law

1. CYBER BULLYING THROUGH SOCIAL MEDIA IN
PERSPECTIVE ARTICLE 27 OF LAW NUMBER 19
OF 2016 CONCERNING ELECTRONIC
INFORMATION AND TRANSACTIONS
1. Komang Febrinayanti Dantes
2. Putu Riski Ananda Kusuma
3. Muhamad Jodi Setianto
FHIS UNDIKSHA 2023

2. LATAR BELAKANG
• Perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat pesat dan memberi pengaruh yang luas bagi
masyarakat.
• Manusia adalah mahluk sosial yang memiliki ketergantungan antara satu orang dengan orang lainnya dan
membutuhkan interaksi dengan lingkungan melalui komunikasi di media sosial/internet.
• Pada masa sekarang sumber informasi sangat mudah didapatkan melalui internet yang mampu
menyediakan semua informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan informasi tersebar luas tanpa
Batasan.
• Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet dapat memunculkan kejahatan akibat penyalahgunaan
media sosial seperti Intimidasi dunia maya atau penindasan dunia maya yang kita kenal dengan cyber
bullying
• Perilaku cyber bullying merupakan pola kegiatan yang dilakukan oleh pelaku secara berulang yang
ditunjukkan untuk menakuti, membuat marah, mempermalukan, dan mengintimidasi mereka yang menjadi
sasaran, misalkan seperti menyebarkan kebohongan tentang seseorang atau memposting/ mengunggah
di sosial media foto, gambar, video memalukan tentang seseorang.

3. PERMASALAHAN
Tindakan Cyberbullying Di Media Sosial sebagai Bentuk
Kejahatan
Pengaturan Cyberbullying dalam ketentuan Pasal
27 Undang -Undang Informasi dan
Transaksi Elektronik

4. METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian normatif.
Metode penelitian normatif adalah suatu metode yang dilakukan dengan cara
kepustakaan melalui analisis peraturan perundang-undangan, menelaah sumber-
sumber hukum seperti literatur-literatur, jurnal, doktrin, dan contoh-contoh kasus
terkait.

5. HASIL & PEMBAHASAN
● Menurut Willard (2005), cyberbullying adalah perlakuan kejam yang dilakukan dengan sengaja kepada
orang lain dengan mengirimkan atau mengedarkan bahan yang berbahaya atau terlibat dalam bentuk-
bentuk agresi sosial menggunakan internet atau teknologi digital lainnya. Secara umum, bullying ini dinilai
sebagai suatu bentuk kejahatan dikarenakan oleh unsur – unsur yang ada dalam bullying tersebut, dimana
terdapat beberapa unsur yang dominan kearah negatif sehingga dinilai sebagai suatu tindak kejahatan,
seperti penindasan, penggencetan, perploncoan, pemalakan, pengucilan dan intimidasi.
● Pengaturan Pasal 27 UU ITE telah jelas mengatur mengenai larangan dalam melakukan cyberbullying
melalui media sosial yang meliputi pengancaman, hal yang berbau kesusilaan, pencemaran nama baik, dan
rasisme yang berbau SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Akibat dari pelanggaran terhadap isi
pasal tersebut yakni adalah sanksi pidana sesuai ketentuan dari UU ITE ini.

6. PENUTUP
Cyberbullying adalah salah satu jenis tindakan kejahatan yang dapat diancam dengan
sanksi pidana. Pengaturan penegakan hukum terhadap pelaku cyber bullying di
Indonesia dapat dilakukan dengan beberapa upaya-upaya hukum dan diatur dengan
menggunakan Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomer 19 Tahun
2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan
ayat (4) Undang-Undang ini. Namun karena berkembang pesatnya jejaring sosial saat ini
masih terdapat beberapa unsur-unsur dari tindakan cyber bullying seperti Flaming,
Harrasment, Impersonation, Trikery, Exclusion dan Cyberstalking tidak termuat dalam
ketentuan yang diatur pada Pasal 27 UU ITE. UU ITE saat ini hanya termuat beberapa
unsur-unsur seperti penghinaan, pencemaran nama baik, dan pengancaman. Korban dari
tindakan cyber bullying di Indonesia juga sangat banyak terjadi, sehingga sangat
diperlukan pengaturan yang lebih lengkap dan lebih tegas untuk tindak pidana cyber
bullying ini.

7. THANKYOU