Matakuliah Hukum Administrasi Negara I membahas tentang konsep Negara Hukum dan Hukum Administrasi Negara serta relasinya. Mahasiswa diajarkan mengenai pengertian Negara Hukum, sejarah, ciri-ciri, dan tipe-tipenya, serta peran Negara Hukum bagi Hukum Administrasi Negara. Mahasiswa juga mempelajari pengertian Hukum Administrasi Negara, ruang lingkupnya, dan hubungannya dengan Hukum Tata Neg

1. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
Satuan Acara Perkuliahan
Kode / Nama Mata Kuliah : SYA-332-2/ HAN I Revisi ke : kedua
Satuan Kredit Semester : 2 SKS Tgl revisi : 5 September 2010
Jml Jam kuliah dalam seminggu : 100 m Tgl mulai berlaku : 7 September 2010
Kelas/Jurusan/Semester : IHK A, B, C, D/III Penyusun : Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum
Jml Jam kegiatan laboratorium : ......... jam Penanggungjawab Keilmuan : Nurainun Mangunsong, S.H.,M.Hum
Ranah integrasi-interkoneksi HAN I:
; Ranah filsafat (hadaratul falsafah): secara epistemologis, metamorfosis negara dan konstitusi tumbuh dalam lintas ruang dan waktu yang hakikinya bertujuan
membentuk satu tatanan sosial yang sejahtera dan berkeadilan. Islam sebagai entitas teologis dan politis (QS. Al-Maidah: 3) yang menyiratkan kesempurnaan
dalam ketauhidan, akhlak, dan syari’ah (QS. Al An’am: 38) melalui ketauladan Rasulullah telah meletakkan prinsip-prinsip dasar kenegaraan yang menjunjung tinggi
keadilan, kesejajaran, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, menentang feodalisme dan keserakahan, dan spirit persaudaraan. Dalam lintas ideologi,
universalitas nilai-nilai tersebut diakui sebagai hak-hak asasi manusia yang mendasar dan menjadi karakteristik kehidupan bangsa yang konstitusional. Dengan kata
lain, pengakuan sebuah negara konstitusional terletak pada supremasi hukum yang dibentuk secara demokratis. Ukuran sebuah demokrasi terletak pada
sejauhmana negara menjamin dan melindungi HAM warga negaranya sehingga lahir regulasi, struktur, atau kultur sosial budaya yang humanis dan kebijakan
pemerintahan yang partisipatoris, transfaran, akuntabel, dan bersih.
; Ranah Materi: Dalam kajian HAN I, pembahasan Hukum Administrasi Negara tidak akan lepas dengan latar sejarah negara hukum atau konstitusionalisme dan
demokrasi. Kedua prinsip ini memberi karakteristik HAN Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila sebagaimana tercermin dalam lima butirnya. Bahkan,
amandemen UUD 1945 terhadap Pasal 27, 28, 28 A-J, dan Pasal 31 menjadi bukti bahwa di berbagai bidang dan dimensi kehidupan warga telah demikian luas
dalam mengakomodir jaminan hak-hak asasi manusia dalam setiap keputusan administrasi negara. Legitimasi sebuah badan administrasi dan keputusannya harus

2. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
mendasarkan pada legalitas, efisiensi, moralitas, dan awas teknologi yang tepat guna. Hal ini sejalan dengan hukum Islam “kami tidak menjatuhkan siksa sebelum
mengutus rasul” dan kaeda fiqh “tidak ada hukum bagi orang yang berakal sebelum ada ketentuan nash.” Dalam menjalankan kewenangan, badan administrasi
melandaskan setiap keputusannya pada asas-asas umum pemerintahan yang layak, yang jika disandingkan dengan asas-asas pemerintahan Islam hal itu sangat
sejalan. Seperti, asas amanah, adil, larangan menyalahgunakan wewenang, syuro, kepatutan, dan kepentingan umum.
; Ranah Metodologis: Ranah ini mencoba memadukan secara hierarkis tiga pendekatan yakni teologis, filosofi, dan kritis reflektif (fenomenologis). Pendekatan
teologis adalah satu pendekatan normatif yang melandaskan pada Nash dan interpretasi kontekstual yang menjunjung tinggi nilai-nilai inklusif dan humanistik.
Pendekatan ini secara deduktif melahirkan pandangan falsafah humanisme yang di dalamnya nilai-nilai kemanusiaan, kesetaraan, keseimbangan, dan
keharmonisan relasi sosial terjalin dengan baik. Pendekatan reflektif kritis menjadi satu pendekatan aplikatif dari pendekatan-pendekatan sebelumnya dalam
menjawab realitas sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang terjadi. Dengan metode ini diharapkan kesenjangan dan akuisme (truthclime) dapat dihindari. Pada
akhirnya sikap kritis reflektif akan membuka gerbang kajian HAN I secara lebih luas dan fenomenologis.
; Ranah Strategik: Model kajian matakuliah ini secara umum menggunakan pendekatan normatif sehingga upaya integrasinya hanya ditemukan dalam tataran kajian
pertama, filosofi nomokrasi yang di dalamnya terdapat beberapa prinsif syari'ah yakni: keadilan, persamaan, tauhid, transfaransi (terbuka untuk umum), maslahah,
dan objektif; dan dua proses ijtihad hakim PTUN dalam memutus sengketa TUN. Dari dua level integrasi itu maka model kajiannya lebih informatif dan korektif.
Sedangkan level interkonektifnya adalah telaah atas asas-asas syari'ah dengan HAN yang tentunya akan cenderung berkembang sesuai dengan rithme dinamika
sosio-politik hukum masyarakat Indonesia. Dalam tataran ini maka hasil kajian dimungkinkan akan menghasilkan satu penemuan baru dari beberapa kajian HAN
yang ada.
Matakuliah pendukung Integrasi-Interkoneksi : 1. Fikih Siyasah
2. Filsafat Hukum Islam
3. Ushul Fikih
Deskripsi Matakuliah : Kuliah HAN ini menjelaskan kepada mahasiswa tentang:
Secara historis, konsepsi Negara Hukum tumbuh dan berkembang dalam lintas sejarah yang beragam yang sangat dipengaruhi oleh geopolitik, ideologi, sosial budaya,
dan perkembangan demokrasi kenegaraan suatu negara. Secara faktual terdapat konsepsi Negara Hukum Islam (Nomokrasi Islam), Negara Hukum Civil Law
(Rechtsstaat), Negara Hukum Common Law (Rule of Law), Negara Hukum Sosialis, Negara Hukum Pancasila. Perkembangan konsep negara hukum dalam lintas

3. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
ideologi negara tersebut melahirkan ciri negara hukum yang beragam mulai dari negara polisi, negara hukum liberal, negara hukum formal, sampai negara hukum
material atau negara hukum kesejahteraan, yang selanjutnya menjadi cikal bakal lahirnya instrumen hukum administrasi. Kata administrasi, yang berasal dari bahasa
Latin, administrare atau administratio, menurut Prajudi Atmosudirdjo berarti (1) sebagai salah satu fungsi pemerintahan; (2) sebagai aparatur dan aparat daripada
pemerintah; (3) sebagai proses penyelenggaraan tugas pekerjaan pemerintah yang memerlukan kerjasama secara tertentu. Menurut Sondang P. Siagian: keseluruhan
kegiatan yang dilakukan oleh seluruh apartur pemerintah dari suatu negara dalam usaha mencapai tujuan negara. Menurut E. Utrecht: gabungan jabatan-jabatan, aparat
administrasi yang di bawah pimpinan pemerintah melakukan sebagian dari pekerjaan pemerintah. Dan, menurut Dimock & Dimock: aktivitas-aktivitas negara dalam
melaksanakan kekuasaan-kekuasaan politiknya; dalam arti sempit, aktivitas-aktivitas badan eksekutif dan kehakiman atau khususnya aktivitas eksekutif saja dalam
melaksanakan pemerintahan. Sedangkan hukum administrasi diartikan hukum publik yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah
dengan warga negara atau hubungan antar organ pemerintah. Atau hukum yang memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ
pemerintahan melaksanakan tugasnya. Pengertian ini menunjukkan bahwa HAN sebagai bagian hukum publik sangat penting artinya karena kedinamisan fungsi negara
ada di sana. Tanpa hukum administrasi, fungsi pemerintahan tidak akan optimal. Karenanya, pembahasan sumber hukum dalam hukum administrasi sedikit berbeda
dengan hukum tata negara yang lebih banyak menitikberatkan pada instrumen perundang-undangan. Sumber hukum administrasi lebih banyak mendasarkan pada aspek
sosiologis kepentingan umum dan asas-asas pemerintahan yang muncul dalam praktik sehari-hari. Hal ini sangat dimengerti, mengingat luasnya peran dan fungsi
pemerintah seluas cakupan dan dimensi kehidupan sosial masyarakat yang ingin diatur dan ditata. Karena itu, dalam hukum administrasi berbagai instrumen administrasi
dapat ditemukan seperti: peraturan, kebijaksanaan, ketetapan, perencanaan, perizinan, dan instrumen keperdataan. Dalam hubungan hukum perdata, badan hukum
publik berkedudukan sama halnya dengan badan hukum perdata yang dapat melakukan perikatan dan memiliki harta kekayaan yang dapat dipertanggungkan.
Konsekuensi yang muncul dari kedudukan itu maka badan hukum publikpun dapat menggugat dan digugat di pengadilan. Berbeda dalam lapangan hukum perdata,
dalam lapangan hukum publik, badan hukum publik atau administrator negara tunduk pada hukum administrasi, mewakili jabatan, dan menjalankan fungsi kepentingan
umum. Beberapa asas-asas umum pemerintahan yang baik harus diperhatikan, seperti asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan, kecermatan, kepatutan,
motivasi, dan asas larangan mencampuradukan kewenangan.
Standar Kompetensi : Mahasiswa memahami aspek teoritis Hukum Administrasi Negara I sebagai matakuliah pengantar pengetahuan ilmu hukum yang akan
dikembangkan lebih lanjut ke dalam Hukum Administrasi Negara II;
Mahasiswa memahami prinsip-prinsip hukum pemerintahan, jenis kewenangan, dan instrumen yang ditetapkan dalam penyelenggaraan
pemerintahan yang berdasarkan atas hukum.

4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
KOMPETENSI DASAR INDIKATOR POKOK MATERI STRATEGI PEMBELAJARAN ALOK SUMBER BELAJAR PENILAIAN
WAKTU
1 Mahasiswa Terjadi kesepakatan, dan Kuis dan ceramah 100 Keaktifan
KONTRAK BELAJAR dan 1. Colin Roze dan
menyepakati kontrak mahasiswa mengetahui SAP
Sosialisasi SAP serta Mapping Malcom J. Nicholl.
belajar dan mampu HAN I dan Mapping Concept
Concept HAN I. (2003). Accelerated
memahami SAP HAN I-nya.
Learning For the
Hukum Administrasi 21st Century, Cara
Negara I dan Belajar Cepat abad
Mapping Concept 21. Bandung:
HAN I. Yayasan Nuansa
Cendekia.
2. David Meier,(2002).
The Accelerated
Learning Handbook.
Bandung: Kaifa

5. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
2 Mahasiswa 2 mahasiswa mampu I NEGARA HUKUM DAN Ceramah dan diskusi 100 ; SF. Marbun, dkk Keaktifan
mampu memahami menjelaskan: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (penyunting),
konsep Negara a pengertian Negara a Pengertian Dimensi-dimensi
Hukum dan Hukum Hukum, sejarah, ciri-ciri, b Sejarah Pemikiran Hukum
Administrasi Negara, dan tipe-tipenya. Administrasi
dan relasinya. c Ciri-ciri
Negara, Yogyakarta:
b Peran Negara Hukum d Tipe-tipe
bagi Hukum Administrasi UII Press, 2001,
Negara. e Peran Negara Hukum hlm. 1-17.
Bagi Hukum Administrasi ; SF. Marbun & Moh.
Negara Mahfud MD, Pokok-
pokok Hukum
Administrasi Negara
(Yogyakarta: Liberty,
2006), hlm. 41-56
; Ridwan HR, Hukum
Administrasi
Negara, Jakarta:
Rajawali Pers, 2006,
hlm. 1-12
; Miriam Budiardjo,
Dasar-dasar Ilmu
Politik, Jakarta:
Gramedia, 2002,
hlm. 53-69.

6. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
3.Mahasiswa 3. Mahasiswa mampu II. PENGERTIAN HAN DAN Ceramah dan Diskusi 100 ; Ridwan HR, Hukum Keaktifan, dan
memahami menjelaskan pengertian RUANG LINGKUPNYA. Administrasi Ujian Mid.
pengertian Hukum Hukum Administrasi Negara, Negara, Jakarta:
Administrasi Negara ruang lingkup, hubungan HAN Rajawali Pers, 2006,
dan ruang dengan HTN, dan Sumber- hlm. 22-55.
lingkupnya. sumber HAN. ; Philipus M. Hadjon,
dkk., Pengantar
Hukum Administrasi
Indonesia cet. Ke-9
(Yogyakarta: Gadjah
Mada University
Press, 2005), hlm.
1-66.
; SF. Marbun & Moh.
Mahfud MD, Pokok-
pokok Hukum
Administrasi Negara
(Yogyakarta: Liberty,
2006), hlm. 1-9 &
21-39.

7. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
4.Mahasiswa 4. Mahasiswa dapat III. KEDUDUKAN, KEWENANGAN, Reading Guide 100 ; Ridwan HR, Hukum Keaktifan dan
memahami menjelaskan kedudukan DAN TINDAKAN PEMERINTAH Administrasi Penugasan
kedudukan hukum hukum pemerintah dalam yang meliputi: Negara, Jakarta:
pemerintah dalam Hukum Publik dan Privat, a Kedudukan Hukum Rajawali Pers, 2006,
HAN. serta macam-macam jabatan (Rechtspositie) hlm. 71-89.
pemerintahan. Pemerintah: ; SF. Marbun & Moh.
a.1. kedudukan Mahfud MD, Pokok-
pemerintah dalam pokok Hukum
Hukum Publik Administrasi Negara
a.2. Macam-macam (Yogyakarta: Liberty,
jabatan 2006), hlm. 68-72.
pemerintahan
a.3. Kedudukan
Pemerintah dalam
Hukum Privat.
5. Mahasiswa 5. Mahasiswa mampu b. Kewenangan Pemerintah Ceramah dan diskusi 100 ; Ridwan HR, Hukum Keaktifan dan
memahami macam menjelaskan macam dan b.1. Asas Legalitas dan Administrasi Ujian MID
dan lingkup lingkup kewenangan Wewenang Pemerintah Negara, Jakarta:
kewenangan pemerintah. b.2. Sumber dan cara Rajawali Pers, 2006,
pemerintah. memperoleh wewenang hlm. 94-103.
Pemerintah ; Philipus M. Hadjon
et.al., Introduction to
the Indonesian
Administrative Law,
UGM Press, 1990,
hlm. 124-130.
6. Mahasiswa 6. Mahasiswa mampu c. Tindakan Pemerintahan The Power of Two 100 ; Ridwan HR, Hukum Keaktifan dan
memahami yang menjelaskan pengertian c.1. pengertian Administrasi Ujian Akhir.
dimaksud dengan tindakan pemerintahan yang c.2. Unsur, macam, dan Negara, Jakarta:
tindakan meliputi unsur-unsurnya, karakteristik tindakan hukum Rajawali Pers, 2006,
pemerintahan dalam macam, dan karakteristik pemerintahan. hlm. 112-116.
HAN. tindakan hukum
pemerintahan itu sendiri.

8. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
7. Mahasiswa 7. Mahasiswa dapat IV. INSTRUMEN PEMERINTAHAN Ceramah dan diskusi 100 m Ridwan HR, Hukum Keaktifan dan
memahami instrumen menjelaskan instrumen a Pengertian Administrasi Negara, MID
pemerintahan. pemerintahan yang meliputi b Peraturan Jakarta: Rajawali
peraturan, kebijaksanaan, Pers, 2006, hlm. 129-
ketetapan, perencanaan, c Kebijaksanaan
177.
perizinan, dan instrumen
keperdataan.
8. Mahasiswa 8. Mahasiswa dapat d Keputusan/ketetapan HAN Group Resume 2 x 100 m Ridwan HR, Hukum Keaktifan dan
memahami ketetapan/ menjelaskan pengertian Administrasi Negara, UAS.
e Perencanaan
keputusan HAN dan ketetapan HAN, Jakarta: Rajawali
beberapa produk HAN perencanaan, perizinan, dan f Perizinan
Pers, 2006, hlm. 144-
yang lain. instrumen perdata yang lain. g Dan Instrumen hukum perdata 168 & 193-228.

9. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
9. Mahasiswa 9. Mahasiswa mampu V. ASAS-ASAS UMUM Ceramah dan diskusi 100 m ; Ridwan HR, Hukum Keaktifan dan
memahami Asas-asas menjelaskan Asas-asas PEMERINTAHAN YANG LAYAK Administrasi ujian akhir
Umum Pemerintahan Umum Pemerintahan yang a. pengertian Negara, Jakarta:
yang Layak. Layak yang meliputi b. kedudukan dan fungsi Rajawali Pers,
pengertian, fungsi, dan c. macam. 2006, hlm. 241-257.
macamnya. ; SF. Marbun & Moh.
Mahfud MD, Pokok-
pokok Hukum
Administrasi Negara
(Yogyakarta: Liberty,
2006), hlm. 57-66.
10. Mahasiswa Mahasiswa mampu VI. ASAS KEPASTIAN HUKUM Penugasan dan persentasi 100 m ; Ridwan HR, Hukum Makalah dan
memahami asas menjelaskan Asas kepastian DAN KESEIMBANGAN DALAM Administrasi keaktifan.
kepastian hukum dan Hukum dan keseimbangan HAN Negara, Jakarta:
keseimbangan dalam dalam HAN. Rajawali Pers,
HAN. 2006, hlm. 241-257.
; SF. Marbun & Moh.
Mahfud MD, Pokok-
pokok Hukum
Administrasi Negara
(Yogyakarta: Liberty,
2006), hlm. 57-66.
11.Mahasiswa mampu Mahasiswa dapat VII. ASAS KESAMAAN DAN FGD 100 ; Ridwan HR, Hukum Keaktifan dan
asas kesamaan dan menjelaskan asas kesamaan BERTINDAK CERMAT DALAM Administrasi Ujian UAS
bertindak cermat dan bertindak cermat dalam HAN. Negara, Jakarta:
dalam HAN. HAN. Rajawali Pers,
2006, hlm. 241-257.
; SF. Marbun & Moh.
Mahfud MD, Pokok-
pokok Hukum
Administrasi Negara
(Yogyakarta: Liberty,
2006), hlm. 57-66.

10. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
12. Mahasiswa mampu Mahasiswa dapat XI. ASAS KEPATUTAN DAN FGD 100 ; Ridwan HR, Hukum Makalah dan
memahami asas menjelaskan asas kepatutan LARANGAN Administrasi Keaktifan.
kepatutan dan dan larangan MENCAMPURADUKAN Negara, Jakarta:
larangan mencampuradukan KEWENANGAN DALAM Rajawali Pers,
mencampuradukan kewenangan dalam MENGAMBIL KEPUTUSAN HAN. 2006, hlm. 241-257.
kewenangan dalam mengambil keputusan HAN. ; SF. Marbun & Moh.
mengambil Mahfud MD, Pokok-
keputusan HAN. pokok Hukum
Administrasi
Negara
(Yogyakarta:
Liberty, 2006), hlm.
57-66.
13. Mahasiswa mampu Mahasiswa dapat XII. ASAS KEADILAN DAN FGD 100 ; Ridwan HR, Hukum Makalah dan
memahami asas menjelaskan asas Keadilan KEBIJAKSANAAN DALAM Administrasi Keaktifan.
Keadilan dan dan kebijaksanaan dalam MENGAMBIL KEPUTUSAN HAN. Negara, Jakarta:
kebijaksanaan dalam mengambil keputusan HAN. Rajawali Pers,
mengambil 2006, hlm. 241-257.
keputusan HAN. ; SF. Marbun & Moh.
Mahfud MD, Pokok-
pokok Hukum
Administrasi
Negara
(Yogyakarta:
Liberty, 2006), hlm.
57-66.
Level Taksonomi :

11. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
Pengetahuan 20 %
Pemahaman 20 %
Penerapan 25 %
Analisis 20 %
Sintesis 5 %
Evaluasi 10 %
Aspek Penilaian Prosentas
e
Ujian Akhir Semester 25%
Ujian Tengah Semester 25%
Tugas Mandiri 25%
Keaktifan Mahasiswa 25%
%
Adab
Total 100 %
Komposisi Penilaian :

12. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-08-05/R0
Daftar Referensi
Wajib :
SF. Marbun & Moh. Mahfud MD, Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara (Yogyakarta: Liberty, 2006).
Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
Anjuran :
Philipus M. Hadjon et.al., Introduction to the Indonesian Administrative Law, UGM Press, 1990.
SF. Marbun, dkk (penyunting), Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001.
Miriam Budiardjo, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 2002.
Disusun oleh : Diperiksa oleh : Disahkan oleh :
Dosen Pengampu Penanggungjawab Keilmuan Kepala Program Studi Dekan
Ilmu Hukum
Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum Achmad Bahiej, S.H., M.Hum Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
Nip. 19751010 200501 2 005 Nip. 19751010 200501 2 005 Nip.19750615 200003 1 001 Nip.19600417 198903 1 001