertian akan cost dan kinerja dalam mencapai efisiensi dan efektivitas aktivitas organisasi Evaluasi kinerja berdasarkan konsep V alue for Money  (ekonomi, efisien & efektif)
Manajemen Kinerja UU 1/2004 & PP 8/2006   Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai  sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost) , dengan kuantitas dan kualitas terukur LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KINERJA EVALUASI KINERJA PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PENILAIAN KINERJA  Manajemen Keuangan Aset &  Kewajiban Pendapatan Cost Kinerja Beban Mengaitkan cost dengan kinerja
LAPORAN KINERJA : KETERKAITAN BEBAN DAN HASIL/KELUARAN Dengan diterapkannya LO, dapat dihitung beban akrual untuk dibandingkan dengan hasil/keluran
[object Object],PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM ESTIMASI PENDAPATAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PERUBAHAN EKUITAS
STRUKTUR LAPORAN OPERASIONAL
AKUNTANSI PENDAPATAN  PADA LAPORAN OPERASIONAL Pengakuan Pencatatan Pengungkapan Klasifikasi Menurut sumber pendapatan Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK Berdasarkan azas bruto
AKUNTANSI BEBAN  PADA LAPORAN OPERASIONAL Pengakuan Pencatatan Pengungkapan Klasifikasi Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan disajikan dalam CaLK
AKUNTANSI KOREKSI DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN Normal dan  Berulang/ Recurring Tidak berulang/ Non-recurring Periode Penerimaan Periode Sebelumnya
AKUNTANSI KOREKSI DAN PENERIMAAN KEMBALI BEBAN Menambah  beban Mengurangi/ penerimaan  kembali  beban Periode beban dibukukan Periode berikutnya
TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING Transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan  kurs tengah bank sentral  pada  tanggal transaksi ,[object Object],[object Object],[object Object],Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam  mata uang Rupiah .
CONTOH TRANSAKSI PADA LAPORAN OPERASIONAL TRANSAKSI PENDAPATAN AKRUAL - LO ,[object Object],Dicatat sebagai pendapatan pajak pada periode dikeluarkannya SKP Jurnal: Piutang Pajak  500 Pendapatan Pajak  500 2. Pajak diterima oleh  kas negara Rp300 Dicatat sebagai pelunasan piutang Jurnal (BUN): Kas  300 Piutang Pajak  300 3. Pada tanggal neraca terdapat SKP yang belum dibayar oleh Wajib Pajak Rp200 Tidak ada jurnal
CONTOH TRANSAKSI PADA LAPORAN OPERASIONAL  TRANSAKSI BEBAN AKRUAL-LO ,[object Object],Dicatat sebagai beban Jurnal: Beban langganan daya dan jasa  200 Utang Belanja  200 2.  Pada tanggal 31 Desember 20xx belum dilakukan pembayaran tagihan listrik Tidak ada jurnal TRANSAKSI NON OPERASIONAL AKRUAL-LO ,[object Object],Dicatat sebagai Surplus penjualan aset non lancar. Jurnal: Kas  150 Aset tetap  90 Surplus penjualan aset non lancar  60
KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN Pendapatan 500 Beban    (200) Surplus/Defisit Opr  300 Kegiatan non  operasional  60 Surplus/Defisit LO  360 Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal    1.000 Surplus/Defisit LO  360 Ekuitas Akhir  1.360  Neraca Aset  2.000 Kewajiban  640 Ekuitas  1.360 LRA Pendapatan  450 Belanja  (0) Surplus/(defisit)  450 Pembiayaan  1.000 SILPA  1.450  Laporan Perubahan SAL SAL  Awal  100 Penggunaan SAL  (30) SILPA  1.450 SAL  Akhir  1.520
HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM IMPLEMENTASI PSAP 12 ,[object Object],[object Object]
KESIMPULAN ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Terima Kasih Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung  Prijadi Praptosuhardjo III , Lt.  2 , Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta ( 021 )  352-4551 , ( 021 )  344-9230   Ext   5311 Faksimile : (021)-352-4551 Website  :  www.ksap.org  E-mail : webmaster@ksap.org

More Related Content

What's hot

solusi manual advanced acc zy Chap003
solusi manual advanced acc zy Chap003solusi manual advanced acc zy Chap003
solusi manual advanced acc zy Chap003Suzie Lestari
 
PPT PSAK 45 , Akuntansi Entitas Nirlaba
PPT PSAK 45 , Akuntansi Entitas NirlabaPPT PSAK 45 , Akuntansi Entitas Nirlaba
PPT PSAK 45 , Akuntansi Entitas Nirlaba
srimulyani L
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Deddi Nordiawan
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Mahyuni Bjm
 
Teori Akuntansi: Pendapatan
Teori Akuntansi: PendapatanTeori Akuntansi: Pendapatan
Teori Akuntansi: Pendapatan
ghiyats dewantara
 
Konsep laba
Konsep labaKonsep laba
Konsep laba
Muhammad Anshar
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Adi Jauhari
 
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAPPerbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
Stephanie Isvirastri
 
Akuntansi Pensiun
Akuntansi PensiunAkuntansi Pensiun
Akuntansi Pensiun
Rizaldi Al Hazmi
 
PSAK 57
PSAK 57PSAK 57
PSAK 57
widya adhy
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Mahyuni Bjm
 
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBKERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBmas ijup
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sujatmiko Wibowo
 
Teori Akuntansi
Teori AkuntansiTeori Akuntansi
Teori Akuntansi
Propaningtyas Windardini
 
Konsep hutang dan ekuitas
Konsep hutang dan ekuitasKonsep hutang dan ekuitas
Konsep hutang dan ekuitasRose Meea
 
solusi manual advanced acc zy Chap005
solusi manual advanced acc zy Chap005solusi manual advanced acc zy Chap005
solusi manual advanced acc zy Chap005Suzie Lestari
 
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
risangaji febriyanto
 
Akuntansi Keperilakuan
Akuntansi KeperilakuanAkuntansi Keperilakuan
Akuntansi Keperilakuan
Mohamad Khaidir
 
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...yufendriansyah auriga
 
Ringkasan teori akuntansi Suwardjono
Ringkasan teori akuntansi SuwardjonoRingkasan teori akuntansi Suwardjono
Ringkasan teori akuntansi Suwardjonoxyrces
 

What's hot (20)

solusi manual advanced acc zy Chap003
solusi manual advanced acc zy Chap003solusi manual advanced acc zy Chap003
solusi manual advanced acc zy Chap003
 
PPT PSAK 45 , Akuntansi Entitas Nirlaba
PPT PSAK 45 , Akuntansi Entitas NirlabaPPT PSAK 45 , Akuntansi Entitas Nirlaba
PPT PSAK 45 , Akuntansi Entitas Nirlaba
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah DaerahModul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
 
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDAAkuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
Akuntansi Kas dan Setara Kas PEMDA
 
Teori Akuntansi: Pendapatan
Teori Akuntansi: PendapatanTeori Akuntansi: Pendapatan
Teori Akuntansi: Pendapatan
 
Konsep laba
Konsep labaKonsep laba
Konsep laba
 
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntans...
 
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAPPerbedaan PSAK dan SAK ETAP
Perbedaan PSAK dan SAK ETAP
 
Akuntansi Pensiun
Akuntansi PensiunAkuntansi Pensiun
Akuntansi Pensiun
 
PSAK 57
PSAK 57PSAK 57
PSAK 57
 
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual PenuhAkuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
Akuntansi aset-tetap PEMDA - Akrual Penuh
 
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASBKERANGKA KONSEPTUAL FASB
KERANGKA KONSEPTUAL FASB
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah DaerahSistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
 
Teori Akuntansi
Teori AkuntansiTeori Akuntansi
Teori Akuntansi
 
Konsep hutang dan ekuitas
Konsep hutang dan ekuitasKonsep hutang dan ekuitas
Konsep hutang dan ekuitas
 
solusi manual advanced acc zy Chap005
solusi manual advanced acc zy Chap005solusi manual advanced acc zy Chap005
solusi manual advanced acc zy Chap005
 
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
Kelompok 2 Akuntansi Keuangan Menengah 2, BAB 12 "Liabilitas Jangka Panjang"
 
Akuntansi Keperilakuan
Akuntansi KeperilakuanAkuntansi Keperilakuan
Akuntansi Keperilakuan
 
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
review PSAK 57 Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontijensi, dan Aktiva Kontije...
 
Ringkasan teori akuntansi Suwardjono
Ringkasan teori akuntansi SuwardjonoRingkasan teori akuntansi Suwardjono
Ringkasan teori akuntansi Suwardjono
 

Viewers also liked

Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11WEST NUSA TENGGARA
 
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71WEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02WEST NUSA TENGGARA
 
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?WEST NUSA TENGGARA
 
Example, How Mapping Our Business
Example, How Mapping Our BusinessExample, How Mapping Our Business
Example, How Mapping Our Business
WEST NUSA TENGGARA
 
Kualitas Konsep Prinsip Akuntansi
Kualitas Konsep Prinsip AkuntansiKualitas Konsep Prinsip Akuntansi
Kualitas Konsep Prinsip AkuntansiWEST NUSA TENGGARA
 
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07WEST NUSA TENGGARA
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanWEST NUSA TENGGARA
 
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi DaerahSAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi DaerahWEST NUSA TENGGARA
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
WEST NUSA TENGGARA
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Mohammad Ramadhan
 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teoriWEST NUSA TENGGARA
 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasianWEST NUSA TENGGARA
 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaanWEST NUSA TENGGARA
 
Analisis Penyebab dan Dampak Inflasi
Analisis Penyebab dan Dampak InflasiAnalisis Penyebab dan Dampak Inflasi
Analisis Penyebab dan Dampak InflasiWEST NUSA TENGGARA
 

Viewers also liked (20)

Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
Sap pp71 sesi 4 perbedaan psap 08,09,10,11
 
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
Pajak dan Retribusi UU 20 Th 2009
 
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
Sap pp71 sesi 1 gambaran umum pp 71
 
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
Sap pp71 sesi 2 perbedaan kk, psap 01, psap 02
 
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?
Analisis Pendekatan IS-LM, Eksport Meningkatkan Pendapatan?
 
Pidana Pajak Daerah
Pidana Pajak DaerahPidana Pajak Daerah
Pidana Pajak Daerah
 
Example, How Mapping Our Business
Example, How Mapping Our BusinessExample, How Mapping Our Business
Example, How Mapping Our Business
 
Kualitas Konsep Prinsip Akuntansi
Kualitas Konsep Prinsip AkuntansiKualitas Konsep Prinsip Akuntansi
Kualitas Konsep Prinsip Akuntansi
 
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab SumbawaPerda PBB P2 Kab Sumbawa
Perda PBB P2 Kab Sumbawa
 
Istilah Audit
Istilah AuditIstilah Audit
Istilah Audit
 
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
Sap pp71 sesi 3 perbedaan psap 03, 04, 05, 06, 07
 
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaanKebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
Kebijakan akuntansi pemerintahan persediaan
 
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi DaerahSAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
SAP Kebijakan Sisdur Akuntansi Daerah
 
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p214. perda kab sumbawa tentang pbb p2
14. perda kab sumbawa tentang pbb p2
 
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asbImplementasi dan reviu anggaran dengan asb
Implementasi dan reviu anggaran dengan asb
 
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori02. manajemen umum bab ii evolusi teori
02. manajemen umum bab ii evolusi teori
 
Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010Pp 71 tahun_2010
Pp 71 tahun_2010
 
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian05. manajemen umum bab v pengorganisasian
05. manajemen umum bab v pengorganisasian
 
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
03. manajemen umum bab iii proses perencanaan
 
Analisis Penyebab dan Dampak Inflasi
Analisis Penyebab dan Dampak InflasiAnalisis Penyebab dan Dampak Inflasi
Analisis Penyebab dan Dampak Inflasi
 

Similar to Sap pp71 sesi 5 materi psap 12

PSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptxPSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptx
LKPDInhil23
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
ImanSantosa9
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
syahrini4
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahEfraim Perjuangan
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
ssuser5a82071
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
ronipaser
 
Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptx
WillyMatra
 
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptKonsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Risda Hamsuri
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Nadia Amelia
 
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Stephanie Isvirastri
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
ulvia nanda
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Letifa Wahyuni
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAmbara Sugama
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnisMilka Agusta
 
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalGambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
NANDA MEDYA
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
Irawati Sulistianingsih
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
Irawati Sulistianingsih
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comAndani Abayz
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
DINIDINAR2
 
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxLK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
TeknikJaringanKomput
 

Similar to Sap pp71 sesi 5 materi psap 12 (20)

PSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptxPSAP 12 LO.pptx
PSAP 12 LO.pptx
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptxStandar-Akuntansi-Kemhan.pptx
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
 
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi PemerintahGambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
Gambaran Umum Standar Akuntansi Pemerintah
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptxGambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
 
persentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptxpersentasi SAK terbaru.pptx
persentasi SAK terbaru.pptx
 
Std Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptxStd Akun Pem.pptx
Std Akun Pem.pptx
 
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pptKonsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
Konsep dasar akuntansi pemerintahan berbasis akrual ppt
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrualStandar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
 
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010Perkembangan uu no.27 tahun 2010
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
 
Tugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansiTugas standar akuntansi
Tugas standar akuntansi
 
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANAKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
AKUNTANSI PEMERINTAHAN PENYUSUNAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 
Akuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part iaAkuntansi skpd rtm part ia
Akuntansi skpd rtm part ia
 
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
2013 0 0_jurnal_akuntansi_dan_bisnis
 
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_finalGambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Tugas resume 1
Tugas resume 1Tugas resume 1
Tugas resume 1
 
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.comPsap 01 by diahandani.blogspot.com
Psap 01 by diahandani.blogspot.com
 
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptxASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
ASP-Pertemuan-9-18112019.pptx
 
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptxLK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
LK-SAP-U-JADI-BLUD-SMK-17022022.pptx
 

More from WEST NUSA TENGGARA

Kewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdfKewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdf
WEST NUSA TENGGARA
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
WEST NUSA TENGGARA
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
WEST NUSA TENGGARA
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
WEST NUSA TENGGARA
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
WEST NUSA TENGGARA
 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuanWEST NUSA TENGGARA
 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertianWEST NUSA TENGGARA
 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja
WEST NUSA TENGGARA
 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
WEST NUSA TENGGARA
 

More from WEST NUSA TENGGARA (12)

Kewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdfKewenangan Pemerintah.pdf
Kewenangan Pemerintah.pdf
 
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdfBahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi PEPP.pdf
 
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdfBahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
Bahan Rakorbangpus Deputi Pendanaan.pdf
 
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT DaerahBuku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
Buku Pedoman Climate Budget Tagging CBT Daerah
 
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab SumbawaTata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah Kab Sumbawa
 
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
04. manajemen umum bab iv penetapan tujuan
 
01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian01. manajemen umum bab i pengertian
01. manajemen umum bab i pengertian
 
Analisis Standar Belanja
Analisis Standar BelanjaAnalisis Standar Belanja
Analisis Standar Belanja
 
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
Program Kegiatan Menurut Permendagri 13 Th 2006
 
Pengantar Akuntansi 1-3, Soal
Pengantar Akuntansi 1-3, SoalPengantar Akuntansi 1-3, Soal
Pengantar Akuntansi 1-3, Soal
 
Pengantar Akuntansi 1-3
Pengantar Akuntansi 1-3Pengantar Akuntansi 1-3
Pengantar Akuntansi 1-3
 
Jurnal Penyesuaian
Jurnal PenyesuaianJurnal Penyesuaian
Jurnal Penyesuaian
 

Recently uploaded

Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
bidakara2016
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
anthoniusaldolemauk
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Anisa Rizki Rahmawati
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
IndahMeilani2
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
MarkusPiyusmanZebua
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
meincha1152
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
fadilahsaleh427
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BERAU
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
adjhe17ks1
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
AchmadHasanHafidzi
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
LidyaManuelia1
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
EnforceA Real Solution
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
mariapasaribu13
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
FachrulAchast
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
f4hmizakaria123
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
hoiriyono
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
AhmadVikriKhoirulAna
 

Recently uploaded (18)

Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptxSesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
Sesi 4_Kelompok 3 Kode Etik Profesi Akuntan Publik.pptx
 
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplinEKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
EKONOMI INDUSTRI ilmu tentang industri dan disiplin
 
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptxMETODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
METODE STEPPING STONE (BATU LONCATANA) REVISI.pptx
 
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
Prosedur Ekspor : Studi Kasus Ekspor Briket ke Yaman dan Proses Produksi Brik...
 
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
PPT PAJAK DAERAH PERPAJAKAN MANAJEMEN S1
 
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptxModul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
Modul Ajar Kurikulum Merdeka Tahun 2024.pptx
 
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.pptCost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
Cost Benefit Analysisss perhitunngan.ppt
 
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdfPengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
Pengertian Surplus Konsumen dan Produsen.pdf
 
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptxMETODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
METODE MODI (MODIFIED DISTRIBUTION METHODE).pptx
 
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUPDJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
DJP - RUU KUP.pdf RUU Perubahan Kelima UU KUP
 
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.pptKonsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
Konsep Perbankan Syariah di Indonesia.ppt
 
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptxPendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
Pendapatan dan beban dalam Akuntansi.pptx
 
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
Dapat SP2DK, Harus Apa? Bagimana cara merespon surat cinta DJP?
 
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.pptPpt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
Ppt_perdagangan_luar_negeri_proteksi_dan.ppt
 
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di IndonesiaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara di Indonesia
 
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptxPPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
PPT Reksadana (Reksadana ekonomi syariah).pptx
 
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
PPT SEMPRO PENGARUH JIWA KEWIRAUSAHAAN MOTIVASI DAN MODAL USAHA TERHADAP PERK...
 
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniahreksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
reksadana syariah lutfi nihayatul khusniah
 

Sap pp71 sesi 5 materi psap 12

  • 1. PSAP 12 LAPORAN OPERASIONAL A. B. Triharta Sosialisasi PP 71 /2010 tentang SAP Akrual Jakarta, 14 Desember 2010 KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN KSAP
  • 3.
  • 4.
  • 5. LRA LRA & LO KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN FEATURE LAPORAN OPERASIONAL PP 24/2005 PP 71/2010
  • 6.
  • 7. LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya Performance KONSEPSI BASIS AKRUAL DAN PERANAN LAPORAN OPERASIONAL Estimate
  • 8.
  • 9. PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PENILAIAN KINERJA efektivitas efisien ekonomi Laporan Operasional Konsep VFM digunakan untuk menilai apakah suatu organisasi telah mencapai benefit maksimal, dengan mengunakan sumber daya yang ada. Laporan Kinerja Konsep VFM memberikan pengertian akan cost dan kinerja dalam mencapai efisiensi dan efektivitas aktivitas organisasi Evaluasi kinerja berdasarkan konsep V alue for Money (ekonomi, efisien & efektif)
  • 10. Manajemen Kinerja UU 1/2004 & PP 8/2006 Mengatur tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah Kinerja berupa keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost) , dengan kuantitas dan kualitas terukur LAPORAN KEUANGAN LAPORAN KINERJA EVALUASI KINERJA PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PENILAIAN KINERJA Manajemen Keuangan Aset & Kewajiban Pendapatan Cost Kinerja Beban Mengaitkan cost dengan kinerja
  • 11. LAPORAN KINERJA : KETERKAITAN BEBAN DAN HASIL/KELUARAN Dengan diterapkannya LO, dapat dihitung beban akrual untuk dibandingkan dengan hasil/keluran
  • 12.
  • 13. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PERANAN LAPORAN OPERASIONAL DALAM PERUBAHAN EKUITAS
  • 15. AKUNTANSI PENDAPATAN PADA LAPORAN OPERASIONAL Pengakuan Pencatatan Pengungkapan Klasifikasi Menurut sumber pendapatan Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK Berdasarkan azas bruto
  • 16. AKUNTANSI BEBAN PADA LAPORAN OPERASIONAL Pengakuan Pencatatan Pengungkapan Klasifikasi Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan disajikan dalam CaLK
  • 17. AKUNTANSI KOREKSI DAN PENGEMBALIAN PENDAPATAN Normal dan Berulang/ Recurring Tidak berulang/ Non-recurring Periode Penerimaan Periode Sebelumnya
  • 18. AKUNTANSI KOREKSI DAN PENERIMAAN KEMBALI BEBAN Menambah beban Mengurangi/ penerimaan kembali beban Periode beban dibukukan Periode berikutnya
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24. KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal 1.000 Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir 1.360 Neraca Aset 2.000 Kewajiban 640 Ekuitas 1.360 LRA Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan 1.000 SILPA 1.450 Laporan Perubahan SAL SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA 1.450 SAL Akhir 1.520
  • 25.
  • 26.
  • 27. Terima Kasih Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung Prijadi Praptosuhardjo III , Lt. 2 , Kementerian Keuangan Jl. Budi Utomo No. 6, Jakarta ( 021 ) 352-4551 , ( 021 ) 344-9230 Ext 5311 Faksimile : (021)-352-4551 Website : www.ksap.org E-mail : webmaster@ksap.org