2. A. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011ttg Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah.
B. Peraturan Walikota Pematangsiantar Nomor 19
Tahun 2013 ttg Pedoman Pengukuran Kinerja
Dalam Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kota Pematangsiantar.
C. Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar
Nomor 800/2679/XI/WK-Thn 2013 ttg Tambahan
Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil
Pemerintah Kota Pematangsiantar.
3. TAMBAHAN PENGHASILAN
PEGAWAI
ADALAH PENGHASILAN YANG DIPEROLEH
BERDASARKAN ATAS HASIL PENCAPAIAN
KINERJA SELAMA 1 ( SATU ) BULAN DI LUAR
GAJI YANG DITERIMA DENGAN SAH,
SESUAI KETENTUAN PERATURAN
PERUNDANG–UNDANGAN.
4. ADALAH PENGUKURAN KINERJA TERHADAP
PRESTASI KERJA DAN PERILAKU KERJA YANG
DILAKSANAKAN SECARA PERIODIK
TERHADAP PEGAWAI OLEH ATASAN
LANGSUNG ATAS HASIL PELAKSANAAN
TUGAS PEKERJAAN DALAM SATU
UNIT KERJA
PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI
5. ASPEK PENILAIAN PENGUKURAN
KINERJA
A. Aspek perilaku kerja, yang merupakan perilaku
PNS yang diukur dari kehadiran dan
kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan
fungsi sesuai jabatannya; dan
B. Aspek prestasi kerja, yang merupakan capaian
kinerja pegawai yang diukur dari kuantitas dan
kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai
dengan jabatannya.
6. a. Hadir sesuai dengan ketentuan
mengenai jam kerja;
b. Terlambat;
c. Pulang lebih cepat tanpa ijin;
(Untuk Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala
Kantor tidak dinilai untuk Aspek Perilaku)
7. A. Pejabat Fungsional Umum, Eselon III dan IV,
serta Pejabat Fungsional Tertentu (Angka Kredit
P2UPD), meliputi:
1. Pelaksanaan tugas pokok;
2. Pelaksanaan tugas tambahan; dan
3. Ketepatan waktu penyampaian laporan
8. B. Pejabat Eselon II, Camat dan Kepala Kantor,
meliputi:
1. Pelaksanaan tugas pokok;
2. Pelaksanaan tugas tambahan;
3. Nilai rata-rata penilaian kinerja PNS
yang dipimpin, dan
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan
9. C. Pejabat Eselon II Asisten Sekretaris Daerah,
meliputi:
1. Pelaksanaan tugas pokok;
2. Pelaksanaan tugas tambahan;
3. Nilai rata-rata penilaian kinerja unit kerja
di bawah koordinasinya, dan
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan
10. D. Pejabat Eselon II Staf Ahli Walikota, meliputi:
1. Pelaksanaan tugas pokok;
2. Pelaksanaan tugas tambahan;
3. Jumlah hasil rekomendasi kebijakan tertulis yang
disampaikan kepada Walikota, dan
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan
11. Adalah tugas utama yang merupakan penjabaran langsung dari
fungsi dan tugas SKPD, sebagaimana dinyatakan dalam rincian
tugas jabatan yang bersangkutan
Pejabat Struktural : Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2011 ttg
Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah
Kota Pematangsiantar, Sekretariat DPRD dan
Staf Ahli Walikota Pematangsiantar
JFU : Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara Nomor 3 Tahun 2013 ttg Kamus JFU
P2UPD : Peraturan Bersama Menpan dan Mendagri
Nomor 22 Tahun 2010 dan Nomor 03
Tahun 2010
12. Adalah tugas yang pada dasarnya
tidak dinyatakan dalam rincian tugas
jabatan PNS yang bersangkutan,
tetapi memberikan manfaat bagi
unit kerja atau SKPD tempat PNS yang
bersangkutan
TUGAS TAMBAHAN
13. TATA CARA PEGUKURAN KINERJA
a. Pelaksanaan tugas pokok dalam 1 (satu) hari paling
kurang 5 (lima) jam dan paling banyak 7 (tujuh) jam;
b. Dalam hal pelaksanaan tugas pokok dalam 1 (satu)
hari kurang dari 5 (lima) jam, maka PNS yang
bersangkutan dinilai tidak melaksanakan tugas
pokok dalam hari tersebut, kecuali PNS yang
bersangkutan pada hari tersebut melaksanakan
tugas tambahan, sehingga secara kumulatif
mencapai jumlah jam kerja paling kurang 5 (lima)
jam;
14. TATA CARA PEGUKURAN KINERJA
c. dalam hal pelaksanaan tugas pokok dalam 1 (satu)
hari lebih dari 7 (tujuh) jam, maka kelebihan jam
kerja yang mencapai 3 (tiga) jam atau lebih, dapat
dimasukkan sebagai 1 (satu) tugas tambahan;
d. pelaksanaan tugas pokok dilaksanakan pada hari
kerja dan tidak bisa digantikan dengan hari Sabtu
dan Minggu, kecuali diperintahkan/ditugaskan oleh
pimpinan kepada PNStersebut, dengan ketentuan
dilaksanakan selama 5 (lima) sampai dengan
7 (tujuh) jam;
15. TATA CARA PEGUKURAN KINERJA
e. pelaksanaan apel pagi/apel sore tidak termasuk
tugas pokok maupun tugas tambahan, karena
merupakan kewajiban yang harus diikuti oleh PNS;
f. kegiatan olah raga, kesenian, gotong royong,
kegiatan pembinaan fisik dan mental lainnya yang
dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota P. Siantar
setiap 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan PNS dan
diikuti oleh PNS, dapat dihitung sebagai 1 (satu)
tugas tambahan, dan berlaku untuk kelipatannya;
16. TATA CARA PEGUKURAN KINERJA
e. PNS Yang melaksanakan tugas tambahan lebih
besar = 5 jam dalam 1 (satu) hari yang bersangkutan
dinilai melaksanakan 1 (satu) tugas pokok.
f. PNS yang melaksanakan tugas tambahan selama
sehari penuh, yang bersangkutan dinilai
melaksanakan 1 (satu) tugas pokok dan 1 (satu) tugas
tambahan.
g. PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat Teknis dan
Fungsional, dihitung sebagai pelaksanaan tugas
pokok.
h. PNS yang ditugaskan mengikuti Diklat
Kepemimpinan, dihitung sebagai pelaksanaan tugas
pokok dan 6 (enam) tugas tambahan.
17. PENILAIAN
A. Pejabat Fungsional Umum wajib menyampaikan
Laporan Kegiatan Harian kepada Pejabat
Struktural Eselon IV yang merupakan atasan
langsung yang bersangkutan setiap tanggal
1 bulan berikutnya;
B. Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat Fungsional
Angka Kredit wajib menyampaikan Laporan
Kegiatan Harian kepada Pejabat Struktural Eselon
III atasannya dan mengisi instrumen pengukuran
kinerja pejabat fungsional umum di unit kerjanya
setiap tanggal 1 (satu) bulan berikutnya;
18. PENILAIAN
C. Pejabat Struktural Eselon III wajib:
1) menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan
Instrumen Pengukuran Kinerja-nya yang telah
ditandatangani oleh Pejabat Struktural Eselon II,
2) menyampaikan Laporan Kegiatan Harian dan
Instrumen Pengukuran Kinerja P2UPD,
Pejabat Struktural Eselon IV dan Pejabat
Fungsional Umum di bawahnya.
Kepada:
Kepala Subbagian Kepegawaian minimal setiap tanggal
5 (lima) bulan berikutnya melalui Pejabat FU Pemeriksa
Pengukuran Kinerja (verifikator)
19. Pejabat Struktural Eselon II, Camat dan Kepala
Kantor, wajib menyampaikan Laporan Kegiatan
Harian kepada Sekretaris Daerah kota
Pematangsiantar melalui Tim Pengukuran Kinerja
Kota Pematangsiantar, serta mengisi Instrumen
Pengukuran Kinerja Pejabat Struktural Eselon III
dan Pejabat Fungsional Angka Kredit
di lingkungannya paling lambat tanggal 1 (satu)
bulan berikutnya; dan
20. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Pemeriksa
Pengukuran Kinerja di setiap SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
WAJIB mengumpulkan, merekapitulasi dan
mengarsipkan lembaran instrumen pengukuran
kinerja seluruh PNS di lingkungannya dan
melaporkan Lembaran Rekapitulasi Pencapaian
Kinerja bulanan SKPD kepada Tim Pengukuran
Kinerja Kota Pematangsiantar paling lambat
setiap tanggal 8 (delapan) bulan berikutnya.
21. (1) Izin tidak masuk kerja untuk kepentingan pribadi
atau keluarga, diberikan paling lama 3 (tiga) hari
dalam 1 (satu) bulan.
(2) Apabila PNS izin tidak masuk kerja untuk
kepentingan pribadi/keluarga melebihi 3 (tiga)
hari dalam 1 (satu) bulan, maka pada hari ke-4
(empat) dan seterusnya dikategorikan tidak masuk
kerja, kecuali yang bersangkutan mengambil hak
cuti tahunan.
I Z I N
22. (3) Izin hadir terlambat, izin pulang cepat dan tidak
masuk kerja harus disampaikan oleh PNS yang
bersangkutan kepada atasan langsung untuk
mendapatkan persetujuan tertulis.
(4) Permohonan Izin disampaikan secara tertulis
paling lambat diberikan dalam waktu 3 (tiga) hari
sebelum PNS yang bersangkutan tidak masuk
kerja (izin karena urusan pribadi atau keluarga).
23. INSTRUMEN
PENGUKURAN KINERJA
a. Formulir Penilaian PK 1, untuk mengukur
kinerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Fungsional Umum
b. Formulir Penilaian PK 2, untuk mengukur
kinerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Struktural Eselon III,
Eselon IV dan P2UPD.
24. INSTRUMEN
PENGUKURAN KINERJA
c. Formulir Penilaian PK 3, untuk mengukur
kinerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Struktural Eselon III a
Camat dan kepala Kantor,
d. Formulir Penilaian PK 4, untuk mengukur
kinerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Struktural Eselon II
Kepala SKPD;
25. INSTRUMEN
PENGUKURAN KINERJA
e. Formulir Penilaian PK 5, untuk mengukur
kinerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Struktural Eselon II
Asisten Sekretaris Daerah; dan
f. Formulir Penilaian PK 6, untuk mengukur
kinerja dan menghitung tambahan
penghasilan Pejabat Struktural Eselon II
Staf Ahli Walikota
26. PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN
• Tambahan Penghasilan PNS diberikan adalah
sesuai dengan totalitas hasil penilaian perilaku
kerja dan prestasi kerja dikalikan dengan besar
tambahan penghasilan pegawai yang telah
ditetapkan
Contoh:
NPK (%) x JML TPP – PPH = TPP YG DIPEROLEH
98% x Rp. 5.000.000 – 15% = Rp. 4.165.000
27. • Tambahan Penghasilan Pegawai
dibayarkan paling lambat tanggal
10 tiap bulannya
Tanggal Pembayaran TPP
28. a. mengajukan keberatan/banding administrasi
terhadap putusan hukuman disiplin berat;
b. menjalani cuti besar dan cuti di luar tanggungan
negara;
c. berhenti sebagai PNS;
d. menjalani masa bebas tugas/masa persiapan
pensiun; dan
e. menjalani tugas belajar
29. Dalam hal PNS yang mengajukan
keberatan/banding administrasi terhadap
putusan hukuman disiplin berat dinyatakan
tidak terbukti bersalah, maka akan
dibayarkan terhitung sejak mulai
dihentikannya pembayaran tambahan
penghasilan, sesuai ketentuan peraturan
peraturan perundang-undangan.
30. PNS yang menjalani cuti besar
karena bersalin, atau menunaikan
ibadah haji atau cuti sakit, hanya
diberikan Tambahan Penghasilan
50% dari tambahan penghasilan
yang telah ditetapkan
31. Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Menyampaikan nama – nama PNS yang
Perilaku Kerja dan Prestasi Kerja di bawah
25% (dua puluh lima persen) kepada
Inpektorat Kota Pematangsiantar untuk
dilakukan pemeriksaan dan hasil
pemeriksaan disampaikan kepada Badan
Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan untuk
dilakukan pembinaan sesuai dengan undang –
undang yang berlaku.
32. SANKSI
1. Pejabat Penilai yang berdasarkan hasil verifikasi
Tim Monitoring dan Evaluasi terbukti
memberikan penilaian kinerja yang tidak sesuai
dengan bukti kinerja diberikan sanksi berupa
pemotongan tambahan penghasilan sebesar
25% dari total tambahan penghasilan pada
bulan berikutnya.
2. Pejabat Penilai yang terbukti tidak melakukan
penilaian kinerja kepada bawahannya, diberikan
sanksi berupa pemotongan tambahan
penghasilan sebesar 25% dari total tambahan
penghasilan pada bulan berikutnya.
33. Tugas Pokok dan Fungsi Verifikator
1. Mempersiapkan alat/bahan dan peraturan perundang-
undangan untuk bahan penilaian hasil kinerja pegawai
2. Menyusun dan mendistribusikan surat menyurat terkait
dengan penilaian hasil kinerja pegawai untuk kelancaran
penilaian
3. Memeriksa penilaian kinerja pegawai setiap jabatan di
SKPD untuk ketepatan penilaian sebagai bahan
perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai
4. Menghimpun hasil pemeriksaan penilaian kinerja
pegawai pada tiap-tiap jabatan ke dalam rekapitulasi
penilaian kinerja SKPD
34. Tugas Pokok dan Fungsi Verifikator
5. Melaporkan rekapitulasi penilaian kinerja SKPD kepada
Sekretaris SKPD melalui Kepala Sub Bagian yang
menangani Kepegawaian SKPD
6. Membantu BKPP dalam pelaksanaan verifikasi penilaian
kinerja SKPD
7. Memfasilitasi pegawai dalam proses banding hasil
penilaian kinerja pegawai
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
sebagai pertanggung jawaban
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya
