The Malaysian Institute of Planners (MIP) is a professional body that oversees urban planning in Malaysia. It was established in 1972 and has over 900 members. MIP works to promote planning standards and provides services to members. It also advises the government and engages in research. Urban planning in Malaysia involves development plans and development control. Registered planning firms work on layout plans, studies, and other projects for private and public clients. While the planning profession and firms have grown, challenges remain regarding roles and institutional relationships. MIP aims to strengthen the profession through advocacy and empowering planners.
Penubuhan adalah selaras dengan peruntukan 6A(1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172 ) , Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) boleh dari masa ke semasa, selepas berunding dengan Pihak-pihak Berkuasa Negeri yang Berkenaan, menubuhkan suatu Jawatankuasa Perancang Wilayah yang terletak di dalam dua Negeri Atau Lebih
Penubuhan adalah selaras dengan peruntukan 6A(1), Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 ( Akta 172 ) , Majlis Perancang Fizikal Negara (MPFN) boleh dari masa ke semasa, selepas berunding dengan Pihak-pihak Berkuasa Negeri yang Berkenaan, menubuhkan suatu Jawatankuasa Perancang Wilayah yang terletak di dalam dua Negeri Atau Lebih
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
Dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia dikenal berbagai jenis rencana menurut hirarkhinya, seperti RTRW, RTBL, RDTR, DED dan sebagainya. Di sini ditelaah bagaimana kedudukan RDTR, RTBL dan PZ dalam sistem tersebut.
The document discusses the results of a study on the effects of a new drug on memory and cognitive function in older adults. The double-blind study involved giving either the new drug or a placebo to 100 volunteers aged 65-80 over a 6 month period. Testing showed those receiving the drug experienced statistically significant improvements in short-term memory retention and processing speed compared to the placebo group.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
RDTR WP IV Kabupaten Bekasi membahas rencana struktur ruang, blok perencanaan, dan intensitas pemanfaatan lahan di Wilayah Pengembangan IV. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan pengembangan wilayah untuk meningkatkan peran sebagai kawasan industri, pariwisata, dan perumahan serta menciptakan pola ruang yang optimal dan berkelanjutan.
Tugas Kuliah Manajemen Pembangunan Indonesiaguest361f82
Tiga poin utama dokumen:
1. Perencanaan pembangunan dan penganggaran perlu disinergikan agar tujuan pembangunan tercapai
2. Sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum berjalan optimal
3. Hasil perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pelan induk pembangunan luar bandar KKLWAbdullah Musa
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan rancangan induk pembangunan luar bandar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia. Rancangan ini mendefinisikan visi, misi, dan tujuh teras utama pembangunan luar bandar, termasuk pembangunan modal insan, ekonomi berdaya saing, integrasi program dengan perancangan fizikal, infrastruktur, dan pengurusan sumber alam.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang
Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang membahas visi dan misi, potensi investasi, arah kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan investasi guna mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."
Program perwujudan luasan RTH sesuai amanat UU PR 26/2007 di Kota Semarang meliputi (1) penyusunan kebijakan hijau, (2) implementasi penyediaan RTH sesuai Perda Kota Semarang, (3) pembangunan RTH baru, (4) peningkatan kualitas RTH eksisting melalui refungsi, dan (5) pengembangan koridor hijau kota. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan luasan RTH Kota Semarang menj
Martin Hilario L. Mapolon is a Filipino man with 29 years of work experience in organizational development, training, and human resources. He has extensive experience working with organizations like the UN, USAID, and the Philippine government. His resume outlines his expertise in areas like strategic planning, training design, project management, monitoring and evaluation, and institutional capacity building. He holds international certifications in project management and has worked on projects in Afghanistan, Sierra Leone, and the Philippines.
Martin Hilario L. Mapolon's resume summarizes his 29 years of experience in organizational development, training, and project management. He has worked extensively with the UN, USAID, and other international organizations on projects in Afghanistan, Sierra Leone, and the Philippines focused on capacity development, training, monitoring and evaluation, and institutional strengthening. His experience includes developing HR strategies, conducting needs assessments, designing training programs, and setting up monitoring and evaluation systems for governments and non-profits. He holds international certifications in project management and has taught at the University of the Philippines.
RDTR, RTBL dan Peraturan Zonasi dalam sistem perencanaan tata ruang di IndonesiaFitri Indra Wardhono
Dalam sistem perencanaan tata ruang di Indonesia dikenal berbagai jenis rencana menurut hirarkhinya, seperti RTRW, RTBL, RDTR, DED dan sebagainya. Di sini ditelaah bagaimana kedudukan RDTR, RTBL dan PZ dalam sistem tersebut.
The document discusses the results of a study on the effects of a new drug on memory and cognitive function in older adults. The double-blind study involved giving either the new drug or a placebo to 100 volunteers aged 65-80 over a 6 month period. Testing showed those receiving the drug experienced statistically significant improvements in short-term memory retention and processing speed compared to the placebo group.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lampung Utara tahun 2022.
2. RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan disusun berdasarkan prioritas pembangunan daerah.
3. Dokumen ini menjelaskan tahapan penyusunan RK
RDTR WP IV Kabupaten Bekasi membahas rencana struktur ruang, blok perencanaan, dan intensitas pemanfaatan lahan di Wilayah Pengembangan IV. Dokumen ini juga menjelaskan tujuan pengembangan wilayah untuk meningkatkan peran sebagai kawasan industri, pariwisata, dan perumahan serta menciptakan pola ruang yang optimal dan berkelanjutan.
Tugas Kuliah Manajemen Pembangunan Indonesiaguest361f82
Tiga poin utama dokumen:
1. Perencanaan pembangunan dan penganggaran perlu disinergikan agar tujuan pembangunan tercapai
2. Sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum berjalan optimal
3. Hasil perencanaan pembangunan nasional dan daerah belum maksimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Pelan induk pembangunan luar bandar KKLWAbdullah Musa
[Ringkasan]
Dokumen tersebut merupakan rancangan induk pembangunan luar bandar yang dikeluarkan oleh Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Malaysia. Rancangan ini mendefinisikan visi, misi, dan tujuh teras utama pembangunan luar bandar, termasuk pembangunan modal insan, ekonomi berdaya saing, integrasi program dengan perancangan fizikal, infrastruktur, dan pengurusan sumber alam.
Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang penataan ruang. NSPK ini bertujuan untuk memperjelas urusan pemerintahan masing-masing tingkat pemerintahan dan menghindari tumpang tindih kewenangan serta menjadi pedoman pelaksanaan penataan ruang. Dokumen ini juga membahas tentang proses penyusunan NSPK bidang penataan ruang provinsi Kalimantan Utara.
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah untuk 20 tahun ke depan yang disusun berdasarkan RPJPN dan rencana tata ruang wilayah. Dokumen ini memuat visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk jangka panjang. Tahapan penyusunan RPJPD meliputi persiapan, penyusunan rancangan awal, musrenbang
Rencana Umum Penanaman Modal Kota Tanjungpinang membahas visi dan misi, potensi investasi, arah kebijakan, dan strategi untuk meningkatkan investasi guna mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat."
Program perwujudan luasan RTH sesuai amanat UU PR 26/2007 di Kota Semarang meliputi (1) penyusunan kebijakan hijau, (2) implementasi penyediaan RTH sesuai Perda Kota Semarang, (3) pembangunan RTH baru, (4) peningkatan kualitas RTH eksisting melalui refungsi, dan (5) pengembangan koridor hijau kota. Program-program tersebut bertujuan meningkatkan luasan RTH Kota Semarang menj
Martin Hilario L. Mapolon is a Filipino man with 29 years of work experience in organizational development, training, and human resources. He has extensive experience working with organizations like the UN, USAID, and the Philippine government. His resume outlines his expertise in areas like strategic planning, training design, project management, monitoring and evaluation, and institutional capacity building. He holds international certifications in project management and has worked on projects in Afghanistan, Sierra Leone, and the Philippines.
Martin Hilario L. Mapolon's resume summarizes his 29 years of experience in organizational development, training, and project management. He has worked extensively with the UN, USAID, and other international organizations on projects in Afghanistan, Sierra Leone, and the Philippines focused on capacity development, training, monitoring and evaluation, and institutional strengthening. His experience includes developing HR strategies, conducting needs assessments, designing training programs, and setting up monitoring and evaluation systems for governments and non-profits. He holds international certifications in project management and has taught at the University of the Philippines.
Arab Center For Consultancy and Economic Studies infodrassat
Arab Center for Consultancy & Economic Studies
Feasibility Studies Center - Authorized Center
Economists, Accounting Consulting, Engineering Consulting, specialists in economic feasibility studies
Our services
• Consultancy & Economic Feasibility studies
• PEASTLE study
• industrial and commercial Land allotment
• Factories feasibility study
• Hospitals, Clinics, and medical centers feasibility study
• Tasheel, Tadbeer, Tawjeeh, Amer, Feasibility studies
• Management consultancy reports
• Strategic Work plans
• Evaluation of existing and new projects
• Restructuring of insolvent companies
• Business setup
• Investment opportunities
• Develop risk management strategies.
• Evaluation of existing companies in different ways.
• Conducting various tests of non-ignorance Due Diligence.
• Manage negotiations to get the best price for sale or purchase.
• Negotiate with banks for loans at the best prices.
• Negotiate with banks on refinancing existing loans (financial structure).
• Develop the operational and financial plan of the company after purchase to increase its value.
Contact Us:
Abu Dhabi - Airport Road - Al Yasmeen Tower- office No. M02
Tel: 0097124910096 - 00971504902071 www.drassat.com info@drassat.com
Dinesh Kumar Gupta is applying for a position and provides details about his educational and professional background in the cover letter. He has a Master's in IT Management, an MBA, and is an engineer. He has over 5 years of experience working as an ICT consultant on various projects for government entities in India. His experience includes projects for the Ministry of Electronics and Information Technology, Haryana Excise and Taxation Department, Bihar Panchayati Raj department, and others. He provides details on his role and responsibilities on these projects in his resume.
Consulting proposal for Royal Institute of Management in Bhutan how best to improve their quality and service in education - proposal indicating methodologies and benefits in hiring the consulting firm
Vinsys IT Services is an ISO-certified organization that provides project management training and consultancy services. It aims to help organizations and professionals succeed through innovative and precise approaches. Its services include training programs on project management best practices and tools, as well as consultancy for setting up project management processes and offices. Vinsys trains clients on international standards and helps develop scientific and practical project management skills and knowledge.
Mentors Consulting provides consulting services to social and business enterprises to improve their operational effectiveness through cost-efficient solutions and building internal capacity. They have experience in areas like livelihoods and enterprise development, peace and social justice, institutional development, and socio-economic research. Mentors' mission is to help clients succeed through professional consulting services and a focus on human assets over physical or capital assets.
This document discusses project feasibility analysis techniques. It begins by defining feasibility as the capability of being done with the means and circumstances available. For organizations, feasibility analysis is an important planning procedure to ensure a project will be effective and work as intended. The document then outlines the basic steps of feasibility analysis, which include project planning and analyzing the project's possibility of success. It discusses various factors to consider in project planning and different aspects of feasibility analysis, including technical, managerial, economic, financial, cultural and social feasibility. The overall purpose is to determine the likelihood of a project's success through a thorough planning and analysis process.
This document provides a summary of a candidate's qualifications and experience. They have over 21 years of experience in IT, currently working as a Senior Engagement Manager at Oracle Financial Services. They have extensive experience managing teams and projects, implementing Oracle Financial products, and have competencies in banking, finance, supply chain management and other domains.
Curiculum Vitae Detailed - Nyendi MoloyiNyendi Moloyi
The document is a curriculum vitae for Nyendi Moloyi. It summarizes his educational background which includes a Masters in Business Administration, various diplomas and certificates. It also outlines his professional experience including roles as Managing Director of Buze Investments PTY Ltd, Branch Manager at the Local Enterprise Authority, and working in the Project Research Unit of the Ministry of Trade and Industry. It provides details of his responsibilities, achievements and references.
Description of Core competencies, learning curve and professional achievements internationally and in local conditions
Professional global associations and capacity as a professional corporate management consultancy , Executive coach, trainer and business development innovator. Strategy writer in ' competitive and non competitive scenarios.
Expert in providing problem business problem solving solutions which are case sensitive and centrism, Total solution for organizational comprehensive strategic management process. .
This document summarizes Oracle's Primavera Unifier project management software. It discusses how the software provides improved financial controls and visibility for projects. It gives an example of the University of Utah, which used the software to complete two large construction projects under budget and on schedule. The document also outlines some of the key benefits Primavera Unifier provides, such as reduced risks, better resource management, and improved collaboration.
Details of corporate global achievements in the field of business process and corporate value chain. Exclusive overview of corporate and overall business evidence based core competencies.
Gruvyinno is a consultancy that offers project management and capacity building services to organizations in the development and corporate sectors. It provides expertise across the entire project cycle, including fundraising, planning, execution, monitoring and evaluation, reporting, and capacity assessments. Gruvyinno's team of consultants have extensive experience managing projects locally and internationally for organizations like the UN, INGOs, and corporations. Its services are aimed at helping organizations professionally manage projects and achieve goals on budget and schedule through outsourcing specialized expertise.
Avinash Patil has over 24 years of experience in project management, including 15+ years specific experience. He is currently the Program Manager for a large transformation project for an Indian government power utility. Previously he has managed projects for clients in various industries, set up PMOs, and has expertise in planning and scheduling tools like Primavera and Microsoft Project.
Project SPARTA was Pace University's implementation of the Sungard Banner Enterprise Resource Planning (ERP) system to streamline administrative processes and provide real-time access to services. The multi-year project was led by Chief Information Officer Frank Monaco and included replacing older systems with an integrated Oracle database, SCT Banner modules, and third-party applications accessed through a central MyPace portal. Stakeholder engagement and change management were keys to the project's success in transitioning the university to a digital environment.
Brian Durkin is an experienced project manager, procurement specialist, and business analyst with expertise in project management, procurement consulting, business analysis, business process design, and information systems development and implementation. He has led and managed both large and small projects across multiple industries. Brian is committed to his profession, as demonstrated by his various professional designations, including Project Management Professional (PMP), Information Systems Professional (I.S.P.), Canadian Institute of Management (C.I.M.), and Information Technology Certified Professional (ITCP).
Siviwe Mnqovu is a Business Analyst/Consultant with over 2 years of experience in testing, business analysis, and problem solving. He has worked on projects for Lloyd's of London, Standard Bank, and internally at Business Systems Group. His skills include Microsoft Excel, SQL, data analysis, and agile methodologies.
Similar to ROLE OF MALAYSIAN INSTITUTE OF PLANNERS (20)
Planning and Compensation at Local Planning in Peninsular Malaysiaanuarhab
Planning and compensation practices in Peninsular Malaysia are governed by several acts and involve consideration of land value and other losses. Local planning is guided by structure plans at the state level and local plans that determine allowable land uses. New local plans can impact alienated lands by upgrading or downzoning uses, with implications for compensation. The Town and Country Planning Act provides for compensation resulting from planning controls like purchase notices or declarations of development areas. The National Heritage Act also addresses compensation for heritage preservation actions. New compensatory tools proposed include transferable development rights to mitigate losses from land preservation and compensation for adjacent lands affected by public works projects.
The document discusses land privatisation in Malaysia. It began in 1985 to reduce the government's financial burden, increase efficiency, and expedite private development. Lands eligible for privatisation include unused state land and reserved lands. Developers are attracted to privatisation because of viable locations and perceived easier negotiations. The government benefits from developed lands and increased taxes and profits. The process involves applications, approvals, and signing agreements, with evaluation based on return, market resilience, funds, track record, and cost-benefit analysis. Transparency is needed and failed projects must be addressed.
UNLOCKING POTENTIAL OF URBAN LAND SPACE: BUILDING OVER RIGHT OF WAYSanuarhab
The document discusses several proposals for developing air space and right of ways in Malaysia. It includes:
1. A 2011 proposal by RJ Architect and ATP Consultants to redevelop an underutilized 4.5-acre bus terminal site in Kuala Lumpur into a mixed-use commercial and transit development with high-rise towers, by also developing over a nearby arterial road and railway reserve.
2. A preliminary financial analysis of the hypothetical redevelopment, estimating total development costs of RM1.119 billion but total gross development value of RM1.792 billion, yielding a surplus of RM554 million.
3. Discussion of concepts for developing over right of ways like creating iconic buildings, optim
Equestrian sports- Planning & Development Issues, Prospect Teluk danga intern...anuarhab
Equestrian sports in Malaysia have progressed significantly over the past 15 years. However, there remain several issues and problems including a small equine population, lack of cultural traditions and expertise, and insufficient facilities. The presentation outlines the status of existing facilities and support resources, and prospects for equestrian sports to contribute to sports tourism. Several initiatives are proposed to address issues, such as developing riders and equines through corporate sponsorships and public recreational facilities, in order to help equestrian sports realize their potential.
Food safety, prepare for the unexpected - So what can be done in order to be ready to address food safety, food Consumers, food producers and manufacturers, food transporters, food businesses, food retailers can ...
About Potato, The scientific name of the plant is Solanum tuberosum (L).Christina Parmionova
The potato is a starchy root vegetable native to the Americas that is consumed as a staple food in many parts of the world. Potatoes are tubers of the plant Solanum tuberosum, a perennial in the nightshade family Solanaceae. Wild potato species can be found from the southern United States to southern Chile
Synopsis (short abstract) In December 2023, the UN General Assembly proclaimed 30 May as the International Day of Potato.
AHMR is an interdisciplinary peer-reviewed online journal created to encourage and facilitate the study of all aspects (socio-economic, political, legislative and developmental) of Human Mobility in Africa. Through the publication of original research, policy discussions and evidence research papers AHMR provides a comprehensive forum devoted exclusively to the analysis of contemporaneous trends, migration patterns and some of the most important migration-related issues.
Contributi dei parlamentari del PD - Contributi L. 3/2019Partito democratico
DI SEGUITO SONO PUBBLICATI, AI SENSI DELL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 3/2019, GLI IMPORTI RICEVUTI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA SUDDETTA NORMA (31/01/2019) E FINO AL MESE SOLARE ANTECEDENTE QUELLO DELLA PUBBLICAZIONE SUL PRESENTE SITO
1. THE ROLE OF MALAYSIAN INSTITUTE OFTHE ROLE OF MALAYSIAN INSTITUTE OF
PLANNERS (MIP) IN IMPLEMENTATIONPLANNERS (MIP) IN IMPLEMENTATION
OF URBAN PLANNING SYSTEM INOF URBAN PLANNING SYSTEM IN
MALAYSIAMALAYSIA
Mohd. Anuar A. WahabMohd. Anuar A. Wahab
Chairman, Malaysian Institute of Planners, Southern BranchChairman, Malaysian Institute of Planners, Southern Branch
Workshop Perencanaan Daerah (Studi Kasus: PembangunanWorkshop Perencanaan Daerah (Studi Kasus: Pembangunan
Johor Bahru dan Kota Tinggi, Malaysia)Johor Bahru dan Kota Tinggi, Malaysia)
14 May, 2007 – 18 May, 200714 May, 2007 – 18 May, 2007
2. ContentsContents
Establishment of MIPEstablishment of MIP
Objects of MIPObjects of MIP
Functions of MIPFunctions of MIP
Membership RoleMembership Role
Urban Planning ContextUrban Planning Context
Planning FirmsPlanning Firms
ChallengesChallenges
ConclusionConclusion
3. What is MIPWhat is MIP
Professional institute that is a membershipProfessional institute that is a membership
registered organisationregistered organisation
Champion and lead progress and change inChampion and lead progress and change in
planning practice, address issues of importanceplanning practice, address issues of importance
to the planning profession and the public interestto the planning profession and the public interest
and deliver relevant and contemporary benefitsand deliver relevant and contemporary benefits
and services to its membersand services to its members
Different entity from Town Planners Board ofDifferent entity from Town Planners Board of
Malaysia- registered town planners for practiceMalaysia- registered town planners for practice
under Town Planners Act 1995under Town Planners Act 1995
4. Establishment and MembershipEstablishment and Membership
Established in 1972 with pioneer membersEstablished in 1972 with pioneer members
Members are qualified professional townMembers are qualified professional town
planners drawn from planning officers withplanners drawn from planning officers with
various federal, state and local authorities,various federal, state and local authorities,
town planning consultants, lecturers intown planning consultants, lecturers in
universities or planners for developers anduniversities or planners for developers and
various other organisationsvarious other organisations
6. MIP OrganisationMIP Organisation
CouncilCouncil
Sarawak / Sabah ChapterSarawak / Sabah Chapter
Northern Region ChapterNorthern Region Chapter
Southern Region Sub-CommitteeSouthern Region Sub-Committee
Standing CommitteeStanding Committee
International Affairs CommitteeInternational Affairs Committee
Membership CommitteeMembership Committee
Professional Practice CommitteeProfessional Practice Committee
Education and Student Affairs CommitteeEducation and Student Affairs Committee
Programme CommitteeProgramme Committee
Research and Publication CommitteeResearch and Publication Committee
7. Representatives to other OrganisationsRepresentatives to other Organisations
Sustainable, Planning and Development CommitteeSustainable, Planning and Development Committee
Special Project CommitteeSpecial Project Committee
Young Planners CommitteeYoung Planners Committee
8. Functions of MIPFunctions of MIP
Establish and maintain a Register of membersEstablish and maintain a Register of members
Undertake research, programs and projectsUndertake research, programs and projects
Devise and impose standards of knowledge andDevise and impose standards of knowledge and
skillsskills
Draw up a guideline on the scale of professionalDraw up a guideline on the scale of professional
chargecharge
Objects of MIPObjects of MIP
To promote the science and art of town planningTo promote the science and art of town planning
for the benefits of the publicfor the benefits of the public
9. Disseminate information pertaining to TownDisseminate information pertaining to Town
PlanningPlanning
Establish courses and undertake trainingEstablish courses and undertake training
programmes that are accreditedprogrammes that are accredited
Assist and advise government, local authority,Assist and advise government, local authority,
public or private bodypublic or private body
Provide facilities for communication andProvide facilities for communication and
interchange with other professional associations,interchange with other professional associations,
educational and scientific bodieseducational and scientific bodies
Carry out any other activities incidental to itsCarry out any other activities incidental to its
function and objectives.function and objectives.
11. Urban Planning ContextUrban Planning Context
Development Plan SystemDevelopment Plan System
1.1. Three tier development plans – nationalThree tier development plans – national
physical plan, state structure plans,physical plan, state structure plans,
district local plansdistrict local plans
2.2. Other plans – RKK (Special Area Plans)Other plans – RKK (Special Area Plans)
3.3. Other sources and policiesOther sources and policies
Forward PlanningForward Planning
12. Development ControlDevelopment Control
Development Control SystemDevelopment Control System
1.1.Change of use in titleChange of use in title
2.2.Planning permissionPlanning permission
3.3.Other approval systems and requirementsOther approval systems and requirements
(EIA, TIA, SIA, Market and Feasibility(EIA, TIA, SIA, Market and Feasibility
Studies)Studies)
13. Development
Plans
INSTRUMENTS INSTITUTIONS LEGITIMACY & PROVIDERS
Development
Control
Local Authorities
Agencies
JPBD
Planning & Other
Consultants
Developers
Board of Town
Planners
MIP
Planning Consultants & Firms
Planning
permission
Change of
use in title
Other
approvals
Registration
Membership
Professional
Charges
Ethics
Planning services
Planning
services
Public linkages
OTHER PLANNING
SERVICES/WORKS
/ENGAGEMENT
TOWN
PLANNERS
ACT 1995TOWN &
COUNTRY
PLANNING
ACT 1976
OTHER
RELEVANT
ACTS
14. Planning Firms – ProfessionalPlanning Firms – Professional
Practice Arm of MIPPractice Arm of MIP
Town Planner -Recognised area ofTown Planner -Recognised area of
expertise, a professional disciplineexpertise, a professional discipline
Legal and administrative requirements byLegal and administrative requirements by
the authoritiesthe authorities
Market needs – private and publicMarket needs – private and public
Legitimacy of Planning FirmsLegitimacy of Planning Firms
15. Incorporation of a Planning FirmIncorporation of a Planning Firm
Types – sole proprietorship, partnership,Types – sole proprietorship, partnership,
private limited co.(sdn. bhd.)private limited co.(sdn. bhd.)
Registration with SSMRegistration with SSM
Registration with MIPRegistration with MIP
Registration with the Board of TownRegistration with the Board of Town
Planners Malaysia?Planners Malaysia?
Registration with Ministry of FinanceRegistration with Ministry of Finance
Other registrationOther registration
17. Scope of Planning WorksScope of Planning Works
Layout and LCPLayout and LCP
Development plansDevelopment plans
StudiesStudies
OthersOthers
New scope – advocacy planningNew scope – advocacy planning
18. Scale of FeesScale of Fees
Basic FeeBasic Fee
Plus fee based on size of land or grossPlus fee based on size of land or gross
floor areafloor area
Basic salary x Multiplier x Man-monthBasic salary x Multiplier x Man-month
ReimbursablesReimbursables
19. Challenges and ProblemsChallenges and Problems
Roles of town planner cum planning firmRoles of town planner cum planning firm
-Planning input/engagement as an ‘afterthought’-Planning input/engagement as an ‘afterthought’
Planning consultant vis-à-vis other professionalsPlanning consultant vis-à-vis other professionals
Encroachment issues, reliance issuesEncroachment issues, reliance issues
Client-consultant issues and problemsClient-consultant issues and problems
Consultant-authorities issues and problemsConsultant-authorities issues and problems
Institutional- MIP vs Board of Town PlannersInstitutional- MIP vs Board of Town Planners
Planners vs PlannersPlanners vs Planners
20. Professional EthicsProfessional Ethics
Soliciting for workSoliciting for work
Work performance and obligationWork performance and obligation
Transfer of workTransfer of work
Work commissioning to othersWork commissioning to others
UndercuttingUndercutting
Degrading other plannersDegrading other planners
Bringing disrepute to the professionBringing disrepute to the profession
21. ConclusionConclusion
New profession with tremendous growthNew profession with tremendous growth
but yet fragilebut yet fragile
Role and functions of MIP becoming moreRole and functions of MIP becoming more
important as the guardian of planningimportant as the guardian of planning
advocacy and practiceadvocacy and practice
Empowerment of planning profession andEmpowerment of planning profession and
firms are essentialfirms are essential
Process of consolidation of scope of worksProcess of consolidation of scope of works
is evidentis evident